Kalla Sore, SBY Malam

Rabu, 25 Apr 2007,
JawaPOS
PUKUL 20.30: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerima perwakilan warga Perum TAS I di Istana Negara tadi malam.
Korban Lumpur Lapindo Diterima Istana Presiden dan Istana Wapres
JAKARTA – Perjuangan warga Perum TAS (Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera) I Sidoarjo untuk mendapatkan haknya mulai menemui titik terang. Korban lumpur panas Lapindo itu kemarin diterima secara bergantian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pertemuan itu terjadi setelah korban lumpur Lapindo memasuki hari kesembilan di Jakarta. Selama ini, mereka menginap di Tugu Proklamasi dan tiap hari melakukan demo di depan istana dan DPR untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Terbukanya pintu istana itu membuat warga Perum TAS berbahagia. “Luar biasa Mas, seperti hidup di dunia mimpi,” kata Sumitro, salah satu wakil warga, sesaat sebelum bertolak ke Kantor Presiden.

Selama ini, belum pernah warga yang datang ke ibu kota untuk menuntut haknya diterima langsung oleh presiden dan wakil presiden. Apalagi ini diterima secara bergantian. Sore diterima Jusuf Kalla, setelah itu, pukul 20.30, mereka diterima Presiden SBY. Warga Perum TAS benar-benar kaget atas undangan Kalla dan SBY itu karena jadwal pertemuan dengan pejabat hanya dengan Mensos Bachtiar Chamsyah hari ini.

Sikap kedua pemimpin nasional tersebut sempat menimbulkan spekulasi adanya rebutan simpati di antara mereka. Menteri PU Djoko Kirmanto membantah adanya rebutan simpati warga Perum TAS antara Presiden SBY dan Wapres Kalla. “Istilahmu kok seperti itu tho, nggak ada rebutan, mekanismenya kan seperti itu,” katanya menjawab wartawan.

SBY bertemu dengan lima perwakilan warga, yakni Koordinator Warga Perum TAS Sumitro, Pujiono, Tonas, Abadi Trisanto, dan Pimpinan Ponpes Attahdzib Desa Kedung Bendo KH Abdul Fatah. Presiden menyambut hangat mereka. Satu per satu dipeluk.

Presiden sengaja mengundang perwakilan warga Perum TAS setelah mendapat telepon dari Jusuf Kalla yang melaporkan hasil pertemuannya dengan warga Sidoarjo tersebut. “Wapres menyampaikan kepada saya, alhamdulillah, sudah dapat dirumuskan dengan baik agar pelaksanaan pemberian ganti rugi bisa berjalan tepat, adil, dan sampai pada sasaran yang diharapkan,” kata SBY kepada perwakilan warga.

Dalam pertemuan yang berlangsung 20 menit itu, SBY mengaku bersyukur dan gembira atas hasil yang dicapai. Bagi SBY, ini membuktikan bahwa semua masalah kalau dikomunikasikan dengan pihak yang tepat akan ada solusi. “Kalau di Jatim, bisa ke bupati dan gubernur. Kalau di pusat, karena saya sudah menunjuk BPLS, kalau disampaikan ke lembaga tersebut, akan ada solusinya,” katanya.

SBY juga menginstruksikan semua pihak, termasuk gubernur, bupati, Lapindo, dan BPLS, untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas yang sudah ditetapkan guna menyelesaikan masalah Lapindo.

“Saya ingin ada pengertian yang sama setelah terjadinya dialog ini dan tidak dipengaruhi pihak-pihak lain untuk mencari jalan keluar,” kata SBY. “Jangan segan-segan untuk menyampaikan masalah kepada siapa pun. Kalau perlu, telepon saya. Sebab, ini sudah jelas kewajiban Lapindo yang penyelesaiannya dibantu pejabat pemda,” sambungnya.

Sebelum bertemu SBY, warga menemui Kalla di Kantor Wapres. Petang kemarin lima orang perwakilan warga Perum TAS dan Kedung Bendo bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk membicarakan ganti rugi dampak semburan lumpur Lapindo Brantas. Wapres didampingi pemilik PT Energi Mega Persada, induk perusahaan Lapindo Brantas, yang juga Menko Kesra Aburizal Bakrie. Hadir juga Ketua Tim Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Direktur Umum Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi.

Kelima wakil warga Perum TAS diantar ke Istana Wakil Presiden oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Senin malam, Sutiyoso memang menjadi pejabat pemerintah pertama yang menemui warga Perum TAS yang datang ke Jakarta untuk berdemo di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan dua jam tersebut, pemerintah menawarkan mekanisme baru pembayaran ganti rugi semburan lumpur. Intinya, manajemen BTN bersedia menunda pembayaran cicilan KPR selama satu tahun. Dengan demikian, ganti rugi tahap pertama 20 persen dari nilai rumah yang terendam lumpur dapat digunakan sebagai uang muka KPR rumah baru.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, masyarakat selama ini berkeberatan karena pada skema awal harus menebus sertifikat ke Bank BTN dengan uang muka ganti rugi. “Dengan skema baru, uang muka ganti rugi seluruhnya diterima warga, tidak perlu menebus sertifikat ke BTN, tidak perlu membayar angsuran pada bank selama setahun, dan ganti rugi tahap dua (80 persen, Red) bisa digunakan untuk membayar kekurangan utang di bank,” jelasnya.

Menurut Dirut Bank BTN Kodradi, kesepakatan tersebut menguntungkan warga karena pemerintah dan bank sudah mengendurkan pembayaran KPR 6.085 unit rumah di Perum TAS.

“Warga diuntungkan karena setahun lagi sudah bisa melunasi KPR lama. Kalau tidak ada lumpur, mungkin baru lima tahun lagi mereka bisa melunasi KPR yang lama,” katanya.

“Bila tipe rumah paling minimum dihargai Rp 126 juta, uang muka Rp 25 juta sudah bisa menjadi uang muka KPR rumah baru di daerah yang mereka pilih sendiri,” tambah Kodradi.

Meski mengakui tawaran tersebut lebih maju daripada ketentuan ganti rugi yang ditetapkan Presiden SBY dalam Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Sumitro menilai tawaran itu belum tentu disepakati warga. Warga tetap berharap Lapindo membayar seluruh ganti rugi secara cash and carry.

“Kami melihat proses pembicaraan hari ini agak maju. Artinya, ada proses percepatan pembayaran ganti rugi. Tapi, kami tidak bisa mengklaim bahwa keputusan hari ini akan 100 persen diterima warga,” terangnya.

“Kami belum bisa mengatakan ini sudah menjadi kesepakatan. Kami kembalikan semua ke warga,” sambungnya.

Pernyataan Sumitro langsung disanggah Djoko Kirmanto. Menurut dia, sudah ada kesepakatan antara warga dan pemerintah di ruang kerja Wapres Jusuf Kalla. “Saya menilai sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan perwakilan warga karena sudah ada hitam di atas putih,” tegas Djoko.

Djoko rupanya merujuk pada notulen hasil rapat yang ditandatangani usai rapat. Namun, perwakilan warga bersikukuh keputusan akan dikomunikasikan dulu dengan warga Perum TAS yang masih bertahan di Tugu Proklamasi.

Di tempat terpisah, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, pemerintah tidak mungkin mengabulkan tuntutan warga yang 100 persen. “Perpresnya sudah mengatur hal itu,” kata Ical usai membuka seminar CSR Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, sebenarnya komposisi 20 persen dan 80 persen yang ditetapkan telah menghitung kebutuhan masyarakat untuk membayar pinjaman pokok maupun bunga bank untuk mengangsur rumah. “Kalau rumah harganya Rp 140 juta, maka 20 persennya adalah Rp 28 juta. Ini jauh lebih besar dari kebutuhan angsuran selama dua tahun yang hanya Rp 12 juta,” ujarnya.

Asumsi tersebut, menurut Ical, belum ditambah uang sewa yang diberikan Lapindo Rp 300 ribu per bulan selama uang ganti rugi belum diterima sepenuhnya. “Jadi, kurang apa lagi, uang muka 20 persen sudah cukup untuk 2 tahun, belum lagi ditambah uang sewa Rp 300 ribu per bulan,” tanyanya.

Mantan Menko Perekonomian tersebut menambahkan, yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah bahwa ganti rugi yang diperoleh masyarakat itu tiga kali lipat dari harga aktual rumah yang dimiliki.

Sedangkan ketika ditanya tanggung jawab perusahaan Lapindo sebagai perusahaan, Ical mengemukakan bahwa Lapindo sudah banyak mengeluarkan dana untuk membuktikan tanggung jawabnya. “CSR Lapindo itu besar sekali, bahkan jauh lebih besar daripada modalnya” tegasnya.(noe/tom/iw)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: