Luapan lumpur Sumur Banjar Panji – dari aspek Hukum

— In Migas_Indonesia@yahoogroups.com, “Budhi S.” <ranirama@…> wrote:

Saya sampaikan pendapat dari salah seorang Moderator KBK Hukum Milis Migas Indonesia Bapak Ahmad Wirawan Adnan dari Law Firm “Sholeh, Adnan & Associates”. Ditengah kesibukan beliau sebagai pengacara handal (kasus terakhirnya adalah 3 klien yang diputus hukuman mati), ternyata masih sempat memberikan opininya untuk Milis Migas Indonesia. Pengacara dengan latar belakang teknis yang sangat kuat, benar-benar langka. Thanks Pak Adnan.

Rekan-Rekan Milis Migas Indonesia yang Budiman,

Terimakasih kepada Mas Budhi yang telah memforward diskusi perihal diatas kepada saya, yang saya terjemahkan sebagai undangan untuk mengikuti diskusi ini. Saya berpendapat bahwa pada posisi sekarang, kasus ini bukan berfokus pada soal “cost recovery” namun lebih pada soal “environment  recovery” (penanggulangan lingkungan) dan soal “tanggung jawab hukum”. Atas dasar fakta-fakta yang saya ketahui pendapat hukum saya adalah sebagai berikut; 

  1. Kasus luapan lumpur Sumur Banjar Panji-1 jelas telah menimbulkan kerusakan lingkungan.  Kerusakan ini telah menimbulkan kerugian materi (kerugian ekonomi).
  2. Yang menjadi pertanyaan hukum adalah “apa” atau “siapa” penyebab kerusakan tersebut. Bila jawabannya berada pada wilayah “apa” penyebabnya” berarti kita berbicara soal bencana alam seperti “gempa tektonik/vulkanik”, sehingga membebaskan kemungkinan kesalahan oleh manusia karena hal tersebut merupakan “Force Majeure” (lihat uraian di butir 17 dibawah).  Namun jika jawabannya berada pada wilayah “siapa yang menyebabkan kerusakan” maka kita bicara soal kesalahan manusia sebagai penyebab kerusakan,  sehingga bisa dimintai pertanggungan jawab secara hukum.
  3. Pertanggungan jawab secara hukum dapat berupa tanggung jawab secara perdata (berupa ganti rugi) maupun tanggung jawab secara pidana (hukuman Penjara/denda). 
  4. Dengan kata lain pertanyaan tentang siapakah penyebab kerusakan sama dengan pertanyaan siapakah yang harus ber-tanggung jawab secara hukum atau siapa yang bersalah sehingga bisa dimintai tanggung jawab hukum. Dan tanggung jawab hukum ini bukan tanggung jawab yang bisa didasarkan pada UU Migas (UU No 22/2001) tetapi pada KUH Pidana, KUH Perdata, dan UU no 23/97 Tentang Lingkungan Hidup.
  5. Jika menggunakan Hukum Pidana (KUHP), maka pasal yang paling relevan adalah Pasal 188; barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran,peletusan atau banjir dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun….dst.
  6. Jika menggunakan Hukum Perdata (KUH Perdata) – maka kaidah yang digunakan adalah Pasal 1365 -kurang lebih intinya  barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
  7. Jika menggunakan UU Lingkungan Hidup, maka pasal yang paling relevan adalah pasal 34 dan pasal 42. Pasal 34 adalah soal pertanggungan jawab perdata yang  berbunyi; setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.. Sedangkan Pasal 42 nya adalah soal tanggung jawab pidana, yang berbunyi; barangsiapa karena kealpaannya melakakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
  8. Sekarang marilah kita mulai telaah siapakah pihak yang bertanggung jawab. Untuk memudahkan pembahasan, maka pertanggungan jawab ini akan dimulai dari pertanggungan jawab pidana. Untuk mengetahui siapa yang pantas disangka sebagai pihak yang bertanggung jawab atau yang bersalah maka diperlukan suatu “penyidikan”.
  9. Siapakah  yang berwenang melakukan penyidikan? Saya termasuk yang sependapat agar penyidikan dilakukan oleh pegawai negeri sipil dilingkungan MIGAS, bukan oleh POLRI. Dasar hukumnya adalah KU-Hukum Acara Pidana juncto pasal 50 UU Migas yang memang memberi wewenang kepada pegawai negeri dilingkungan Migas untuk bertindak sebagai penyidik. Sebab menurut hemat saya, persoalannya terletak pada masalah ada tidaknya kesalahan dalam proses drilling (pengeboran) , dimana tentunya pegawai negeri MIGAS akan lebih tahu dari POLRI sehingga akan menghasilkan suatu proses dan produk penyidikan yang lebih adil (tidak represif). UU Lingkungan Hidup Pasal 40, memang juga memberikan wewenang kepada pegawai negeri sipil dilingkungan KLH untuk bertindak sebagai penyidik namun pada kasus ini lebih baik kita sampingkan dulu keterlibatannya.  
  10. Fakta yang saya peroleh adalah bahwa pada tanggal 27 Mei, 2006 terjadi “Underground blowout” di Sumur Banjar Panji-1 dan pada tanggal 29 Mei untuk pertama kalinya diberitakan oleh media masa bahwa lumpur panas menyembur ke permukaan.  Semburan lumpur yang berasal dari bawah permukaan tanah (subsurface mud) terjadi karena  runtuhnya  (collapse) formasi tanah (Upper Kalibeng) – yang merupakan zona lumpur pada  kedalalaman 4000-6000 kaki. Pada lapisan ini terdapat tekanan hidrostatik dan tekanan lain dari pori-pori batuan yang ada. Program drilling yang telah dipersiapkan memberikan petunjuk bahwa pada kedalaman 8500 kaki atau jika mata bor sudah sampai pada formasi Top Kujung (lapisan batu gamping) – dipasang “casing”. Sampai kedalaman 9000 kaki – tercatat masih terus dilakukan pengebobaran tanpa “run casing”, baru pada kedalaman 9297 kaki diketahui telah terjadi kehilangan sirkulasi secara total, lubang sumur menjadi tidak stabil. Pada posisi ini sebetulnya masih bisa diatasi dengan mengorbankan sumur yang sedang di bor dengan memompa semen kedalamnya (Well Plug) supaya tekanan dari bawah tidak behubungan dengan lumpur cair di Lapisan Kalibeng, yang pada gilirannya akan mendesak lumpur cair ini ke permukaan, sebagaimana kenyataannya.  
  11. Jadi pertanyaan yang penting bagi penyidik adalah siapakah yang memegang kendali atas “Pengeboran” di Lapindo Brantas saat itu? Pemegang kendali pengeboran ini adalah pihak yang berwenang untuk memutuskan pada suatu kedalaman tertentu , yaitu menghentikan “pengeboran” atau meneruskan pengeboran,  “memasang casing atau tidak”  , dan jika terjadi ” Loss Sirkulasi” – melakukan “well plug” atau tidak. 
  12. Sepengetahuan saya Sumur Banjar Panji-1 berada di Blok Brantas yang merupakan konsesi milik PT. Lapindo Brantas (LAPINDO) atas dasar Production Sharing Contract (PSC) dengan BP-Migas. Pekerjaan Drilling biasanya merupakan tanggung jawab department Drilling di LAPINDO, namun dalam kasus ini sepertinya di subkontrakkan kepada pihak lain, dari koran saya ketahui subkontraktor-nya adalah PT. Medici Citra Nusantara (MCN). 
  13. Harian Kompas (tgl 5 Juli) kemarin memberitakan bahwa 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 dari LAPINDO dan 4 dari MCN.  Pertanyan saya adalah apakah betul pihak penyidik telah melakukan uji kebenaran secara menyeluruh sehingga bisa menetapkan para operator pengeboran sebagai tersangka – padahal jelas mereka semua tidak mempunyai wewenang pengendalian terhadap operasi pengeboran, selain daripada menjalankan perintah ? 
  14. Kenyataannya ada pihak yang memegang kendali atas operasi pengeboran telah secara nekad memutuskan untuk menembus kedalaman 8500 kaki atau menembus formasi Top Kujung, ketika program drilling-nya mengatakan harus “run casing”?  Pernahkah pada kedalaman ini pihak yang berwenang di LAPINDO dianjurkan untuk pasang “casing”? Yang jelas tidak mungkin pegawai MNC yang nota bene hanyalah subkontraktornya LAPINDO berani melakukan pengeboran diluar program.   
  15. Apakah tidak pernah ada peringatan kepada pihak LAPINDO untuk melakukan “Well Plug” ketika diketahui telah terjadi “Loss of Sirculation” ? Apakah penyidik telah menyidik perihal ini?
  16. Ada kemungkinan management perusahaan yang diwakili oleh pihak yang berwenang mengendalikan operasi pengeboran lebih memperhitungkan faktor ekonomis sehingga memilih untuk menempuh pengambilan resiko yang berbahaya. Misalkan ketika terjadi “Kehilangan Sirkulasi” di kedalalam + 9200 kaki. Sebetulnya dapat dipilih agar sumur dimatikan – dipompakan cement untuk di “plug”, namun tentu hal ini merupakan biaya tinggi dan menjadikan sumur yang telah/sedang dibor dengan menghabiskan biaya jutaan dolar menjadi sia-sia. Artinya pilihan untuk tidak melakukan “plug” tidak mungkin berada pada MNC apalagi pegawainya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai hanya sekedar ingin mencapai target menemukan tersangka mengakibatkan penyidik mengambil kesimpulan secera tergesa-gesa dengan menjadikan sembarang orang sebagai tersangka.  
  17. Bisa saja pihak penyidik menerbitkan SP-3 (Surat Penghentian Penyidikan) atas kasus ini bila ternyata ditemukan bukti lain yang menegaskan bahwa terjadinya semburan lumpur cair bukan disebabkan oleh kesalahan manusia namun karena keadaan alam. Sebab menurut salah seorang praktisi perminyakan bernama Awang Harun Satyana,  dalam suatu milis IAGI (kalau tidak salah) mengatakan sebagai berikut ;  Yang tengah terjadi di Banjar Panji adalah ekstrusi liquefied clay yang berasal dari Upper Kalibeng clay di kedalalaman 4000-6000 ft yang terlikuifikasi akibat clay tersebut mengalami sediment failures. Suatu liquefaction akan mengalami tiga macam failurues berupa lateral spreads, flow failures dan loss of bearing strength. Ini semua telah terjadi di Banjar Panji. Semua kasus liquefaction yangh pernah dilaporkan terjadi adalah karena sudden cyclic shocks/sudden cyclic loada. Gempa adalah penyebab utama. Dalam kasus Banjar Panji saya percaya gempa Yogya mereaktivasi sesar-sesar diatas Prupuh . Gelembang gempa ini telah menjadi cyclic loads memicu liquefaction di Upper Kalibeng di kedalaman 4000 -6000 ft karena sekuen inilah yang paling labil dam siap kehilangan bearing capacity-nya. Untuk memperkuat argumentasinya Awang menambahkan ; saat kejadian gempa Yogya 27 Mei, 2006, dua stasion BMG di Surabaya mencatat goncangan di Surabaya II-III MMI dengan momen magnitude 3-3.9 Mw (skala richter lebih kecil sedikit); di stasiun Karangkates tercatat III-IV MMI dengan magnitude 4-4.9 Mw. Data seismik regional di wilayah ini menunjukkan beberapa gejala diapir. Ada lima titik semburan lumpurdan semuanya diluar titik sumur, permulaan semburan terjadi sejak Senin 29 Mei, 2006 hingga Kamis 1 Juni, 2006.
  18. Memperhatikan semua hal diatas Bisa dipahami bila POLRI bukan merupakan pilihan terbaik untuk melakukan penyidikan dalam kasus ini.

A.W Adnan

Sholeh-Adnan & Associates

Graha Pratama Lantai 10

Jalan MT. Haryono 15

Jakarta 12810

—– Original Message —–
From: “Kuswo Wahyono” <kuswo@…>
To: <Migas_Indonesia@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, July 04, 2006 5:36 PM
Subject: RE: [Oil&Gas] Ikutan ngintip hukum

> Pak Buana Sjahboeddin dan pak Budhi yang terhormat;
>
> Kebetulan sekali ada KBK Hukum dalam milis Migas Indonesia.
> Saya tertarik sekali dengan butir 3 pendapat pak Buana sebagai pakar
> hukum.
> Apakah Bapak pernah membuka UU 22/2001 dan PP 35/2004?
> Ada kerancuan pertanyaan pak Buana Sjahboeddin:
> “… Tanggung jawab BP Migas selaku pengendali operasi hulu migas
> bagaimana (terkait dengan POD dan AFE nya) apakah musibah lumpur ini bisa
> di cost recovery oleh negara karena masih dalam tahap eksplorasi?…
>
> Pada BAB VIII Pasal 41, UU 22/2001:
> (1) TANGGUNG JAWAB KEGIATAN pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan
> kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan
> perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas
> dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan
> departemen lain yang terkait.
>
> (2) Pengawasan atas pelaksanaan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama
> dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
>
> Pasal 42, UU 22/2001:
> Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:
> a,b,…
>
> c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;….
> f. keselamatan dan kesehatan kerja… dst..
> m. kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha minyak dan gas bumi …dst…
>
> Pasal 44, UU 22/2001 butir (3) juga tidak menunjukkan bahwa BPMIGAS
> sebagai pengendali operasi KKKS. Yang ada dalam butir tersebut adalah
> BPMIGAS menyetujui Rencana Kerja dan Budget (Perencanaan dan anggaran)
> yang akan dipakai sebagai sarana “cost recovery” (diperjelas PP 35/2004
> pasal 56).
>
> Mari kita buka PP 35/2004, silakan perhatikan pasal 86 sampai pasal 90.
> Ternyata dapat diartikan bahwa sebenarnya pengawasan terhadap “penerapan
> kaidah keteknikan yang baik serta keselamatan dan kesehatan kerja” BUKAN
> pada BPMIGAS, tetapi pada departemen terkait.
>
> Sumur Banjar Panji 1 adalah sumur eksplorasi, tentunya belum ada POD.
> Apabila dari hasil investigasi terbukti bahwa secara operasional
> menyimpang dari WP&B dan AFE yang telah disetujui BPMIGAS, maka semua
> akibat yang terjadi tidak dapat cost recovery (PP 35/2004 pasal 56).
>
> Satu hal lagi “cost recovery” bukan oleh negara, tetapi merupakan
> biaya-biaya yang diambil dari hasil produksi minyak sebelum pembagian
> “profit oil” pada WKP yang telah berproduksi, sebagai pengganti
> biaya-biaya yang telah dikeluarkan KKKS. Jadi tidak pernah negara membayar
> “cost recovery”. Kalu produksinya lebih kecil daripada cost recovery, maka
> investor akan gigit jari…
>
> Meskipun dalam tahap eksplorasi, apabila dilakukan di WKP yang sudah
> komersial (berproduksi) akan dapat diklaim sebagai cost recovery. Namun,
> ada perbedaan perlakuan accounting system antara sumur “dry hole”
> (expenses) dan sumur temuan hydrokarbon (capital and depreciated).
>
> Pernyataan butir 4: “… penyidikan ini dipimpin oleh Penyidik Pegawai
> Negeri Sipil Migas yang diback up oleh Polri…” rasanya kurang tepat.
> Setahu saya yang menyidik adalah Polri kepada beberapa orang, termasuk
> Pegawai Negeri Sipil Migas….!
>
> Saran saya, marilah kita berdoa bersama agar segala bentuk musibah di
> negeri kita ini cepat selesai dan tidak menimbulkan korban lebih banyak
> lagi. AMIN.
>
> Wass. Wr. Wb, –ksw–

— End forwarded message —

About these ads

6 Balasan ke Luapan lumpur Sumur Banjar Panji – dari aspek Hukum

  1. My brother suggested I might like this website. He used to be totally
    right. This submit actually made my day. You cann’t imagine
    just how much time I had spent for this information! Thank you!

  2. trophysiani maureen mengatakan:

    saya mohon bantuan data atau kasus skripsi saya“KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”an data skripsi,mengenai : ” terimakasih ,dimohon balasan nya

  3. SYAMSIDAR SIREGAR PUTRI mengatakan:

    JAKARTA PERLU PEMIMPIN SEPERTI PROF.DR.KH. NANANG HARIADI DEKADE SEKARANG INI

    Sabtu, 11 Maret 2008

    Dalam Era globalisasi dan era milinium IV dekade sekarang ini , Jakarta akan dijadikan suatu wacana dan tempat berkompetisinya para pelaku ekononomi baik kelas regional Nasional bahkan kelas internasiaonal antar negarapun , oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin yang layak dan pantas serta mampu dalam mengendalikan roda pemerintahan disektor Ekonomi untuk tetap komitmen terhadap Ekonomi kerakyatan dengan Filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ‘ sebagaimana ungkapan PROFFESOR MUDA PENEMU HURUF JORAB yang juga seorang Ulama Muda yang moderat PROF.DR.KH NANANG HARIADI ( GUS HAR )’ Sebenarnya Konsep yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Negara dan bangsa itu adalah Ekonomi kerakyatan yang dilakuhkan oleh para Pelaku Ekonomi dalam memutar roda perputaran ekonomi menintik beratkan pada pasar tradisional , maka bangsa tersebut akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita para pendahulu Bangsa Indonesia ” oleh karena itu sudah menjadi kewajaran dan sepantasnya apabila dalam rangka itu menghadapi ekonomi persaingan bebas diera milinium IV dibutuhkan sosok ulama dan Ekonom yang bisa dan dapat mengendalikan roda perekonomian DKI Jakarta , sehingga masyarakat jakarta dan segenap penduduk DKI Jakarta dapat ikut serta dalam menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dengan baik dan benar , Berangkat dari sinilah bahwa jakarta sangatlah membutuhkan figur yang dapat mempleningkan dan memprogramkan ekonomi kerakyatan tersebut , mengingat jumlah pasar tradisional kita ada 161 maka dengan itu dibutuhkan seorang Gubernur yang matang dan mampu berfihak pada sektor sektor Ekonomi kerakyatan tersebut. mengkaji dan meneliti serta mengamati dari sekian tokoh yang mempunyai kreteria ARIF BIJAKSANA JUJUR DAN BERSAHAJA ADALAH PROF.DR.KH. NANANG HARIADI (GUS HAR) UNTUK DEKADE SEKARANG INI “dari sinilah kami atas nama Partai Amanah Nasional daerah khusus ibukota jakarta berkewajiban untuk mencalonkan dan merekomendasikan serta mendukung PROF.DR.KH. NANANG HARIADI ( GUS HAR ) UNTUK DIJADIKAN GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE TAHUN 2007-2012 PADA PILKADA 2007 MENDATANG , CATATAN YANG PERLU KITA SEBARLUASKAN KEPADA PUBLIK PROFFESOR MUDA PENEMU HURUF JORAB YAITU KOLABORASI EMPAT HURUF DIDUNIA TERSEBUT DAPAT MERUBAH PERADABAN DUNIA , YAITU BELIAU YANG SANGAT BERSAHAJA PROF.DR.KH. NANANG HARIADI (GUS HAR) . Demikian statemen artikel kami sampaikan pada webset KAMMI untuk disebarluaskan pada publik sekaligus disampaikan kepada segenap jajaran pimpinan PAN yang ada di DKI jakarta ,akhir kata dengan iringan do’a untuk mu wahai pemimpin muda yang kharismatik dan sangat bersahaja Ketua umum /Ajaraham DPP KOBUKI sebagimana dibawah ini ” semoga ALLOH SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT SERTA SALAM ATAS JUNJUNGAN BELIAU YA ALLOH JADIKANLAH PROF.DR.KH. NANANG HARIADI ( GUS HAR ) GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE TAHUN 2007-2012 PADA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2007 MENDATANG , WAHAI TUHAN SAMPAIKANLAH SALAMKU KESIMPATISANKU INI PADA PEMIMPIN MUDA YANG AMAT BERSAHAJA DAN PEMIMPIN MUDA YANG KHARISMATIK YAITU PROF DR.KH. NANANG HARIADI ( GUS HAR ) BEGITU PULA SALAM DARI SEGENAP KELUARGA BESAR PARTAI AMANAH NASIONAL DKI JAKARTA PADA BELIAU TUHAN SEGALA PUJI BAGI ENGKAU YANG MENGUASAI DAN MENCIPTAKAN LAMA SEMESTA INI AMIEN YA ARBNBAL ALAMIN BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
    SYAMSIDAR SIRGAR PUTRI

  4. indra firmansyah mengatakan:

    saya seorang mahasiswa fakultas hukum yang sedang nyari tugas mengenai perbuatan melawan hukum, saya harap anda tidak keberatan jika saya mengutip pendapat anda dalam ,akalah saya.atas pandangan yang telah anda sampaikan itu menjadi acuan berfikir kedepan untuk bisa menjadi seorang sarjana hukum yang kritis.
    atas semuanya saya ucapkan terimakasih.
    salam hormat
    merdeka indonesia

  5. ANDI SUYITNO mengatakan:

    DPC KOBUKI JAKTIM MEMBERIKAN SOLUSI UNTUK BENCANA dari : ANDI SUYITNO JAKARTA TIMUR
    Seiring dengan banyaknya bencana di Tanah Air Indonesia sekarang ini dari Stunami sampai lumpur yang ada di sidoardo sekarang ini adalah suatu teguran dari Tuhan yang Maha Esa , mensikapi permasalah terjadinya tidak terbendungnya lumpur yang ada di sidoarjo sekarang ini adalah suatu kesalahan dari teknis alat -alat yang dipergunakan oleh PT yang bersangkutan sekaligus faktor X yang bicara yang berarti bahwa bumi Jawa timur mencari sosok orang sufi yang bercinta dengan alam sebagaimana yang pernah di kutip oleh salah satu paranormal terkenal bahwa saudara pejabat yang ada di Wilayah NKRI sudah seharusnya sowan pada seorang Ulama Muda yang moderat sekaligus Seorang sufi muda , agar bencana yang ada sekarang ini redah , sebab dari hasil pemantauan spiritual saya bahwa yang mendapatkan Wahyu untuk bencana tersebut adalah sosok Ulama muda yang moderat dan pemimpin muda yang amat bersahaja tersebut .berangkat dari sinilah kami beranggapan bahwa DPC KOBUKI Jaktim memberikan Solusi , bahwa yang dimaksud dengan Ulama muda yang moderat dan pemimpin muda yang amat bersahaja tersebut adalah Ketua Umum atau ajaraham kami yaitu Prof.DR.Nanang Hariadi SE.MSc. atau yang biasa di panggil dengan sebutan Gus Har atau Boby Wong . oleh sebab itu kami selakuh Kanselir DPC KOBUKI Jakarta Timur menghimbau kepada para pimpinan Negara maupun Pimpinan Pengusaha agar sowan pada Ketua Umum atau Ajarahm kami agar bencana-bencana yang ada sekarang ini redah . demikian komentar kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya wassalam Jakarta 20 September 2006 DEWAN PENGURUS CABANG KONTAK BUDAYA KOMUNIKASI INDONESIA JAKARTA TIMUR DPC KOBUKI JAKTIM TERTANDA ANDI SUYITNO KANSELIR DPC KOBUKI JAKTIM

  6. Rovicky mengatakan:

    (Note : Berikut tanggapan Pak deny Sidarta yg juga disampaikan di mailist yang sama , rdp)

    Re: [Oil&Gas] (bor) Luapan lumpur Sumur Banjar Panji – dari aspek Hukum

    Pak Adnan Yth,
    Terima kasih atas pencerahan yang Bapak berikan sehubungan dengan masalah
    banjir lumpur ini. Saya hanya sedikit menambahkan, sebagai berikut:
    Menambahkan keterangan dalam butir 9 email Pak Adnan:
    Apabila yang dituduhkan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Lingkungan Hidup
    dalam hal ini adanya dugaan bahwa Lapindo telah melakukan Perusakan Lingkungan
    maka saya berpendapat bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS
    LH) juga berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 40 UU
    23/1997.
    PENYIDIKAN
    Pasal 40
    1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat
    Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
    tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi
    wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
    Acara Pidana yang berlaku.

    2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
    dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan
    tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
    dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
    d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
    dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
    e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
    pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
    dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
    pidana di bidang lingkungan hidup;
    f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
    pidana di bidang lingkungan hidup.
    3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
    Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
    4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
    Polisi Negara Republik Indonesia

    Butir 14 email Pak Adnan.
    “14. Kenyataannya ada pihak yang memegang kendali atas operasi pengeboran
    telah secara nekad memutuskan untuk menembus kedalaman 8500 kaki atau menembus
    formasi Top Kujung, ketika program drilling-nya mengatakan harus “run casing”?
    Pernahkah pada kedalaman ini pihak yang berwenang di LAPINDO dianjurkan untuk
    pasang “casing”? Yang jelas tidak mungkin pegawai MNC yang nota bene hanyalah
    subkontraktornya LAPINDO berani melakukan pengeboran diluar program.”

    Tambahan
    Berdasarkan berita yang pernah saya baca, Medco (sebagai salah satu pemegang
    interest dalam Lapindo) pernah mengingatkan kepada Lapindo untuk memasang
    casing.
    Dengan adanya peringatan dari Medco tersebut, maka ada kemungkinan penyidik
    akan menerapkan ketentuan Pasal 41 UU 23/1997 kepada Lapindo, yaitu adanya
    kesengajaan.
    Pasal 41
    1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan
    yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam
    dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
    500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
    mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling
    lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh
    ratus lima puluh juta rupiah).

    Kemudian dalam email sebelumnya Pak Sulistyono menanyakan siapakah yang harus
    bertanggung jawab membayar Ganti Rugi? LB ataukah orang-orang yang dijadikan
    tersangka.

    Berdasarkan preseden yang ada, dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan,
    maka semua bisa dikenai tuntutan pidana dalam hal ini LB dan orang-orang yang
    melaksanakan (sub-contractornya). Bahkan si pemberi perintah (Pengurus LB) bisa
    dikenakan tuntutan pidana (lihat ketentuan Pasal 46 UU 23/1997).

    Demikian sedikit tambahan dari saya, kelihatannya akan menjadi diskusi yang
    panjang dan menarik.

    Deny

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: