Bupati Tolak Legalisasi Surat Tanah

Rabu, 20 Des 2006,
Luapan lumpur Lapindo semakin meluber, sehingga mengancam jalur rel kereta api di ruas Sidoarjo-Porong. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menginstruksikan agar dibuat tanggul untuk membentengi rel KA.
SIDOARJO – Polemik soal sertifikat tanah yang disyaratkan Lapindo untuk pembayaran uang kompensasi ganti rugi warga korban semburan lumpur membuat Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengambil keputusan mengejutkan.

Win berketetapan hati, tidak akan melegalisasi surat-surat tanah nonsertifikat yang dimiliki warga korban semburan lumpur Lapindo. “Surat-surat tanah yang dipegang warga itu sudah cukup sebagai bukti. Tidak perlu legalisasi dari bupati. Saya tidak akan melegalisasi apa pun,” tegasnya.

Lapindo, lanjut Win, harus mau menerima surat-surat tanah yang dimiliki warga, sekalipun tidak berbentuk sertifikat. Lapindo harus tetap membayar uang kompensasi ganti kerugian kepada warga korban semburan lumpur.

“Saya tetap berpegang pada pernyataan Pak Joyo Winoto (kepala Badan Pertanahan Nasional -BPN, Red) dan Pak Gubernur (Imam Utomo). Bukan sertifikat, tidak apa-apa. Harus tetap dibayar,” ujar Win.

Proses sertifikasi, tutur dia, bisa dilakukan setelah semua tanah warga korban semburan lumpur berpindah tangan ke Lapindo dan sudah dibayar harganya sesuai kesepakatan. “Setelah itu, silakan kalau mau disertifikasi. Bisa atas nama korporasi (Lapindo, Red),” ujarnya.

Sehari sebelumnya, usai rapat koordinasi dengan Tim Nasional (Timnas) di kediamannya, Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Gubernur Imam Utomo memang menyatakan bahwa tanpa surat kepemilikan yang sah atas tanah, berupa sertifikat, Lapindo tetap harus membayar uang kompensasi ganti kerugian warga korban semburan lumpur.

Surat tanah berupa petok D, letter C, girik, bothekan, dan yang lain sejenis tetap dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memenuhi syarat pencairan uang kompensasi ganti kerugian yang akan dimodel transaksi jual beli tanah itu.

Win menyatakan itu di tengah-tengah kesibukannya menerima wakil warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang menyampaikan aspirasi ke Pendapa Kabupaten Sidoarjo kemarin.

Melalui wakilnya, warga Renokenongo kembali menuntut kejelasan akan tindak lanjut Lapindo setelah berkomitmen akan membayar kompensasi ganti kerugian Rp 1 juta per meter persegi untuk tanah, Rp 1,5 juta per meter persegi untuk bangunan, dan Rp 120 ribu per meter persegi untuk sawah.

Warga Renokenongo juga menuntut Lapindo tidak lagi mensyaratkan sertifikat tanah dalam pembayaran uang kompensasi ganti kerugian. “Itu syarat yang sangat berat. Sebab, sebagian besar tanah dan rumah di desa kami tidak dilengkapi sertifikat,” ujar Kepala Desa (Kades) Renokenongo Mahmudatul Faqiah, yang mendampingi warganya menyampaikan aspirasi.

Selain menyampaikan aspirasi, Kades yang akrab disapa Mahmudah itu mengungkapkan fakta yang sangat bertolak belakang dengan kekukuhan Lapindo mensyaratkan sertifikat dalam pembayaran uang kompensasi ganti kerugian tersebut.

“Sebelum terjadi musibah semburan lumpur, pembebasan tanah oleh Lapindo tidak pernah menggunakan syarat sertifikat. Cukup pakai petok D atau letter C,” tandasnya. “Tanah untuk sumur Banjar Panji 1 itu malah cuma pakai SK gubernur,” ungkapnya lagi.

Staf Manajemen Bakrie Group Bambang Hawe yang mewakili Lapindo dalam menghadapi warga Renokenongo menyatakan bahwa pembayaran uang kompensasi ganti kerugian akan dilaksanakan sesuai aturan jual beli tanah yang berlaku.

Ketetapan sikap Lapindo itu, kata Bambang, sudah disampaikan kepada warga korban semburan lumpur di hadapan Bupati Win Hendrarso dan Tim Nasional (Timnas) saat menyepakati nilai kompensasi ganti kerugian di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, 4 Desember lalu. “Persepsi kami, jual beli (tanah) sesuai ketentuan yang berlaku itu ya (pakai syarat) sertifikat,” ujarnya dengan nada galau.

Namun, Ketua Pelaksana Timnas Basuki Hadimuljono yang mendampingi Bupati Win Hendrarso segera memotong perkataan Bambang. “Sudah, kita tidak usah pakai persepsi Lapindo. Yang jelas, gubernur sudah menegaskan bukan sertifikat tetap bisa dipakai,” sergah Basuki.

“Selain itu, Lapindo juga tidak pernah menyatakan harus sertifikat. Waktu itu cuma dikatakan harus ada bukti kepemilikan yang sah atas tanah. BPN sudah menyatakan, bukti kepemilikan yang sah atas tanah tidak hanya sertifikat,” imbuh Basuki.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ketetapan tidak harus pakai sertifikat itu kembali dinyatakan Gubernur Imam Utomo saat rapat koordinasi kemarin pagi. Pertimbangannya, di seluruh wilayah Jawa Timur, tanah atau rumah yang besertifikat tak lebih dari 30 persen.

“Jadi, petok D atau letter C pun bisa. Tinggal nanti dimintakan legalisasi dari camat selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) sampai ke bupati,” tuturnya.

Tapi, bukankah bupati sudah menolak melegalisasi surat-surat tanah milik warga korban semburan lumpur Lapindo? “Seharusnya tidak perlu begitu. Sebab, kalau di kemudian hari ada masalah hukum, misalnya gugatan dari ahli waris, bagaimana,” imbau Basuki.

Bukan hanya Bupati Win Hendrarso yang dibuat sibuk oleh bencana lumpur Lapindo, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo kemarin juga sibuk memanggil para wali kota dan bupati yang wilayahnya terkena dampak lumpur Lapindo.

Selain meminta laporan terakhir soal dampak lumpur terhadap perkembangan daerah, gubernur membahas persiapan jalur transportasi alternatif untuk mengantisipasi putusnya jalur Porong, Sidoarjo. Para kepala daerah yang diundang dalam pertemuan tertutup untuk wartawan itu adalah Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Wali Kota Probolinggo H M. Buchori, Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri, Wali Kota Pasuruan Aminurokhman, Wali Kota Malang Peni Suparto, Bupati Malang Sujud Pribadi, dan Wali Kota Batu Imam Kabul.

Ditemui seusai rapat, gubernur menjelaskan bahwa pemprov akan melaporkan kondisi terakhir lumpur Lapindo itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Satu dua hari ini kami masih susun laporannya. Karena itu, saya meminta laporan dari para bupati dan wali kota. Setelah selesai, saya akan menemui presiden,” jelasnya.

Salah satu yang akan dilaporkan adalah dampak bencana lumpur terhadap perekonomian Jawa Timur, khususnya Sidoarjo dan daerah-daerah di sekitarnya. Berdasar asumsi sementara, perekonomian masing-masing daerah di Jatim merosot sekitar 15 persen. Itu terjadi karena distribusi barang dari Pasuruan Raya, Malang Raya, dan Probolinggo menuju Pelabuhan Tanjung Perak tersendat.(sat/oni)

Iklan

One Response to Bupati Tolak Legalisasi Surat Tanah

  1. I am not sure here you’re getting your info,
    but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding
    more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: