Lapindo Kembali Mengajukan Syarat Pembelian Tanah Warga

Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darusalam.Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darusalam.

Liputan6.com, Surabaya: PT Lapindo Brantas akhirnya bersedia membeli tanah warga korban lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang masih berstatus letter c dan petok d. Keputusan tersebut diungkapkan Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darusalam, perusahaan yang diberi tanggung jawab melakukan jual beli tanah milik warga. Namun, pembelian tersebut tidak otomatis membuat warga bisa berlega hati, lantaran sejumlah syarat tetap diajukan Lapindo.

Syarat tambahan itu di antaranya berupa jaminan hukum dari Bupati Sidoarjo agar kelak tidak ada sengketa tanah di kemudian hari. Jika persyaratan dokumen dan jaminan dari Bupati terpenuhi, pembayaran awal sebesar 20 persen dapat dilakukan. Sedangkan 80 persen sisanya akan dibayar paling lambat satu bulan sebelum masa kontrakan rumah warga yang diberikan Lapindo habis.

Adanya syarat tambahan itu menimbulkan dugaan bahwa Lapindo tengah mengoper tanggung jawabnya kepada Bupati Sidoarjo. Sehingga, tercipta kesan bahwa jadi atau tidaknya warga mendapatkan ganti rugi kini tergantung kebijakan bupati. Namun, hal itu dibantah Andi Darusalam. “Kami hanya menginginkan kepastian bahwa lahan-lahan yang akan dibeli tidak dalam sengketa,” ujar Andi kepada Rosianna Silalahi dalam tayangan Liputan 6 Petang SCTV, Kamis (22/3).

Selain itu, menurut Andi, pihaknya juga ingin mengetahui ukuran pasti tanah milik warga. Hal itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah setempat atau bupati memberikan jaminan bahwa ukuran tersebut sudah memenuhi syarat.

Ketika ditanyakan kemungkinan proses ganti rugi bisa disederhanakan hanya antara warga dengan Minarak, tanpa melibatkan bupati, Andi menegaskan hal itu terkait dengan masalah hukum. Pasalnya, dalam perjanjian jual beli, notaris tidak serta merta bisa mengesahkan akta jika tidak memenuhi syarat sesuai Undang-undang Agraria.

PT Minarak sendiri mengakui, saat ini sangat sulit bagi warga untuk menghadirkan lembaran sertifikat dimaksud, karena bisa jadi telah hilang atau hancur bersama rumah yang direndam lumpur. “Karena itu kami meminta bupati sebagai kepala daerah untuk sedikit memberi garansi. Jadi sama sekali kami tidak ingin memberikan bola ini kepada bupati yang akhirnya menjadi sasaran kemarahan warga,” tegas Andi.

Warga Porong yang menjadi korban lumpur Lapindo sebenarnya telah lama menunggu kepastian turunnya dana ganti rugi. Awalnya pihak Lapindo menyatakan bersedia memberikan ganti rugi. Lapindo bersedia membayar Rp 2,5 juta per meter persegi untuk tanah dan bangunan, dengan rincian Rp 1 juta untuk tanah dan Rp 1,5 juta untuk bangunan. Kabar ini langsung disambut gembira warga [baca: Dipenuhi Tuntutan Warga Korban Lapindo].

Namun, Lapindo kemudian mengajukan syarat kepemilikan berupa sertifikat tanah sebagai bukti sah untuk mendapatkan ganti rugi. Sementara sebagian besar warga mengaku hanya memiliki surat kepemilikan tanah dari kakek moyang mereka berupa petok d. Selain itu, warga juga menganggap persyaratan tersebut sebagai upaya Lapindo berkelit dari tanggung jawab [baca: Korban Lapindo Menolak Sertifikasi Tanah].

Kini, angin segar kembali dihembuskan Lapindo untuk meredam protes warga yang menuntut ganti rugi. Namun, persyaratan yang kembali diajukan agaknya akan membuat harapan ribuan warga korban lumpur yang tinggal di pengungsian tidak akan terwujud dalam waktu dekat.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: