Sertifikat Perlu Tidak?

Rabu, 20 Des 2006, JawaPOS Catatan Dahlan Iskan
Haruskah Lapindo membayar tanah korban lumpur panas Sidoarjo yang tidak ada sertifikatnya?

“Harus,” kata Gubernur Imam Utomo.
“Harus,” kata Bupati Win Hendrarso.

“Harus,” kata Ketua Komnas HAM Garuda Nusantara.
“Harus!!!,” kata saya.

Bupati Tolak Legalisasi Surat Tanah

Rabu, 20 Des 2006,

SIDOARJO – Polemik soal sertifikat tanah yang disyaratkan Lapindo untuk pembayaran uang kompensasi ganti rugi warga korban semburan lumpur membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengambil keputusan mengejutkan.

Win berketetapan hati, tidak akan melegalisasi surat-surat tanah nonsertifikat yang dimiliki warga korban semburan lumpur Lapindo. “Surat-surat tanah yang dipegang warga itu sudah cukup sebagai bukti. Tidak perlu legalisasi dari bupati. Saya tidak akan melegalisasi apa pun,” tegasnya.

PERKEMBANGAN TERAKHIR Selasa (19/12) pukul 15.30,

Media Center

Perkembangan penanganan bencana luapan lumpur Porong sampai Selasa (19/12) pukul 15.30, menurut Koordinator Tim Pelaporan, Drs. Ec. Hariadi Purwantoro, MM, sebagai berikut ;

SEBAGIAN RUMAH WARGA KEDUNGBENDO SUDAH DICOPOTI

Media Center

Sebagian warga RT. 10 RW.3 Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin Selasa, (19/12), pagi telah melepas bagian-bagian bangunan rumah seperti jendela, genteng, kayu bahkan tegel. Hal itu dilakukan warga setelah tim verifikasi selesai melakukan pendataan, sejak Senin (18/12) kemarin. Dan luberan luapan lumpur terus merambat hingga setinggi 30 cm dan sudah mencapai teras rumah. Sedang untuk tembok diborongkan pada orang lain.

WABUP SIDOARJO SIDAK DESA KETAPANG

Media center

Secara mendadak, Wakil Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH mengunjungi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin untuk melihat secara langsung luberan lumpur yang sudah setinggi lutut orang dewasa.
“Baru beberapa hari lalu saya dapat laporan, tanggul di Kedungbendo antara titik 7 dan 8 jebol. Tapi siang ini kok sudah setinggi lutut orang dewasa,” kata Wabup Saiful Ilah di Ketapang, Selasa (19/12).

WARGA DESA RENOKEONGO TUNTUT KEPASTIAN GANTI RUGI KEPADA LBI

Media Center

Sekitar 20 orang perwakilan warga Desa Renokenongo siang tadi mendatangi Pendopo Kabupaten Sidoarjo menuntut kepastian pemberian ganti rugi yang dijanjikan oleh pihak Lapindo Brantas Inc (LBI). Tuntutan ini dilakukan karena hingga saat ini LBI belum juga memberikan ganti rugi baik berupa cash and carry, uang kompensasi, uang gagal panen maupun uang jaminan hidup (jadup) warga.