THANK

ADI

Saya membutuhkan kontak tersebut sebagai contact person dalam melakukan penelitian di sidoarjo. Saya juga butuh contact person tokoh pengungsi yang ada di pasar baru porong.

Bila berkenan dapat mengirim email kepada saya di:
membyup@sfc.keio.ac.jp
memby_up@yahoo.com

terima kasih atas bantuannya.

semoga kita dapat mengurangi dan membantu korban lumpur sidoarjo.
Amin.

Memby

” kata Djoko Kirmanto usai meresmikan pemancangan tiang pertama.

Hingga saat ini pembebasan lahan baru bisa dilakukan pada lima desa. Masing-masing Desa Kebon Agung, Desa Porong, Desa Kebon Cangkring dan Desa KESAMBI. Namun walaupun baru lima desa dari rencana 14 desa, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tetap memulai pengerjaan relokasi jalan arteri raya Porong tersebut.

Mana ada pembayaran sawah untuk desa KESAMBI sampai sekarang. Kejelasan pembayarannya aja gak jelas..

Tolong pak Mentri…!!! Bayar dulu baru ngomong.

sriyono – desa KESAMBI Porong

Salam Perjuangan Korban Lumpur

Salam Perjuangan Korban Lumpur

Matinya Ilmu Administrasi dan Manajemen
(Satu Sebab Krisis Indonesia)
Oleh Qinimain Zain

FEELING IS BELIEVING. C(OMPETENCY) = I(nstrument) . s(cience). m(otivation of Maslow-Zain) (Hukum XV Total Qinimain Zain).

INDONESIA, sejak ambruk krisis Mei 1998 kehidupan ekonomi masyarakat terasa tetap buruk saja. Lalu, mengapa demikian sulit memahami dan mengatasi krisis ini?

Sebab suatu masalah selalu kompleks, namun selalu ada beberapa akar masalah utamanya. Dan, saya merumuskan (2000) bahwa kemampuan usaha seseorang dan organisasi (juga perusahaan, departemen, dan sebuah negara) memahami dan mengatasi krisis apa pun adalah paduan kualitas nilai relatif dari motivasi, alat (teknologi) dan (sistem) ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di sini, hanya menyoroti salah satunya, yaitu ilmu pengetahuan, system ilmu pengetahuan. Pokok bahasan itu demikian penting, yang dapat diketahui dalam pembicaraan apa pun, selalu dikatakan dan ditekankan dalam berbagai forum atau kesempatan membahas apa pun bahwa untuk mengelola apa pun agar baik dan obyektif harus berdasar pada sebuah sistem, sistem ilmu pengetahuan. Baik untuk usaha khusus bidang pertanian, manufaktur, teknik, keuangan, pemasaran, pelayanan, komputerisasi, penelitian, sumber daya manusia dan kreativitas, atau lebih luas bidang hukum, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan dan pendidikan. Kemudian, apa definisi sesungguhnya sebuah sistem, sistem ilmu pengetahuan itu? Menjawabnya mau tidak mau menelusur arti ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan atau science berasal dari kata Latin scientia berarti pengetahuan, berasal dari kata kerja scire artinya mempelajari atau mengetahui (to learn, to know). Sampai abad XVII, kata science diartikan sebagai apa saja yang harus dipelajari oleh seseorang misalnya menjahit atau menunggang kuda. Kemudian, setelah abad XVII, pengertian diperhalus mengacu pada segenap pengetahuan yang teratur (systematic knowledge). Kemudian dari pengertian science sebagai segenap pengetahuan yang teratur lahir cakupan sebagai ilmu eksakta atau alami (natural science) (The Liang Gie, 2001), sedang (ilmu) pengetahuan sosial paradigma lama krisis karena belum memenuhi syarat ilmiah sebuah ilmu pengetahuan. Dan, bukti nyata masalah, ini kutipan beberapa buku pegangan belajar dan mengajar universitas besar (yang malah dicetak berulang-ulang):

Contoh, “umumnya dan terutama dalam ilmu-ilmu eksakta dianggap bahwa ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman). Menemukan hukum-hukum ilmiah inilah yang merupakan tujuan dari penelitian ilmiah. Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya tidak atau belum memenuhi syarat, oleh karena sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu” (Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1982:4, PT Gramedia, cetakan VII, Jakarta). Juga, “diskusi secara tertulis dalam bidang manajemen, baru dimulai tahun 1900. Sebelumnya, hampir dapat dikatakan belum ada kupasan-kupasan secara tertulis dibidang manajemen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang masih muda. Keadaan demikian ini menyebabkan masih ada orang yang segan mengakuinya sebagai ilmu pengetahuan” (M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, 2005:19, Gajah Mada University Press, cetakan kedelapan belas, Yogyakarta).
Kemudian, “ilmu pengetahuan memiliki beberapa tahap perkembangannya yaitu tahap klasifikasi, lalu tahap komparasi dan kemudian tahap kuantifikasi. Tahap Kuantifikasi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan tersebut dalam tahap memperhitungkan kematangannya. Dalam tahap ini sudah dapat diukur keberadaannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Hanya saja ilmu-ilmu sosial umumnya terbelakang relatif dan sulit diukur dibanding dengan ilmu-ilmu eksakta, karena sampai saat ini baru sosiologi yang mengukuhkan keberadaannya ada tahap ini” (Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2005:18-19, PT Refika Aditama, cetakan ketiga, Bandung).

Lebih jauh, Sondang P. Siagian dalam Filsafat Administrasi (1990:23-25, cetakan ke-21, Jakarta), sangat jelas menggambarkan fenomena ini dalam tahap perkembangan (pertama sampai empat) ilmu administrasi dan manajemen, yang disempurnakan dengan (r)evolusi paradigma TOTAL QINIMAIN ZAINn (TQZ): The Strategic-Tactic-Technique Millennium III Conceptual Framework for Sustainable Superiority, TQZ Administration and Management Scientific System of Science (2000): Pertama, TQO Tahap Survival (1886-1930). Lahirnya ilmu administrasi dan manajemen karena tahun itu lahir gerakan manajemen ilmiah. Para ahli menspesialisasikan diri bidang ini berjuang diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan. Kedua, TQC Tahap Consolidation (1930-1945). Tahap ini dilakukan penyempurnaan prinsip sehingga kebenarannya tidak terbantah. Gelar sarjana bidang ini diberikan lembaga pendidikan tinggi. Ketiga, TQS Tahap Human Relation (1945-1959). Tahap ini dirumuskan prinsip yang teruji kebenarannya, perhatian beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal di tingkat organisasi. Keempat, TQI Tahap Behavioral (1959-2000). Tahap ini peran tingkah-laku manusia mencapai tujuan menentukan dan penelitian dipusatkan dalam hal kerja. Kemudian, Sondang P. Siagian menduga, tahap ini berakhir dan ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika, didasarkan gejala penemuan alat modern komputer dalam pengolahan data. (Yang ternyata benar dan saya penuhi, meski penekanan pada sistem ilmiah ilmu pengetahuan, bukan komputer). Kelima, TQT Tahap Scientific System (2000-Sekarang). Tahap setelah tercapai ilmu sosial (tercakup pula administrasi dan manajemen) secara sistem ilmiah dengan ditetapkan kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukumnya, (sehingga ilmu pengetahuan sosial sejajar dengan ilmu pengetahuan eksakta). (Contoh, dalam ilmu pengetahuan sosial paradigma baru milenium III, saya tetapkan satuan besaran pokok Z(ain) atau Sempurna, Q(uality) atau Kualitas dan D(ay) atau Hari Kerja – sistem ZQD, padanan m(eter), k(ilogram) dan s(econd/detik) ilmu pengetahuan eksakta – sistem mks. Paradigma (ilmu) pengetahuan sosial lama hanya ada skala Rensis A Likert, itu pun tanpa satuan). (Definisi klasik ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur. Paradigma baru, TQZ ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur membentuk kaitan terpadu dari kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum yang rasional untuk tujuan tertentu).

Bandingkan, fenomena serupa juga terjadi saat (ilmu) pengetahuan eksakta krisis paradigma. Lihat keluhan Nicolas Copernicus dalam The Copernican Revolution (1957:138), Albert Einstein dalam Albert Einstein: Philosopher-Scientist (1949:45), atau Wolfgang Pauli dalam A Memorial Volume to Wolfgang Pauli (1960:22, 25-26).
Inilah salah satu akar masalah krisis Indonesia (juga seluruh manusia untuk memahami kehidupan dan semesta). Paradigma lama (ilmu) pengetahuan sosial mengalami krisis (matinya ilmu administrasi dan manajemen). Artiya, adalah tidak mungkin seseorang dan organisasi (termasuk perusahaan, departemen, dan sebuah negara) pun mampu memahami, mengatasi, dan menjelaskan sebuah fenomena krisis usaha apa pun tanpa kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum, mendukung sistem-(ilmu pengetahuan)nya.

PEKERJAAN dengan tangan telanjang maupun dengan nalar, jika dibiarkan tanpa alat bantu, membuat manusia tidak bisa berbuat banyak (Francis Bacon).

BAGAIMANA strategi Anda?

*) Ahli strategi, tinggal di Banjarbaru, email: tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com).

THANK you very much for Dr Heidi Prozesky – SASA (South African Sociological Association) secretary about Total Qinimain Zain: The New Paradigm – The (R)Evolution of Social Science for the Higher Education and Science Studies sessions of the SASA Conference 2008.

Sungguh ironis Cuplikan Berita yang kami dapatkan di salah satu Media ini. Disini kami mempertanyakan, kenapa ini bisa di konotasikan dan di artikan AMAT SEMPIT oleh Para PENDIDIK ini…????? Kalau memang Valentine’s Day bukan bagian dari Tradisi Indonesia, BAGAIMANA YANG DI MAKSUD DENGAN TRADISI INDONESIA…????? IMLEK kemarin itu apa juga merupakan TRADISI INDONESIA …???? Kalau Lebih EKSTRIM LAGI APAKAH ISLAM & KRISTEN ITU JUGA MERUPAKAN TRADISI INDONESIA…???? Wah sungguh amat disesalkan dan dipertanyakan kalau masih ada PENDIDIK yang model Begini ini BISA mendidik ANAK-2 GENERASI PENERUS BANGSA….!!!!!

Pihak Lapindo Brantas Inc, dan Grup Bakrie yang melakukan eksplorasi tanpa Amdal sudah selayaknya memberikan ganti rugi perumahan pada korban Lapindo.

Eksplorasi di lahan perumahan dan sentra industri mempunyai konsekuensi pembebasan lahan.
Sekarang lumpur mulai mengeluarkan gas yang dikhawatirkan menyebabkan kebakaran. Semoga mempunyai nilai ekonomis.

Sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat RI dan Pemegang Saham PT. Bakrie, Businessman terkaya di Indonesia versi majalah Forbes Asia berkomitmen mengenai masalah ini.

Seluruh zakat, infak dan sodaqoh penghasilan dari seluruh Grup Bakrie, dapat dikumpulkan dan dibuatkan pemukiman perumahan relokasi korban porong. Investasi selain Bakrie Epicentrum.

Sehingga tidak ada aduan pengungsi yang teraniaya, biasa hidup dirumah dengan sekat, kini hidup bersama tampa sekat bertahun-tahun.

Wallahu Alam B.
Wass.Wr.Wb.

A U G I

PT Minarak Lapindo Jaya memesan rumah Tipe 36/90 sebanyak 4.000 unit, Tipe 54/150 sejumlah 800 unit, dan Tipe 70/150 berjumlah 200 unit.

Selain itu, di lokasi KNV juga akan dibangun fasilitas umum seperti 1 masjid, 12 unit mushala, 12 balai RW, 1 unit puskesmas, 12 jenis sarana olahraga, 12 pos jaga, club house, sekolah dan pesantren.

“Kami menargetkan pada Mei 2008, warga korban lumpur yang membeli unit rumah di KNV sudah bisa menerima kunci,” kata Andi Darussalam Tabussala, Wakil Direktur Utama PT Minarak kepada wartawan, Sabtu, 24 November sebagaimana dilaporkan beritajatim.com.

Menurut dia, penawaran 5.000 unit rumah itu akan diprioritaskan bagi warga korban lumpur dan bukan sebagai relokasi.

Bagi korban lumpur yang berminat membeli, bisa melihat lokasi KNV mulai 2 Desember 2007.

“Ini bukan sebagai relokasi, tapi murni bisnis. Kami menawari korban lumpur untuk membeli unit rumah di lokasi yang sama,” ujarnya.

Penawaran tersebut, kata Andi, terkait dengan hak warga korban lumpur atas sisa pembayaran ganti-rugi yang masih 80%.

“Karena mereka masih punya sisa 80%, jadi tidak perlu lagi pusing berurusan dengan bank. Jika sepakat, mereka tinggal datang dan pada Mei 2008 sudah menerima kunci rumah baru lengkap dengan sertifikatnya,” tutur Andi.

Dia menjelaskan, bagi warga, terutama korban lumpur yang punya rumah tipe 37 dengan luas tanah 72 m2 di kompleks Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I yang kini terendam lumpur, maka akan mendapat rumah tipe 36 dengan luas tanah 90m2 jika membeli di KNV.

Bagi warga yang tadinya menempati rumah Tipe 45, tetapi tidak ingin membeli rumah Tipe 45, Andi menegaskan Lapindo akan membayarkan secara tunai kelebihan tipe rumah dimaksud.

“Bagi korban lumpur yang tadinya memiliki tipe rumah lebih besar tapi ingin membeli rumah tipe kecil, kami akan mengembalikan selisihnya dalam bentuk tunai. Jadi saat serah terima kunci, mereka akan terima sertifikat sekaligus sisa uang silisih dimaksud,” tambah Andi.

INILAH ENDING YANG DI HARAPKAN OLEH LAPINDO DAN PEMERINTAH, DENGAN GAMBARAN STATEMENT DIATAS, MAKA “SEOLAH-OLAH” SECARA “MORAL TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN TERHADAP SISA PEMBAYARAN 80%” TERHADAP KORBAN LUAPAN LUMPUR SUDAH TERSELESAIKAN OLEH LAPINDO.

Kalau saya boleh membuat sedikit mengingat kebelakang (totong ingatkan kalau ingatan saya kurang tepat), sebenarnya ketidak seriusan penanganan ini dikarenakan oleh tidak adanya kepastian hukum tentang kasus ini. sampai saat ini belum ditetapkan pihak mana yang paling bertanggung jawab mengenai masalah ini. Pemerintah mengatakan bahwa semburan lumpur panas adalah akibat dari kesalahan pengeboran sedangkan Lapindo membeladiri dengan menyebutkan bahwa semburan lumpur panas ini merupakan akibat dari gempa di Jogja beberapa waktu lalu. Dengan terlambatnya kepastian hukum ini maka Lapindo mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan saat ini hanyalah sebatas tanggung jawab sosial perusahaan saja sehingga Lapindo tidak bisa berbuat lebih jauh.

Memang yang dibutuhkan bangsa ini adalah kepastian hukum, masalah apapun akan cepat terselesaikan apabila hukum ditegakkan dan dijalankan dengan baik

MASIH PERCAYAKAH DENGAN JANJI MANIS “PEMAIN SINETRON” INI…???????
Dan Perpres No 14 tahun 2007 merupakan salah satu MESIN untuk Memproduksi KEMISKINAN DI WILAYAH SIDOARJO KHUSUSNYA KORBAN LUMPUR LAPINDO, Apa kah itu yang di maksud dengan “pengemban amanah”…??????
YANG PASTI, YANG BICARA INI BUKAN ORANG LING-LUNG lho….?????

Akibat dari bencana ini banyak sekali, baik dari segi politik, ekonomi, gender (perempuan dan anak-anak), menurut informasi juga banyak ‘orang-orang’ yang mengaku berkepentingan berjubel di sana, baik yang garis kiri maupun kanan. Di sini yang saya bicarakan adalah, mari kita fikirkan bersama-sama, bagaimana menanggulangi bencana tersebut, khususnya masyarakat kecil yang terkena dampaknya langsung. Pengusaha kecil di sana yang masih kesulitan untuk mengakses kredit, tolong,diberi keringanan, entah bagaimana caranya, tanpa adanya beban yang menyulitkan, tanpa adanya jaminan yang memberatkan, persyaratan dan sejenisnya, karena keadaan mereka sudah seperti itu. Anak2 sulit unruk mengenyam pendidikan, para perempuan kurang diperhatikan kesejahteraannya. Namanya orang terkena musibah, seharusnya dimaklumi, dibantu dengan segera, tanpa memikirkan adanya kepentingan2 yang ingin mengambil keuntungan dsb. Siapapun tidak ada yang tahu kapan bencana tersebut dapat berhenti. Hendaknya jangan saling menyalahkan, lempar tanggungjawab, tetapi bahu membahu memikirkan jalan keuarnya secara FOKUS demi kesejahteraan masyarakat di sana selanjutnya. Dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar bencana tetapi seluruh Jawa Timur perekonomian terganggu. Perubahan yang diinginkan berasal dari dalam diri sendiri, kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi niscaya akan membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat. Mari bersama-sama kita bantu meringankan penderitaan mereka, khususnya ‘orang-orang’ yang terlibat dalam ‘penyelesaian’ kasus bencana tersebut. Terima Kasih..