http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html

Senin, 11 Mei 2009 | 19:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, 10 Mei 2009.

Hingga saat ini ada dua pendapat ahli mengenai semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Tiga ahli menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan akibat dari pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

Adapun sembilan ahli menyatakan bahwa luapan lumpur bukan disebabkan oleh pengeboran PT Lapindo. Semburan justru dipicu gempa tektonik yang berpusat di Bantul, Yogyakarta, 27 Mei 2006. Para peneliti menyatakan bahwa kandungan air dalam lumpur mengandung isotop yang berasal dari batuan di kedalaman 20ribu kaki, sedang pengeboran Lapindo baru mencapai 9 ribu kaki.

Hendarman mengatakan bahwa penyidik kasus tersebut akan melakukan unifikasi keterangan ahli tersebut. “Unifikasi diperlukan agar keterangan tersebut mendukung bukti-bukti,” kata dia.

FAMEGA SYAVIRA

Tuesday, 12 May 2009 03:00 WIB WASPADA ONLINE

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo tidak dapat dibawa ke persidangan jika pendapat ahli masih berbeda. “Keterangan ahli harusnya satu pendapat,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung di Senayan, Senin (11/5).

Hingga saat ini ada dua pendapat ahli mengenai semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Tiga ahli menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan akibat dari pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

Adapun sembilan ahli menyatakan bahwa luapan lumpur bukan disebabkan oleh pengeboran PT Lapindo. Semburan justru dipicu gempa tektonik yang berpusat di Bantul, Yogyakarta, 27 Mei 2006.

Para peneliti menyatakan bahwa kandungan air dalam lumpur mengandung isotop yang berasal dari batuan di kedalaman 20ribu kaki, sedang pengeboran Lapindo baru mencapai 9 ribu kaki.

Hendarman mengatakan bahwa penyidik kasus tersebut akan melakukan unifikasi keterangan ahli tersebut. “Unifikasi diperlukan agar keterangan tersebut mendukung bukti-bukti,” kata dia.

(dat04/tia)

Semburan Lumpur Sidoarjo Tidak Mengandung Minyak Mentah

SENIN, 11 MEI 2009 11:29 WIB

Semburan Lumpur Bisa Dihentikan
SURYA/SUGIHARTO
Kondisi luapan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dua tahun tragedi luapan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006 ini membenamkan empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo. Ribuan orang kehilangan rumah dan mengungsi.
Jumat, 12 September 2008 | 16:36 WIB

SURABAYA, JUMAT- Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menegaskan masih ada jalan untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo. Pilihan pemerintah untuk fokus pada masalah sosial akan percuma selama semburan terus ada

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS I Nyoman Sutantra mengatakan, tim ITS masih punya cara untuk menghentikan maupun mengalirkan lumpur. “Hanya saja, tim belum pernah diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka. Kami punya caranya, tinggal pemerintah mau atau tidak,” ujarnya di Surabaya, Jumat (12/9).

Sebelumnnya, pemerintah menyatakan menyerah dan mengganggap semburan lumpur di Porong itu tidak bisa dihentikan. Pemerintah memilih berkonsentrasi pada penanganan masalah sosial dan infrastruktur (Kompas, 12/9). Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat siang tadi.

Sutantra mengatakan, masalah sosial akan terus ada selama semburan tidak dihentikan. Semburan akan terus meluas sehingga akan semakin banyak desa tenggelam lumpur. “Sekarang saja sudah ada beberapa desa lagi terendam dan belum masuk peta terdampak. Peraturan pemerintah untuk memasukkan desa-desa itu sudah beberapa bulan tidak jadi-jadi,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah sebaiknya tetap mengkaji dan mengupayakan penghentian semburan itu. Dalam jangka panjang, biaya penghentian itu akan jauh lebih murah daripada kerugian yang ditimbulkannya. “Kami sudah kirim surat ke Presiden terkait usulan ini. Tetapi, sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

RAZ

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/12/16365259/semburan.lumpur.bisa.dihentikan

22/03/09 09:01
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah ataupun pihak Lapindo harus berhati-hati menyikapi keluarnya minyak dari lumpur Lapindo, Sidoarjo dan sebaiknya mulai memantau kawasan itu.

“Saya yakin Lapindo memiliki orang-orang yang ahli di bidang pertambangan untuk menanganinya. Jangan sampai masyarakat dibiarkan untuk menambang secara sembarangan,” kata Pakar Geologi Agus Guntoro kepada wartawan, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, apabila kegiatan penambangan di daerah semburan itu dilakukan secara sembarangan oleh orang awam, maka minyak tersebut dikhawatirkan akan habis dan saat minyak habis, yang akan keluar adalah gas.

“Jika gas yang keluar tentunya akan sangat membahayakan, sebab bisa meledak,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, minyak keluar karena menembus struktur yang besar seperti terlihat dalam seismik.

Zona patahan baru sampai dengan bagian bawahnya. Ketika air yang keluar sudah habis, maka minyaklah yang keluar. Kita harus tetap hati-hati kalau minyak yang keluar,” ujar Agus.

Sementara Guru Besar Geologi ITB, Prof. Dr. Sukendar Asikin mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menegaskan bahwa “mud volcano” adalah salah satu indikasi suatu cekungan yang mengandung minyak.

Jadi, katanya, suatu cekungan yang mengandung minyak adalah suatu yang tidak aneh. Karenanya, wajar apabila pihak Lapindo melakukan explorasi di daerah seperti itu.

“Jadi, tidak ada yang membahayakan, bahkan hal itu sangat menguntungkan bagi pihak Lapindo,” katanya.

Dikatakan Sukendar, pihak Lapindo melakukan pengemboran adalah untuk mencari minyak. Akan tetapi, karena adanya bencana alam, maka yang keluar adalah lumpur.

“Sangat jelas bahwa tidak ada yang salah bagi pihak Lapindo dalam melakukan pengemboran. Sebab, ternyata memang benar di daerah itu terdapat minyak.Tapi, karena daerah itu sewaktu-waktu keluar lumpur oleh sebab geologi maka lumpurlah yang keluar. Jadi, sangat jelas bahwa di daerah itu memang daerah minyak,” ujarnya.

Lebih jauh Agus mengatakan, berbagai prospektif dapat terjadi dengan keluarnya kandungan minyak pada semburan lumpur Lapindo.

Keluarnya minyak pada semburan lumpur menurut dia tidak ada kaitannya dengan sumur tetapi jalur patahan.

“Sumur tidak ada konstribusi pada kedalaman 9230 kaki pada perut bumi. Artinya, minyak tidak terdapat dalam interval tersebut, tapi berada pada yang lebih dalam,” ujarnya.

Menurut Agus, dengan kedalaman 9230 kaki pada perut bumi, pemboran tidak pernah menjumpai adanya minyak, baik secara litologi maupun kandungan fluida. Karenanya, dengan keluarnya minyak, maka sangat jelas tidak ada kaitannya dengan sumur.(*)

COPYRIGHT © 2009

21/03/09 18:10
Sidoarjo (ANTARA News) – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Sabtu, mengambil sampel lumpur Lapindo menyusul ditemukannya cairan pekat yang menyerupai minyak mentah yang keluar dari semburan lumpur Lapindo.

Pengambilan sampel itu juga didampingi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan ahli Geologi. “Untuk sementara kami akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk diteliti di dalam laboratorium,” kata tim BP Migas, Yonathan, saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim.

Untuk kesimpulan sementara, kandungan yang terdapat pada cairan itu adalah Hidrokarbon (gas dan minyak), namun untuk memastikan minyak atau bukan tentunya masih harus menunggu hasil laboratorium.

“Untuk memastikan hasilnya, kami harus menunggu hasil laboratorium sekitar dua pekan lagi,” katanya.

Sementara itu, Humas BPLS, Ahmad Zulkarnain mengatakan, belum bisa melakukan langkah konkret yang akan dilakukan BPLS. “Untuk sementara ini, kami masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan BP Migas,” katanya.

Bila kandungan minyak di dalam cairan itu ditemukan, katanya, pihaknya akan melaporkan kepada dewan pengarah lumpur Lapindo di Jakarta.

Sebelumnya, dugaan minyak mentah berwarna hitam mengkilap keluar dari dalam perut bumi di area pusat semburan. Fenomena itu muncul sejak 19 Maret lalu dan hingga kini masih terus mengalir bersama lumpur yang menyembur/meluap.

BPLS mencatat dalam tiga tahun terakhir, minyak serupa muncul sudah dua kali. Posisinya minyak mentah berada diatas lumpur panas yang mengalir keluar dari pusat semburan.

“Kalau melihat dari dekat tanggul utama, akan kelihatan cairan hitam yang tidak menyatu dengan lumpur itu,” kata Zulkarnain.

Namun, ia mengaku tidak tahu debit minyak yang keluar mengiringi lumpur panas itu. “Jumlah debit minyak mentah yang keluar dalam setiap harinya, saya tidak tahu,” katanya. (*)

COPYRIGHT © 2009

Polisi membubarkan korban Lapindo di depan Istana Negara.
20/03/2009 05:06 – Lumpur Lapindo
Aksi Korban Lapindo di Depan Istana Dibubarkan Polisi

Liputan6.com, Jakarta: Ratusan korban lumpur Lapindo yang tengah tertidur lelap di depan Istana Negara mendadak terusik oleh kedatangan personel Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Kamis (19/3) dini hari. Polisi meminta mereka segera membubarkan diri karena aksi mereka sudah melewati batas waktu. Namun permintaan polisi ditolak para pengunjuk rasa. Karena menolak dievakuasi, polisi terpaksa memindah paksa sejumlah pengunjuk rasa.

Para korban lumpur Lapindo ini sudah menggelar aksi unjuk rasa di depan istana selama empat hari terakhir. Mereka menuntut pembayaran 80 persen ganti rugi yang belum direalisasikan PT Lapindo Brantas. Selanjutnya, para pengunjuk rasa diangkut ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Hingga kini, mereka pun masih bertahan di kantor LBH. Tidak ada tanda-tanda usaha mereka di Jakarta akan membuahkan hasil. Pasalnya pemerintah dan partai politik lebih sibuk mempersiapkan kampanye meraih kekuasaan di masa mendatang [baca: Ratusan Korban Lapindo Masih Bertahan di Jakarta].(IAN/Albert Ade)

Jakarta (ANTARA Nedws) – Massa korban lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menyambangi Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berunjukrasa.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis pagi, massa ini tergabung dalam Gerakan Korban Lumpur Lapindo Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Geppres No 14/2007).

Geppres akan ditemani perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan mulai berunjukrasa pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, sekitar 200 orang  Geppres melaksanakan aksi yang sama di depan Istana pada Rabu (19/3) dengan membawa sejumlah spanduk.

Dalam aksi yang sebagian terdiri dari perempuan itu juga berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al Qur`an.

Para pendemo sempat tidak mau membubarkan aksinya, tetapi setelah polisi melakukan negosiasi, akhirnya aksi itu berakhir sekitar pukul 20.25 WIB.

Selain aksi Geppres, TMC menginformasikan pada Kamis (19/3) ini juga ada tiga aksi lainnya, yaitu Friends of Falun Gong di depan Kedubes RRC, Masyarakat Pemilih Anti Pembodohan Politik di Bundaran HI dan Mahkamah Agung dan dari Jaringan Solidaritas Korban Keadilan Pelanggaran HAM di depan Istana. (*)

COPYRIGHT © 2009

Jakarta (ANTARA News) – Ratusan korban lumpur Lapindo kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, mendesak agar pihak PT Lapindo membayar ganti rugi sesuai dengan Peraturan Presiden No 14/2007.

Berdasarkan pantauan ANTARA News di Jakarta, Rabu, ratusan pengunjuk rasa itu tetap bertahan hingga sekitar pukul 13.00 WIB dengan duduk di trotoar Jalan Medan Merdeka Utara.

Aksi demonstrasi itu sendiri dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah pengunjuk rasa sempat menduduki sebagian badan jalan tetapi berhasil dihalau aparat kepolisian.

Barisan petugas pengendali massa juga tampak berbaris di depan para pendemo.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Perpres 14/2007 (Geppres) itu melakukan aksinya antara lain dengan membaca ayat-ayat suci Al Qur`an.

Para pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan tutup kepala itu juga membawa beberapa spanduk yang isinya menolak ketentuan ganti rugi sebesar Rp15 juta/bulan karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres 14/2007.

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka sedikit terhambat antara lain karena banyak pengguna jalan raya yang memperlambat kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.

Selain unjuk rasa di depan Istana, terdapat pula demonstrasi lainnya yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) di depan Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.

Mereka menolak penangkapan sejumlah rekan mereka oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang dalam kasus perkara dugaan pemalsuan surat.

Menurut FPSMI, penangkapan tersebut diduga antara lain karena aktivitas rekan mereka dalam serikat buruh. (*)

COPYRIGHT © 2009

25/02/09 17:21

Surabaya,  (ANTARA News) – Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar, menyesalkan pembuangan lumpur PT Lapindo Brantas Incorporated ke Sungai Porong, Sidoarjo.

“Tapi mau bagaimana lagi, karena situasinya demikian, terpaksa dibuang ke sungai,” katanya saat ditemui di SD Katolik Santa Theresia Surabaya, Rabu.

Ia menyadari pembuangan lumpur panas itu berdampak pada lingkungan di sekitar Sungai Porong, apalagi beberapa kali material lumpur itu sempat menyumbat aliran sungai.

“Namun karena suatu keterpaksaan, kami mengikuti saja alasan-alasan pembuangan ke sungai itu,” katanya saat ditemui usai pencanangan Gerakan Pembatasan Penggunaan Kantung Plastik.

Oleh sebab itu dia meminta pihak Lapindo melakukan penelitian lebih mendalam lagi sehingga pembuangan lumpur panas itu tidak berdampak pada lingkungan.

“Mungkin pihak Lapindo bisa membuat kubang seluas 60 kilometer per segi di sekitar lokasi semburan, sehingga nantinya lumpur tidak dibuang ke sungai lagi,” katanya.

Berdasar perhitungannya, kubang seluas 60 kilometer persegi itu akan mampu menampung lumpur pasan yang keluar dari dalam tanah itu hingga selama 30 tahun.

“Saya kira kubang seluas 60 kilometer persegi itu mampu menampung lumpur selama 30 tahun,” katanya seraya meminta pihak Lapindo serius memperhatikan masalah dampak lingkungan akibat pembuangan lumpur tersebut.

Selain mencanangkan Gerakan Pembatasan Penggunaan Kantung Plastik, menteri dan rombongan melakukan penanaman pohon bersama para pejabat di Taman Prestasi Surabaya.(*)

23/02/09 17:13

Sidoarjo,  (ANTARA News) - Pencairan dana korban lumpur melalui rekening BRI akan dimulai pada awal Maret 2008. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla di Pendopo Kabupaten Sidoarjo,Senin.

“Kalau tidak ada masalah teknis, transfer dana ganti rugi sebesar Rp15 juta itu sudah bisa dicek di rekening masing masing warga korban lumpur pada awal Maret mendatang. Mungkin, dana tersebut akan masuk pada tanggal tiga setiap bulannya,” katanya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim.

Ia mengatakan, untuk tahun ini sampai pihaknya menyediakan dana untuk korban lumpur senilai Rp1,4 triliun. Tahun depan, akan ditambah lagi sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada 8.500 berkas korban lumpur lapindo, katanya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso yang hadir dalam acara serah terima rekening tersebut meminta korban lumpur untuk pahami situasi Group Bakrie pasca dilanda krisis finansial. “Semoga ini penyelesaian terbaik dan lancar dalam pembayarannya,” katanya.

Pada bagian lain, ratusan warga Desa Glagah Arum melakukan aksi pemblokiran di atas tanggul kolam penampungan lumpur di Desa setempat. Aksi pemblokiran ini dilakukan di dua titik yaitu di titik utara dan titik selatan dengan cara memaku bambu di tengah akses masuk pengurukkan tanggul.(*

23/02/09 13:50

Jakarta
(ANTARA News) – Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Bachtiar Chamsyah mengatakan, masalah pembayaran ganti
rugi korban luapan lumpur PT Lapindo Brantas akan diproses secara hukum
jika perusahaan yang bersangkutan tidak menepati janji, membayar ganti
rugi sesuai kesepakatan.

“Kalau dia tidak melakukan ini, ingkar
janji, maka akan ada proses hukum. Pemerintah yang akan mengajukan
kasusnya,” kata Bachtiar, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri
Sosial, di Jakarta, Senin.

Bachtiar menjelaskan pula bahwa PT Lapindo Brantas telah kembali
menyatakan komitmennya untuk membayar ganti rugi bagi korban luapan
lumpur sesuai skema yang telah disepakati bersama dengan pemerintah.

“Komitmennya sudah jelas, kita juga paham dengan kondisi dia,” katanya
usai menghadiri acara pencanangan gerakan nasional “Corporate Social
Responsibility” (CSR).

Melalui PT Minarak Lapindo Jaya, PT Lapindo Brantas yang sebelumnya
gagal menepati janji untuk mengangsur pembayaran ganti rugi bagi korban
luapan lumpur senilai Rp30 juta per bulan per pemilik berkas, pada 20
Februari berjanji akan mengangsur pembayaran ganti rugi sebesar Rp15
juta per bulan per korban melalui rekening di Bank Rakyat Indonesia
(BRI).

Pemerintah, kata Bachtiar, hanya bisa berusaha memastikan perusahaan
tersebut membayarkan uang ganti rugi kepada korban seperti yang telah
dijanjikan.

“Soalnya kita ini kan serba susah juga. Kalau diambil alih pemerintah,
pemerintah harus keluarkan dana tapi jumlahnya tidak akan cukup untuk
korban. Kalau dianggap bencana, Depsos hanya kasih Rp15 juta per rumah,
padahal harga tanah sekarang bisa sampai Rp1 juta per meter persegi,”
jelasnya.

Korban luapan lumpur sendiri sebagian menerima penerapan skema
pembayaran ganti rugi baru tersebut namun sebagian menyatakan tetap
berpegang pada Perpres 14 tahun 2007, menuntut penyelesaian masalah itu
segera dituntaskan dan meminta pemerintah mengambil alih penyelesaian
masalah itu jika sesudah tiga tahun pihak Lapindo tidak memenuhi
kewajibannya. (*)

20/02/09 16:46

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menganggap penyelesaian ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo sebesar Rp15 juta per bulan per berkas sudah yang terbaik, setelah PT. Minarak Lapindo Jaya menunggak dari komtmen Rp30 juta per bulan per berkas.

“Kami sudah melaksanakan pertemuan selama tiga hari dan ini skema terbaik yang dapat dicapai dengan pihak Lapindo,” kata Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, Senin, dalam pertemuan dengan warga Lapindo bersama Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

Bambang mengharapkan, semua pihak dapat menerima semua usulan yang disampaikan pemerintah dengan kepala dingin dan hati yang tulus karena merupakan solusi terbaik yang sudah dilaksanakan dengan pihak Lapindo.

Kapolri berjanji akan melakukan proses hukum apabila pihak Lapindo sampai ingkar dalam menjalankan kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai skema yang disepakati dengan pemerintah.

Sementara itu, penanggung jawab PT.Minarak Lapindo Jawa, Nirwan Bakrie mengatakan, pemerintah sudah memberikan arahan, petunjuk, dan jalan keluar sehingga angka Rp15 juta per berkas per bulan dapat diterima.

“Untuk itu kami minta warga agar dapat membuka rekening tabungan di BRI untuk nantinya setiap bulan dana Rp15 juta per bulan sudah dapat diambil dari rekening masing-masing,” ujarnya.

Terkait dengan rencana itu, PT.Minarak segera mengirimkan berkas data berkas korban Lapindo dari Mandiri ke BRI, sehingga warga pada hari Senin (23/2) sudah dapat membuka rekening setelah sebelumnya mengisi formulir, kata Nirwan.

Nanti ada sepuluh tenaga yang ditempatkan untuk melayani warga sehingga nantinya tinggal mengambil dana setiap bulannya cukup dengan memperlihatkan identitas, jelas Nirwan.

“Di luar mekanisme yang sudah disepakati pemerintah kami sudah tidak sanggup, kecuali apabila ekonomi membaik maka pelunasan dapat dipercepat,” ujarnya.

Pertemuan dengan warga juga dihadiri Menteri SosialB Bachtiar Chamsyah, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soeharso, serta segenap manajemen Minarak Lapindo Jaya.

Sementara itu Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah semula agak kaget dengan kemampuan Lapindo yang semula hanya Rp40 miliar per bulan atau hanya sekitar Rp3-4 juta per bulan per berkas.

“Kami kemudian minta kepada Lapindo untuk meningkatkan ganti rugi menjadi Rp15 juta per berkas per bulan setelah melalui pertemuan selama tiga hari berturut-turut,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini warga terpecah menjadi empat kelompok yakni Tim 16, Koalisi Korban Lapindo, Tim Relokasi, Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) sesuai kepentingannya.

Seperti Rizal dari tim relokasi yang minta pemerintah dapat segera menolong masyarakat dengan menggunakan dana talangan terlebih dulu sehingga tidak menunggu waktu yang terlalu lama.

Terkait dengan pembangunan rumah GM PT.Minarak Lapindo Jaya Imam Agustino melaporkan, 370 unit rumah yang sudah siap ditempati, 250 unit sudah mencapai pembangunan 80 persen, serta 1500 lagi segera dibangun.

“Selasa (24/2) sudah ada pengumuman mengenai serah terima rumah kepada warga yang akan direlokasi,” ujarnya yakin.

Sementara itu Khoirul Huda dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo mengatakan, dapat menerima usulan pemerintah yang akan mengangsur Rp15 juta per berkas per bulan sesuai dengan kesehatan keuangan perusahaan.

“Kalau perusahaan sudah sehat dan iklim mendukung kalau perlu dapat dilaksanakan perlunasan. Kami sangat apresiasi dengan upaya pemerintah bersama Lapindo dalam mencari penyelesaian terbaik bagi warga,” ujarnya.

Sementara Sumitro dari Tim 16 mengatakan, pihaknya tetap berpegang kepada Perpres 14 tahun 2007 sudah tiga tahun pihak Lapindo tidak juga melunasi kewajiban sehingga pihanya minta pemerintah segera mengambi alih.

Terkait keputusan itu pihaknya menyatakan untuk tidak menerima maupun menolak tetapi mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan secara tuntas untuk membuktikan adanya itikad yang baik.

Menteri PU mengatakan, pihaknya akan mengawal apa yang sudah dijanjikan Lapindo dihadapan warga agar nantinya dapat diselesaikan secara baik.
(*)

17/02/09 17:31

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah meminta PT Minarak Lapindo Jaya berunding kembali dengan korban luapan lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah pengangsuran sisa pembayaran ganti rugi bagi korban.

“Ini harus dinegosiasikan lagi. Minarak harus menjelaskan berapa yang pasti kemampuan dia, supaya masyarakat mendapat kepastian. Dan yang paling penting harus ada komitmen untuk membayar,” kata Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) usai peluncuran logo baru Departemen Sosial di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sendiri, menurut dia, menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada PT Minarak Lapindo Jaya dan belum berencana melakukan intervensi khusus.

“Kita bisa paham, posisi mereka kan lagi jatuh. Kalau dia jatuh mana mungkin dia bisa bayar. Sekarang kita hanya mendorong dia supaya cari pinjaman-pinjaman untuk membayar,” katanya.

Pemerintah, katanya, juga sudah meminta pihak yang bersangkutan termasuk keluarga Bakrie untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Ia menambahkan, dalam hal ini pemerintah bertindak hati-hati untuk menghindari tuntutan-tuntutan hukum yang mungkin justru dapat merugikan korban dan keuangan negara.

“Di Mahkamah Agung kan dia menang di perkara, kita harus hati-hati karena di sana mungkin dia bisa jadi tak bersalah. Kita harus hati-hati supaya uang pemerintah tidak keluar lagi. Kalau didorong untuk berperkara jangan-jangan akhirnya nanti malah pemerintah yang harus menanggung,” katanya.

Sebelumnya, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam menyatakan pihaknya tidak sanggup mengangsur pembayaran 80 persen ganti rugi korban lumpur sesuai kesepakatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember 2008.

Menurut kesepakatan antara Nirwan Bakrie dan perwakilan korban luapan lumpur Lapindo, PT Lapindo Brantas melalui PT Minarak Lapindo Jaya akan membayar 80 persen ganti rugi dengan mengangsur Rp30 juta per orang per bulan dan memberi bantuan uang kontrak Rp2,5 juta per orang.

Andi mengatakan, lebih dari 100 anggota korban luapan lumpur sudah menerima angsuran pembayaran ganti rugi, di antaranya ada korban yang menerima Rp30 juta, Rp45 juta, dan Rp60 juta namun selanjutnya hanya mampu membayar angsuran Rp15 juta per orang per bulan karena krisis ekonomi global telah melemahkan kondisi keuangan perusahaan.

Namun demikian, kata Andi, pihaknya akan tetap memenuhi komitmen terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi bagi korban luapan lumpur Lapindo.

Di lain pihak, korban luapan lumpur tetap meminta PT Minarak Lapindo Jaya membayar angsuran ganti rugi sesuai kesepakatan dan menolak menerima pembayaran angsuran yang hanya Rp15 juta per bulan per orang itu.

Para korban juga meminta pemerintah mendesak perusahaan tersebut menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan.(*)

COPYRIGHT © 2009

16/02/09 13:29

Sidoarjo (ANTARA News) – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso merestui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh korban lumpur lapindo, Senin dengan ikut memberikan tanda tangan di spanduk yang dibawa oleh korban lumpur.

“Saya merestui aksi unjuk rasa kali ini. Saya ingin, aksi unjuk rasa yang dilakukan kali ini membuahkan hasil yang memuaskan,” kata Bupati Sidoarjo Win Hendrarso saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim, Senin.

Ia mengatakan, jika usaha yang dilakukan oleh pengunjuk rasa sudah sesuai dengan aturan. “Namun, karena krisis ekonomi global yang melanda dunia membuat proses pembayaran ganti rugi menjadi terhambat,” katanya.

Dirinya juga mengaku senang dengan kondisi korban lumpur yang selalu kompak saat melakukan aksi unjuk rasa. “Saya salut dengan pengunjuk rasa yang kompak setiap kali melakukan aksi baik di Surabaya maupun di Jakarta,” katanya.

Sama seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan pertengahan pekan lalu, aksi unjuk rasa korban lumpur kali ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan akan nasib mereka. Salah satunya dengan merealisasi pembayaran ganti rugi 80 persen yang belum dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar dari pihak Lapindo.

Sementara itu, salah satu koordinator aksi, Hari Suwandi yang ditemui di sela-sela aksi mengatakan, akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka terpenuhi. “Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah agar memberikan kejelasan terhadap nasib kami,” katanya.

Menurutnya, waktu tiga tahun tanpa adanya kepastian itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memperjuangkan nasib orang kecil.

“Kami sudah jenuh dengan janji-janji yang diberikan Minarak. Kami juga sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu. Yang kami inginkan sekarang ini adalah kepastian,” katanya.

Ribuan korban lumpur tersebut akan berunjuk rasa menuju Gedung Negara Grahadi untuk menemui gubernur terpilih Soekarwo agar memperjuangkan nasib mereka ke tingkat pusat. “Tujuan kami hanya satu, yaitu bertemu dengan Gubernur untuk memberikan kepastian akan nasib kami,” katanya menambahkan.

Koordinator aksi yang lain Soemitro mengatakan, korban lumpur yang ikut dalam aksi ini berasal dari beberapa kelompok seperti kelompok Pasar Baru Porong (PBP), kelompok Laskar Bonek Korban Lumpur (Lasbon K-Pur) dan juga Gerakan Bersama Pendukung Presiden (Gebpres).

“Para korban lumpur ini meminta bertemu dengan Gubernur Jatim terpilih untuk memperjuangkan nasib,” katanya.  (*)

COPYRIGHT © 2009

Surabaya (ANTARA News) – Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH MHum diminta untuk membantu memfasilitasi korban lumpur Lapindo guna mendapatkan angsuran sisa ganti rugi sesuai kesepakatan antara perwakilan korban dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden pada 3 Desember 2008.

“Saya sebenarnya agak pesimistis dengan Gubernur Jawa Timur, karena kami sudah cukup sabar selama dua tahun lebih, tapi tidak ada komitmen, apalagi bantuan, padahal korban lumpur itu kan rakyat Jawa Timur juga,” kata anggota Tim 16 Korban Lumpur Lapindo (KLL), Tanggal H, kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang harapannya kepada Gubernur Jatim terpilih DR H Soekarwo SH MHum yang telah dilantik Mendagri Mardiyanto pada 12 Februari lalu bersama wakilnya H Saifullah Yusuf untuk periode kepemimpinan Provinsi Jatim pada 2009-2013.

Menurut dia, korban lumpur Lapindo hanya memiliki satu harapan kepada gubernur baru yakni difasilitasi untuk terwujudnya angsuran sesuai kesepakatan 3 Desember 2008 yakni angsuran Rp30 juta/bulan/orang hingga mencapai nilai kerugian yang dialami serta bantuan uang kontrak rumah sebesar Rp2,5 juta selama dalam proses penantian.

“Jadi, kami cuma ingin kerugian kami dibayar, karena di lapangan nggak ada realisasi sama sekali. Kalau Pemprov mau membantu ya tolong kami difasilitasi, tapi kalau tidak ya kami akan tetap ke Jakarta,” katanya.

Senada dengan itu, koordinator perwakilan Korban Lumpur Lapindo (KLL), Koes Soelaksono, menyatakan para korban lumpur akan berunjukrasa ke Istana Presiden di Jakarta lagi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

“Minarak sudah terbukti tidak mampu membayar angsuran sesuai kesepakatan, karena mereka justru menawar Rp15 juta. Kalau memang begitu, kami akan ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kalau perlu kami akan minta pembayaran penuh 80 persen, karena kesabaran kami untuk diangsur sudah tidak digubris,” katanya.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

02/12/09 03:11

Surabaya, East Java (ANTARA News) – Thousands of people displaced by in the Lapindo mudflow case rallied outside the Sidoarjo Mudflow Compensation Executive Board (BPLS) office here Wednesday to demand for the payment of outstanding compensations.

A spokesman said the protesters most of whom had come there on bicycles after orations at the BPLS office for 30 minutes sent five representatives to meet BPLS chairman, Sunarso, at his office.

“I am ready to help the Lapindo mudflow victims. However, we hope the demonstrators refrained from any anarchic actions,” Sunarso said.

According to the coordinator of the rally, Mujiono, the protesters were demanding for the fulfillment of PT Minarak Lapindo Jaya`s commitment to pay a compensation for the people who have become victim of the impact of the mudflow.

The commitment, he said, was signed on December 3, 2008, under which PT Lapindo Minarak Jaya promised to pay a compensation of Rp 30 million a month for each family.

“Up till now, many victims had not received the compensation supposed to have been received starting in December 2008. We will go home only if the money has been given” Mujiono said.

He added that some of the victims had also not received the Rp 2,5 million in house rent.(*)

COPYRIGHT © 2009

11/02/09 17:14

Surabaya (ANTARA News) – Ribuan korban lumpur Lapindo mengancam melakukan aksi demonstrasi ke Istana Presiden karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar Lapindo terbukti tidak mampu mengangsur sisa ganti rugi sesuai kesepakatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Desember 2008.

“Kita harus menyimpan energi lagi, karena Minarak ternyata tidak mampu mengangsur sesuai kesepakatan 3 Desember 2008. Kita akan ke Istana Presiden di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,” kata salah satu perwakilan Korban Lumpur Lapindo (KLL), Koes Soelaksono, di Surabaya, Rabu.

Ucapan Koes di hadapan ribuan massa yang berunjukrasa di kantor PT MLJ di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya yang tepat berada di depan bundaran Mayjen Sungkono-Satelit itu mendapat jawaban “ya” dari massa yang langsung mengepalkan tangan.

Sebelumnya, massa berunjukrasa di kantor BPLS Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya.

Dalam dialog antara perwakilan korban lumpur dengan Vice President PT MLJ, Andi Darussalam, terungkap bahwa pihaknya tak sanggup mengangsur pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur sesuai kesepakatan 3 Desember 2008 yakni angsuran Rp30 juta per-bulan/orang dan bantuan uang kontrak Rp2,5 juta per-orang.

“Saya belum terima angsuran ganti rugi sama sekali, kecuali pembayaran awal sebesar 20 persen dengan jumlah 32,4 juta,” kata warga Perum TAS I, M Ghufron.

Ketika berunjukrasa di bundaran Jalan Mayjen Sungkono-Satelit itu, massa sempat memblokade bundaran dengan arus lalu lintas cukup padat itu, sehingga kemacetan sepanjang dua kilometer itu sempat terjadi selama 30 menit lebih.

Bahkan, kemacetan juga sempat terjadi di beberapa ruas jalan yang dilewati para pengunjukrasa yakni bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gayung Kebonsari, Jalan Diponegoro, dan Jalan Mayjen Sungkono.

Namun, aksi demonstrasi berlangsung tanpa tindakan anarkhis hingga berakhir pukul 14.30 WIB, kendati massa yang sebagian mengendarai sepeda motor berboncengan itu terlihat cukup penat setelah berunjukrasa sejak berangkat dari Sidoarjo pada pukul 08.00 WIB.

Padahal, aparat kepolisian tampak siaga dengan mengerahkan 300-an personel di depan kantor BPLS Jalan Gayung Kebonsari dan 1.200-an personel di depan kantor PT MLJ Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya. (*)

COPYRIGHT © 2009

11/02/09 16:17

Surabaya (ANTARA News) – Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darussalam menyatakan pihaknya tak sanggup mengangsur pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur sesuai kesepakatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden pada 3 Desember 2008 yakni angsuran Rp30 juta per-bulan/orang.

“Saya tak memungkiri kalau ada kesepakatan 3 Desember 2008 itu, tapi kalau kita diminta memenuhi kesepakatan itu, maka kita sebagai pelaksana mempunyai batas kemampuan. Saya akan laporkan ke pimpinan di Jakarta,” katanya dalam pertemuan dengan tujuh perwakilan korban lumpur Lapindo di kantor PT MLJ, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Rabu.

Dalam dialog yang berlangsung di sela-sela aksi demonstrasi ribuan korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Tim 16 itu, tujuh perwakilan korban lumpur yang hadir adalah Koes Soelaksono, Anang, Edwin, Amin, Irwanto, Dodik, dan Wisnu.

Pertemuan juga disaksikan pejabat dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, dan Polresta Surabaya Utara. Kesepakatan antara Nirwan Bakrie dan perwakilan korban lumpur yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden pada 3 Desember 2008 antara lain Lapindo melalui MLJ akan membayar kekurangan sisa ganti rugi korban lumpur dengan mengangsur Rp30 juta per-bulan dan memberi bantuan uang kontrak Rp2,5 juta per-orang.

Menurut Andi, angsuran yang telah dibayarkan sesuai kemampuan, di antaranya ada korban yang menerima Rp30 juta, Rp45 juta, dan Rp60 juta. “Jadi, ada proses yang berjalan, meski ada proses yang nggak berjalan. Ada 100 lebih korban yang menerimanya. Kalau memang di luar kemampuan, saya minta maaf,” katanya.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan tetap memenuhi komitmen terkait penanggulangan lumpur Sidoarjo. “Kami berjanji akan tetap membayar sisa pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur,” katanya.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa alasan ketidakmampuan MLJ antara lain terpaan krisis global sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan MLJ, sedangkan batas kemampuan yang mungkin dibayarkan MLJ adalah angsuran Rp15 juta per-bulan dan bukan angsuran Rp30 juta per-bulan.

Menanggapi jawaban itu, salah seorang perwakilan korban lumpur Lapindo, Koes Soelaksono, menyatakan kesepakatan 3 Desember 2008 itu dibuat bos Lapindo, Nirwan Bakrie, sehingga tidak mungkin hal itu dilakukan di luar kemampuan Lapindo, apalagi disaksikan presiden.

“Kalau dikatakan ada yang menerima memang ya, tapi hanya sebagian kecil, karena korban lumpur dari Perum TAS I saja mencapai 3.000-an orang. Kalau seluruhnya mencapai 12.886 orang, sehingga MLJ tidak hanya membayar Rp30 juta, Rp45 juta atau Rp60 juta, tapi jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp194 miliar,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya menolak negosiasi berupa pembayaran angsuran hanya Rp15 juta/bulan/orang. “Kalau MLJ ingin nego, saya kira tidak ada perkembangan apa-apa, karena itu kami minta pertanggungjawaban pemerintah untuk memenuhi kesepakatan 3 Desember 2008,” katanya.

Pertemuan tanpa hasil itu akhirnya dilaporkan Koes Soelaksono kepada ribuan korban lumpur yang membuat sebagian korban lumpur terlihat marah dan sempat meminta Andi Darussalam untuk turun menemui massa.

Namun, Koes Soelaksono mengingatkan massa untuk tetap tenang, karena perjuangan masih panjang dan membutuhkan banyak energi. “Saya akan konsolidasi dengan rekan-rekan koordinator pada setiap RT/RW untuk kemungkinan ke Jakarta lagi,” katanya, disambut teriakan “ya” oleh massa.  (*)

COPYRIGHT © 2009

Ketentuan Penggunaan