Lapindo Janji Selesaikan Aspek Sosial Dampak Lumpur

Rabu, 09 Mei 2007  16:48:00
Jakarta-RoL–  PT Lapindo Brantas telah menyatakan komitmennya dihadapan Presiden untuk menyelesaikan aspek sosial masyarakat yang menjadi korban lumpur.

“Saya kemarin sudah melihat Pak Nirwan (Nirwan Bakrie – Pimpinan PTB Lapindo Brantas) bertemu Presiden untuk menyelesaikan hal itu,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto usai menghadiri Hari Air Dunia ke-15, Rabu.

Menteri PU menyatakan keyakinannya bahwa PTB Lapindo Brantas akan menyelesaikan ganti rugi 20 persen atas tanah dan bangunan. “Sudah ketemu Presiden tidak mungkin dong kalau ingkar,” katanya saat ditanyakan kemungkinan batalnya pertemua tripartit.

Penyelesaian ganti rugi menurut Menteri PU tetap mengacu kepada Keppres No. 14 tahun 2007 mengenai penyelesaian aspek sosial yang langsung ditangani PTB Lapindo Brantas.
Mengenai pembangunan infrastruktur, Menteri PU mengaku, telah bertemu dengan ahli geologi dan geodesi mengenai kawasan semburan lumpur yang paling aman berada dalam jarak lima kilometer dari pusat semburan.

Padahal dalam Detil Enginering Design (DED) pemerintah merencanakan memindahkan jalan arteri, kereta api, dan jalan tol hanya berjarak 1,5 kilometer dari pusat semburan.

“Kalau yang dibilang para ahli itu benar, repot karena pembuatan DED tersebut harus dimulai dari nol kembali,” kata Menteri PU yang meminta para ahli mencek kembali.
Sementara itu menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen PU, Amwazi Idrus dalam pertemuan dengan para ahli memang disebutkan jarak aman pembangunan infrastruktur harus di atas 5 kilometer dari pusat semburan.

Terkait hal itu akan ada pertemuan di Surabaya antara para ahli, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota Departemen PU membahas rencana relokasi yang paling aman.

Menurut Ammazi, kalau melalui radius lima kilometer maka biaya  pembebasan tanahnya tidak semahal kalau 1,5 kilometer karena bukan  merupakan kawasan permukiman melainkan area persawahan.

Tetapi  konsekuensinya biaya konstruksi akan membengkak karena lebih jauh. Disamping itu, saat itu masukan para ahli juga perlu didengar jangan sampai konstruksi terlanjur dibangun kemudian kembali terendam maka kita yang disalahkan karena tidak mengikuti rekomendasi mereka.

Sebelumnya sudah ada tiga masukan relokasi infrastruktur ketika  penanganannya masih dilakukan Tim Nasional yakni dalam radius 1,5  kilometer, 5 kilometer, dan 11 kilometer. Tetapi yang kemudian dipilih dan dibuat DED nya 1,5 kilometer. Namun dengan adanya masukan ahli berdasarkan perkembangan yang ada berupa amblasnya kawasan di sekitar semburan lumpur maka dikeluarkan rekomendasi tersebut. antara
mim

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: