Uang Muka Tertunda

Selasa, 08 Mei 2007
Pemerintah Kabulkan Permintaan Lapindo Brantas
Sidoarjo, Kompas – Pemerintah dan Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo mengabulkan permintaan Lapindo Brantas Inc yang membutuhkan jaminan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso sebelum membayar ganti rugi tanah dengan bukti kepemilikan Letter C, Petok D, dan SK Gogol.

Itu disampaikan Menteri Sosial yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo Bachtiar Chamsyah seusai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa, Kepala Polda Jatim Irjen Herman Suryadi Sumawiredja, Bupati Win Hendrarso, dan Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPPLS) di Bandara Juanda, Senin (7/5). “Keputusan ini diambil untuk memuaskan masyarakat dan tidak merugikan Lapindo,” ujar Bachtiar Chamsyah.

Sebelumnya, Lapindo Brantas melalui PT Minarak Lapindo Jaya meminta jaminan Bupati Sidoarjo bahwa tanah dengan bukti kepemilikan Letter C, Petok D, dan SK Gogol tidak dalam status sengketa.

Bachtiar menyatakan akan mempercepat pemberian ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur, tetapi tidak akan ada batas waktu bagi penyelesaian pemberian ganti rugi.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabussala mengatakan, jaminan dari Bupati Sidoarjo merupakan payung hukum yang dibutuhkan Lapindo untuk mengganti rugi tanah Letter C, Petok D, dan SK Gogol.

Satu minggu

Korban lumpur dari empat desa (Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo) memberikan batas waktu selama satu minggu bagi Lapindo Brantas dan BPPLS untuk memberikan uang muka ganti rugi tanah dan bangunan sebesar 20 persen dari total ganti rugi. Jika tidak, warga akan kembali berunjuk rasa.

Salah seorang wakil warga dari Desa Jatirejo, Khoirul Huda, mengatakan, warga juga kecewa atas dilanggarnya salah satu keputusan di Jakarta bahwa uang muka ganti rugi tanah bersertifikat mulai dibayar Senin (7/5). “Kenyataannya tidak ada satu pun tanah bersertifikat yang diganti rugi hari ini,” katanya.

Andi menjelaskan, tidak adanya pencairan uang muka ganti rugi tanah bersertifikat karena BPPLS belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Namun, Gubernur Imam Utomo mengatakan, mestinya Lapindo tidak meragukan pihak yang akan mengesahkan kepemilikan tanah warga empat desa yang terendam lumpur panas sejak 29 Mei 2006 itu. Karena itu, Lapindo seharusnya segera membayar uang muka ganti rugi. (APA/INA)

Iklan

3 Responses to Uang Muka Tertunda

  1. Amalia berkata:

    Seharusnya pemerintah tidak mempersulit warganya dengan kelengkapan2 yang harus diserahkan untuk memperoleh uang ganti rugi,,
    Janji jangan hanya diobral,

    Untuk saudara-saudaraku di Porong,,
    Jaga amarah,
    hak memang harus diperjuangkan tapi kita juga harus berpikir yang jernih untuk menyelesaikan masalah yang pelik ini,

  2. ompapang berkata:

    inggih-inggih eyang Joyo, kulo pitados bilih tiyang sabar meniko bakal subur donya ngakerat.

  3. Joyo.S berkata:

    “Uang Muka Tertunda”
    ===================

    🙂 Konco-konco lan mbakyu-mbakyu sing podo sabar yo 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: