(Foto Antara)

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada warga masyarakat mewaspadai tanggul penahan lumpur Lapindo menyusul terjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan. Saat ini segala kewenangan terhadap segala kemungkinan yang ada di tanggul penahan lumpur menjadi beban Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

“Segala bentuk teknis terkait dengan kondisi di tanggul penanggulangan lumpur tersebut menjadi tanggung jawab BPLS yang memahami kondisi di lapangan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulah Yusuf di Sidoarjo usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-13 Partai Amanat Nasional (PAN) di salah satu hotel di Sidoarjo, Ahad (18/9).

Ia mengemukakan, terkait dengan kondisi di Jalan Raya Porong, dirinya mengaku masih belum perlu dilakukan penutupan, mengingat kondisi tanggul masih cukup bagus. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada BPLS terkait diperlukan atau tidak penutupan Jalan Raya Porong pascaterjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan,” katanya.

Sementara itu BPLS terus melakukan proses peninggian tanggul penahan lumpur di kawasan Siring pascaterjadinya longsoran lumpur di dalam kolam penampungan. Peninggian tanggul dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya luberan lumpur dari kolam penampungan menyusul ketinggian tanggul yang hanya sebelas meter.

Peninggian itu dilakukan dengan menggunakan tiga alat berat yang ditempatkan di lokasi tanggul penahan lumpur. Selain melakukan peninggian tanggul, BPLS juga melakukan sudetan di dalam kolam penampungan lumpur untuk mengalirkan lumpur ke lokasi lain yang masih memungkinkan.

Dengan demikian beban lumpur yang berada di kolam penampungan di kawasan Siring yang mengalami longsoran bisa berkurang dan tidak membahayakan Jalan Raya Porong.(Ant/BEY)

Sidoarjo – Perwakilan warga 9 RT di Porong menghentikan paksa aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang sedang melakukan peninggian tanggul lumpur Lapindo di Titik 10 Desa Siring.

25 warga itu menuntut agar wilayah permukiman 9 RT yang terdiri dari 4 RT di Siring Barat, 2 RT di Desa Jatirejo Barat dan 3 RT di Desa Mindi agar wilayahnya secepatnya mendapat ganti rugi. Selama ini nasib mereka terkatung-katung karena pemerintah belum mengeluarkan Perpres sebagai payung hukum pemberian ganti rugi.

Apalagi kondisi luapan lumpur yang belum terkendali membuat penduduk di 9 RT tersebut dihantui kecemasan. “Volume lumpur sekarang sudah mendekati bibir tanggul. Apa pemerintah menunggu kita ditenggelamkan lumpur,” kata Bambang Kuswanto, perwakilan dari Siring Barat, Sabtu (17/9/2011) dinihari.

Peninggian tanggul yang dilakukan sejak 20.00 WIB, Jumat (16/9/2011) itu akhirnya dihentikan paksa oleh warga pada Pukul 24.00 Wib. “Biar pejabat malam ini datang ke titik 10 untuk memenuhi tuntutan warga,” kata Bambang.

Pantauan detiksurabaya.com, hingga Pukul 01.16 Wib, Sabtu (17/9/2011), aktivitas peninggian tanggul berhenti total. Tidak ada kegiatan sama sekali, namun warga masih berkumpul di lokasi untuk memastikan tidak ada kegiatan.

“Kita inginkan malam ini ada kejelasan soal perpres 9 RT ini masuk daerah terdampak lumpur,” tegasnya.

Humas BPLS Achmad Khusairi menyatakan bahwa aspirasi warga tersebut akan disampaikan ke pejabat terkait. “Sebab jika tidak ditanggapi maka kondisi lumpur membahayakan. Kita berusaha mengamankan rel kereta api dan jalan raya dari luapan tapi kan dihentikan warga,” jelasnya di lokasi.

Pengamatan detiksurabaya.com, kondisi lumpur sudah sangat mengkhawatirkan. Permukaan lumpur yang terlihat mengering sudah sejajar dengan bibir tanggul buntut dari longsornya ‘gunung’ lumpur yang terjadi Kamis (15/9/2011). Jika titik 10 tidak ditinggikan maka dikhawatirkan lumpur akan meluber ke rel kereta dan jalan raya.

“Kondisinya sangat membahayakan,” kata Khusairi.

(gik/gik)

Suparno – detikSurabaya, Minggu, 18/09/2011 12:55 WIB

Sidoarjo – Sejak mengalami keadaan kritis pada Sabtu (17/9/2011) lalu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih melakukan peninggian tanggul. Peninggian tanggul sekitar 1 meter ini dimulai di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong hingga ke titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

Peninggian tanggul lumpur ini berkisar sekitar satu meter dari elevasi ketinggian awal yakni 11 meter. Jadi, kini tanggul lumpur lapindo sedang dibikin menjulang mencapai 12 meter dari permukaan air laut. Namun, upaya peninggian dan penyudetan tanggul ini masih belum mampu menyangi ketinggial lumpur yang kini kian meluap.

“Tanggul akan ditinggikan satu meter dari tinggisemula 11 meter dari permukaan air laut,” kata Humas BPLS, Ahmad Khusaeri kepada detiksurabaya.com di lokasi, Minggu (18/9/2011).

Menurut pantauan detiksurabaya.com, di lokasi kini terdapat 3 alat berat yangsedang berusaha meninggikan dan meratakan tanggul. Ada juga beberapa dump truk yang mondar-mandir menurunkan pasir dan batu di sekitar tanggul.

Sementara itu, hingga saat ini tidak ada pengunjung wisata yang terlihat di sekitar kawasan wisata lumpur lapindo. Hal ini karena di setiap pintu tanggul lumpur telah dijaga ketat beberapa anggota Polres Sidoarjo.

Ada lebih dari empat spanduk yang terbentang di atas tanggul lumpur. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Disampaikan kepada masyarakat agar tidak naik atau berada di atas tanggul lumpur. Beresiko dan berbahaya’.

Kini beberapa anggota polisi dari gabungan Polsek Krembung, Polsek Jabon, Polsek Porong dan Polsek Tanggulangin terlihat berjaga di setiap pintu tangga masuk tanggul. Mereka mencoba mengamankan kondisi tanggul lumpur yang hingga saat ini masih belum berkurang volumenya. Ketinggian lumpur masih setara dengan tanggul di titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

(bdh/bdh)

TEMPO Interaktif, Surabaya –  Adriano Mazzini, ahli geologi dari Oslo University, akhirnya angkat bicara pada sesi terakhir Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano, yang berlangsung di Surabaya. “Saya tidak mau berpendapat karena Richard Davies sudah tidak ada di sini,” katanya. Davies, ahli ilmu kebumian dari Durham University, memang meninggalkan tempat itu lebih dulu untuk mengejar pesawat.

Pada sesi terakhir simposium yang berlangsung Kamis (26/5) petang lalu di Hotel Mercure, 14 pembicara dari dalam dan luar negeri tampil bersama di panggung. Sekitar satu jam, peserta dan wartawan diberi kesempatan bertanya kepada pembicara yang sejak pagi masing-masing mempresentasikan risetnya.

Sebelum sesi berakhir, Davies dan Mark Tingay dari Adelaide University pamit lebih dulu karena ada acara lain di negaranya. Saat itu baru muncul pertanyaan dari seorang wartawan tentang asal penyebab semburan lumpur panas di Desa Renokenongo, Sidoarjo, pada 29 Mei 2006 dan sampai sekarang belum berhenti. “Apakah karena kesalahan pengeboran oleh PT Lapindo Brantas atau karena gempa bumi di Yogyakarta?”

Faktor penyebab semburan lumpur panas itu memang memicu kontroversi berkepanjangan hingga saat ini. Sejumlah ilmuwan kebumian dan perminyakan terbelah dua pendapatnya. Tidak terkecuali di lingkungan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Prof R. P. Koesoemadinata, mantan ketua organisasi ini, pernah membuat surat protes terbuka terhadap penyelenggaraan Lokakarya Lumpur Sidoarjo oleh BPPT pada 2007. Koesoemadinata menilai pembicara lokakarya tersebut lebih didominasi ahli-ahli yang pro-gempa Yogyakarta.

Dalam forum internasional, Richard Davies dan Mark Tingay, dalam tulisannya di jurnal ilmiah, termasuk yang berpendapat faktor pengeboran sebagai penyebab munculnya semburan lumpur panas yang telah menenggelamkan beberapa desa di Sidoarjo. Sementara Adriano Mazzini–dalam jurnal ilmiah–berpendapat sebaliknya, yakni gempa Yogyakarta mengaktifkan patahan Watukosek yang melintasi Sidoarjo dan meletuskan <I>mud volcano<I>.

Untuk memperingati lima tahun semburan, Humanitus Foundation–lembaga swadaya masyarakat non-politik dan non-agama yang berpusat di Australia–dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyelenggarakan simposium internasional pada 25-26 Mei 2011. Pada hari pertama, 10 pembicara dari luar negeri dan empat pembicara dari dalam negeri serta para peserta meninjau lokasi kawah semburan dan muara Kali Porong.

Di sekitar kawah, panitia memasang bendera negara-negara yang pernah melakukan penelitian di kawasan lumpur Sidoarjo, antara lain Inggris, Australia, Amerika, Rusia, Jepang, dan Norwegia. Pembicara dan panitia melakukan foto bersama di lokasi semburan dan arena simposium itu.

Akan tetapi, simposium ini tak lepas dari kecaman. Andang Bachtiar, mantan Ketua IAGI dan kini menjadi Ketua Dewan Penasihat IAGI, membuat surat protes terbuka. Dia menuduh panitia tidak berimbang dalam memilih pembicara. Selain itu, mereka lebih menonjolkan ilmuwan asing. “Jadi marilah kita sama-sama ke Porong, Sidoarjo, pada 25-26 Mei ini untuk menyerahkan harga diri keilmuan kita ke para ahli asing dan menyediakan diri dimanfaatkan pihak tertentu untuk bersih-bersih,” katanya.

Direktur Eksekutif Humanitus Foundation Jeffrey Richards menolak tuduhan bahwa pihaknya sengaja mengundang pakar yang pro kepada Lapindo Brantas. “Lupakanlah soal pemicu, jauh lebih penting saat ini menangani para korban,” katanya. Bantahan serupa disampaikan oleh Wakil Kepala BPLS Hardi Prasetya.
Menurut Hardi, pembicara yang diundang adalah ilmuwan yang pernah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan dalam jurnal ilmiah. “Ada dalam Lusi Library kami,” kata guru besar ilmu geologi itu. Kami, kata Hardi, tidak bisa menyetir pendapat para ilmuwan mancanegara yang telah memiliki reputasi.

Panitia simposium terkesan menghindari diskusi soal penyebab semburan. Namun ada saja wartawan yang menanyakan hal itu kepada para ilmuwan. Richard Davies, yang masih tetap berpendapat bahwa pengeboran oleh Lapindo Brantas sebagai pemicu semburan lumpur panas, juga tidak mau berpolemik lebih jauh soal ini. Dalam paparannya dan kepada wartawan, dia lebih berfokus berbicara tentang berapa lama lumpur itu akan keluar.

Sayang, Davies dan Tingay harus kembali ke negaranya, sehingga tidak mengikuti secara penuh sesi terakhir. Jawaban atas pertanyaan wartawan soal penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo akhirnya menggantung. Adriano Mazzini tak ingin menjawab karena Davies dan Tingay tidak berada dalam ruangan. Dia ingin menunjukkan sikap adil.

Memang, tidak seperti sikap sekelompok ilmuwan di Tanah Air, para ahli mancanegara yang berbeda pendapat tersebut rukun-rukun saja selama tiga hari di Sidoarjo. Davies, Tingay, Mazzini, dan ahli lainnya makan dalam satu meja. Mereka pun berada dalam satu mobil saat menuju lokasi lumpur Lapindo dan asyik berdiskusi satu sama lain.

Jeffrey Richards menjelaskan, pihaknya hanya mengganti tiket dan memfasilitasi akomodasi para pembicara. “Mereka mau datang ke sini tanpa dibayar karena (punya) keinginan besar untuk meneliti semburan lumpur ini,” katanya.

Memang, obyek kajian ahli ilmu kebumian kebanyakan produk yang terjadi sejak ribuan hingga miliaran tahun lalu. “Dari lumpur Sidoarjo ini kita mengamati kelahiran dan evolusi serta dinamika obyek ini,” kata Loyc Vanderkluysen, dari Arizona State University.

Hardi Prasetya dan Sofyan Hadi dari BPLS menawarkan kantor lembaganya menjadi tempat penelitian para ahli. Sedangkan Jeffrey Richards berencana membentuk jaringan ilmuwan tentang lumpur Sidoarjo.

Agar tidak menimbulkan kontroversi, seyogianya mereka melibatkan lembaga lain di Tanah Air, seperti LIPI, IAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain. Selain demi kemaslahatan ilmu pengetahuan, riset tersebut harus bermanfaat untuk membantu warga yang menjadi korban lumpur panas di Sidoarjo.

UNTUNG WIDYANTO

http://www.tempointeraktif.com/hg/iptek/2011/05/30/brk,20110530-337778,id.html

Catatan RDP “

Publish or perish

Sayang sekali, pendapat dari sisi yang berkeyakinan bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh pengeboran sangat jarang menuliskan secara ilmiah yang dipublikasikan dalam publikasi “resmi”. Dalam dunia ilmu, segala yang dianggap ilmiah harus ada dalam sebuah journal yang dapat disitir secara benar. Ini memang tidak berarti bahwa yang dipublikasikan merupakan sebuah kebenaran, tetapi yang dipublikasikan inilah yang akan menjadi tersimpan, dalam bahasa geologi terfosilkan. atau preserved. Artinya keberadaanya teruji dan terbukti serta dapat dipertanggungjawabkan.
Termasuk tulisan dalam mailist, koran, blog atau website, bukanlah sebuah tulisan ilmiah, dan tidak dapat disitir sebagai rujukan (referensi). Karena ini mirip koran yang tidak ada reviewnya. Davies dan Mazzini keduanya beradu karena tulisannya masuk dalam jurnal ilmiah. Walaupun isinya sama dengan tulisan di Dongeng Geologi sekalipun ! hihihihi. Tapi yg diakui tetep saja mereka-mereka ini.
Ini mirip dalam dunia poltik dimana politik yang diakui adalah percaturan politik di dalam parlemen, walaupun sebobrok apapun, tetapi legitimasi ada disana. Obrolan dalam televisi maupun demo bisa saja dianggap parlemen jalanan.

Jadi kalau ingin “terdengar” tuliskan saja pendapat itu dalam sebuah jurnal ilmiah. Diterbitkan. Dan lebih baik lagi kalau naskah publikasinya mendapat ISSN atau ISBN.

Salam

RDP

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Surabaya - Humanitus Symposium on Indonesia’s Mud Volcano yang berlangsung pada 25-26 Mei 2011 di Sidoarjo, menuai kecaman dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Andang yang pernah menjadi ketua IAGI itu menyayangkan langkah panitia dan menilainya sebagai upaya penggiringan.

Simposium ilmiah itu diselenggarakan Humanitus Foundation — lembaga swadaya masyarakat non-politik, non-agama yang berpusat di Australia — dan Badan  Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hajatan ini dilakukan untuk memperingati lima tahun lumpur Lapindo yang pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006 di  Desa Renokenongo, Sidoarjo dan sampai sekarang belum berhenti.

Ada 17  ilmuwan berbagai negara dan empat dari Indonesia yang menjadi pembicara. Mereka adalah Richard Davies (Durham University), Mark Tingay (Adelaide University), Adriano Mazzini (Oslo University), Loyc Vanderkluysen dan Amanda Clarke (Arizona State University), Igor Kadurin (Russian Institute Electro Physics), Sergey Kadurin (Odessa National University) dan Wataru Tanikawa (Jamstec, Jepang).

Sementara pembicara dari Indonesia adalah Sukendar Asikin (ITB), Awang Harun Satyana (BP Migas), Agus Guntoro dan Sayogi Sudarman (Universitas Trisakti). Sejumlah ahli geologi dan perminyakan hadir sebagai peserta antara lain Yusuf Surachman (pejabat di Bakosurtanal), Bambang Istadi (Lapindo Brantas), dan Edi Sunardi (Universitas Pajajaran).

Diantara pembicara dan peserta hanya Richard Davies yang sejak awal menyebut semburan lumpur dipicu aktivitas pengeboran dari perusahaan milik Grup Bakrie.
“Lupakanlah soal pemicu, jauh lebih penting saat ini menangani para korban,” kata Direktur Eksekutif Humanitus, Jeffrey Richards.

Wakil Kepala BPLS Hardi Prasetya menjelaskan pembicara yang diundang adalah yang pernah melakukan penelitian dan hasilnya diterbitkan jurnal ilmiah. “Ada  dalam Lusi Library kami,” kata Hardi, guru besar ilmu geologi.  ”Andang Bachtiar tidak pernah menulis di jurnal ilmiah internasional tentang lumpur panas ini.”  Kami, katanya, tidak bisa menyetir pendapat para ilmuwan mancanegara yang telah memiliki  reputasi.

Menyoroti simposium ini, Andang Bachtiar yang mengaku sebagai geolog merdeka dan Chairman Exploration Think Tank Indonesia, mengirimkan surat protes. Berikut  isi surat tersebut:

“Pada 29 Mei 2011 genap 5 tahun tragedi lumpur Lapindo. Usaha bersih-bersih diri masih terus dan makin menjadi, memanfaatkan momen ini. Ada acara simposium yang diselengarakan Humanitus Foundation dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan mengumpulkan para ahli asing. Sayangnya ITS, UGM, ITB, Badan Geologi, BPPT, LIPI yang telah melakukan riset juga IAGI, HAGI, IATMI yang punya perspektif unik tentang lumpur Lapindo tidak diberi waktu melakukan presentasi. Mereka cukup diundang sebagai penggembira saja.

Jadi ingat dulu, Februari 2007, IAGI pernah dijadikan ajang justifikasi dengan membuat seminar pincang tak berimbang. Pro-gempa dipersilakan bicara di panggung, yang menganggap itu kesalahan pemboran di floor saja. Sampai-sampai senior bekas Ketua IAGI Prof Koesoemadinata membuat surat terbuka memprotes pincangnya acara tersebut. Terus di Afrika Selatan acara AAPG: lumpur Lapindo sempat disesi khususkan dan berakhir dengan lebih banyak yang menganggap itu karena kecerobohan pemboran.

Acara simposium ini hanya mewakili satu visi. Para ahli Indonesia dari berbagai universitas dan lembaga penelitian hanya diundang partisipasi mendengarkan dan diskusi dan mungkin juga akan dijadikan legitimasi kesimpulan yang sudah ditulis sebelum dimulai.

Memang asyik menyimak ahli asing itu bicara, tapi lebih asyik lagi kalau peneliti Indonesia juga punya waktu bicara. Bukan hanya dari Lapindo & BPMIGAS saja. Lagian koq tendensius dan memihak banget: kenapa justru Lapindo & wakil BP Migas yg bicara ? Mereka berdua segendang sepenarian. Mustinya dari pihak-pihak lain – dari Universitas terutama – yang lebih independen atau sekalian berseberangan madzhab dengan mereka berdua juga bicara.

Rasanya seperti zaman penjajahan dan bodoh sekali kita ini karena sebagian besar dari kita selalu menganggap expatriate lebih jago dari kita sndiri.  Memangnya mereka anggap apa: Amin Widodo (dari ITS), Hasanuddin (ITB), Zainuddin (Badan Geologi), Ben Sapiie (ITB), Agus Hendratno (UGM) dan lainnya yang juga riset & punya pendapat tentang Lumpur Lapindo.

Terus kenapa cuma dari Lapindo dan BP Migas yang mereka undang bicara? Apakah mereka tidak tahu Indonesia punya universitas dan lembaga yang juga melakukan riset di Lumpur Lapindo?

Memang menyedihkan dan menjengkelkan, tapi itulah kenyataan: mental inlander terjajah masih selalu ada di kepala kita. Bahkan di dunia sains pun para administratur, birokrat dan politisi kita tidak bisa menghargai saintisnya sendiri.

Jadi marilah kita sama-sama ke Porong, Sidoarjo pada 25-26 Mei ini untuk menyerahkan harga diri keilmuan kita ke para ahli asing dan menyediakan diri dimanfaatkan pihak tertentu untuk bersih-bersih.

Salam, Andang Bachtiar (Arema, Geologist Merdeka, Ketua Dewan Penasehat IAGI, Chairman Exploration Think Tank Indonesia)

Lima Tahun Semburan Lumpur Lapindo

Metrotvnews.com, Jakarta: Tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah memasuki tahun kelima. Namun luapan lumpur akibat kesalahan pengeboran itu terus menyembur dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Padahal luapan lumpur itu telah menenggelamkan sejumlah perkampungan, berikut harta benda warga sekitar pusat semburan. Ironisnya proses ganti rugi berjalan di tempat.

Luapan lumpur Lapindo kini sudah mencapai 150.000 meter kubik per hari, dan telah melalap 800 hektare tanah warga sekitar. Sejumlah geolog dari 17 negara mengadakan simposium dan bersepakat Lumpur Lapindo tidak akan berhenti menyembur.

Ahli Hukum Lingkungan Muspani menegaskan dilema lumpur semakin dikukuhkan dengan tidak adanya tanggungjawab negara. Peraturan Presiden berbenturan dengan Undang-Undang No 24 tentang Bencana Alam. Peraturan Presiden hanya mengatur penanggulangan masalah lumpur dan kerugian yang dialami masyarakat.

“Perpres tidak menjelaskan Lumpur Lapindo sebagai bencana apa, dalam UU bencana ada tiga yakni alam, teknologi, kerusuhan. Perpres hanya memberikan kewajiban kepada Lapindo untuk ganti rugi. Namun, negara tak menyatakan siapa yang bersalah dalam bencana itu,” ungkap Muspani.

Sementara itu, ahli pengeboran minyak Institut Teknologi Bandung Susila Lusiaga menegaskan sumber semburan berasal dari pengeboran sumur (drilling). Selama ini, semua pihak melihat fenomena bencana Lapindo terjadi karena gempa di Yogyakarta pada 2006.

“Kekuatan gempa Yogya hanya 6,3 skala Richter, dan di seluruh dunia tak pernah gempa 6,3 SR menyebabkan mud volcano dengan jarak 300 kilometer. Gempa Yogyakarta tidak akan pernah mengakibatkan semburan lumpur Sidoarjo,” ungkap Susila.

Luapan lumpur Lapindo pun menjadi masalah sosial. Namun, entah mengapa negara membiarkannya selama lima tahun. Pemerintah tidak tegas dalam mengadvokasi warga.

Kini, lima tahun telah berlalu. Semburan Lapindo masih menghantui warga. Potensi semburan diperkirakan terus keluar bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Namun, pemerintah tetap bergeming. Hak konstitusional warga untuk mendapat perlindungan tak jua didapat. Lumpur Lapindo telah menjadi satu catatan kelam dalam perjalanan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.(****)

Kamis, 26 Mei 2011 | 10:14 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo – Korban lumpur Lapindo mengaku ditipu legislator Partai Golkar, Priyo Budi santoso. Lantaran, saat kampanye pemilihan legislatif lalu Priyo menjanjikan memperjuangkan nasib korban Lapindo, termasuk yang berada di 45 Rukun Tetangga.

“Kami tagih janji Pak Pri untuk membela kami,” kata Marwiah, 45 tahun, warga RT 16 RW 3 Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Kamis 26 Mei 2011.

Di sela-sela unjuk rasa menutup Jalan Raya Porong pagi tadi, Marwiah menunjukkan kerudung warna kuning yang bertuliskan nama Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar. Kerudung ini, katanya, merupakan pemberian Priyo saat kampanye yang dihadiri warga setempat.

Menurut Marwiah, Priyo Budi Santoso menemui langsung korban lumpur Lapindo di Desa Mindi. Seluruh warga berkumpul dan mendengarkan kampanye dan janji-janji yang disampaikan Priyo. Bahkan, Priyo juga membagikan poster dan kaset pengajian agama bersampul foto dirinya.

Dalam kampanye, Priyo berjanji jika terpilih akan mendorong pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada warga agar warga bisa hidup di rumah yang layak dan jauh dari semburan lumpur. Namun, kata Marwiah, janji tersebut  tinggal janji. “Saya kecewa memilih Priyo,” katanya.

Marwiah merasa dibohongi anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur I meliputi Surabaya dan Sidoarjo ini. Apalagi, Priyo yang kelahiran Trenggalek Jawa Timur ini setelah menjadi legislator tak pernah lagi menemui konstituennya di Sidoarjo.

EKO WIDIANTO

Pengeboran Sumur Baru Milik Lapindo Dipersiapkan Secara Matang- Rois Jajeli – detikSurabaya

Surabaya – Rencana pengeboran pengembangan sumur gas di Tanggulangin, Sidoarjo sudah dipersiapkan secara matang oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI). Lapindo berharap, warga sekitar Tanggulangin tidak perlu khawatir dengan kejadian luapan lumpur di Porong.

“Ketakutan mungkin masih trauma, tapi nggak perlu khawatir, karena tidak ada tanda-tanda penurunan tanah atau pergeseran tanah,” kata Drilling and Workover Manager PT Lapindo Brantas Inc, Bambang Heru Yuwono saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (13/5/2011).

Heru mengatakan, dari informasi yang didapat Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), bahwa adanya penurunan atau pergesaran tanah sekitar 500 meter hingga 1 kilometer dari pusat semburan lumpur di Porong. Sedangkan jarak lokasi pengeboran di Tanggulangin sekitar 2,5 sampai 3 kilometer dari titik pusat semburan lumpor di Porong.

“Pertama, di Tanggulangin tidak ada tanda-tanda keretakan tanah. Kedua, di Tanggulangin kan juga ada sumur yang berporduksi, kenyataannya tekanannya tidak berpengaruh. Ketiga, ada casing yang tertanam. Kalau sampai terjadi penurunan atau pergerakan tanah, pipanya akan penyot. Ternyata, kita masukkan peralatan produksi masih bisa dan tidak terjadi apa-apa. Keempat, pengeboran di dekat sumur yang sudah dibor. Kita melakukan pengeboran di situ juga tidak terjadi apa-apa,” terangnya.

Heru menjelaskan, pada dasarnya desain maupun teknik pengeborannya sama seperti pengeboran sumur yang sudah ada dan letak casing serta kedalamannya juga tak jauh berbeda dengan sumur yang sudah ada.

“Kita bor di dekat sumur yang sudah ada. Semuanya sama dan kedalamannya juga tak jauh berbeda sekitar 3.400 sampai 3.600 TVD,” jelasnya.

(bdh/bdh)

Rabu, 25 Mei 2011 18:47 WIB

SIDOARJO–MICOM: Sekitar 500 warga beberapa desa dari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berunjukrasa di depan kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (25/5), untuk menyampaikan tuntutan penolakan rencana pengeboran sumur gas baru milik PT Lapindo Brantas Incorporated di Desa Kalidawir.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan warga dari Desa Permisan, Bangunsari, Sentul, Plumbon, Penatar Sewu, Ngaban dan Kalidawir. Mereka berangkat dari Desa Kalidawir menuju kantor bupati dengan berkonvoi mengendarai beberapa truk dan sepeda motor.

Dalam aksinya mereka mendesak Bupati Sidoarjo agar tidak memberikan izin bagi rencana pengeboran gas baru milik Lapindo di Desa Kalidawir. Warga menolak pengeboran karena perusahaan tersebut dinilai kurang peduli pada masyarakat sekitar.

“Buktinya pembangunan masjid di Desa Kalidawir tidak ada bantuan dari Lapindo,” kata M Arifin, Ketua RW 2 Desa Kalidawir.

Warga juga khawatir peristiwa semburan lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong bisa terulang. Apalagi, pembayaran hak korban lumpur masih banyak yang belum dibayar.

Perwakilan warga akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam untuk bertemu dengan Bupati Saiful Ilah. Aksi warga berjalan tertib dengan pengamanan ratusan petugas Polres Sidoarjo.

Seperti diketahui, Lapindo Brantas Incorporated berniat mengajukan izin pengeboran baru di Desa Kalidawir. Di desa tersebut Lapindo akan memperdalam sumur lama dan selain itu juga diusulkan ada pengeboran tujuh sumur baru.

Tujuh sumur baru tersebut direncanakan mampu memproduksi gas sepuluh juta standar metrik kaki kubik per hari. Gas dari pengeboran itu akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan gas perumahan di Sidoarjo dan Surabaya. (HS/OL-8)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/25/228754/289/101/Warga-Tolak-Pengeboran-Sumur-Baru-Lapindo

Friday, 27 May 2011 18:39 Rony Sitanggang

Jelang 5 tahun semburan lumpur Lapindo, di Surabaya, Jawa Timur digelar simposium membahas semburan itu. Acara yang diadakan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Lembaga Swadaya Masyarakat asal Australia, Humanitus Foundation tersebut menuai protes. Protes datang dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), diantaranya karena tak dilibatkannya ahli geologi dari kampus di Indonesia sebagai pembicara. Dia juga mengungkapkan perlunya survei seismik 3 dimensi   untuk melihat kondisi di bawah gunung lumpur itu. Data itu akan berguna untuk menjawab diantaranya masalah tanah amblas di kawasan itu. Selengkapnya kita simak perbincangan yang diudarakan dalam program sarapan pagi berikut ini;

Ada 17 peneliti datang dalam simposium yang diadakan bertepatan dengan lima tahun peringatan lumpur Lapindo. Anda melihat ada kejanggalan di sini?

Tidak janggal, Biasa saja. Jadi, usaha- usaha secara Internasional untuk meneliti sesuatu, sebab fenomena yang spektakuler secara geologi memang wajar saja. Orang pasti ingin datang, ingin meneliti, ingin presentasi, dan sebagainya. Yang tidak wajar adalah bagaimana itu diselenggarakan dan siapa saja yang disuruh bicara, itu yang tidak wajar.  Tapi kalau banyak orang tertarik dari seluruh dunia kesitu, wajar sekali. Itu memang fenomena dunia.

Kalau anda sendiri, apa alasan anda  tidak hadir dalam konferensi ini ?

Saya tahu sekitar 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ketika saya bersama- sama dengan kawan- kawan dari IAGI dan HAGI membantu tim dari pemerintah, dari badan geologi untuk coba mencari data yang lebih bagus dengan nge-run 3D seismic, merencanakan, dan sebagainya. Dikasih tahu BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), bahwa akan ada itu seminar atau simposium bulan Mei, dan sebagainya. Saya pikir, bagus juga partisipasi dalam artian untuk mempresentasikan hal- hal kedepannya seperti apa pengelolaannya, itu yang saya maksudkan waktu itu. Tapi saya 2 minggu yang lalu diundang oleh penyelenggara. Di situ, disebutkan kalau yang diundang presentasi sepuluh peneliti dari luar negeri dan dua dari Indonesia. Dan dua dari Indonesia itu satu dari BP Migas, dan Lapindo. Terus saya minta, kalau bisa ada pembicara dari Universitas Indonesia dong, masa ini orang dari luar negeri semua, terus dari Indonesia dikit sekali, ada dari satu BP Migas, satu dari Lapindo.

Mengapa hanya 2 dari Indonesi ?

Pertama kali seperti itu, saya protes. Sudah 2 minggu yang lalu saya kirim surat ke mereka. Terus saya akan dipertimbangkan, terus setelah itu saya coba dihubungi lagi untuk datang. Sementara saya coba atur waktu saya. Saya tanya ke mereka, nanti bagaimana kita disana? Ya, dengerin aja mereka, terus ikut diskusi. Tapi saya tanya apa ada sesi khusus brand storming atau segala macam, mereka tidak tahu. Jadi saya pikir, buat apa juga saya kesana dengan komposisi pembicara seperti itu, hanya mendengarkan. Paling tanya jawab 1 menit 2 menit, setelah itu selesai. Lebih bagus sebenarnya kalau presentasi di depan, mengemukakan apa yang akan dilakukan ke depan. Karena itu, saya tidak bisa. Saya rasa mungkin lebih baik orang- orang yang ingin belajar sesuatu dari mereka yang datang ke sana. Saya sendiri, posisi saya, saya tahu pendapat mereka dan penelitian mereka yang terbaru itu pun, saya juga sudah monitor.

Artinya anda melihat, bahwa acara ini tidak produktif ?

Ya kalau mau lebih produktif, ada produktif juga. Artinya, dari segi ada temuan baru di beberapa hal. Misalnya, tentang bagaimana ke depannya, ada usulan harus ada dana 25.000 dollar per tahun untuk research secara internasional, harus dilakukan secara internasional, dan sebagainya.  Tapi kalau mau lebih produktif  sebenarnya, kalau mau ke depan, undang orang-orang atau badan atau lembaga yang punya rencana 3D seismic running di sana butuh bantuan sekali, untuk desain, untuk ini, dan sebagainya. tapi tidak ada yang diundang untuk bicara dari badan geologi.

Biasanya   ahli geologi,  mengolah data berdasarkan hasil- hasil informasi yang eksak. Ini sudah lima tahun peristiwa terjadi, tapi sampai sekarang masih ada beda pendapat. Apa sebetulnya yang menyebabkan ?

Beda pendapat sangat biasa di dalam geologi. Data yang sama pun, orang dengan background pengetahuan yang berbeda dan experience yang berbeda juga akan berbeda pendapat tentang suatu data di bawah permukaan. Kenapa ada yang berbeda ? secara scientific saya bisa mengerti. Ketika, seseorang dengan background tektonik yang dari pengetahuan tentang tektonik regional, tentang  gempa, kuat sekali, sementara pengetahuan dia tentang teknik- teknik pengeboran tidak ada. Maka, dia akan lebih ngomong ke tektonik regional daripada teknik pengeboran. Sementara orang yang tahu tentang teknik pengeboran, dan tidak tahu tentang tektonik regional dia akan ngomong lebih banyak pengeboran daripada tektonik regional. Jadi, wajar.

Ada   Geolog asing  yakin bahwa semburan lumpur sudah masuk masa puncak. Ini maksudnya seperti apa? Kondisi terkini, dari hasil kajian anda terkait dengan lumpur Lapindo ini, seperti apa ? apakah sama seperti yang diungkapkan oleh ahli- ahli  asing ?

Saya me-refresh kembali ke November 2010, ketika terjadi pertentangan antara data yang diambil oleh ITS waktu itu yang mengatakan, ini mengenai Out flow-nya dari lumpur itu. Sebenarnya, tidak turun- turun banget, itu ada data dari mereka. Bahkan, mereka masih menghitung sekitar 80.000 – 90.000 meter kubik per day. Tapi sementara itu, ada statement dari kawan- kawan, ini sudah sekitar 25.000 – 30 atau 40.000 meter kubik per hari. Dari dua angka yang berbeda itu, waktu itu saya tanyakan, metodologinya seperti apa? Yang satu mengatakan, pengamatan visual biasa saja. Yang satu mengatakan, lumpur begini- begini. Dari situ saja terlihat, bahwasanya fakta saja yang tadi anda tanyakan mengenai fakta yang tepat, itupun berbeda- beda, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi dari segi kenampakkan permukaan saja, sekarang dari satelit kita bisa lihat bahwa, lebih banyak lumpur yang keluar, mengeras di sekitar pusat semburan. Itu anda bisa lihat di satelit. Artinya, fasenya mungkin sudah agak berbeda dengan fase sebelumnya banyak sekali cairan yang keluar. Tapi, apakah ini sudah sampai puncak kemudian mengecil ? Saya juga tidak tahu. Karena, ini juga mungkin bagian dari simpangan dari keseluruhan proses yang ada. Simpangan itu jadi asing lagi. Jadi, bisa jadi setelah ini membesar lagi, mengecil lagi, membesar lagi. Masih butuh pengamatan yang cukup lama untuk hal ini.

Setelah lima tahun semburan lumpur Lapindo, perhatian dari ahli geologi itu, apakah masih berpusat pada apa yang menyebabkan semburan itu terjadi atau sudah mengarah kepada perhatian yang lain? Misalnya, ini manfaatnya apa, dan seterusnya?

Kalau saya sendiri mengamati yang datang kesitu, terutama kalau yang dari luar negeri itu masih utak- atik itu lagi, itu lagi, kenapa tektokniknya, bagaimana, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam, secara internal itu di Indonesia sendiri, kita ini yang dari dulu concern tentang hal itu sudah tidak mengurusi mau penyebabnya apa, yang penting sekarang ke depannya daerah mana lagi yang mesti diselamatkan, mana yang mesti amblas, dan sebagainya. Untuk itu harus ada penelitian yang mengarah lebih ke situ. Misalnya monitoring yang continue. Kemudian, di bawah seperti apa, makanya kita usulkan tahun kemarin, coba di run 3D seismic. Padahal,  usulan itu sudah sejak tahun pertama kita  sampaikan, baru kemarin  disetujui  oleh pemerintah. Sekarang lagi direncanakan untuk di run disitu.

Konkritnya itu nanti seperti apa gambarannya ?

3D seismic itu bisa melihat gambaran di bawah permukaan dari seismik secara 3 dimensi. Yang selama ini, gambaran di bawah itu hanya gambaran yang diambil seismik akhir tahun 90-an. Bahkan, sebelum ngebor pun belum ada data terbaru. Apalagi, setelah terjadi kejadian seperti itu, belum ada data seismik terbaru. Kita coba usulkan itu, dan akhirnya disetujui pemerintah. Kita monitor semua dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia itu, ikut membantu untuk merencanakan secara volunteer, secara sukarela. Tiba- tiba ada simposium seperti ini, orang ngomong lagi penyebabnya dan sebagainya.

Jadi mengalihkan lagi, mundur lagi seolah-olah ya?

Saya tidak tahu juga. Memang tujuannya ini untuk penyelesaian ke depan. Tapi, bagaimanapun kontroversi itu terus akan ada. Apalagi peneliti dari luar negeri. Bahkan, ada yang lucu, ada satu peneliti yang presentasi, yang saya baca dilaporan Pak Awang, itu dia presentasi bukan tentang Lapindo. Tetapi tentang kasus di luar negeri. Apa-apaan ini. Daripada kaya gitu, mending orang yang research disitu, disuruh presentasi.

Kalau   prediksi anda. Akan seperti apa ke depan  Sidoarjo? Karena kemarin ada demo warga yang di luar peta terdampak.

Seperti apa kedepannya, saya juga tidak berani bicara sebelum melihat hasil 3D seismic terbaru. Tetapi kalau mau kira- kira seperti apa, kita melihat amblasan yang terjadi terus.  Yang kemungkinan jelas-jelas di luar daerah yang sudah ditanggul di daerah barat sudah pasti. Orang hanya melihat data permukaannya saja. Apakah nanti daerah itu akan meluas ? ya dan tidak saya jawab. Karena, evaluasi tentang itu tergantung bagaimana kita mengevaluasi secara detail 3D seismic yang akan kita run.

Butuh waktu berapa lama kira- kira untuk kita bisa membaca ?

Sampai akhir tahun. Sekitar Desember mudah- mudahan selesai. Karena, run-nya sendiri mungkin cuma sebulan dua bulan saja. Tapi untuk sosialisasi, kontrak segala macam, saya tidak tahu. Repotnya lagi, lagi repot- repot mau mendekati masyarakat, mau coba run di bawah dan penyelesaiannya bagaimana. Tiba- tiba ada yang mau ngebor lagi di sebelah, kan repot juga. Jadi agak susah, memang itu didukung oleh BP Migas, kalau tidak salah Lapindo mau ngebor.

Itu ada dampaknya ?

Saya juga tidak tahu ada dampaknya atau tidak. Tapi kalau jawabannya adalah, dulu waktu ngebor di sekitar Tanggulangin tidak apa- apa. Itu dulu, sebelum tahun 2006, kalau sekarang usulan saya, kalian bikin percobaan dulu, diawasi betul. Jangan ngomong mau ngebor gas atau minyak. Walaupun lebih dangkal, tapi daerahnya lebih dekat. Jombang, Mojokerto saja tidak mau di seismik oleh Exxon Mobil, kok ini yang 2,5 kilo dari situ mau di bor. Menurut saya, kawan- kawan yang di BP Migas maupun Lapindo kurang Strategis.

http://www.kbr68h.com/berita/wawancara/6903-5-tahun-lumpur-lapindo-mewaspadai-amblasnya-tanah

(Arema, Geologist merdeka, Ketua Dewan Penasehat IAGI, Chairman Exploration Think Tank Indonesia)

KILAS BALIK

Gunung lumpur (mud-volcano) adalah ekspresi permukaan tanah (dan bawah laut) dari munculnya endapan lumpur tekanan tinggi yg berasal dari bawah permukaan bumi. Seringkali gunung lumpur dikaitkan dengan penyebab alamiah geologis, karena sebelum kejadian semburan Lusi 29 Mei 2006, khasanah literatur geologi dunia jarang mendokumentasikan kasus munculnya gunung lumpur yang dipicu oleh kegiatan manusia. Karena kejadian munculnya gunung lumpur di Sidoarjo ini pertama kali di sekitar lokasi pemboran sumur Banjar Panji-1 yang pada waktu itu sedang mengalami masalah “loss”: dan “kick” disusul “underground blow-out” (semburan liar bawah permukaan), maka mengkaitkannya sebagai pemicu munculnya gunung lumpur tersebut adalah sangat logis.

Waktu pertama kali diwawancara oleh koran daerah Surabaya tentang hal ini, 2 Juni 2006, sayapun sudah mengatakan bahwa fenomena awal dari semburan lumpur tersebut adalah dikarenakan adanya semburan liar bawah permukaan karena waktu itu saya sempat meninjau lokasi dari pinggir jalan tol saat mudik ke Malang, kota kelahiran saya. Fenomena permukaannya hampir serupa dengan kejadian semburan liar pemboran yang saya alami sendiri waktu bekerja di Kalimantan Timur sebagai wellsite geologist Huffco 1985. Demikian juga pendapat awal dari ahli2 geologi dari Lapindo sendiri yang waktu itu sempat kontak2an dengan saya, dan juga keterangan di website EMP (yang sekarang sudah dihapus) yang menyebutkan bahwa terjadi komunikasi dari lubang bor ke pusat semburan yang berjarak beberapa ratus meter dari BJP-1 waktu dilakukan penanggulangan tekanan dari sumur. Pendapat tersebut kemudian diformalkan pertama kali dalam bentuk publikasi oleh Richard Davies dkk (2007) dalam jurnal GSA Today 17 (2): 4.

Seiring dengan waktu, geologist2 di Lapindo-pun mulai mengubah pandangannya. Bersama dengan geologist terkemuka dari BPMigas, dari Oslo dan Jepang yang difasilitasi untuk melakukan peninjauan – riset di daerah semburan dan sekitarnya, keluarlah publikasi-publikasi tandingan yang menyebutkan bahwa gempa, kematangan tektonik, dan – secara spesifik- gerak patahan mendatar yang menekan di daerah Porong lah yang menyebabkan munculnya gunung lumpur tersebut.

Seiring dengan waktu juga, sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa proses pemboran di BJP-1 merupakan pemicu dari munculnya gunung lumpur Lusi, sejalan dengan argumen2 yang dipaparkan Davies dkk, dan juga pengamatan yang saya lakukan pada real time drilling charts yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian ke saya 2007-2008.

MEMATIKAN SEMBURAN?

Usaha teknis untuk mematikan semburan LuSi TIDAK BISA dipisahkan dari penanganan masalah sosialnya. HARUS MENJADI SATU PAKET. Kalau tidak, maka jangan pernah berpikir untuk mematikannya. Kalau masalah sosial seperti pembayaran ganti rugi yg terkatung2 karena pemerintah sangat toleran terhadap performance janji Lapindo tidak diberesi maka dijamin segala usaha keteknikan yg akan dilakukan akan mengalami hambatan di lapangan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Biarpun konon kabarnya SBY mendapat bisikan banyak pihak dr luar maupun dalam yg terinspirasi oleh keberhasilan penanganan blow out di Montara (NWShelf) dan Horizon (Gulf of Mexico) untuk mulai berpikir lagi soal mematikan sumber semburan LuSi, tetap saja dia sbg presiden tidak bisa lari dr kenyataan bahwa penanganan masalah sosial di LuSI sampai skrg masih amburadul. Makanya dr awal2 seperti ini sebelum sang presiden dipengaruhi oleh banyak pihak untuk grusa-grusu mengadopsi keberhasilan kill well di NWShelf maupun GOM untuk LuSI, saya teriakkan ke mana-mana: beresi juga ganti rugi dan masalah2 sosial lainnya (pemindahan penduduk, pendidikan, jalan raya macet dsb). Jangan cuma fokus ngomong tinggi2 soal teknisnya. Biarlah masalah teknis dibicarakan dan direncanakan ahlinya, tapi masalah sosial harus dikawal dan dipaksakan sesegera mungkin untuk diberesi, supaya nantinya usaha teknis ini diridhloi dan tdk mendapat gangguan masyarakat

Berdasarkan kesepakatan teknis saintifik yg sdh bebrapa kali dibahas di level asosiasi profesi maupun dikalangan ahli lembaga2 pemerintah, disebutkan bahwa usaha teknis pertama yg hrs dilakukan dlm rangka menuju ke perencanaan killing source (bukan well, krn wellnya sudah tidak kliatan lagi?) dr LuSi ini adalah akusisi data seismik 3D dengan disain khusus spt yg sdh didisain oleh kawan2 BPPT dan Elnusa dan sdh diendorse oleh forum2 IAGI maupun HAGI dlm berbagai kesempatan dlm 2 tahun terakhir ini. Akusisi data baru ini menjadi sangat crucial krn akan memberikan gambaran baru tentang kondisi bawah permukaan dalam di bawah LuSi yg selama ini cuma bisa dikira2 saja oleh berbagai kalangan, termasuk oleh para drilling engineer yg mencoba merencanakan drilling program mematikan sumur BJP-1 (mrk menggunakan data2 engineering dr pemboran BJP-1, tp masih perlu dikuatkan oleh data terbaru 3D seismik untuk konfirmasi).

Integrasi data dan interpretasi 3D seismik baru tsb mutlak harus dilakukan dg data engineering dar BJP-1 maupun Relief well sesudahnya dan juga dr data geologi geofisik permukaan dangkal yg diakuisisi dalam 4 tahun erakhir ini.

Khusus untuk asosiasi profesi seperti IAGI, HAGI, dan IATMI, dimohon untuk tidak berat sebelah dalam mengungkapkan berbagai data teknis dan interpretasinya, jangan mengulang kesalahan2 sebelumnya yang hanya memihak pada satu sisi pendapat para ahli tertentu saja, padahal secara nyata berkembang argumen2 counter dr pendapat2 tersebut. Biarkanlah kedua-dua pendapat tersebut berkembang karena line of reasoning dr masing2 bisa jadi akan bermanfaat bagi rencana penanggulangan mematikan semburan ini nanti. Biarlah nanti di level pengambilan keputusan melakukan excercise yg disebut sbg: “probability atau uncertainity management”, yaitu mengambil keputusan berdasarkan ketidakpastian dr berbagai teori penyebab maupun kondisi situasi bawah permukaan-permukaan LuSi. Tentunya dalam sekuen pengambilan keputusannya terkandung azas manfaat lebih banyak drpd mudharat.

SAAT INI

Saat ini upaya untuk melihat sejauh mana kerusakan subsurface dg survei seismik 3dimensi sdg dlm tahap perencanaan, disain, sosialisasi, dan tender. Survei seismik 3D ini dibawah koordinasi dan bujet Badan Geologi ESDM, dibantu sukarela oleh IAGI/HAGI; harapannya:akhir 2011 image subusrface baru sdh ada, sehingga:

• 1) Pihak2 yg merasa bhw semburan bisa dimatikan dg pemboran atau teknis lainnya bisa mengkongkritkan usulan dengan data bawah permukaan yg lebih jelas, bukan hanya asumsi2 saja (yg seringkali satu dg lainnya juga berbeda2), atau malah bisa juga membatalkannya krn melihat damage-nya sdh multi bidang, bkn hanya bidang tunggal; jadi “cost benefit”nya tidak matched
• 2) Dapat dibuat analisis prediksi modeling subsidence/penurunan tanah, sampai di surface area mana kemungkinan terjadi kerusakan & seberapa tingkat bahayanya sehingga bisa dibuat peta resiko – zonasi yg baru – yg lebih update berdasar data subsurface, yg tdk hrs tiap thn diganti dg perpres spt selama ini terjadi.
• 3) Ganti-rugi dan atau pemindahan penduduk untuk rencana pengelolaan jangka panjang area tsb menjadi “once for all” solution kalau menggunakan hasil no.2 di atas

Usulan saya: sudah saja semua penduduk yg terdampak di sekitar daerah tersebut ditambah dengan yang dr survei tim independen Provinsi Jatim tahun lalu dan dari hasil evaluasi hazard 3D nanti, semua diganti-rugi sampai selesai dg menggunakan duit yg ada (pinjaman dr pemerintah (?) yg nanti dibebankan pd Lapindo dan atau pengelola berikutnya)

Kemudian, daerah yang ditinggalkan dikelola oleh badan khusus (otorita?) untuk riset, wisata, maupun kegiatan eksplorasi lainnya bila memungkinkan…

Sangat mungkin nantinya bisa dilakukan lagi eksplorasi dan eksploitasi potensi cadangan migas di bawah daerah semburan lumpur tersebut. Karena probabilitas kehadiran cadangan migas (terutama gas) sangat besar disini. Lapindo atau siapapun yang berminat membantu pemerintah membereskan urusan ganti rugi dan evakuasi massal ini mungkin bisa berharap menghitung-hitung return dari investasi sosialnya saat ini.

Jakarta, 23 Mei 2011

ADB

SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo masa kerja enam bulan akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Pansus akan fokus dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi korban lumpur baik di dalam peta terdampak lumpur maupun korban lumpur yang kawasannya belum masuk peta terdampak lumpur.

Meski demikian, pansus juga akan menjembatani permasalahan sosial lainnya akibat dampak lumpur Lapindo. “Permasalahan lumpur masih banyak yang belum selesai. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan,” ujar Ketua Pansus Lumpur H.M. Zainul Lutfi.

Menurutnya, Lapindo Brantas Inc harus segera menyelesaikan masalah sosial atau ganti rugi yang sampai saat ini belum dibayar. Sehingga, lanjut politisi asal PAN tersebut, tidak etis jika ada pengeboran lagi Lapindo padahal permasalahan lumpur belum tuntas.

“Kami minta Lapindo segera menyelesaikan masalah ganti rugi korban lumpur secara tuntas, baru membahas kelanjutan untuk pengeboran,” ujarnya.

Disinggung soal program Pansus kedepan, pria yang juga Ketua BM-PAN Jatim tersebut mengaku akan selalu melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang menyelimuti korban lumpur baik dari segi sosial maupun lainnya. Pansus juga akan menekan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah korban lumpur di area peta terdampak.

“Tidak tuntasnya pelunasan ganti rugi korban lumpur sesuai Perpres 14 tahun 2007 juga berdampak pada pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta (Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring kecamatan Jabon) yang ditanggung pemerintah melalui APBN sesuai Perpres 48 tahun 2008,” ujar Zainul Lutfi.

Lutfi menambahkan pihaknya juga akan mengusulkan agar pemerintah menalangi dulu untuk ganti rugi dalam peta, selanjutnya pemerintah berurusan dengan Lapindo. Sebab, selama ini korban lumpur sudah terlalu lama menunggu penyelesaian ganti rugi.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku menyambut baik terbentuknya Pansus Lumpur. Menurutnya, keberadaan pansus diharapkan bisa membantu korban lumpur. “Selama ini keberadaan pansus lumpur sudah membantu korban lumpur. Diharapkan kedepannya juga bisa memperjuangkan tuntutan korban lumpur,” ujarnya.

(ugo)

Sabtu, 26 Februari 2011 00:15 wib

SIDOARJO, KOMPAS – Warga Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang wilayahnya diincar PT Lapindo Brantas menolak rencana pengeboran gas baru di lokasi itu. Alasannya, mereka trauma dan kecewa karena selama ini tidak mendapat manfaat apa pun dari eksplorasi gas itu.

Kusnadi Efendi, warga yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari sumur gas milik Lapindo, mengatakan, ia dan warga Kalidawir lainnya telah mendengar rencana Lapindo menambah sumur gas di desa mereka. ”Warga di sini masih trauma dengan kejadian di Porong. Jadi saya tidak setuju kalau ada pengeboran lagi,” kata Kusnadi, Senin (28/2).

Roni Santuri, warga lain, juga menolak rencana pengeboran gas baru di Kalidawir. Selain takut dengan dampak pengeboran, ia juga kecewa karena selama ini hasil eksplorasi gas oleh Lapindo tidak dinikmati warga. Jalan selebar 2,5 meter di depan rumahnya yang rusak akibat lalu lintas kendaraan pengangkut gas tidak kunjung diperbaiki.

Kepala Desa Kalidawir Muhamad Anas mengatakan, di desanya saat ini ada dua sumur gas milik Lapindo yang aktif berproduksi sejak 2005. Pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi mengenai rencana pengeboran baru oleh Lapindo.

”Yang saya dengar, warga menolak. Selain trauma dengan kasus di Porong, warga kecewa pada Lapindo yang tidak pernah memenuhi janjinya. Dimintai dana untuk membangun masjid oleh warga juga tak diberi,” tuturnya.

Secara terpisah, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan akan menuruti keinginan masyarakat. ”Ini memang ada pengajuan pengeboran baru, ada dua titik di Kalidawir. Terserah rakyat. Jadi kalau rakyat menolak, ya, kami menolak,” katanya.

Bentuk pansus

Terkait semburan lumpur di Porong, DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas penanganan dampak lumpur di Sidoarjo. Dengan pansus ini, proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo diharapkan bisa segera selesai. ”Dari Lapindo, janjinya semua akan dibayar lunas pada Desember 2012. Dengan adanya pansus, semoga ganti ruginya bisa lebih cepat selesai,” ujar Ilah.

Menurut Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Moh Zainul Lutfi, nilai ganti rugi aset milik warga korban Lapindo yang belum dibayar mencapai Rp 1,2 triliun. Itu belum termasuk aset pabrik yang terendam lumpur. Dia berharap Lapindo memahami trauma masyarakat. (ARA)

SIDOARJO, KOMPAS.com – PT Lapindo Brantas harus mengajukan izin baru jika ingin mengembangkan aktivitas ekplorasi gasnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah dikantongi Lapindo juga harus dikaji ulang karena sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Pengamanan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Asnan Muhammad menuturkan, Lapindo memang telah memiliki Amdal untuk mengeksplorasi gas di wilayah Sidoarjo. Namun jika memang Lapindo berencana mengebor sumur gas baru, Amdal tersebut perlu dikaji ulang. “Semburan lumpur di Porong telah mengubah RTRW Sidoarjo. Jadi, Amdal milik Lapindo kemungkinan sudah tidak sesuai dengan RTRW yang baru,” kata Asnan, Selasa (1/3/2011) di Sidoarjo.

Asnan menjelaskan, sampai saat ini Lapindo belum mengajukan izin guna membuka sumur baru. Rencana pengeboran sumur baru itu masih merupakan wacana yang diungkapkan Lapindo kepada Pemkab Sidoarjo.

Ia mengemukakan, saat memaparkan rencana pengembangan eksplorasi gasnya di hadapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, pekan lalu, Lapindo antara lain menjelaskan bahwa formasi tanah di lokasi pengeboran yang baru berbeda dengan yang ada di Banjarpanji. Oleh karena itu, pengeboran itu tidak akan menimbulkan semburan lumpur seperti di sumur Banjarpanji.

Rencananya, Lapindo akan mengebor sedikitnya dua sumur dengan kedalaman sekitar 1 kilometer di lokasi sumur Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin. Lokasi yang baru ini berjarak kurang dari lima kilometer dari pusat semburan lumpur di Porong.

Menurut Asnan, Lapindo bisa saja mengatakan bahwa lokasi pengeboran yang baru aman. Meski begitu, Lapindo harus tetap mengikuti prosedur saat mengebor sumur yang baru. “Prosesnya ini masih lama, perlu banyak kajian,” ujarnya.

Sekretaris BLH Sidoarjo Nanang Santoso menambahkan, rencana pengeboran sumur baru akan bisa berjalan jika masyarakat menyetujui rencana tersebut. ” Masalah yang di Porong saja belum beres. Jadi yang paling penting bagaimana tanggapan warga soal itu. Kalau warga sudah setuju, barulah proses mengurus dokumen pengelolaan lingkungan bisa dimulai,” katanya.

Peneliti memperkirakan semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur mungkin masih akan terus terjadi 26 tahun ke depan.
Para peneliti ini juga mengatakan semburan tersebut berasal dari gunung berapi lumpur yang meletus Mei 2006 dan memuntahkan 180.000 meter kubik per hari atau setara dengan kapasitas air 50 kolam renang standard Olimpiade.

Temuan-temuan ini diterbitkan dalam penerbitan ilmiah Journal of the Geological Society.

Ini taksiran paling andal pertama mengenai seberapa lama semburan lumpur Sidoarjo akan berlanjut.

Salah seorang penulis laporan ilmiah tersebut, Richard Davies, geolog dari Jurusan Sains Kebumian pada Durham University, Inggris mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perkiraan ini baru bisa dibuat sekarang.

Kami melakukan penaksiran sementara pada tahun 2008, tapi kami melakukan penyempurnaan metodologi secara signifikan, kata Davies kepada BBC News. “Juga, selama dua atau tiga tahun ada banyak debat mengenai penyebab semburan.

Saya rasa ada banyak orang yang ikut merumuskan peristiwa yang terjadi – jadi kini kami telah menyaksikan kemajuan alamiah dari keinginan untuk mengetahui penyebabnya ke berapa lama itu akan berlanjut, tambah Davies.

Tekanan bawah

Penyebab erupsi menjadi topik debat ilmiah berlarut-larut. Kalangan ahli berselisih soal apakah semburan itu akibat sumur bor Lapindo di kawasan yang sama, atau gempa berkekuatan 6,3 yang mengguncang kawasan beberapa hari sebelumnya.

Pada tahun 2008, dalam suatu konferensi di Afrika Selatan, pendukung kedua hipotesis menyampaikan argumentasi mereka di depan panel ahli independen.

Perdebatan tersebut diketuai oleh Profesor John Underhill, yang juga wasit senior di dunia sepak bola, dari Edinburgh University

Sebagian besar dari pakar dalam panel tersebut, 42 dari 74 orang, menerima argumentasi bahwa penyebab semburan adalah kegiatan pemboran.

Profesor Davies mendukung hipotesis pemboran tersebut. “Ada banyak bukti kini yang menunjukkan semburan disebabkan oleh pemboran – yaitu ledakan tidak terkendali.

Pada tahun 2008, perusahaan yang melakukan pemboran di tempat itu dan dipersalahkan telah menjadi pemicu semburan gunung berapi itu setuju untuk membayi gantirugi bagi 50.000 orang yang harus mengungsi.

Namun, argumentasi tersebut tidak menyatakan kegiatan pemboran sebagai satu-satunya penyebab.

Profesor Davies menambahkan bahwa timnya kini mendapatkan keyakinan untuk berani menerbitkan taksiran, sebab mereka juga memiliki data empat tahun tentang jumlah material yang menyembur dari gunung berapi tersebut, dan itu memungkinkan mereka melakukan kalibrasi terhadap model komputer yang dikembangkan oleh salah seorang anggota tim penulis laporan Simon Mathias, peneliti di Durham University.

Lubang

Dia menjelaskan bahwa semburan gunung berapi itu didorong oleh carbonated water di lapisan aquifer, yang ditaksir berada pada kedalaman sekitar 2,5km hingga 3,5km dari permukaan tanah yang menerobos melalui lubang pemboran dan menembus lapisan bahan lumpur (Kalibeng Atas) sebelum menyembur ke permukaan melalui lubang tengah berdiameter 50m.

Input yang dipergunakan dalam model untuk mereka ulang peristiwa di bawah tanah itu berasal dari dua sumur. Satu berada di lokasi lubang tengah, dan satu lagi sekitar 6km dari lubang pertama, tempat ada gunung berapi lumpur alamiah yang lebih kecil.

Ini memberi kami [besaran] tekanan di aquifer sebenarnya, jelas Profesor Davies.

Kemudian kami memperhitungkan faktor-faktor seperti permeabilitas dan porositas batuan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan oleh tekanan fluida untuk turun sehingga tidak ada lagi cairan yang akan keluar dari lubang, katanya.

Ini bisa dikatakan metodologi standard, tapi belum pernah benar-benar diterapkan terhadap gunung berapi lumpur sebelum ini, jelasnya.

Dia menambahkan tim menggunakan beragam probabilitas dan menggabungkannya, sehingga menghasilkan jumlah output yang sangat besar. Proses ini disebut realisasi.

Dari 10.000 realisasi, kami benar-benar menolak banyak realisasi, sebab kami ingin mencocokkan laju lumpur yang benar-benar keluar dari gunung berapi dengan data-data tersebut, kata Davies.

Tim peneliti akhirnya menetapkan 381 realisasi dan jumlah itu memungkinkan mereka mencapai taksiran 26 tahun.

Namun, Profesor Davies menambahkan: Dalam perumusan model, ada 10 persen kemungkinan semburan akan berlangsung lebih dari 100 tahun, dan ada 90 persen kemungkinan semburan akan berlangsung lebih dari 10 tahun.

Tim peneliti bekerja dengan asumsi aquifer tidak terisi lagi dari sumber lain atau tidak mengalami recharging, sehingga tidak mungkin tekanan akan kembali begitu tekanan terkuras.

Sejak menyemburkan lumpur, gunung berapi tersebut telah mengubur rumah, sekolah, tempat ibadah dan lahan pertanian dengan luasan sekitar tujuh kilometer persegi.

Jika recharge terjadi, maka taksiran 26 tahun pasti akan terlalu pendek, aku Profesor Davies. Pada dasarnya, Lusi masih menyisakani kejutan-kejutan untuk kita.

(bbc/bbc)

Selasa, 22 Februari 2011 | 16:57 WIB

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Sidoarjo – Sebagian besar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo setuju Panitia Khusus Lumpur Lapindo dibentuk kembali. Mereka berjanji akan memperjuangkan kepentingan korban lumpur Lapindo.

“Pembayaran ganti rugi dan jual beli lahan masih belum tuntas,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Hidayat, Selasa (22/2).

Selain itu, mereka juga menjanjikan korban Lapindo yang hidup di kawasan tak layak huni juga mendapat ganti rugi yang layak. Sebab, selama ini mereka terkena dampak langsung semburan lumpur Lapindo. Di antaranya semburan gas methana yang menyesakkan pernapasan serta mengganggu kesehatan warga. Bahkan sejumlah titik gelembung juga terbakar sehingga berbahaya bagi keselamatan warga.

Usulan ini, katanya, akan disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo. Ia menilai Panitia Khusus, membantu menjembatani kepentingan korban Lapindo. Di antaranya, seperti mempertemukan antara korban Lapindo dengan pimpinan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan PT Minarak Lapindo Jaya yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi.

Dukungan pembentukan Panitia Khusus juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Keadilan Sejahtera. Meski Panitia Khusus tak bisa menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo, Panitia telah memediasi dialog korban Lapindo dengan para pihak untuk mencari jalan keluar. “Panitia Khusus masih dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan lumpur,” kata ketua Fraksi PAN-PKS, Emir Firdaus.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap agar Panitia Khusus lumpur Lapindo kembali dibentuk. Panitia Khusus bekerja selama dua periode pada 2010 lalu dianggap telah berhasil membantu menyelesaikan sebagian persoalan korban Lapindo. “Panitia Khusus lumpur Lapindo penting memperjuangkan nasib korban Lapindo. Harap segera dibentuk kembali,” kata Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nur Akhmad.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, yang memiliki suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo. “Kasus lumpur Lapindo tak kunjung usai. Harus segera dituntaskan,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Juana Sari.

EKO WIDIANTO

Senin, 21 Februari 2011 | 11:24 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo – Warga Desa Besuki Timur Kecamatan Porong mengeluhkan sumur air minum diduga tercemar air lumpur Lapindo.

Akibatnya, air sumur warga berubah keruh berwarna kuning dan rasanya berubah asin. Sehingga, warga harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air minum. “Air sumur tak layak konsumsi,” kata warga setempat Adib Rosadi, Senin (21/2).

Ia mengaku tak nyaman tinggal di daerah yang dekat dengan tanggul lumpur Lapindo. Warga selalu was-was dan khawatir jika sewaktu-waktu tanggul jebol. Lantaran selama sebulan terakhir terjadi dua kali tanggul penahan lumpur longsor dan ambrol. Sehingga, setiap malam warga terus mengawasi dan memantau tanggul.

Apalagi daerah pemukiman warga juga mengeluarkan gas metana bercampur air dan lumpur (bubble) yang mudah terbakar. Bahkan, aneka tanaman dan pohon Mangga mengering dan mati. Selain itu, sawah warga yang berimpitan dengan lumpur Lapindo tercemar, tanaman mati dan mengering. “Sawah tak bisa ditanami,” ujarnya.

Adib tak sendirian, ia bersama ribuan warga Desa Mindi, Besuki Timur, Pamotan Kecamatan Porong dan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo menuntut ganti rugi. Mereka yang berasal dari 45 Rukun Tentangga ini telah melaporkannya kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Presiden. “Kami dipingpong, tak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah memperhatikan nasib warga yang berada di sekitar kolam penampungan. Mereka meminta Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan 45 RT ini sebagai daerah yang berbahaya dan mendapat ganti rugi.

Sebanyak 45 RT tersebut tersebar di Desa Mindi sebanyak 18 RT, Desa Besuki Timur 7 RT, Desa Pamotan 8 RT dan Desa Ketapang sebanyak 12 RT. Sejumlah rumah warga rusak, dinding bangunan retak akibat penurunan permukaan tanah di sekitar kolam penampungan.

Hasil penelitian Tim Kajian Kelayakan Pemukiman Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 6 Agustus 2010 lalu tegas menyebutkan jika pemukiman warga di 45 RT tersebut tak layak huni.

Pemukiman warga, katanya, sama dengan warga di 9 RT Desa Siring, Desa Jatirejo dan Desa Mindi Kecamatan Porong yang telah ditetapkan sebagai daerah berbahaya dan tak layak huni. Mereka mendapatkan jaminan hidup, uang sewa rumah dan biaya pindah rumah.

Menanggapi keluhan warga, juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Achmad Khusiri menyatakan telah menerima hasil survei Tim Kajian Kelayakan Pemukiman tersebut. Selanjutnya, BPLS dan badan geologi segera meneliti kondisi geologi di kawasan pemukiman warga. “Menggunakan survei tiga dimensi,” katanya.

Hasil penelitian ini, katanya, diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan daerah mana saja yang tak layak huni dan mendapat ganti rugi. Survei Tim Kajian dan penelitian badan geologi menjadi dasar memutuskan persoalan tersebut.

EKO WIDIANTO

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2011/02/21/brk,20110221-314828,id.html

SURABAYA(Pos Kota)- Keresahan terus menyelimuti petani Gempolsari, Tanggulangin yang sawahnya berbatasan lansung dengan tanggul kolam penampungan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Semenjak lumpur menyembur, sawah mereka sudah tidak produktif. Warga mendesak agar BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) segera membeli lahan sawah mereka.

Sebelumnya, pemilik sawah asal Gempolsari dan BPLS sudah ada kesepakatan terkait jual beli sawah itu. Namun, dari BPLS sampai saat ini belum memberi kepastian kapan akan membayar sawah milik warga tersebut.

“Kita minta difasilitasi dewan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan apakah sawah kami jadi dibeli atau tidak,” ujar Abdul Wahid Selasa (22/2).

Dia menambahkan, kesepakatan yang ada, harga sawah Rp 100 ribu per meter persegi dibayar tunai. Sedangkan tanah kering Rp 700 ribu permeter sesuai ketentuan P2T (Panitia Pembebasan Tanah), karena kawasan itu diluar peta terdampak lumpur. Bahkan, sebanyak 80 persen warga pemilik dari 124 lahan seluas 60 hektare tersebut bersedia melepas lahan sawahnya. “Ada juga sebagian kecil warga gempolsari yang tidak bersedia melepaskan sawahnya,” tandasnya

Humas BPLS Akhmad Kusairi mengatakan, pembatalan jual beli lahan lantaran suara warga terpecah. Sebagian warga sepakat menjual lahan sedangkan sebagian warga lainnya menolaknya dengan beberapa alasan. Diantaranya, meminta harga tanah sawah menjadi Rp 120 ribu per meter persegi.

“Kami tidak bisa memaksa warga untuk menjual lahannya, karena lahan mereka berada di luar peta terdampak lumpur,” tuturnya.

Kusairi menambahkan, pihaknya berharap warga menyelesaikan persoalan secara musyawarah agar tidak ada pertentangan dengan warga lainnya. Jika semua warga sepakat, BPLS akan membeli dengan harga yang wajar. Rencananya, lahan tersebut akan digunakan sebagai kolam penampungan lumpur Lapindo. “Terlebih kolam utama telah melebihi kapasitas,” jelas dia. (nurqomar/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/22/terendam-lumpur-lapindo-petani-minta-sawahnya-dibeli