Pengusaha Bantah Klaim Lapindo Bayar Ganti Rugi

Kamis, 10 Mei 2007, JawaPOS
Pertemuan di DPRD Jatim Deadlock
SURABAYA – Pertemuan antara pengusaha korban luapan lumpur, Lapindo Brantas Inc, dan DPRD Jatim kemarin berlangsung panas dan tidak menghasilkan apa pun (deadlock).

Sebanyak 16 pengusaha yang membentuk Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) mempertanyakan transparansi komitmen dan kemampuan Lapindo dalam membayar ganti rugi pabrik dan mesin yang terendam dan ribuan karyawan yang terancam PHK.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.15 itu berlangsung panas sejak awal. Anggota DPRD Jatim menyoroti wakil Lapindo yang ditugasi menghadiri pertemuan. Mereka menilai, Lapindo Brantas telah menghina panggilan dewan karena hanya mengirim koordinator humas Diaz Rayhan untuk mewakili direksi Lapindo dalam rapat dengar pendapat kemarin.

Pertemuan Lapindo dengan pengusaha korban lumpur di DPRD kemarin adalah yang ketiga. Pertemuan kemarin dihadiri oleh Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso, Deputi Sosial BPLS Sutjahjono Suyitno, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) -perusahaan yang dibentuk Lapindo untuk mengurusi pembayaran ganti rugi- Andi Darussalam, dan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL).

Pertemuan mulai berlangsung panas ketika Diaz Rayhan mengatakan bahwa proses perundingan telah menghasilkan kesepakatan Lapindo dengan delapan perusahaan. Kedua pihak telah menandatangani MoU dengan Lapindo Barntas Inc.

Pernyataan Diaz itu senada dengan pernyataan Nirwan Bakrie, CEO Lapindo Brantas Inc, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada pertemuan di Istana Merdeka Senin (7/05) itu, Nirwan menyebutkan sembilan di antara 23 perusahaan yang mengajukan klaim ganti rugi sudah diselesaikan.

Pernyataan tersebut segera dibantah keras oleh Ketua GPKLL J. Ritonga. Dengan suara lantang, dia menyatakan bahwa MoU itu tidak berkekuatan hukum tetap.

Sebab, berdasar pengakuan delapan pengusaha yang juga anggota GPKLL itu, selama ini tidak pernah ada pertemuan dengan PT MLJ maupun PT Lapindo Brantas Inc. “Mereka bilang hanya kontak via telepon, tidak ada penandatanganan. Mana ada itu kekuatan hukumnya?” tandasnya dengan emosional.

Ritonga mengungkapkan bahwa di antara delapan pengusaha itu, ternyata hanya dua yang sudah menandatangani MoU di depan notaris. “MoU itu hanya dua yang bermeterai, sedangkan yang enam lainnya tidak,” ungkapnya tetap dengan nada tinggi.

Suasana semakin panas ketika Diaz, selaku wakil LBI, mengaku tidak membawa bukti apa pun untuk membuktikan statemennya tersebut. Dia berkilah bahwa data hard copy yang berisi bukti MoU masih ada di tangan pengacaranya di Jakarta. “Pengacara kami sedang di Jakarta, tidak bisa hadir di sini,” tandasnya.

Anggota Komisi B Heri Purwanto segera menanggapinya dengan menyebut Lapindo telah berbohong untuk menutupi kesalahannya. “Jangan mencari pembenaran jika tidak ada bukti. Ayo mana datanya? Jangan-jangan mereka setuju karena sebelumnya diintimidasi,” katanya.

Bahkan, upaya Diaz untuk membacakan data yang dikirimkan lewat SMS ditolak mentah-mentah oleh Lutfilah Masduki, anggota lain komisi B. “Ngapain dibacakan SMS? Kayak anak SD aja,” sergahnya.

Pernyataan itu pun segera diikuti oleh berbagai komentar tidak sedap dari beberapa anggota dewan “Apa perlu polisi yang menjemput Imam Agustinus (general manager Lapindo Brantas Inc, Red),” celetuk salah seorang anggota dewan.

Karena suasana tidak lagi terkontrol, Wakil Ketua Komisi B Musyafak Noor yang memimpin sidang tersebut men-skors pertemuan selama 30 menit. Dia juga meminta agar pengacara Lapindo di Jakarta mengirimkan data hard copy tersebut lewat faks atau e-mail.

Anggota komisi B dan GPKLL bahkan sempat tidak memperbolehkan Diaz keluar dari gedung dewan sebelum data hard copy berisi MoU delapan pengusaha tersebut dihadirkan di forum.

Pada pukul 12.35, pertemuan dilanjutkan. Namun, karena Lapindo Brantas tetap tidak mampu menghadirkan hard copy, akhirnya Musyafak memutuskan pertemuan keempat nanti disesuaikan dengan Lapindo dan Jumat (11/5) seluruh data MoU harus sudah diterima dewan. “Kami minta BPLS dan pemprov lebih aktif. Dewan menyesuaikan jadwal pertemuan dengan pemerintah. Dan kami minta Lapindo harus hadir,” tegasnya.

Ritonga menyatakan kecewa dengan hasil keputusan pertemuan tersebut . Dia bahkan mengancam, jika sampai di pertemuan berikutnya Lapindo tetap tidak menghadirkan direkturnya, GPKLL akan terbang ke Jakarta dan mengadu ke Presiden SBY. “Kalau mereka (PT Lapindo Brantas Inc, Red) tidak mau datang, panggil paksa dong. Atau kami laporkan ke SBY,” tandasnya.

Ketua BPLS Sunarso, yang selama pertemuan lebih banyak menjadi pendengar, optimistis bahwa semua akan bisa berakhir dengan baik asalkan ada iktikad baik dari kedua pihak. Dia berharap kerja sama dari Lapindo agar persoalan ini tidak berlarut-larut. “Saya minta kerja samanya dari semua pihak untuk tidak memperumit permasalahan,” ujarnya tanpa memberi solusi. (zul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: