http://www.kompas.com/
Target Penghentian Semburan Mundur Menjadi Desember 2006
Sidoarjo, Kompas – Genangan lumpur di Jalan Tol Surabaya-Gempol, ruas Porong-Gempol di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (30/8) kemarin, semakin tinggi. Akibatnya, akses transportasi utama Surabaya-Malang/Pasuruan itu ditutup total sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Kasus jebolnya tanggul penahan semburan lumpur panas yang terjadi sejak Senin (28/8) malam lalu itu kemarin belum teratasi. Akibatnya, lumpur terus mengalir ke jalan tol dengan deras.
Berdasarkan pemantauan Kompas, ketinggian lumpur di badan jalan tol yang dua hari sebelumnya masih sekitar 20 sentimeter (cm) itu, kemarin naik menjadi 30-40 cm. Selain itu, areal sawah yang terendam pun makin luas, bahkan sudah masuk ke saluran irigasi di Desa Glagaharum sampai Desa Keboguyang yang panjangnya sekitar 5 kilometer.
Seluruh kendaraan dari Surabaya ke Malang dan Surabaya ke Pasuruan maupun sebaliknya dialihkan ke Jalan Raya Porong. Kepala Cabang Tol Surabaya-Gempol Bachriansyah menyatakan, belum tahu kapan tol dibuka lagi.
Kemarin sore warga di sekitar Jalan Raya Porong juga berunjuk rasa. Mereka menutup ruas jalan tersebut dan menuntut tanggul penahan lumpur panas diperkuat. Akibatnya, kemacetan di ruas jalan itu semakin parah. Kendaraan dari arah Surabaya maupun Malang tidak bisa bergerak sama sekali.
Target mundur
Di Jakarta, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menjawab pers—seusai mengikuti rapat terbatas tentang lumpur panas PT Lapindo Berantas, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin—mengatakan, target penghentian semburan lumpur panas dijadwalkan mundur, dari Oktober menjadi Desember 2006. Sebab, relief well yang ditargetkan selesai 7 Oktober berubah menjadi Desember.
Dalam rapat kemarin, lanjut Imam, Presiden memberi empat instruksi. Selain memperkuat tanggul-tanggul untuk menahan luapan lumpur panas, ia juga meminta agar lumpur tersebut dapat dimanfaatkan, dijadikan batu bata, dengan mempekerjakan penduduk yang menganggur.
Presiden meminta agar penguatan tanggul dilakukan dalam waktu enam minggu. Sebab, sebentar lagi musim hujan tiba.
“Presiden juga meminta agar hasil pengelolaan dari lumpur panas itu, airnya dibuang ke laut atau sungai. Selanjutnya Presiden juga meminta agar apa pun penyelesaiannya harus memerhatikan lingkungan hidup,” kata Imam.
Win menambahkan, sambil menunggu perundingan dalam relokasi lahan bekas penduduk, pemerintah daerah sudah mengontrakkan rumah bagi penduduk yang menjadi korban genangan lumpur. Dananya setahun Rp 2,5 juta. “Untuk pindahannya mereka mendapat uang angkut Rp 500.000, dan setiap bulan per jiwa dalam keluarga akan mendapat tunjangan lauk-pauk Rp 300.000 per bulan. Kalau dalam keluarga ada lima jiwa, maka keluarga itu akan menerima tunjangan Rp 1,5 juta,” kata Win.
Lahan masih cukup
Secara terpisah, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar kembali menekankan, tidak ada bahan—dari lumpur tersebut—yang tidak diolah hingga memenuhi baku mutu yang diizinkan untuk dibuang ke laut. “KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) menjaga jangan sampai ada bahan berbahaya dan beracun atau polusi yang masuk ke badan air,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.
Menurut Rachmat, lahan yang tersedia saat ini masih mampu menampung lumpur hingga lima bulan ke depan. Karena itu, tidak ada alasan untuk membuang lumpur langsung ke laut tanpa diolah.(LAS/HAR/LAM)
