Komnas HAM Desak Penuntasan kasus Lapindo

Sabtu, 05 Mei 2007,
SIDOARJO -Komnas HAM mendesak kepolisian dan kejaksaan segera tuntaskan aspek pidana kasus luapan lumpur panas yang disebabkan ekplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas Inc. Mereka juga meminta pembayaran ganti rugi warga korban lumpur segera dilakukan.

Menurut Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, seharusnya aparat hukum yang menangani persoalan Lapindo lebih mampu bertindak tegas. “Polisi tak berani menahan dan kejaksaan juga belum mantap, kasihan warga yang menjadi korban,” ujar Abdul Hakim saat mengambil data pengungsi di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Sidoarjo kemarin.

Padahal, kata dia, Polda Jatim sudah menetapkan 13 tersangka kasus lumpur panas Lapindo. Namun, hingga kini belum ada satu pun yang ditahan. Hal itu disebabkan berkas penahanan ke-13 tersangka dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi Jatim ke polda karena dinilai belum lengkap.

Abdul Hakim menilai, bertele-telenya proses di kepolisian dan kejaksaan itu menunjukkan tidak adanya pemahaman yang selaras di antara kedua instansi hukum tersebut. “Saya tadi (kemarin, Red) sudah bertemu dengan Kapolda untuk mendesak kasus itu segera diselesaikan,” ungkapnya.

Abdul Hakim merasa perlu mendesak sejumlah pihak menyelesaikan kasus tersebtu karena sejak awal Komnas HAM menilai Lapindo telah melanggar HAM. Sebab, Lapindo sebagai pemilik eksplorasi gas di sumur Banjar Panji I menjadi pemicu (trigger) atas bencana yang terjadi. “Masyarakat menjadi kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, termasuk kehidupan sosial mereka,” jelasnya.

Karena itu, tambah dia, tak ada alasan lagi pihak Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), untuk tidak segera membayarkan ganti rugi warga korban lumpur. Dengan begitu, hak-hak warga yang sudah terampas dengan adanya luapan lumpur panas itu bisa diperoleh kembali. “Jangan sampai pelanggaran HAM yang telah terjadi berlanjut,” tandasnya.

Sementara itu, pertemuan tripartit antara PT Lapindo Brantas, bank, dan perwakilan warga Perum TAS I di kantor Departemen Pekerjaan Umum (PU) kemarin batal. Penyebabnya, perwakilan Lapindo tidak hadir.

Pertemuan yang dipimpin Menteri PU Djoko Kirmanto itu sedianya membicarakan mekanisme pembayaran ganti rugi serta kemudahan pemberian KPR (kredit pemilikan rumah) dari bank kepada warga Perum TAS I.

Nirwan menjanjikan akan menemuinya pada Senin (7/5) mendatang. Namun, Djoko akan terus menghubungi Nirwan tentang kepastiannya datang ke kantor PU, baru kemudian menghubungi pihak-pihak lain yang termasuk dalam tripartit. Meski demikian, Djoko tidak menampik kemungkinan Nirwan tidak hadir. “Janjinya sih Senin, tapi siapa yang tahu. Mungkin saja dia hanya meyakinkan saya dan memberikan kuasanya kepada orang lain untuk hadir,” jelas Djoko. (fal)

Iklan

One Response to Komnas HAM Desak Penuntasan kasus Lapindo

  1. BAMBANG BAHRIRO berkata:

    Mohon maaf atas keterlambatan jawaban atau balasan saya kepada yang telah menanggapi tulisan saya pada tanggal 21 April 2007. Agar besar maklum karena tempat tugas saya jauh dengan internet, sehingga baru sekarang saya sempat buka hal ini.

    Saya jelaskan teknik BLOKATH-DOTHON (BLOkir seKAT seDOT beTON) yang kita singkat saja BD, yaitu teknik menutup semburan lumpur dengan BETON dengan keberhasilannya bukan 90% atau 99,9999999999%. Tapi Insya Allah dengan penuh keyakinan metode BD dapat menutup semburan lumpur panas di Porong -Sidoarjo dengan keberhasilannya 100%.

    Saya bilang Insya Allah bukan berarti “Waaa..h namanya juga Insya Allah KALAU BERHASIL, kalau TIDAK BERHASIL kan sudah bilang Insya Allah”.
    Insya Allah yang saya maksud adalah :
    Kalau tidak ada halangan, terutama karena bencana alam umpamanya tanah amblas seperti menurut cerita yang entah benar tidaknya dan kapan kejadiannya yaitu pernah terjadi di Dieng – Wonosobo, ±satu kecamatan amblas masuk perut bumi.

    Teknik BD akan memBLOKIR titik semburan dengan 2 ring, yang masing-masing ring dilengkapi SEKAT berpipa, sehingga lumpur mengalir melalui pipa. Diantara ring I & II kita SEDOT kemudian kita BETON.
    Uniknya untuk para pekerja yang mengerjakan teknik BD nantinya tidak akan terganggu atau terkontaminasi gas beracun (diareal titik semburan tidak akan ada asap sama sekali). Pokoknya semua aspek safety (keselamatan dan keamanan) bagi semua pekerja sangat kami utamakan, sehingga kemungkinan2 apabila terjadi bencana alam (tanah amblas, dll), kami sudah memikirkan teknik mengantisipasinya.
    Untuk menjelaskan teknis BD secara rinci serta skema/gambar teknik BD mohon maaf bukan saya keberatan atau pelit, tapi karena keterbatasan waktu (stlh mengirim/ mmbalas tanggapan ini juga saya langsung berangkat dinas) mungkin akan lebih hemat waktu kalau para pembaca yang ingin tahu secara detil tentang teknik BD, disarankan dan diharapkan agar dapat hadir pada seminar yang insya Allah akan kami (Masyarakat Peduli Energi) selenggarakan dalam waktu dekat ini.

    Saya sangat menghargai perhatian dan komentar pembaca terhdp psn tulisan saya.
    Sekali lagi, saya sarankan apabila ada diantara pembaca (para ahli/ilmuwan) yang peduli dan mau tahu banyak tentang metode BD serta sekaligus diharapkan dapat mengujinya, maka kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara’i pada seminar yang akan kami selenggarakan nanti. Waktu dan tempat serta informasi rencana pelaksanaan seminar dapat menghubungi Ketua MPE : Bapak Syaefurrahman
    e-mail : masyarakatenergi@yahoo.com atau ke : aiagallery@yahoo.com

    Melengkapi pemberitahuan dari pak Herman 23 April 2007 diatas, maka para pembaca dapat melihat info sedikit tentang BD dengan Google : blokath-dothon.

    Terimakasih, Wassalam.-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: