Senin, 26 Feb 2007 Radar Sidoarjo
“Kami tahu, kalian adalah korban (lumpur Lapindo). Tapi, kalau begini kelakuan kalian, kalian sudah menjadi penjahat.”
Kapolres Sidoarjo AKBP Utomo Heru Cahyono kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) 1 yang melakukan aksi blokade di beberapa jalan Sidoarjo.
Kalimat di atas tertulis di halaman depan Jawa Pos edisi Sabtu 24 Februari lalu. Seraya tidak yakin, saya mengulang-ulang membaca kalimat tersebut. Perlu waktu yang cukup lama untuk mencernanya.
Setelah yakin tidak ada kesalahan membaca, saya mencoba konfirmasi, benarkan demikian yang diucapkan petinggi kamtibmas di Sidoarjo itu? Jujur, saya berharap ada kesalahan -paling tidak- persepsi ungkapan Kapolres itu.
Belum ada hasil konfirmasi kebenaran ungkapan tersebut. Belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan terkait pernyataan yang dimuat di halaman depan sebuah harian dengan pembaca begitu banyak.
Yang pasti, ada yang merasa tertusuk. Paling tidak, warga perumahan itu, yang disebut Kapolres sebagai penjahat.
Betapa sialnya mereka. Rumahnya tenggelam oleh lumpur, tanpa mereka kehendaki. Kepastian untuk memperoleh pengganti belum jelas.
Berbagai cara untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian belum mereka peroleh. Pemerintah pusat, tampaknya, belum total memberikan perhatian terhadap masalah mereka.
Dan, ketika mereka sampai di titik puncak ketidakpastian itu mencoba menarik perhatian dengan melakukan aksi unjuk rasa, memblokade beberapa jalan, mereka malah disebut sebagai penjahat. Kriminal. Betapa sakitnya.
Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1, yang berlokasi di Desa Kedungbondo, Kecamatan Tanggulangin, adalah perumahan kelas menengah ke bawah. Mereka yang membeli rumah di sana tentu saja dari kalangan menengah ke bawah.
Sebut saja pegawai negeri dari golongan III ke bawah. Untuk mendapatkan rumah itu, mereka harus menyisihkan sebagian penghasilan untuk dikumpulkan sedikit demi sedikit agar bisa membayar uang muka rumah.
Setelah itu, mereka masih harus menyisihkan penghasilan setiap bulan untuk angsuran. Dan, itu bisa selama lima tahun, sepuluh, 15, atau 20 tahun.
Bayangkan, untuk mendapatkan tempat tinggal yang cukup layak, mereka harus berkorban seperti itu. Belum lagi agar rumah sedikit lebih nyaman, mereka harus mencari dana lagi. Yang bisa jadi dana itu juga bersumber dari utang.
Dan, pengorbanan seperti itu rusak -tepatnya dirusak- dalam waktu yang tidak terlalu lama karena luberan lumpur Lapindo. Bayangkan, betapa nelangsanya mereka. Lebih nelangsa lagi ketika mereka mencoba menuntut haknya untuk mendapat pengganti malah disebut sebagai penjahat.
Kalau mau ditarik ke belakang, lebih jahat mana warga perumahan yang berunjuk rasa itu atau Lapindo -karena kecorobohannya, jutaan meter kubik lumpur keluar dari perut bumi, kemudian menenggelamkan ratusan rumah (yang mungkin satu-satunya tempat tinggal penghuninya).
Andai benar warga TAS itu penjahat -karena berunjuk rasa-, itu terjadi karena telah “dijahati” terlebih dahulu. Mereka menjadi penjahat karena milik dan haknya telah dirusak penjahat.
Persis ungkapan salah satu bait lagu lama penyanyi balada Iwan Fals, yang berjudul Opini.
…… Lihat di sana, antrean pencuri, yang timbul sebab nasinya dicuri………
Warga TAS -menurut penilaian Kapolres Sidoarjo- adalah antrean penjahat. Namun, yang perlu disadari, mereka menjadi penjahat karena milik dan haknya “dijahati”.
Kalau penyebutan penjahat itu karena aksi warga tersebut mengganggu arus lalu lintas dan orang lain, tidakkah dirasakan bahwa luberan lumpur Lapindo yang telah terjadi berbulan-bulan itu menimbulkan gangguan lalu lintas yang lebih parah.
Jalan tol Surabaya-Gempol, yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Timur, harus terputus gara-gara lumpur Lapindo. Jalur kereta api, yang menghubungkan sebagian besar wilayah Jawa Timur dengan Surabaya, sebagai ibu kotanya, terganggu. Tidakkah itu lebih jahat.
Belum lagi gangguan-gangguan lain di bidang sosial dan budaya. Jadi, lebih jahat mana, warga TAS yang berunjuk rasa menuntut haknya, atau Lapindo yang telah memunculkan gangguan-gangguan lebih parah?
Ataukah sebutan sebagai penjahat itu memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat kebanyakan, namun tidak termasuk mereka yang memiliki kuasa (juga kuasa ekonomi) seperti Lapindo.
Seperti sering terjadi, warga kebanyakan yang kedapatan mencuri ayam untuk makan sehari langsung dicap sebagai penjahat. Sementara banyak pejabat dan wakil rakyat yang terhormat melakukan korupsi sering hanya disebut “kesalahan administrasi”.
Jadi, yang mana penjahatnya? (rukin @jawapos.co.id)
aku dewe melu pusing ,soalnya saya punya rumah di sidoarjo , yo opo ne korban lumpur sak indonesia teko kabeh nduk titik semburan karo nggowo watu sak kuwate terus watu mau dicemplungke nduk titik semburan , nek perlu nggowo balok balok kayu cemplungke pisan . sepurane ae rek iki idene wong edan yo opo ora edan omah di enggoni ora keno didol ora payu mongko nggolek duit nggo tuku omah iku abot rek yo kalah cacak menang cacak soal hasil mbuh ngko mburi, eling lakon rono tambak lha nek ketutup dibruki gunung pisan yo mbuh gunung ndi ngko sing keno dibedol koyo lakon dosomuka gugur wis mati dibruki gunung ngungkrungan . nek siap aku melu rek komandane sopo nek sukses ngko didadekne bupati sidaoarjo.tak tunggu komentare rek2 eling tahun 45 wani ngusir inggris saiki perang karo lendut okey selamat berjuang merdeka
penjahatnya ya… pasti yang rakus tanpa mikirin dampak besarnya…
ya begitulah kalau mulut tak ada nilai seninya, biarkan aja .. buat apa ngurusi mulut kayak gitu … kalau perlu Tak sobek- sobek … kayak omongane tukul itu. masih mending omongannya orang gila walupun ngomong ngalor-ngidul endak karuan tapi endak pernah nyakitin hati orang banyak, ya begitulah kalau emang mulut sama dengan duburnya ….????
Dari jaman order baru seleksi penerimaan polisi grade terendah masuk polri dari sini sudah terlihat karakter pimpinan polri mereka tidak lagi bisa membedakan yang mana penjahat sebenarnya yang mereka tahu dengan benar adalah mencari-cari kesalahan pengemudi di jalan dan menilang dan duitkan akhirnya…..
Aparat memang selalu berpihak kepada rakyat, tapi rakyat yang mana ya ?
..memang lidah tak bertulang.. dasar polisi asal ngomong.. yah dimaklumi saja.. mungkin rumahnya kaga kebanjiran lumpur tuh.. makanya ga ngerasain.. payah… payah..
beginilah, kalau pemimpin kita dalam situasi kritis, selalu berusaha menyalahkan yang bisa disalahkan. tidak pernah mencari akar masalah.
jadi pemimpin kita adalah produk dari tatanan dan sistem yang memang harus mendukung kekuasaan atas nama apapun, yang terkait dengan uang yang besar. presiden tidak mau salah, menteri tidak mau salah, dirjen tidak mau salah, tni tidak mau salah, polri tidak mau salah, pejabat tidak mau salah, dpr tika mau salah, hakim tidak mau salah, pengusaha tidak mau salah. yang salah selalu adalah rakyat, masyarakat. padahal rakyat dan masyarakat adalah kumpulan orang yang dipimpin oleh pemimpin. jadi menyalahkan rakyat dan masyarakat adalah menuding salah ke muka pemimpin itu sendiri.
kalo jalan porong lancar kan polisi bisa ngadakan operasi lalin. ee.. dapat duit. jadi hanya sepele masalahnya maling teriak maling. gitu aja kok repot
mau ngerti siapa yang sebenarnya penjahat? ya yang ngomong “kalian adalah penjahat, itu…
terkadang kita harus bertanya, katanya ada norma di masyarakat, namun nyatanya ada oknum aparat yang miskin norma, entahlah….