Tak Mudah Bangun Tanggul Permanen

Kamis, 26 Apr 2007,
Tak Mudah Bangun Tanggul Permanen
Wawancara dengan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso
Hampir satu tahun banjir lumpur Lapindo tak juga teratasi. Ribuan rakyat kehilangan tempat tinggal. Sebagian korban itu telah diterima Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Di sisi lain, upaya menutup semburan dan melokalisasi luberan tidak efektif. Meski mengaku berat, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tetap optimistis ada jalan keluar mengatasi bencana itu. Berikut petikan wawancara khusus Jawa Pos dengan Win di kantornya kemarin:

Akibat lumpur, bukan hanya Lapindo dan pemerintah pusat yang jadi sasaran kemarahan warga. Juga pemda. Bagaimana ini?

Kalau saling menyalahkan seperti itu, tidak efektif mencari solusi. Kita harus meletakkan persoalan pada kerangka solusi, bukan masalah. Memang yang dibutuhkan saat ini komitmen moral dari Lapindo. Ini yang akan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Mana yang menjadi prioritas penanganan?

Ada tiga aspek kebijakan. Yaitu, penutupan semburan lumpur dan penanggulangan dampak semburan dari aspek infrastruktur. Dalam konteks ini adalah penanggulan. Yang terakhir adalah mengatasi dampak sosial. Dari tiga aspek tersebut, 60 persen energi tersedot untuk penanganan masalah sosial.

Bagaimana awalnya konsep penanganan masalah sosial?

Memang terjadi tarik-menarik antara pemberian ganti rugi Rp 2,5 juta per meter dengan relokasi. Konsep awal relokasi adalah bedol desa dan akan disiapkan sebuah konsep permukiman bernuansa realestat. Dalam bayangan saya, relokasi itu tetap menjaga pola hubungan antarwarga. Umpamanya di lokasi lama si A rumahnya bertetangga dengan si B, di tempat baru juga begitu. Tetangganya tetap.

Di sisi lain, ada kelompok warga yang menginginkan ganti rugi langsung. Ini semua harus kita bicarakan dengan melihat kepentingan rakyat.

Bicara soal ganti rugi, tuntutan Rp 2,5 juta per meter bagaimana awal ceritanya?

Ini berawal setelah ada kegiatan penanggulan oleh Timnas (Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Red) dengan membebaskan 12 rumah di sekitar rel dengan ganti rugi Rp 2,5 juta per meter. Mendengar itu, yang lain menuntut ganti rugi yang sama. Nah, dari situlah muncul nilai Rp 2,5 juta per meter yang kemudian menjadi acuan tuntutan warga.

Saat ini telah ditetapkan kawasan terdampak sesuai peta 22 Maret 2007. Bagaimana jika luberan lumpur terus meluas?

BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Red) -badan pengganti Timnas- memang mendapat tugas yang berat. Yaitu, memperkuat tanggul penahan lumpur. Kawasan yang terdampak langsung sesuai peta 22 Maret menjadi tanggung jawab Lapindo. Kalau lumpur nanti merembet ke luar peta tersebut, akan ditetapkan berdasarkan standar nasional.

Tanggul-tanggulnya kok sering jebol. Ada kendala memperkuat tanggul?

Kendala utamanya tentu saja dana. Dananya kan ditanggung APBN dan Lapindo. Sedangkan BPLS dibentuk ketika tahun anggaran sudah berjalan. Tetapi, nanti diusahakan tetap bisa diambilkan dari anggaran berjalan.

Berarti akan ada tanggul permanen?

Memang tidak mudah, karena kita berkejaran dengan luberan lumpur. Kalau kita membuat sebuah bendungan, kan airnya dihadang dulu. Setelah bendungan jadi, ditunggu hingga satu bulan sampai kuat baru air dialirkan. Kalau membuat tanggul, ini kan kita harus cepet-cepetan dengan lumpur.

Bagaimana dampak lumpur terhadap perekonomian di Sidoarjo?

Jelas ekonomi di Sidoarjo terpukul sangat signifikan. Ibaratnya, dulu Sidoarjo itu gadis cantik yang dicari orang, sekarang menjadi seorang wanita cacat. Apalagi ada berita-berita di media, maaf ya, yang menyebutkan nanti subsiden (tanah amblas) hingga ke Waru.

Dampak terhadap sektor riil?

Properti sangat terpukul. Di Jatim ini ada 260 pengembang anggota REI (Realestat Indonesia) dan 160 di antaranya ada di Sidoarjo. Sebelum ada lumpur, ini menjadi primadona ekonomi. Tetapi, sekarang drop hingga 80 persen. Industri tas dan koper di Tanggulangin turun hingga 90 persen.

Ada kebijakan dari pemda sendiri untuk mengatasi situasi ini?

Kita sudah bicara dengan perbankan untuk bisa mendukung kembali UKM di Sidoarjo. Mereka sudah oke, tetapi dalam praktik di lapangan mungkin masih sulit.

Prioritas pembenahan untuk pemulihan ekonomi jangka pendek?

Membangun infrastruktur baru. Kami akan membangun jalan tembus Porong-Krian sepanjang 20-25 kilometer. Ini dibiayai Pemda Sidoarjo sendiri dan tahun ini dimulai. Tidak ada masalah karena jalur tersebut telah sesuai rencana tata ruang. Juga telah sesuai rencana jalan tol baru yang dibangun pemerintah pusat.

Sebagai kepala daerah sebetulnya kan tanggung jawab Anda tidak hanya soal lumpur?

Kalau sekarang 100 persen ngurusi lumpur. Setiap hari saya bertemu warga. Ada saja yang telepon atau SMS. Selalu saya jawab. Jawaban dari bupati seperti itu, meskipun hanya SMS, bisa menenangkan.

Bagaimana mengelola emosi saat situasi seperti ini?

Sekarang saya lebih banyak habluminallah, saya serahkan kepada Yang Di Atas. Memang di periode kedua kepemimpinan saya, di mana saya dipilih langsung oleh rakyat, saya ingin selalu berada di tengah mereka. Bebannya lebih berat. Tetapi, saya tetap akan membantu warga selama tuntutan mereka proporsional. (fan/ruk/tof)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: