Senin, 09 Oktober 2006
Tanggulangi Sedimentasi
Surabaya, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Kabupaten Sidoarjo mencegah dan menanggulangi sedimentasi lumpur di Kali Porong saat pembuangan lumpur dilakukan. Pengerukan dasar Kali Porong dari endapan lumpur harus rutin dilakukan untuk mencegah meluapnya air Kali Porong saat hujan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu kepada Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di ruangan VIP Bandara Juanda, Sidoarjo Minggu (8/10) sebelum bertolak ke Kabupaten Jember dalam Safari Ramadhan. Ikut mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Gubernur Jatim Imam Utomo.
Dalam perjalanan menuju Jember, Presiden didampingi Ny Ani dan rombongan berhenti di Kilometer 38 jalan tol Porong-Gempol untuk melihat dari dekat titik semburan lumpur. Rombongan berdoa dengan dipimpin Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni.
Menurut Presiden, lumpur yang mengendap harus segera dibuang ke muara sungai agar bisa mengalir ke laut. Presiden meminta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur agar memprioritaskan mengamankan jaringan infrastruktur dari semburan lumpur, selain menyelamatkan jiwa masyarakat. Infrastruktur tersebut antara lain, saluran listrik, gas, jalan tol, rel kereta api dan pipa Pertamina.
Tol dioperasikan
Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol Porong-Gempol yang semula terendam lumpur akan dioperasikan Rabu (11/10) setelah lumpur disingkirkan. “Kondisi jalan tol tidak optimal, maka pengemudi kendaraan yang melintas tak dipungut bayaran,” katanya.
Saat bertemu Presiden, Basuki menyampaikan permohonan maaf karena pembuangan lumpur ke Sungai Porong yang semula direncanakan 5 Oktober, belum bisa dilaksanakan karena menghadapi berbagai kendala teknis. Terhadap keterlambatan pembuangan lumpur itu, menurut Basuki, Presiden tidak mempermasalahkannya. Padahal saat sidang kabinet, Presiden minta semua ditangani dalam situasi krisis. “Beliau bilang no problem. Silahkan diteruskan langkah mengupayakannya,” ujarnya tenang.
Basuki memaparkan kondisi terakhir Sidoarjo setelah dipersilahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di ruang sempit yang dihadiri sejumlah menteri antara lain Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.
Mengenai kapan genangan lumpur panas Lapindo akhirnya dapat dibuang ke laut, Basuki tidak dapat memastikannya secara tegas. “Target saya minggu ini sudah bisa dibuang. Mengenai kapannya, sudahlah. Pokoknya minggu ini,”_ ujarnya.
Juru bicara Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas, Rudy Novrianto mengatakan, upaya pembuangan lumpur ke Kali Porong tidak bisa segera dilakukan karena lumpur terlalu kental, sulit disedot pompa. Untuk mengencerkan lumpur, akan disedot air dari Kali Porong sebagai pengencer. “Namun saat ini air Kali Porong sedang surut, sehingga tidak gampang mendapatkan air,” kata Rudy.
Berkaitan dengan ganti rugi untuk korban lumpur panas, warga meminta ganti rugi berupa uang. Ini didasarkan pada pertimbangan keleluasan menentukan masa depan mereka masing-masing, disamping sosialisasi pada warga masih kurang.
Kecenderungan warga memilih alternatif ganti untung tersebut terungkap setelah sosialisasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (7/10). Berturut-turut menyampaikan sosialisasi ialah Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Hadir pula dalam acara itu antara lain Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasyid, serta sekitar 400 perwakilan warga empat desa korban lumpur, yakni Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo.(RAZ/LAS/INU)
