Presiden Tagih Tanggung Jawab Lapindo Brantas

Rabu, 09 Mei 2007,JawaPOS
Undang Mendadak Nirwan Bakrie ke Istana
JAKARTA – Bos Grup Bakrie Nirwan Bakrie kembali dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Merdeka. Kalau biasanya pertemuan SBY dengan bos perusahaan pemilik PT Lapindo Brantas itu berlangsung diam-diam, kemarin berlangsung lebih terbuka.

Bahkan, oleh SBY, Nirwan diminta mengadakan konferensi pers bersama Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Bachtiar Chamsyah.

Dalam pertemuan satu jam yang dimulai pukul 16.00 tersebut, SBY kembali menanyakan pembayaran ganti rugi bagi warga korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang belum tuntas hingga saat ini.

Kepada SBY, Nirwan yang menghadap bersama kakak sekaligus Menko Kesra Aburizal Bakrie itu mempertegas komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai Perpres 14/2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

“Usaha memenuhi kewajiban kami akan terus berlanjut. Kami tidak akan lari dari komitmen,” kata Nirwan saat jumpa pers. Seperti yang selalu disampaikan dalam pernyataan resmi Lapindo, Nirwan kemarin juga menegaskan bahwa kewajiban Lapindo sebatas ganti rugi bagi warga yang menjadi korban luapan lumpur. “Soal pembangunan infrastruktur, kami angkat tangan. Di perpres 14, kewajiban kami tidak termasuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Nirwan juga menjelaskan klaim perusahaan-perusahaan yang rugi akibat luapan lumpur Lapindo. Menurut pria yang kemarin mengenakan pakaian batik merah gelap itu, sembilan di antara 23 perusahaan yang mengajukan klaim sudah diselesaikan. “Perusahaan memang lebih mudah karena ada sertifikatnya. Persoalannya hanya pada nominal,” kata Nirwan. Dari daftar 23 perusahaan yang akan diganti rugi, Nirwan mengakui belum membayar ganti rugi terhadap kerugian dua BUMN, yakni PT Jasa Marga dan PLN.

Pemanggilan Nirwan ke istana kemarin terkesan mendadak. Agenda presiden hari Selasa (8/05) hanya dua, yakni membuka seminar nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada pukul 10.00 dan menerima jajaran redaksi Harian Rakyat Merdeka (Grup Jawa Pos) pada pukul 15.00. Namun, setelah agenda dengan Rakyat Merdeka, SBY tiba-tiba meminta bertemu dengan bos Grup Bakrie untuk menanyakan kelanjutan pembayaran ganti rugi korban lumpur.

Pertemuan dengan SBY juga memastikan ganti rugi terhadap lahan dengan bukti kepemilikan petok D dan leter C. Menurut Bachtiar Chamsyah, perkembangan BPLS dalam menanggulangi lumpur Sidoarjo telah mengalami kemajuan walaupun usia kerjanya baru sebulan. “Seperti kita ketahui, warga yang terkena dampak lumpur itu, ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Yang punya sertifikat ada kepastian hukumnya dan itu lebih mudah diselesaikan,” katanya.

Yang menjadi persoalan sekarang, kata Bachtiar, adalah berkembangnya isu bahwa tanah yang statusnya petok D dan leter C tidak akan dibayar. “Berita yang menyebut pemilik tanah dengan bukti petok D dan leter C tidak dibayar adalah isu yang tidak benar. Kami tegaskan, petok D dan leter C tetap akan dibayar,” ungkapnya.

Hanya saja, kata Bachtiar, untuk pembayaran lahan petok D dan leter C harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Ini dilakukan agar dikemudian hari tidak ada gugatan atau sengketa atas tanah yang sudah dibayar ganti ruginya tersebut.

Verifikasi tersebut untuk memastikan kebenaran pemilik tanah serta ukuran tanahnya. Tim verifikasi terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, kepala desa, kejaksaan, kepolisian, dan BPLS.

Hasil verifikasi itu akan disahkan oleh Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. “Kepastian itu sudah ada. Dengan demikian, setelah selesai tim verifikasi kemudian dilakukan jual beli dengan notaris yang telah disiapkan. Ini adalah kebijakan pemerintah,” kata Bachtiar.

Meskipun pemerintah menegaskan masalah ganti rugi sudah beres, warga korban lumpur masih belum yakin hak-hak mereka segera bisa terpenuhi. “Kami belum tahu siapa saja orang-orang yang ada di tim verifikasi. Kami akan tunggu hasil kerja mereka” kata Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatirejo Khoirul Huda. Dia menambahkan, jika hasil tim itu pun masih dinafikan oleh Lapindo, akan jadi jelas, siapa yang selama ini menghambat proses pembayaran.

Di Jatirejo, hingga saat ini, baru 44 pemilik sawah bersertifikat yang sudah mendapat uang muka ganti rugi. Sisanya, sebanyak 117 pemilik bersertifikat dan sudah diverifikasi saat masa kerja timnas, masih harus gigit jari. Selain itu, 657 berkas kepemilikan nonsertifikat juga masih menunggu kabar pencairan lebih lanjut.

“Sekali lagi, kami dituntut kembali untuk bersabar,” keluh salah seorang wakil warga Kelurahan Siring Joko Suprastowo. Padahal, kata dia, pada pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu, Mensos menjanjikan pembayaran ganti rugi seharusnya telah dimulai lagi pada 7 Mei 2007.

Namun, tambah Joko, hingga hari ini, belum ada lagi pencairan uang muka ganti rugi para korban lumpur dari PT Minarak Lapindo Jaya. “Kami masih berusaha menahan diri, tapi jangan buat warga kecewa lagi untuk kesekiankalinya,” sebutnya. (tom/dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: