03/07/08 20:02
Mensos Serahkan Kunci Rumah Kepada 100 Korban Lumpur Lapindo
Sidoarjo (ANTARA News) - Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah SE, Kamis menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 100 warga korban lumpur Lapindo Brantas di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo.

“Saya bahagia dan insya Allah warga tak rugi bertempat tinggal di perumahan ini,” kata Mensos saat memberikan sambutan pada acara “Penyerahan Kunci Rumah Korban Lumpur Porong Tahap II” di Perumahan KNV, Kamis (3/7).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua FPDIP DPR RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Imam Utomo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Bambang Suranto, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Sumawiredja, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, para petinggi Kelompok Usaha Bakrie, dan lainnya.

Mensos menyatakan, setelah pembangunan dan penyerahan kunci rumah kepada korban lumpur panas di Perumahan KNV, diharapkan ke depan dilewati dengan kegembiraan bagi warga korban lumpur.

“Setelah lebih dua tahun melewati hari-hari duka dan pahit, sekarang sudah memasuki babak baru yang lebih baik,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada PT Minarak Lapindo Jaya, Lapindo Brantas Inc, dan pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah sosial luapan lumpur ini.

“Ini bukti bahwa MLJ tak sekadar berjanji membangunkan rumah untuk korban lumpur. MLJ memberikan bukti nyata. Namun demikian, saya ingatkan bahwa kita tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kehendak sendiri. Ada aturan hukum dan prosedur yang mesti dilalui. apalagi, sejak awal pemerintah menyadari masalah lumpur itu merupakan masalah berat,” katanya.

Sementara itu Vice President MLJ, Andi Darussalam Tabussala menyatakan, di lahan Perumahan KNV sekarang telah dibangun 1.072 unit rumah berbagai tipe untuk korban lumpur panas.

“Selain itu, masih ada 500 tanah kavling eks desa di KNV,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan rumah KNV untuk korban lumpur panas adalah wujud nyata komitmen keluarga besar Bakrie yang tak ingin menyia-nyiakan korban lumpur panas Porong.

Bahkan, hingga sekarang, MLJ telah membayar uang muka 20 persen sebanyak 12.054 berkas lahan dan bangunan terdampak lumpur panas, dengan nilai total sebesar Rp653,7 miliar lebih.

Untuk pelunasan sisanya sebesar 80 persen, lanjut Andi, manajemen MLJ akan membayar tunai untuk berkas yang bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan sesuai jadwal.

Jumlah berkas yang telah dilunasi secara “cash and carry” sebanyak 337 berkas. Sedangkan, yang non akte jual beli (AJB) diselesaikan dengan cara resettlement plus.

Andi Darussalam juga meminta kebijakan pemerintah untuk menentukan batas akhir pembayaran berkas lahan dan bangunan yang berhak mendapat uang muka 20 persen.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan pola penyelesaian cash and resettlement yang ditempuh MLJ dengan 2.000 korban lumpur yang tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), adalah solusi terbaik mengatasi ekses semburan lumpur Porong.

“Saya menyadari masalah sosial lumpur ini tak bisa dituntaskan secara cepat dan memuaskan semua pihak. Ada banyak pendekatan yang perlu diambil, termasuk pendekatan kultural,” katanya.

Dengan jumlah korban lumpur panas sebanyak 12 ribu kepala keluarga (KK) lebih, Gubernur Imam Utomo meminta MLJ dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera menyelesaikan sisa pembayaran uang muka 20 persen bagi korban lumpur yang belum tuntas.

“Sebab, kalau uang muka 20 persen secara keseluruhan belum dibereskan, usaha penanggulan lumpur tak bisa dijalankan optimal. Saya terima kasih kepada MLJ yang berusaha menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” kata Imam Utomo.

Pandangan positif mengenai pola penyelesaian cash and resettlement juga disampaikan Ketua FPDIP DPR RI Tjahjo Kumolo. “Ini jalan terbaik, agar warga tak konsumtif. Ada sisa uang untuk usaha. Atas langkah ini DPR setuju,” katanya.

Yang penting, tambahnya, MLJ dan pihak lainnya tak memaksa korban lumpur menempati permukiman di perumahan tersebut.

“Prinsipnya pemerintah dan MLJ tak memaksa kalau ada warga memilih opsi yang lain. Saya kira ini solusi terbaik. Kalau tidak, akan terus melebar masalahnya,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008

25/06/08 20:11

Sidoarjo (ANTARA News) - Sejumlah warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. asal Besuki, Kecamatan Jabon Sidoarjo, Jatim, Rabu, terpaksa menebangi puluhan pepohonnan yang kering, akibat terendam lumpur.

Kayu-kayu yang didapat dari bekas pepohonan pinggir eks tol Porong-Gempol tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan masak keluarganya, namun juga dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Suparno, pengungsi di eks tol Porong mengaku lantaran sudah lama menganggur semenjak luapan lumpur menggenangi rumahnya, kesehariannya tak punya pendapatan yang tetap untuk menafkahi keluarganya.

“Banyaknya pepohonan yang kering akibat terendam lumpur, saya jadikan mata pencaharian untuk keluarga dengan cara mengolahnya menjadi kayu bakar. Satu ikat kayu saya jual Rp15 ribu-Rp20 ribu,” katanya.

Untuk pengeringan kayu yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran dan juga agar mudah terbakar, dibutuhkan waktu selama kurang lebih lima belas hari.

“Setelah dikeringkan kurang lebih dua minggu, baru nanti akan di bawah ke pasar untuk dijual. Sedangkan, yang ranting kecil-kecil, digunakan sendiri untuk kebutuhan memasak,” kata bapak tiga anak ini.

Suparno berharap kepada pemerintah untuk segera mencairkan ganti rugi tiga Desa yakni Besuki, Pejarakan dan kedungcangkring Utara, Kecamatan Jabon seperti yang sudah dijanjikan akan diambilkan dana APBN-P.

“Saya minta presiden segera mencairkan ganti rugi warga tiga desa itu agar kehidupan rakyatnya kembali normal,” katanya.

Ia juga mengatakan, jika ganti rugi sudah turun, akan mencari pekerjaan lain dan tidak menebangi pohon yang sebenarnya bukan miliknya.

“Nebang pohon ini dilakukan karena terpaksa untuk menyambung hidup,” tambahnya.(*)

COPYRIGHT © 2008

17/06/08 19:15

Surabaya (ANTARA News) - Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo hingga kini masih lemah secara yuridis.

“Secara yuridis masih lemah, karena alat bukti belum memenuhi syarat,” katanya usai meresmikan gedung baru kantor Kejari Surabaya di Jl Sukomanunggal Jaya 1, Surabaya, Selasa.

Didampingi Kepala Kejati Jatim Purwosudiro dan Kepala Kejari Surabaya Abdul Azis, ia mengatakan syarat yuridis yang belum terpenuhi adalah unsur pertanggungjawaban pidana.

“Kalau diusulkan (Kapolri) perlu juri yang adil, apakah hal itu diatur dalam perundang-undangan atau tidak,” katanya.

Secara terpisah, Kasi Penkum Kejati Jatim Mulyono SH MH menyatakan BAP lumpur Lapindo hingga kini masih terhambat perbedaan “tafsir” (pandangan) tentang saksi ahli antara jaksa dan polisi.

“Saksi ahli dalam kasus lumpur hingga kini masih ada dualisme pendapat terkait penyebab luapan lumpur pada 29 Mei 2006. Ada saksi ahli yang menyebut penyebabnya bencana alam, tapi saksi ahli lainnya menyebut pengeboran yang dilakukan Lapindo-lah penyebabnya,” katanya.

Menurut jaksa yang juga anggota Panwaslu Jatim itu, bila dualisme itu dibiarkan, berkas lumpur Lapindo akan menjadi lemah di tingkat pengadilan, sehingga PT Lapindo Brantas dapat bebas demi hukum.

“Kalau bebas, Lapindo akan bebas juga dari tanggungjawab, karena dia tidak merasa bersalah, karena itu saksi ahli harus jelas-jelas menunjukkan adanya kesalahan Lapindo,” katanya.

Sumber di kepolisian menyebutkan bahwa dualisme saksi ahli itu terkait petunjuk jaksa sendiri, sebab polisi sudah menyimpulkan penyebab luapan lumpur adalah pengeboran tanpa “casing” yang dilakukan PT Lapindo Brantas.

Namun, jaksa meminta ada saksi ahli lain dari Lapindo untuk aturan hukum, sehingga saksi ahli dari Lapindo berpendapat lain dan akhirnya ada dualisme, karena itu musyawarah jaksa-polisi untuk memecahkan masalah itu agar tidak terkatung-katung.

BAP kasus lumpur Lapindo ada tujuh BAP dengan 13 tersangka yakni BAP Rahenold, Subie, dan Slamet BK (drilling supervisor PT Medici Citra Nusa); BAP Williem Hunila (company man Lapindo Brantas Inc); serta BAP Edi Sutriono (supervisor drilling), dan Nur Rahmat Sawolo (Vice President drilling PT Energi Mega Persada yang dikaryakan di Lapindo).

Selain itu; BAP Yenny Nawawi (Dirut PT Medici Citra Nusa), dan Slamet Rianto (Manajer Drilling PT Medici Citra Nusa); serta BAP Suleman bin Ali (Rig Manajer), Lilik Marsudi (juru bor), dan Sardianto (mandor). Ketiga nama terakhir dari PT Tiga Musim Mas Jaya (TMMJ).

Dua BAP terakhir adalah BAP Imam P Agustino (GM Lapindo Brantas Inc); dan BAP Aswan P Siregar (mantan GM Lapindo Brantas Inc sebelum Imam). Para tersangka dijerat pasal 187 dan pasal 188 KUHP dengan juncto UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup.(*)

COPYRIGHT © 2008

18 Juni 2008, 10:58:02, Laporan Eddy Prasetyo

Kapolda: Kasus Lapindo Tidak Dilanjutkan

suarasurabaya.net| Kasus semburan lumpur Lapindo di Porong dipastikan tidak akan dilanjutkan diranah hukum. Ini setelah Irjen Pol HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA Kapolda Jatim menyatakan BAP yang sudah berkali-kali bolak balik Polda-Kejati Jatim tidak akan diajukan lagi ke Kejati Jatim.

“Kita tidak akan limpahkan berkas kasus Lapindo ke jaksa karena sudah pasti mereka tidak akan memberikan status P-21 (tuntas tanpa koreksi-red). Jadi buat apa kita teruskan kasus ini?,” kata Kapolda Jatim. Dengan nada pesimis Polda Jatim menyatakan kasus tersebut sudah cukup dan tidak perlu diteruskan.

Sementara ketika ditanya soal SP-3 atau surat penghentian perkara HERMAN SURYADI tidak bersedia berkomentar.

Kasus Lapindo ini telah memasuki proses hukum. Ada 13 tersangka yang BAP-nya disusun ada tujuh berkas. Kejati Jatim menerima 5 berkas dalam 2 pengantar dari Polda Jatim. Dalam pengantar tersebut ada 5 tersangka yang disebut namanya. Masing-masing WILLIAM HUNILA Company Man Lapindo Brantas Inc, Ir RAHENOLD Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa dkk, SOLEMAN bin ALI dkk selaku Rig Manager.

Pada pengantar berikutnya dibagi menjadi 2 berkas masing-masing dengan tersangka EDY SUTRIYONO Supervisor Drilling dan YENY NAWAWI Dirut PT Medici Citra Nusa dkk.

Kasus ini mandek di dua instansi tersebut karena Kejati Jatim menilai Polda Jatim belum berhasil menguatkan dakwaannya. Dalam BAP terdapat dua opini ahli yang saling bertolak belakang yaitu semburan lumpur akibat kesalahan manusia dan akibat bencana alam.(edy/kho/ipg)

[ Sabtu, 14 Juni 2008 ]

Polisi Kukuh, Semburan Lumpur Akibat Kelalaian
JAKARTA - Belum dimulainya penuntutan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo dikeluhkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Mantan Kapolres Sidoarjo itu mengatakan, Polda Jatim saat ini menghadapi kendala karena kejaksaan berulang-ulang mengembalikan berkas penyidikan milik para tersangka. Kapolri berharap, ada juri yang adil dalam proses itu.

”Mekanisme penyerahan berkas ke kejaksaan harus dibatasi. Kami menyarankan RUU KUHAP (mengatur) soal kelengkapan berkas supaya P-19 tidak bolak-balik,” kata Kapolri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR yang berakhir Kamis tengah malam (12/6). Saat ini KUHAP tidak membatasi berapa kali sebuah berkas bolak-balik antara polisi dan kejaksaan. ”KUHAP harus diperbarui,” imbuhnya.

Mabes Polri memberikan pendampingan kepada Polda Jatim dalam proses tersebut supaya tidak ada penyimpangan dalam penyidikan. Polda Jatim sudah menetapkan belasan tersangka dalam kasus semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 itu. Mereka adalah Slamet B.K., Slamet Rianto, Rahenold, Subie (PT Medici Citra Nusa).

Lalu, juga ada William Hunila, Edi Sutriono, Nur Rahmat Sawolo (PT Lapindo Brantas Inc), Sardianto, Lilik Marsudi, dan Sulaiman bin Ali (PT Tiga Musim Mas Jaya). Yang lain adalah Yenny Nawawi (Medici), Imam P. Agustino (GM Lapindo), dan Aswan P. Siregar (mantan GM Lapindo). Polisi yakin, semburan lumpur Lapindo yang menyengsarakan rakyat di sekitarnya itu adalah kelalaian karena pengeboran tanpa menggunakan chasing.

”Kami tetap akan konsisten dan kami berpendapat masalah Lapindo terjadi karena kelalaian,” kata Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di tempat yang sama. Mantan Kaditserse Polda Jatim itu melanjutkan, titik soal yang dipermasalahkan jaksa adalah terkait keterangan saksi ahli. ”Saat (saksi ahli, Red) yang pertama bilang kelalaian, jaksa sepakat. Tapi, jaksa minta lagi saksi ahli dari Lapindo, dan tentu dari Lapindo menyatakan ini adalah bencana alam,” beber Bambang.

PT Lapindo Brantas awalnya berada di bawah PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) yang juga Grup Bakrie. Namun, kini perusahaan tersebut berada di bawah Minarak Labuhan. EMP kini hanya menjadi pemegang saham minoritas di Lapindo.

Di tempat terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga mengatakan, keterangan saksi ahli memang merupakan salah satu di antara lima alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Namun, hal itu tidak bersifat mutlak karena berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing. ”Mana yang paling mendekati kebenaran. Nah, dalam hal ini harus hati-hati,” kata Ritonga di Kejagung kemarin (13/6).

Bagi jaksa, lanjut dia, membuktikan bahwa semburan adalah akibat dari pengeboran merupakan hal penting. Penyebabnya, dari situ pihaknya baru bisa menyalahkan orang. ”Pokoknya, carikan alat bukti kuat,” tegas mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel itu.

Bagaimana usul dinyatakan P-21 dan diuji di pengadilan? Ritonga menjelaskan, logikan tersebut salah. Dia lantas menegaskan bahwa tugas polisi sebagai penyidik ialah mencari bukti. “Yang menilai cukup atau nggak itu jaksa,” katanya.

Tanggapan Wapres

Sementara itu, publikasi temuan ilmuwan Inggris yang menyebutkan semburan lumpur disebabkan pengeboran di sumur Banjar Panji-1 menimbulkan desakan agar PT Lapindo Brantas membayar seluruh kerugian penduduk. Merespons desakan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Lapindo Brantas sejak awal telah membayar seluruh ganti rugi bagi warga.

“Sejak awal, semua ganti rugi dibayar Lapindo, tidak ada yang dibayar pemerintah. Pemerintah tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Karena itu tanggung jawab Lapindo, sebenarnya sudah jalan. Keppres juga berbunyi seperti itu,” ujar Kalla di kantornya kemarin (13/6).

Wapres mengatakan, pemerintah hanya mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki prasarana di luar wilayah semburan lumpur, seperti memperbaiki jalan tol dan rel kereta api. “Itu saja yang ditanggung pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, dalam artikelnya di jurnal ilmiah Earth Planetary Science and Letters, geolog Richard Davies menolak teori yang menyatakan semburan lumpur panas Lapindo akibat pengaruh gempa bumi di Jogjakarta. Pasalnya, gempa bumi terjadi dua hari sebelum lumpur panas itu menyembur.

Kalla menyatakan, pendapat geolog Richard Davies adalah salah satu teori yang terkait dengan asal-muasal semburan lumpur yang menenggelamkan puluhan desa tersebut. “Kita boleh mendengar pendapat orang Inggris itu, tapi yang memutuskan (Lapindo bersalah atau tidak, Red) bukan orang Inggris, tapi pengadilan Indonesia. Tentunya setelah mendengar bermacam-macam pandangan,” kata dia.

Sehari sebelumnya, tim investigasi Komnas HAM menyelidiki kasus semburan lumpur Lapindo Brantas dengan meminta keterangan Departemen ESDM dan Lapindo Brantas. Selain bertemu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Komnas HAM juga meminta keterangan Kepala BP Migas R. Priyono dan Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso. (naz/fal/noe/nw)

Jumat, 13 Juni 2008 12:14
Jakarta, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menandatangani revisi rancangan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). Seperti yang diberitakan, Keppres baru ini sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi pemberian kompensasi kepada warga tiga desa yang selama ini belum termasuk dalam peta areal dampak sesuai isi Keppres tersebut.

“Pak Sudi (Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet) berjanji jika naskah rancangan Keppres-nya sudah matang, malam ini juga naskahnya harus sudah masuk ke Presiden. Diharapkan, rancangan naskah Keppres itu tidak perlu nginep lagi di Setneg. Kalau perlu tidak harus melalui protokol, akan tetapi langsung ke Presiden. Karena memang Presiden ingin masalah itu cepat diselesaikan,” kata Koordinator 3 warga desa, Abdulrachim, seusai bertemu dengan Sudi Silalahi di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, belum lama ini.

Abdulrachim bersama lima warga, ditemani Suripto, anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Surabaya dan Sidoardjo, datang menemui Sudi. Mereka mewakili tiga desa yang menjadi korban lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Penjarakan.

Disebutkan, rancangan naskah Keppres tersebut kini masih ada di Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, selaku Ketua Tim Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). “Kata Pak Sudi masih ada masalah teknis, antara lain harus dikonsultasikan dulu dengan Menteri Keuangan,” ujar Abdulrachim.

Sudi, lanjut Abdulrachim, membantah kalau selama ini seolah-olah rancangan revisi Keppres tersebut ada di tangannya. “Jadi, tidak benar kalau rancangan revisi Keppres itu ada di saya,” tutur Abdulrachim, menirukan Sudi.

Dikatakan Abdulrachim, sebenarnya revisi Keppres tersebut sudah dibahas dan disetujui dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Yudhoyono pada 27 Februari 2008. Lalu, pada tanggal 10 April lalu, alokasi dana sebesar Rp 1,026 triliun sudah disetujui pemerintah bersama DPR dalam pembahasan APBN-P 2008. “Namun, alokasi dana itu belum bisa dibayarkan ke kami warga tiga desa yang jumlahnya sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) karena belum ada payung hukum, yaitu Revisi Keppres No 14/2007 itu,” jelas Abdularachim.

Dalam Keppres yang lama, tiga desa tersebut belum masuk dalam peta area dampak. Sebab, saat itu ketiga desa itu belum terkena dampak lumpur panas akibat eksplorasi PT Lapindo Brantas. Waktu itu, hanya empat desa yang terkena dampak dan masuk dalam Keppres tersebut, yaitu Desa Jatiredjo, Desa Siring, Desa Kedung Bendo, dan Desa Renokenongo. Namun, akibat penanganan yang tidak optimal, tiga desa itu akhirnya ikut menjadi korban. (kom/dar)

Sabtu, 14 Juni 2008 17:22
Canberra, NU Online
Sebanyak 30 siswa korban semburan lumpur PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur, menerima beasiswa sekolah dari Yayasan Mandalawangi, Australia. Mereka merupakan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah naungan pondok pesantren pimpinan KH Anas yang berjarak 150 meter dari lokasi semburan.

Masing-masing siswa MI yang berjumlah 20 anak mendapat beasiswa sebesar Rp 600.000. Sedangkan, 10 siswa MTs lainnya mendapat Rp 850.000. Demikian dikatakan Teddy Mantoro, Ketua Yayasan Mandalawangi, Australia, di Canberra, Sabtu (14/6), seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Yasir Alimi.

Menurut Teddy, semula pihaknya akan memberikan beasiswa kepada 100 siswa. Namun, mengingat banyaknya permintaan, maka hanya diberikan kepada 30 siswa. “Maka, kami menaikkan jumlah beasiswa ini menjadi 155 orang yang akan di-cover oleh dana beasiswa Mandalawangi sebesar Rp 110 juta,” terangnya.

Ia menambahkan, beasiswa kali ini diutamakan kepada siswa-siswa di daerah konflik, seperti, Papua dan Nangroe Aceh Darussalama serta daerah-daerah yang terkena bencana; lumpur Lapindo.

Dana dihimpun, katanya, tidak dari institusi di Canberra, tetapi hasil jerih payah kawan-kawan Mandalawangi berjualan kartu telepon, yang hasilnya 100 persen digunakan untuk beasiswa. “Sebagian kecil dana beasiswa, hasil berjualan makanan, coklat dan zakat harta kawan-kawan Indonesia di Canberra,” tandasnya.

Semburan lumpur itu telah menyengsarakan siswa-siswa. Awalnya, tempat belajar, pada Juni 2006 lalu diungsikan di Pasar Baru, Porong. Proses belajar-mengajar juga di pindahkan di pengungsian. Sekira 1 bulan, belajar-mengajar kembali di tempat semula (Jatirejo). (rif)

Report confirms drilling, not earthquake, caused Java mud volcano

The main vent of the Lusi mud volcano taken within a few months of eruption. (Durham University photo)

A two-year old mud volcano which is still spewing huge volumes of mud, has displaced more than 30,000 people and caused millions of dollars worth of damage was caused by the drilling of a gas exploration well, an international team of scientists has concluded.

The most detailed scientific analysis to date disproves the theory that an earthquake that happened two-days before the mud volcano erupted in East Java, Indonesia, was potentially to blame.

The report by British, American and Indonesian and Australian scientists is published this week in the academic journal Earth and Planetary Science Letters. It outlines and analyses a detailed record of operational incidents on the drilling of a gas exploration well, Banjar-Panji-1.

Lead author, Prof Richard Davies of Durham University, UK, published research in January 2007 which argued the drilling was most likely to blame for the eruption of the ‘Lusi’ mud volcano on May 29 2006.

This theory was challenged by the company that drilled the well and some experts who argued that the Yogyakarta earthquake two days before the eruption, which had an epicentre 250km from the mud volcano, was the cause.

Graduate student Maria Brumm and Prof Michael Manga of University of California, Berkeley undertook a systematic study to test the claims that the eruption was caused by this earthquake. They found that none of the ways earthquakes trigger eruptions could have played a role at Lusi.

Prof Michael Manga, of University of California, Berkeley, said: “We have known for hundreds of years that earthquakes can trigger eruptions. In this case, the earthquake was simply too small and too far away.”

The new report concludes the effect of the earthquake was minimal because the change in pressure underground due to the earthquake would have been tiny. Instead, scientists are “99 per cent” certain drilling operations were to blame.

Prof Davies, of Durham University’s Centre for Research into Earth Energy Systems (CeREES) explained: “We show that the day before the mud volcano started there was a huge ‘kick’ in the well, which is an influx of fluid and gas into the wellbore. We show that after the kick the pressure in the well went beyond a critical level.”

“This resulted in the leakage of the fluid from the well and the rock formations to the surface - a so called ‘underground blowout’. This fluid picked up mud during its accent and Lusi was born.

He said chances of controlling this pressure would have been increased if there was more protective casing in the borehole.

Prof Davies added: “We are more certain than ever that the Lusi mud volcano is an unnatural disaster and was triggered by drilling the Banjar-Panji-1 well.”

Prof Manga added: “While this is a most unfortunate disaster, it will leave us with a better understanding of the birth, life and death of a volcano.”

Lusi is still flowing at 100,000 cubic metres per day, enough to fill 53 Olympic swimming pools.

Recent research which Prof Davies was involved in showed it is collapsing by up to three metres overnight and could subside to depths of more than 140 metres, having a significant environmental impact on the surrounding area for years to come.

Citation: “The East Java Mud Volcano (2006 to Present): An Earthquake or Drilling Trigger?”; Davies, Richard J. et al, Earth and Planetary Science Letters.

Source: Durham University
This news is brought to you by PhysOrg.com

06/06/08 22:25
Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jumat kembali memblokade jalur alternatif di bekas Jalan Tol Porong-Gempol karena hingga kini belum ada kejelasan ganti rugi rumah dan lahan yang kena dampak lumpur panas.

Warga berkumpul di bekas Jalan Tol Porong-Gempol km 41. Selanjutnya warga menghentikan sejumlah truk pengangkut sirtu yang akan lewat menuju kawasan pusat semburan. Warga meminta agar muatan truk diturunkan di tengah jalan. Aksi demo kali ini tidak hanya didominasi orangtua, anak-anak juga ikut serta. Salah satu warga tampak histeris ketika aksi baru dimulai.

“Bagaimana nasib kami? Tolong perhatikan kami,” teriak Ny Siti, salah satu pendemo.

Terusir dari kampung halamannya tidak digantirugi?!

Akibat lumpur itu saat ini, warga Desa Besuki yang terusir dari kampung halamannya masih bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun warga di sepanjang bekas Jalan Tol km 41. Warga tidak bisa berbuat apa-apa karena selama ini belum ada ganti rugi apapun yang diterima, meski sebelumnya pemerintah sudah memasukkan kawasan Desa Besuki ini masuk dalam peta area terdampak.

“Tapi mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada kejelasan,” teriak Mursyid, warga lainnya dengan lantang.

Aksi serupa, kata Mursyid, sudah berkali-kali dilakukan warga, namun tidak satu pun instansi terkait merespon nasib warga Besuki yang berjumlah sekitar 300 KK.

“Kami minta agar pemerintah Sidoarjo atau siapa saja yang terkait dan berkepentingan dengan ganti rugi untuk warga Besuki cepat tanggap dan melakukan upaya penyelesaian ganti rugi,” katanya.

Sejumlah petugas dari Polres Sidoarjo yang mengamankan jalannya aksi mencoba untuk melakukan negosiasi dengan warga, namun hingga sore warga belum mau beranjak dari tumpukan sirtu yang menutup jalur tersebut.

Bahkan sejumlah warga mengatakan akan terus bertahan dengan menutup jalur tersebut sampai ada kejelasan ganti rugi. “Kami minta ada pihak yang berkepentingan datang ke sini dan menjelaskan sampai kapan warga harus menunggu untuk mendapat ganti rugi,” kata seorang pendemo.(*)

COPYRIGHT © 2008

Jum’at, 06 Juni 2008 | 15:08 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja mengatakan penyidikan kasus semburan lumpur PT Lapindo Brantas hingga kini belum menghasilkan perkembangan yang berarti.

Sejak berkas kasus itu dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ketiga kalinya, polisi terus berupaya menyempurnakan sesuai arahan jaksa. “(Perkembangan penyidikan) masih landai-landai saja,” kata Herman, Jumat (6/6).

Menurut Herman, kelanjutan perkara pidana semburan lumpur itu juga tergantung oleh sikap jaksa. Bolak-baliknya berkas kasus dari kejaksaan ke kepolisian menunjukkan bahwa kedua instansi penegak hukum itu belum bulat dalam melihat posisi kasus.

Ketika untuk ketiga kalinya melimpahkan berkas tersebut, penyidik kepolisian juga berusaha menyamakan persepsi dengan jaksa penuntut. Namun, kejaksaan tetap mengembalikan lagi berkas kasus Lapindo itu dengan alasan belum sempurna. “Sekarang tinggal tergantung jaksa. Makanya wartawan tanya sama jaksanya, jangan sama saya terus,” kata Herman.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Jatim Mulyono mengatakan, kejaksaan masih menunggu kelengkapan berkas dari polisi. Sayangnya Mulyono tidak mau berkomentar banyak karena terhitung sejak empat hari lalu dirinya telah cuti sementara dari jabatannya dan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jatim.

“Kalau berkasnya belum lengkap, jaksa tidak berani meneruskan ke persidangan,” kata Mulyono sambil mematikan telepon genggamnya.

Penyidikan adanya dugaan unsur kelalaian yang memicu timbulnya bencana semburan lumpur telah dimulai sejak tahun 2006. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dari pegawai PT Lapindo, PT Medici dan subkontraktor lapangan. Polisi tiga kali melimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Tinggi, namun tiga kali pula dikembalikan dengan alasan belum sempurna.

Kukuh S Wibowo

05/06/08 21:3
Jakarta (ANTARA News) - Sebagian warga korban lumpur Lapindo saat ini sudah bisa menempati permukiman barunya di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo.

“Untuk sementara waktu, kita sediakan rumah sesuai dengan data korban lumpur non-sertifikat dan diperkirakan kebutuhan warga mencapai sekitar 6.000- 7.000 unit rumah,” ujar Vice President Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Andi Darussalam, program pemukiman yang dijalankan PT Minarak Lapindo Jaya itu telah mendapat dukungan dari Pemda setempat karena hal ini merupakan salah satu solusi bagi korban lumpur Lapindo.

“Sekdaprov Jatim Soekarwo mewakili Gubernur Jatim Imam Utomo secara simbolik telah menyerahkan kunci rumah kepada warga korban lumpur yang juga dihadiri pejabat Pemerintah daerah, baik dari Pemprov Jatim maupun Pemkab Sidoarjo,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Minarak memang memprioritaskan warga korban non-sertifikat untuk memperoleh permukiman baru dibanding korban lumpur bersertifikat yang menerima pembayaran secara tunai dan langsung ditempati.

Korban lumpur asal Perum TAS I sambut baik

Menurut Andi, koordinator kelompok korban lumpur asal Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perum TAS I), Yohannes Imam Supandi, menyatakan bahwa mereka menyambut baik permukiman baru di KNV tersebut.

Sejak Mei 2007 lalu, korban lumpur asal Perum TAS I itu sudah menerima konsep permukiman yang waktu itu sedang dibahas dan mereka pun masih menjadi kelompok minoritas. Kini, perjuangan itu tidak sia-sia karena merekalah yang pertama kali mendapat kunci rumah dan bisa tinggal di KNV.

“Waktu itu hampir seluruh korban lumpur memilih membayar tunia dan langsung ditempati. Namun dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah ingin mendapat rumah dengan cepat, dia dan warga Perum TAS lainnya akhirnya memilih program pemukiman,” ujar Andi.

Yohannes juga mengaku bahwa warga yang bersama dirinya memilih program pemukiman itu sebanyak 260 kepala keluarga. “Sebenarnya warga ingin masalah ini cepat selesai, termasuk pembayaran rumah kami yang sudah terendam lumpur dan cepat mendapat rumah. Kami menganggap pemukiman ini merupakan solusi yang menguntungkan,” ujarnya.

Kegembiraan serupa juga dialami Suharso (46), warga korban lumpur di Sidoarjo yang pernah tinggal di Perum TAS. Dia mengaku teman-teman dan tetangganya yang dulu menolak pemukiman kini semuanya sudah ikut mengantre rumah yang ditawarkan.

Tawaran pemukiman dari Minarak itu kini disambut baik oleh sebagian warga korban lumpur, khususnya para pedagang dari Pasar Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin.

Sementara itu, Ketua RT 7 RW 15 Perum TAS I, Subagyo HS, mengungkapkan, sebagian kecil warganya yang dulu memilih pembayaran tunai dan langsung menempati rumah mengaku menyesal mengapa mereka tidak mengikuti jejak warga yang lebih memilih permukiman baru.

KNV seluas 2.000 ha

KNV menargetkan membangun perumahan di lahan seluas 2.000 hektare, sehingga nantinya KNV merupakan kompleks perumahan terbesar di kawasan Sidoarjo Baru di Jawa Timur. Kompleks perumahan itu nantinya akan dilengkapi pula dengan fasilitas sosial dan umum yang menunjang seperti fasilitas pendidikan mulai dari taman bermain (play group) hingga perguruan tinggi, fasilitas kesehatan dari klinik hingga rumah sakit, serta berbagai fasilitas bermain untuk keluarga hingga padang golf.(*)

COPYRIGHT © 2008

04/06/08 16:13

Sidoarjo (ANTARA News) - Puluhan warga buruh tani korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc., Rabu melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo.

Sebelum melakukan aksi di gedung dewan puluhan massa melakukan “long march” dari perempatan Jalan KH Mukmin Sidoarjo hingga alun-alun Sidoarjo kemudian menuju ke kantor DPRD.

Puluhan warga menuntut agar lahan mereka dikembalikan, karena mereka tidak bosan bekerja, setelah terendam lumpur.

“Akibat banjir lumpur banyak buruh tani yang menganggur karena lahan mereka banyak yang tidak bisa ditanami,” kata Rosandi, salah satu korlap aksi.

Dampak sosial yang ditimbulkan sangat merugikan rakyat dan banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi.

Tanggul jebol belum ditutup

Tanggul cincin (Utama) di titik 45 yang jebol, sejak Minggu (2/6) malam, hingga Rabu masih belum berhasil dilakukan penutupan.

Air lumpur yang keluar melalui tanggul di sisi lingkaran tanggul cincin sebelah barat terus mengalir ke pond siring atau pond di sisi barat tanggul utama (cincin).

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnain mengatakan upaya penutupan akan terus dilakukan, meskipun ada sedikit kendala yakni intensitas sirtu untuk penanggulan hanya bisa dilakukan melalui kawasan Desa Renokenongo.

“Sementara untuk kawasan Siring intensitas tersebut belum bisa dilakukan karena truk pengangkut sirtu tidak bisa mendekat di titik tanggul yang jebol,” katanya.

Sehingga seluruh truk sirtu akan dilewatkan melalui Desa Renokenongo yakni tol gempol masuk ke Renokenongo, namun meski demikian, pihaknya berupaya menutup tanggul utama yang jebol.

“Kami akan berupaya menutup tanggul yang jebol, karena jika mengalir terus menerus dikhawatirkan menjebol tanggul yang berbatasan dengan jalan raya dan rel KA,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008

03/06/08 19:50

Sidoarjo (ANTARA News) - Tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas di titik 45, tepatnya di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, jebol sekitar 10-15 meter dengan kedalaman empat meter.

Jebolnya tanggul diawali dengan retak-retak, kemudian disusul penurunan tanah yang terjadi dalam lima hari terakhir ini, bahkan penurunannya kini mencapai dua meter.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnain ditemui di lokasi, Selasa mengatakan, jebolnya tanggul ini dirasakan oleh pekerja yang sedang melakukan evakuasi penurunan tanah.

“Setelah melakukan penutupan, lima menit kemudian luberan lumpur mulai merembes dan keluar melalui retakan. Saat ini lumpur mengalir ke arah Desa Siring dan Kedungbendo,” katanya.

Menurut dia, meski daya tampung di pond sisi utara masih cukup, tetapi BPLS meminta agar rembesan lumpur tidak ditampung di pond tersebut dan menutup tanggul dengan material supaya tekanan tanggul berkurang.

BPLS berharap dalam waktu dua hari ini tanggul yang jebol bisa ditutup kembali. Saat ini yang dilakukan BPLS menutup tanggul dan mengalirkan lumpur ke arah selatan dan timur.

Teliti bubble baru

Sementara ini, Tim Fergaco, Selasa melakukan penelitian di semburan (bubble) baru yang ke-90 di sekitar area persawahan Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Menurut Zulkarnain, bubble tersebut mempunyai kandungan gas 85 persen yang terdiri dari CO, CO2 dan campuran dari keduanya.

“Semburan ini dinyatakan tidak berbahaya karena posisi berada di tengah sawah dan jauh dari permukiman penduduk,” katanya.

Ia mengatakan, semburan baru ini merupakan semburan satu koordinat dengan semburan sebelumnya yang berada di Desa Pamotan yang berjarak 100 meter dari Desa Wunut dan 1,5 km dari pusat semburan.

Hingga saat ini Tim Fergaco dan BPLS masih memantau semburan tersebut dan belum melakukan tindakan yang berarti karena dirasa belum berbahaya. BPLS juga belum bisa menemui pemilik tanah.

Semburan tersebut pertama kali ditemukan petani yang sedang panen, saat membakar jerami tiba-tiba api tidak bisa padam sampai dua hari, bahkan di malam hari api terlihat berkobar, kemudian ditemukan semburan baru tersebut.(*)

COPYRIGHT © 2008

02/06/08 19:14 Sidoarjo (ANTARA News) - Semburan lumpur Lapindo tampaknya makin berdampak luas dan kali ini muncul lagi semburan (bubble) gas di areal persawahan di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin.

Bubble ini merupakan semburan ke-90 dari semburan-semburan sebelumnya. Semburan gas kali ini cukup jauh sekitar dua km dari titik pusat semburan, meskipun satu koordinat dengan semburan sebelumnya yang ada di Desa Pamotan yang berjarak 100 meter dari Desa Wunut.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain ditemui di lokasi, Senin mengatakan, bubble ini tercatat sebagai semburan ke-90, dan merupakan semburan yang terjauh dari pusat semburan

“Badan Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi berpendapat pembebanan tanggul dan volume lumpur yang menyebabkan munculnya semburan-semburan bubble dan gas, mulai dari Desa Siring Barat terus menuju ke arah barat,” katanya.

Untuk menangulanginya, menurut dia, semburan kali ini akan dilokalisasi dan melaporkan kejadian semburan ke Tim Fergaco untuk penelitian lebih lanjut.(*)

COPYRIGHT © 2008

Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, keadilan bagi korban harus menjadi muara penyelesaian persoalan semburan lumpur Lapindo.

“Pemulihan hak-hak korban harus menjadi tujuan utama, ketimbang melakukan kompromi dan mencari jalan penyelesaian masalah yang meminggirkan korban,” kata Ketua YLBHI Patra M Zen dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pernyataan YLBHI tersebut terkait peringatan dua tahun munculnya semburan lumpur di area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut YLBHI, harus ada skema baru pemulihan dan reparasi hak-hak korban di luar skema yang telah ada saat ini, misalnya dengan pembentukan Badan Reparasi Nasional untuk memulihkan hak-hak korban sekaligus menjamin hak asasi manusia para korban lumpur.

Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dinilai YLBHI belum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada korban.

“Perpres itu jelas mengabaikan hak-hak korban di luar peta terdampak dan memicu beragam persoalan,” kata Patra.

Dari aspek hukum, perlu dilakukan terus penyelidikan tindak pidana bagi mereka yang terlibat kejahatan terkait semburan lumpur Lapindo.

“Hakim di pengadilan yang menangani perkara gugatan lumpur Lapindo harus memeriksa dan memutus perkara dengan berlandaskan pada hati nurani yang sesungguh-sungguhnya dan tidak dikotori oleh pertimbangan-pertimbangan sempit yang menyebabkan kerugian besar di pihak korban,” kata Patra.

Menurut YLBHI, fakta di pengadilan menunjukkan semburan lumpur terjadi karena kesalahan Lapindo, karena kekurang hati-hatian dalam melakukan pengeboran.(*)

COPYRIGHT © 2008

31/05/08 22:36 Sidoarjo (ANTARA News) - Sebanyak 1.019 kepala keluarga (KK) korban lumpur Lapindo Porong, Sabtu (31/5) menerima kunci rumah resetlement atau pemukiman kembali di kompleks perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kelurahan Jati, Sidoarjo, Jatim.

Kunci secara simbolik diserahkan oleh Sekdaprov Jatim, Dr H Soekarwo mewakili gubernur kepada wakil warga.

Korban Lapindo mempunyai pilihan lain selain rumah berupa ganti rugi sebesar Rp 180 juta.

“Sebagian dari mereka membeli rumah di Kahuripan itu dengan harga Rp 131 juta untuk rumah tipe 54. Sisanya berupa uang tunai Rp 49 juta, akan kami terima sekitar dua Minggu lagi setelah penyerahan kunci rumah,” ujar korban lumpur dari perumahan TAS (Tanggulangin Anggun Sejahtera) I Porong, Johanes Imam Suwardi (72).

“Resetlement” ini disambut syukur dan gembira oleh warga korban lumpur karena sudah sekitar dua tahun menunggu di pengungsian dan rumah kontrakan.

Seperti yang dikatakan wakil korban, Suharso, yang menganggap rumah baru bagi korban lumpur ibarat mimpi karena tidak terbayangkan. “Mari kita syukuri bersama,” ajaknya kepada korban lainnya.

Dalam sambutannya, Sekdaprov memberi apresiasi kepada masyarakat korban lumpur dan PT Minarak Lapindo Jaya, dalam merumuskan jalan keluar. “Ini solusi yang luar biasa,” kata Pakde Karwo.

Dia mengatakan peristiwa tersebut merupakan peristiwa kemanusiaan bukan peristiwa hukum. Ini satu kegiatan hati yang peduli dan berkorban antara masyarakat dan PT Minarak.(*)

COPYRIGHT © 2008

Jum’at, 30 Mei 2008 | 16:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan perkembangan penyidikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Mereka kirim surat tanggal 15 Mei kemarin,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejaksaan Agung, Jumat (30/5).

Namun, Ritonga mengaku belum bisa membalasnya karena belum menerima laporan perkembangannya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sejak Juli 2006, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan enam tersangka dalam kasus luapan lumpur yang meluap pada 29 Mei 2006.

Dua tersangka dari Lapindo adalah Willem Hunila dan dan Ir Edi Sutriono. Mereka adalah manajer pengeboran. Sementara empat tersangka dari perusahaan kontraktor pengeboran, PT Medici Citra Nusa. Mereka adalah Ir Rahenold (supervisor pengeboran), Slamet Rianto (project manager untuk pengeboran), Subie dan Slamet BK (supervisor pengeboran).

Mereka dijerat Pasal 187 dan 188 Undang-Undang Pidana, pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 187 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur dengan sengaja dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara untuk ayat 1-c dan ancaman 15 tahun penjara untuk ayat 2-c. Untuk pasal 188 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur, karena kesalahan akan diancam lima tahun penjara.

Untuk pasal 41 dan 42 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup serta Pasal 94 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air tentang pencemaran sumber air (sumur warga) akan diancam 18 bulan (satu tahun enam bulan) penjara dan atau denda Rp 300 juta.

Selain menanyakan perkembangkan penyidikan, Ritonga mengatakan, Komnas HAM juga menyatakan adanya indikasi kejahatan tindak pidana korporasi dan menanyakan hambatan yang dihadapi.

Ritonga menjelaskan, hambatan yang dihadapi adalah bagaimana membuktikan adanya kaitan antara semburan lumpur dengan pengeboran yang dilakukan Lapindo.

Pasalnya, lanjut dia, semburan lumpur itu terjadi sekitar 150 meter dari titik pengeboran sedalam 10 ribu meter yang dilakukan Lapindo.

Ritonga menjelaskan, data itu didapat dari foto bumi yang dilihatnya saat berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa bulan lalu. Dari foto yang bisa menunjukkan lapisan bumi itu, kata dia, menunjukkan bahwa lumpur yang memancar bukan berasal dari lubang bor yang dibuat Lapindo.

“Sekarang tinggal bagaimana jaksa membuktikan bahwa semburan yang terjadi itu akibat dari pengeboran Lapindo,” jelasnya. “Jadi kami masih mencari keterkaitannya.”

Ritonga menambahkan, kejaksaan sudah mendatangkan ahli dari Jepang dan Hongkong untuk menjelaskan kejadian.

Mengenai tidak dipasangnya casing (pelindung) saat pengeboran, Ritonga menilai, bukti awal itu masih lemah. “Itu terlalu sepele,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, dari para ahli sendiri ada pertentangan mengenai perlu tidaknya pemasangan casing saat melakukan pengeboran.

Saat ditanya target penyelesaian penyidikan, Ritonga mengatakan, “tidak ada tenggat waktunya.”

Rini Kustiani

27/05/08 23:21 Sidoarjo (ANTARA News) - PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) akan melakukan pembayaran sisa 80 persen ganti rugi “cash and carry” aset bagi warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc., mulai Rabu (28/5).

Untuk melihat kesiapan MLJ dalam pembayaran 80 persen, anggota DPR RI dari Tim Pemantau BPLS melakukan pertemuan di Delta Wicaksana, Sidoarjo, Selasa.

Hadir dalam pertemuan itu, Vice Relation Lapindo Brantas Inc., Yuniwati Teryana, Vice Presiden PT MLJ, Andi Darussalam Tabusala, perwakilan BPLS, Karyadi dan Wakil Bupati Saiful Ilah serta sejumlah anggota tim Pemantau BPLS yang dikoordini Priyo Budi Santoso.

Bagi yang bersertifikat

Dalam pertemuan itu, Minarak mengaku sudah siap melaksanakan pembayaran sisa 80 persen bagi korban lumpur yang bersertifikat.

Wakil Ketua Tim Pemantau BPLS, Priyo Budi Santoso, mengatakan kedatangan timnya untuk mengecek persiapan pembayaran 80 persen. “Dari pemaparannya, MLJ mengaku sudah siap untuk melakukan pembayaran,” katanya.

Tanggungjawab Lapindo, Pemerintah

Menurut dia, sesuai Perpres NO 14 Tahun 2007, tanggung jawab masalah lumpur yang masuk peta terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo.

“Sedangkan, kawasan yang ada di luar peta terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini.

Untuk penanganan kawasan di luar peta terdampak, Priyo minta pemerintah segera mengeluarkan anggaran untuk penanganan lumpur, sehingga meredam masalah yang muncul.

Sementara itu, Yuniwati Teryana mengatakan, pihaknya akan melakukan pembayaran 80 persen seperti yang ditetapkan dalam Perpres No 14 tahun 2007.

“Pembayaran 80 persen dilakukan sebulan sebelum masa kontrak rumah korban lumpur habis. Di bulan Mei ini, persis sebulan sebelum masa kontrak rumah warga korban lumpur habis,” katanya.

Ia mengatakan, untuk pembayaran 80 persen yang dimulai Rabu, meliputi sekitar 151 berkas sawah milik korban lumpur. Sedangkan, untuk bangunan dibayarkan setelah pembayaran sawah.

Sementara itu, Andi Darussalam mengaku pihaknya sudah siap membayar 80 persen sisa ganti rugi atas aset korban lumpur yang mempunyai SHM atau sertifikat.

“Sedangkan untuk non sertifikat (petok D dan letter C), atau warga yang menghendaki resettleman di Kahuripan Nirwana Village, kami juga siap,” katanya.(*)

COPYRIGHT © 2008

29/05/08 09:57 Sidoarjo (ANTARA News) - Ribuan korban lumpur dari 10 desa dan dua kawasan perumahan di Porong, Sidoarjo, Jatim, Kamis pagi, “memperingati” dua tahun semburan lumpur Lapindo, dengan menggelar “istighotsah” (doa memohon keselamatan yang dilakukan massal) di tepi tanggul Siring.

“Istighotsah” yang digagas Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Sidoarjo itu berlangsung mulai pukul 06.30 WIB hingga 08.30 WIB, dengan dipimpin Rois Syuriah PCNU Sidoarjo, KH Rofi` Sirodj dan dihadiri belasan ulama Sidoarjo.

Acara yang berlangsung di bawah terik matahari di pagi hari itu, juga dihadiri Ketua BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Sunarso, Kapolresta Sidoarjo, AKBP Maruli Simandjutak, Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri, Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, dan Cawagub PDIP Jatim, Ir H Ridwan Hisjam yang juga mengaku warga NU.

Usai “istighotsah”, Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri yang juga berasal dari Tanggulangin, Sidoarjo, menyampaikan “taushiyah”, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin secara bergiliran oleh KH Yusman (Porong), KH Amin Muhyiddin (Jabon), KH Tholhah (Tanggulangin), KH Abdusshomad Buchori (MUI Jatim), dan KH Sholeh Qosim (Sepanjang).

“Setiap kesulitan itu ada kemudahan, karena itu kalau para korban lumpur mau berpuasa. Tapi saya tahu, para jamaah sudah dua tahun berpuasa, insya-Allah akan `nemu riyoyo` (sampai kepada hari raya, maksudnya keberhasilan),” kata Gus Ali Masyhuri.

Oleh karena itu, kata pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Tanggulangin, Sidoarjo itu, dirinya mendoakan agar kehidupan para korban lumpur mendapat berkah dari Allah SWT, dan ganti rugi yang dialami akan segera dibayar Lapindo serta Lapindo didoakan konsisten dengan janji.

“Kalau Lapindo `menggok-menggok` (belok-belok/menyalahi janji), saya harapkan para korban lumpur tidak perlu berunjuk rasa menutup jalan. Pimpinan korban datang saja ke rumah, lalu beri saya mandat, nanti saya yang akan menghadapi Lapindo,” katanya, disambut applaus hadirin.

Ketika ditemui ANTARA usai mengikuti istighotsah itu, Ketua BPLS Sunarso menilai, kegiatan doa merupakan hal yang baik agar penderitaan yang dialami dapat segera berakhir.

“Doa juga positif, agar kewajiban yang harus dilaksanakan Lapindo dapat terealisir, sedangkan kami dari BPLS hanya memfasilitasi untuk kebaikan semuanya,” katanya.

Usai “taushiyah” singkat Gus Ali Masyhuri itu, ribuan korban yang sebagian menggunakan kaos bertuliskan “Satu Hati, Satu Tekad, Satu Tujuan, Cash and Carry” itu, akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Bahkan, sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di bawah jalan tol yang terputus lumpur itu, akhirnya membantu korban lumpur dengan mengatur lalu lintas agar korban lumpur dapat menyeberang, namun banyaknya korban lumpur sempat membuat kemacetan sesaat.

Istighotsah serupa di tanggul lumpur sekitar Renokenongo, juga dilakukan warga korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Paguyuban korban lumpur tolak relokasi dan kontrak (Pagar Kontrak), yang umumnya kini tinggal di pengungsian Pasar baru Porong (PBP). (*)

COPYRIGHT © 2008
Ketentuan Penggunaan

23/05/08 22:43 Sidoarjo (ANTARA News) - Amblesnya tanggul di titik 4 hingga 61 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo membuat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) cukup panik, karena debit lumpur sudah mendekati bibir tanggul.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnain di lokasi, Jumat mengatakan, pihaknya segera meninggikan tanggul dengan sirtu dan mengembalikan tanggul pada ketinggiannya semula.

Sebelumnya, tinggi tanggul dari permukaan tol Porong mencapai 16 meter. Sementara, panjang tanggul yang ambles kurang lebih 150 meter, dan berjarak 300 meter dari pusat semburan.

Meski BPLS mencoba mengembalikan tanggul pada kondisi semula, namun saat pengerjaan petugas harus berhati-hati, karena lokasi tanggul yang ambles rawan terjadi subsidence (penurunan tanah, red).

“Truk material pengangkut sirtu tidak bisa langsung memasuki lokasi, namun sirtu diangkut dengan truk excavator untuk dipindah ke tanggul,” katanya menegaskan.

Zulkarnain mengatakan, agar tanggul di titik lain tidak ambles seperti di titik 4-61, BPLS mulai membangun tanggul berlapis, antara lain di Desa Kedungbendo, Desa Jatirejo, Siring Barat dan sebagian di Desa Mindi, Porong Sidoarjo.

Selain berkonsentrasi untuk menguruk tanggul, BPLS kini juga menambah beberapa pipa karet di Desa Siring Barat, tepatnya di lokasi-lokasi munculnya semburan (buble) baru dan membuat saluran irigasi kecil.

“Ini dilakukan untuk membuang air ke Kali Porong agar tidak menggenangi dan menganggu aktivitas di Jalan Raya Porong,” katanya.

Namun ternyata keberadaan air dari semburan baru tersebut cukup bermanfaat.

Muhtaji (36), warga Siring Barat mengatakan, keberadaan air dari semburan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyiram badan Jalan Raya Porong.

Pada musim kemarau, badan jalan di Raya Porong terlihat cukup gersang, karena debu beterbangan dan banyak lubang di beberapa ruas jalan.

Dengan disiram air, badan jalan menjadi tidak berdebu sehingga arus lalu lintas cukup lancar karena terkesan lebih sejuk, dengan memanfaatkan air dari semburan baru tersebut.(*)

COPYRIGHT © 2008