‘Lapindo Langgar 12 Undang-undang’

Sabtu, 24 Maret 2007
JAKARTA — Guru Besar Hukum Lingkungan Hidup Universitas Airlangga, Prof Dr Suparto Wijoyo SH, menyatakan PT Lapindo Brantas bisa dijerat dengan pasal dan Undang-undang (UU) berlapis. Hal ini karena perusahaan pertambangan itu telah melanggar 12 jenis UU sehingga menimbulkan bencana kemanusiaan. ”Hal itu saya artikan sebagai 12 dosa besar Lapindo. Selain UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Lapindo juga telah melanggar UU Perindustrian yang secara jelas mengatur bahwa semua operasionalisasi industri harus semaksimal mungkin mencegah permasalahan lingkungan,” kata Suparto, di Jakarta, Jumat (12/3).

Selain itu, Lapindo juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Ini juga karena perusahaan itu telah mengeser wilayah konservasi pertanian menjadi lautan lumpur serta tidak menjaga mutu tanah. ”Kandungan garam dalam lumpur mencapai 4.000 kali standar normal. Akibatnya tanah di sana tidak dapat berproduksi.”

”Lapindo juga telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang tata ruang karena telah mengubah fungsi konservasi pertanian menjadi pertambangan tanpa merevisi peruntukan asal wilayah tersebut sebagai daerah agraris,” katanya.

Bukan hanya itu, lanjut Suparto, Lapindo adalah profil perusahaan yang tidak taat terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan karena tidak melakukan eksplorasi hasil bumi yang berwawasan lingkungan.

Kenyataan lainnya, misalnya rusaknya akses, sarana, dan prasarana transportasi jelas pula membuktikan bahwa Lapindo telah melanggar UU No 38 tahun 1992 tentang lalu lintas dan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Hal ini belum lagi mengenai rusaknya kondisi kesehatan warga.

”Belum lagi soal pelanggaran UU kesehatan dan UU sumber daya air. Lapindo pun bisa juga dijerat dengan tentang antiterorisme. Sebab dalam hal ini Lapindo adalah teroris lingkungan. Dan melalui Kejaksaan Agung juga bisa dilayangkan gugatan kepada Lapindo karena telah merusak aset negara yang berimplikasi pada kerugian negara,” katanya.

Bukan force majeru
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Herman S Sumawiredja, meyakini semburan lumpur panas di sumur eksplorasi Lapindo Brantas Inc terjadi bukan karena force majeur (keadaan di luar kekuasaan/keterpaksaan).

”Itu memang ada beda pendapat, tapi bukan force majeur. Saksi ahli yang kita periksa meyakini ada hubungan antara bencana dengan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Lapindo,” katanya.

Ia mengemukakan hal itu, menanggapi polemik antara Polda dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait keterangan saksi ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus Lapindo yang menyatakan konon saksi ahli yang menganggap apa yang terjadi sebagai force majeur itu, lebih banyak jumlahnya.

(ant )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=287333&kat_id=3

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: