Lumpur Lapindo : “Mengapa tanya geoscientist ?”

IAGI dikatakan berseteru soal semburan Lumpur Porong. Diskusi persoalan inipun berlanjut di IAGI-net. Karena selama ini seolah-olah yang menjadi “hakim” tidak resmi adalah ahli geologi. Blaik !! Lah wong scientis kok ditanyain soal hukum !

“Looh Pakdhe, katanya sekarang sudah mulai ada profesi forensic engineer“
“Betul thole, dulu pernah ditulis disini. Tetapi ilmu forensic science itu juga jalannya pelaaan … thimik-thimik seperti perkembangan science juga”

Apa ada efek gempa ?

Aburizal: Lapindo Sudah Bermurah Hati

Rabu, 27 Februari 2008 | 16:01 WIBLaporan Wartawan Kompas, Anton Wisnu Nugroho

KOMPAS/Alif Ichwan

JAKARTA, RABU-Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengemukakan, PT Lapindo Brantas sudah bermurah hati bersedia membayar lahan dan rumah warga yang terdampak semburan lumpur meskipun tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Karena itu, sangat wajar jika pembiayaan pembelian tiga desa baru yang terdampak lumpur ditanggung pemerintah. “Meskipun pengadilan memutuskan bahwa tidak bersalah, PT Lapindo Brantas tetap membayar dan tidak menagih ke pemerintah,” ujar Aburizal usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/2).

Lumpur Lapindo, Lumpurnya “Tuhan”?

Kamis, 28 Februari 2008 | 02:41 WIB Jonatan Lassa
Without correct words, there will be no correct practice. (Dombrowsky)
Rabi Greenberg menuturkan kisah lucunya tahun 1950-an di New York City yang dilanda musim kering dan pemerintah membuat awan buatan sebagai awal teknologi hujan buatan.

Lumpur Lapindo, PU Kirim Tim Pakar Deteksi Gas Metan

Jumat, 15 Februari 2008 | 20:08 WIBLaporan wartawan Kompas Suhartono JAYAPURA, JUMAT – Departemen Pekerjaan Umum dalam waktu segera akan mengirimkan tim pakar ke Desa Siring, Sidoardjo, Jawa Timur, untuk meneliti kemungkinan adanya gas metan yang muncul di sekitar perumahan penduduk atau yang disebut “bubble” setelah munculnya semburan lumpur panas akibat eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc.

Perlu Rp700 M Bebaskan Desa di Luar Peta Terdampak Lumpur

27/02/08 19:18 Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membebaskan tiga desa di luar peta terdampak –Besuki, Kedungcangkring, serta Pejarakan– adalah sebesar Rp700 mliar.

Pemerintah Berpegang Perpres 14/2007 Tangani Lapindo

7/02/08 18:36 Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada Peraturan Presiden nomor 14/2007 mengenai pembagian kewajiban penanganan korban lumpur Lapindo.

Ganti Rugi bagi Desa Luar Peta Terkena Lumpur

26/02/08 20:30 Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada dua desa yang tergenang lumpur Lapindo sekalipun kedua desa belum tercantum dalam peta terdampak berdasarkan Perpres 14/2007.

KPU Jawa Timur Minta Jaminan Kondisi Porong

Selasa, 26 Pebruari 2008 | 17:18 WIB TEMPO Interaktif, Surabaya:Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur meminta jaminan keamanan kepada polisi terkait sering terjadinya gejolak warga korban semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.

Sindir Presiden dan DPR lewat Lumpur

RADAR SIDOARJO Selasa, 26 Feb 2008SIDOARJO – Gerah karena berbagai protes belum membuahkan hasil, warga korban lumpur asal Desa Besuki, Kecamatan Jabon, mengadakan aksi teatrikal kemarin (25/2). Aksi itu dimainkan 40 warga dengan melumurkan lumpur ke sekujur badan di lahan dekat bekas jalan tol.

BPLS Terjepit

RADAR SIDOARJO  Selasa, 26 Feb 2008SIDOARJO – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terjepit. Saat tanggul-tanggul kritis, BPLS tidak mampu mendatangkan pasokan sirtu dan tidak bisa membuang lumpur ke Kali Porong. Tanggul jebol mengancam setiap saat.

Segera Relokasi Infrastruktur

RADAR SIDOARJO Selasa, 26 Feb 2008 Yang Kena Lumpur 3 Persen Wilayah Sidoarjo
SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengungkapkan berbagai langkah strategis agar Sidoarjo bangkit dari kondisi akibat banjir lumpur. Yaitu, relokasi infrastruktur, kebijakan perbankan, serta kepastian penataan kawasan. Sebab, lumpur sesungguhnya hanya menggenangi 641 hektare atau sekitar 3 persen di antara 19 ribu hektare wilayah Sidoarjo.

Lapindo Minta Dukungan Keamanan

Satuan Keamanan PBB Diterjunkan–> Selasa, 26 Februari 2008 | 02:19 WIB SIDOARJO, KOMPAS – Lapindo Brantas Inc, Senin (25/2), meminta dukungan keamanan dari Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo atau BPLS terkait aktivitas pengerjaan tanggul dan penanganan semburan lumpur. Kegiatan itu terhenti sejak Sabtu akibat ancaman warga.

Beber 8 Kejanggalan Semburan

Minggu, 24 Feb 2008,Hasil Kajian Komnas HAM
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan delapan kejanggalan di balik peristiwa semburan lumpur Lapindo yang menyebabkan ribuan warga telantar itu. Lembaga negara tersebut akan membentuk tim khusus untuk mendalami hasil kajiannya yang penuh dengan keganjilan.

Hentikan Lumpur, ITS Siapkan Teori Bernoulli II

21/02/08 21:10

Surabaya (ANTARA News) – Dalam upayanya meenghentikan semburan lumpur di proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyiapkan teori Bernoulli II (tekanan atas dan bawah seimbang), hasil gabungan sistem “relief well” (pengeboran menyamping) dan teori Bernoulli.

Koordinator Tim ITS, Ir Djaja Laksana, saat dihubungi di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa sistem itu ditemukan setelah melihat cara kerja “relief well” dan teori Bernoulli.

Pada sistem “relief well”, menurut dia, penghentian semburan dilakukan dengan cara memasukkan semen berat ke titik pertemuan antara lubang atas dan pusat semburan.

Yusril: Negara Harus Siap, Jika PT Lapindo Dinyatakan Pailit

21/02/08 19:03

Jakarta (ANTARA News) – Negara harus siap mengambil tanggung jawab membayar ganti rugi pada korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, jika PT Lapindo Brantas Inc. tidak lagi dapat membayar karena dinyatakan pailit.

“Lapindo sebagai perusahaan yang membayar ganti rugi terus menerus mungkin suatu ketika dinyatakan pailit. Kalau demikian, siapa yang akan mengambil alih? Pada akhirnya, negara yang mengambil alih,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Kamis, yang ditemui setelah acara Seminar Nasional “Membahas Masalah Bangsa Dalam Dua Dimensi Hukum dan Politik”.