21 Wakil Korban Lumpur Lapindo ke Jakarta Temui Ical

2007-03-05 18:11:00 Budi Sugiharto – detikcom Surabaya – Sebanyak 21 perwakilan korban lumpur Lapindo bertolak ke Jakarta. Mereka akan menemui Komisi VII DPR dan Menko Kesra Aburizal Bakrie alias Ical.

Mereka yang berangkat merupakan perwakilan warga Perumtas (8 orang), warga Desa Kedungbendo (2 orang), warga Desa Renokenongo (10 orang), dan Warga Desa Kalitengah (1 orang).

PERWAKILAN KORBAN LUMPUR LAPINDO BERANGKAT KE JAKARTA

PERWAKILAN KORBAN LUMPUR LAPINDO BERANGKAT KE JAKARTA

Perwakilan korban lumpur Lapindo Brantas Inc (LBI) sebanyak 21 orang hari ini, Senin (5/3), pukul 09.00 WIB berangkat ke Jakarta untuk menemui Menko Kesra dan Komisi VII DPR RI. Perwakilan warga ini akan didampingi enam wakil, dari enam (6) fraksi yang ada di Komisi E DPRD Jatim.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Kuswiyanto, saat ditemui di kantornya, Jl Indrapura Surabaya, Senin (5/3) mengatakan, perwakilan warga rencananya akan ditemui Anggota DPR RI Komisi VII sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (6/3) besok. Sedangkan, pertemuan dengan Menko Kesra dijadwalkan pada sore harinya sekitar puku 16.00 WIB.
Menurut dia, dalam pertemuan itu, warga akan meminta Komisi VII untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena selama ini, janji kepada masyarakat yang diberikan pihak LBI belum ada realisasi. Selain itu, tujuan ke Jakarta untuk mengingatkan Lapindo terhadap janji ganti rugi yang akan diberikan kepada korban lumpur.
Dikatakannya, saat ini korban lumpur Lapindo mengalami ketakutan terhadap komitmen yang telah dibuat LBI. Mereka khawatir jika komitmen itu tidak akan di realisasikan. Karena, sampai saat ini rencana pembayaran ganti rugi sebesar 20% pada Maret ini, belum dilaksanakan. “Mereka takut ganti rugi tidak diberikan oleh Lapindo, padahal daerah mereka sudah masuk peta,” ungkap Kuswiyanto.
Ia menegaskan, Komisi E, DPRD Jatim akan membantu semua korban lumpur Lapindo tidak hanya warga Perum TAS (Tanggulangin Asri Sejahtera) 1, tetapi juga warga non perum TAS1 yang wilayahnya belum masuk dalam peta
Tujuan menemui Menko Kesra Aburizal Bakrie ini menurut Kuswiyanto, yakni meminta tanggungjawabnya untuk mensejahterakan rakyat, apalagi dia sebagai orang yang pernah memiliki Lapindo.
“Meskipun saat ini Aburizal Bakrie telah mengundurkan diri dari kepemilikan LBI, tetapi tetap harus bertanggungjawab,” tegasnya. Selain itu dirinya akan mengusahakan masyarakat korban lumpur bertemu dengan Presiden, namun untuk upaya ini belum ada kejelasan.

Demo Jakarta
Menanggapi rencana korban lumpur Lapindo yang akan menggelar demo besar-besaran untuk menuntut pertanggung jawaban dari LBI, mendapat respon dari Ketua Komisi E, DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar.
Menurut Saleh, saat ditemui di kantornya, Jl Indrapura Surabaya, usai melepas keberangkatan perwakilan korban lumpur Lapindo, Senin (5/3), upaya ini bukan langkah yang efektif untuk menuntut ganti rugi.
Dirinya menganggap, upaya untuk mendesak pemberian ganti rugi yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dan Pemprop Jatim sudah maksimal. “Kewenangan masalah ini kan ada di Jakarta bukan di Jatim. Oleh kerena itu, perwakilan korban perlu melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat di Jakarta,” ujarnya.
Setelah itu, warga juga perlu memberikan waktu kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembahasan dengan Lapindo untuk menyelesaikan masalah ini. Jika upaya ini masih belum juga mendapat perhatian dari pemerintah, maka Komisi E siap mendampingi warga melakukan tekanan yang lebih keras. “Jika masih tidak ada respon, korban lumpur bisa melakukan demo besar-besaran ke Jakarta. Misalnya korban lumpur berangkat Jakarta dan menduduki Istana Presiden,” tuturnya.
Menurut Saleh, perwakilan warga korban Lapindo dan Komisi E DPRD Jatim yang berangkat ke Jakarta akan menuntut empat (4) hal kepada pemerintah pusat. Pertama, menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa musibah lumpur Sidoarjo bukanlah bencana alam, melainkan murni karena kesalahan prosedur pengeboran, sehingga LBI harus memberikan ganti rugi.
Kedua, pendataan korban lumpur harus diluruskan antara yang tercatat di peta dan yang tidak tercatat. “Masalah ini harus diperjelas, karena baik yang masuk peta maupun yang tidak adalah sama-sama menjadi korban, dan harus diberikan ganti rugi,” ujarnya.
Ketiga, ganti rugi kepada korban lumpur sampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga dengan upaya ini diharapkan segera terwujud. “Perlu ada contoh penyelesaian masalah ganti rugi,” ujarnya.
Keempat, semua korban lumpur harus diberikan ganti rugi oleh Lapindo baik sebelum maupun sesudah ledakan pipa gas. Saleh mengatakan, upaya yang dilakukan warga dan Komisi E DPRD Jatim saat ini masih bersifat persuasif. “Upaya damai ini seharusnya direspon dengan baik,” imbaunya.
Sebanyak 21 perwakilan warga yang berangkat ke Jakarta, berasal dari Perum TAS 1, (8 orang), Kedung Bendo (2 orang), Reno Kenongo (10 orang) dan Kali Tengah Selatan (1 orang). Perwakilan ini diberangkatkan dari Gedung Dewan dan biayanya semua ditanggung oleh Komisi E DPRD Jatim.

Keterangan Foto:
Anggota Komisi E DPRD Jatim bersama perwakilan korban lumpur Lapindo Brantas Inc, pukul 09.00 WIB berangkat ke Jakarta untuk menemui Menko Kesra dan Komisi VII DPR RI, Senin (5/3). Foto: ical.

Warga Hambat Pembuatan Tanggul

Kompas/Raditya Helabumi
Menyelamatkan barang yang tersisa.

SIDOARJO, KOMPAS – Warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera atau Perumtas I, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (4/3), memblokir jalan masuk ke Perumtas 1 sehingga pembuatan tanggul penahan lumpur terhambat. Pemblokiran itu mereka lakukan karena mereka belum mendapatkan uang ganti rugi atas rumah dan tanah mereka yang terendam lumpur panas.

Warga Takut Ledakan Terulang

Senin, 05 Mar 2007 JawaPOS
Lumpur Luberi Tanggul Penopang Pipa Pertamina
SIDOARJO – Gerusan lumpur panas masih mengkhawatirkan. Kemarin, lumpur menggerus tanggul hingga jebol dan mengancam pipa yang baru dipasang Pertamina. Warga khawatir peristiwa ledakan pipa gas terulang.

Lapindo akan Bayar Uang Muka Pembelian Tanah Rp 499 M Awal Maret

Minggu, 04 Maret 2007  20:14:00 Republika onLine
Jakarta-RoL– PT Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya menyiapkan uang muka pembelian tanah dan bangunan korban dampak semburan lumpur di Sidoarjo senilai Rp499 miliar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu.

Sudah 99 Untai Bola Beton Masuk Pusat Semburan

Lumpur Lapindo Minggu, 04 Maret 2007 | 20:27 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo:
Hingga Ahad (4/3) ini, sudah 99 untai bola beton berhasil dimasukkan ke pusat semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Itu berarti evaluasi atas efektifitas metode ini sudah bisa mulai dilakukan.

Pertamina-PLN Tunggu Ganti Rugi Lapindo

Senin, 05 Maret 2007 | 03:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sampai saat ini belum mendapat jawaban dari Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur soal ganti rugi aset-asetnya akibat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. Padahal Tim Nasional akan berakhir masa tugasnya pada 8 Maret 2007.