SBY Setuju Dibuang ke Laut

JawaPos, Rabu, 27 Sept 2006,
Tol Gempol-Porong putus total setelah seluruh badan jalan digenangi luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc. Dewan Pakar: Tiga Tahun Lumpur Tak Bisa Dihentikan
JAKARTA – Pagi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet bersama Timnas Penanggulangan Banjir Lumpur Sidoarjo. Meski keputusan resmi baru diambil usai sidang tersebut, secara lisan SBY menyatakan setuju lumpur Lapindo dibuang ke laut (Selat Madura) melalui Kali Porong dan jaringan pipa sepanjang 20 kilometer.

Pernyataan lisan presiden itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada wartawan di Istana Negara kemarin. Presiden menyetujui opsi membuang lumpur ke laut, kata Kirmanto, karena sangat mungkin semburan lumpur tidak dapat ditutup dengan metode pengeboran miring alias relief well.

“Kalau lumpur tidak dibuang ke laut, kan menenggelamkan masyarakat di sana. Pilihannya menyelamatkan manusia atau ikan. Kalau disuruh memilih, kalau lubang tidak bisa ditutup, kami (pemerintah, Red) pilih menyelamatkan manusia,” kata Djoko.

Sidang kabinet pagi ini akan dihadiri seluruh menteri anggota dewan pengarah, dewan pelaksana timnas dari pemerintah dan Lapindo Brantas, gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan bupati Sidoarjo.

Presiden akan meminta penjelasan tentang kondisi terakhir di lapangan sebelum memutuskan membuang lumpur yang berisiko memusnahkan tambak ikan dan udang di muara Kali Porong itu.

Namun, kata Menteri PU, presiden tetap akan mendengarkan presentasi timnas apakah metode relief well benar-benar gagal menutup semburan lumpur. Pembuangan terpaksa dilakukan karena mustahil menambah jumlah desa yang ditenggelamkan serta membuat tanggul penahan dengan ketinggian puluhan meter dari permukaan tanah. “Itu tidak mungkin,” tegasnya.

Selain membuang lumpur melalui Kali Porong, timnas telah menyiapkan lahan pembuangan di kawasan Kali Mati dan lahan bekas galian tambang di Ngoro, Mojokerto. Kapasitas tampungnya bisa ratusan ribu sampai jutaan meter kubik.

“Alternatif pertama adalah dibuang ke Kali Mati dan Ngoro. Tapi, kalau sudah tidak mampu dan berbahaya bagi manusia, terpaksa dibuang ke laut melalui Kali Porong,” terangnya.

Djoko mengakui, pembuangan lumpur di Kali Mati dan Ngoro tidak bisa mengimbangi debit lumpur yang keluar dari kawasan eksplorasi Lapindo Brantas. “Sudah diuji coba. Dengan 200 truk sehari hanya bisa diangkut 10 ribu meter kubik. Lumpur yang keluar itu 50-60 ribu meter kubik per hari. Jadi, memang tidak mampu,” ujarnya.

Presiden juga meminta laporan dari gubernur Jawa Timur dan bupati Sidoarjo tentang perkembangan penyiapan lahan relokasi bagi warga di delapan desa yang terendam lumpur. “Menurut Menteri Lingkungan Hidup, delapan desa dan lahan-lahan pertanian itu sudah tidak layak huni. Jadi, memang harus ditinggalkan,” kata Djoko.

Sidang kabinet juga mengagendakan pembahasan persiapan jalur mudik Lebaran, terutama kesiapan jalur tol Surabaya-Gempol dan rel kereta api Surabaya-Malang. Timnas sudah diperintahkan memfungsikan kembali jalur tol Surabaya-Gempol dan rel kereta Surabaya-Malang.

“Seandainya di luar kemampuan kita, sudah saya perintahkan Ditjen Bina Marga membuat jalan alternatif. Jadi, jalan-jalan lama dilebarkan, sehingga kalau jalan tol tidak bisa dilewati, bisa melalui jalur alternatif,” jelasnya.

Dewan Pakar Provinsi Jatim memperkirakan, semburan lumpur Lapindo tidak dapat dihentikan hingga tiga tahun mendatang. Karena itu, mereka mengusulkan kepada Gubernur Jatim Imam Utomo agar warga di dekat tanggul segera diungsikan.

“Kalau dalam waktu tiga tahun tidak bisa dihentikan, sekitar 10 ribu KK harus dipindahkan. Kira-kira tol harus dikorbankan. Kemudian lumpur digiring ke arah timur menuju laut secara pelan-pelan, sampai lumpur bisa ditaruh di dekat hutan bakau,” kata anggota Dewan Pakar Provinsi Jatim Daniel M. Rosyid usai bertemu gubernur di Surabaya kemarin.

Bahwa lumpur tidak bisa dihentikan, ujar dia, merupakan asumsi paling aman. “Gubernur setuju bahwa lumpur itu tidak bisa dihentikan. Ini akan diusulkan ke Timnas,” katanya.

Peristiwa jebolnya tanggul di Siring dua hari lalu ternyata sudah diperkirakan. Bahkan, kejadian serupa akan terus berulang dalam waktu dekat ini.

“Tanda-tanda tanggul jebol sudah kami perkirakan,” jelas Yudianto, anggota tim Fergaco Safety H2S Service. Bagian barat tanggul di pusat semburan merekah sejak Senin sore lalu.

Saat itu tanggul yang menghadap ke Desa Kedungbendo, Tanggulangin, sudah diperbaiki. “Namun, tidak terkejar,” jelas Yudi. Dia mengatakan bahwa kemampuan tanggul menampung luapan lumpur makin hari makin terbatas.

Tanggul di pusat semburan pun akhirnya jebol sekitar pukul 20.30 WIB. Lebarnya sekitar lima meter. “Lumpur mengalir deras memenuhi tanggul di Siring,” jelasnya.

Tak lama tanggul di sebelah timur over pass Siring yang berjarak sekitar 100 meter juga tak mampu menahan laju lumpur. Lumpur panas itu meluber hingga mengalir menuju Desa Kedungbendo.

Hingga kemarin, menurut Kepala Desa Kedungbendo M. Hasan, luberan lumpur sudah menggenangi enam RT. “Terparah tiga RT, sedang yang lain hanya sebagian,” jelasnya.

Sejak peristiwa itu, warga Kedungbendo kembali menuntut Lapindo segera memberikan uang ganti rugi. Hasan dan beberapa warganya kemarin siang mendatangi kantor Lapindo di Gedangan untuk menuntut kejelasan nasib warga.

“Selama ini kami selalu dipingpong. Termasuk tadi,” jawab Hasan soal hasil pertemuannya dengan Lapindo. Dia mengungkapkan, pihak Lapindo hanya mengatakan bahwa keputusan tersebut kini ada di tangan tim nasional.

“Kami akan terus menuntut hak kami,” katanya tanpa menjelaskan langkah apa yang akan ditempuh.

Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Anang Iskandar melontarkan pernyataan tegas terkait pengamanan upaya penanggulangan musibah luapan lumpur Lapindo di Porong. Kapolwiltabes menyatakan, siapa pun yang menjebol tanggul atau memblokade jalan akan ditindak tegas.

“Tindakan tegas itu dapat berupa tindakan badan kepada pelaku sampai tindakan yang mengunakan senjata. Ini sudah menjadi maklumat Kapolda,” tandasnya, usai menjadi inspektur upacara dalam Apel Siaga Pengamanan Penanganan Banjir Lumpur di KM 37+400 tol Surabaya-Gempol kemarin.

Apakah itu berarti polisi memberlakukan tembak di tempat? “Mengapa tidak? Akan kami lakukan jika mereka sampai bertindak anarkis,” tegasnya.

Anang melanjutkan, untuk menindaklanjuti terbentuknya tim nasional yang bertugas menanggulangi musibah luapan lumpur Lapindo, polisi menggelar operasi pengamanan satu bulan penuh. Operasi tersebut dilaksanakan mulai kemarin hingga 26 Oktober mendatang.(noe/sat/dyn)

Iklan

One Response to SBY Setuju Dibuang ke Laut

  1. dhany berkata:

    Mudah-mudahan para pemimpin dan para pakar diberikan kejernihan hati dan kelapangan fikir agar dicarikan jalan terbaik untuk mengatasi hal ini, dengan resiko sekecil mungkin.
    Mohon ijin, link blog ini … bolah khan…

    Salam,
    Probolinggo, 27/09/2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: