Biaya Penanganan Lumpur Lapindo Masuk dalam APBN Perubahan 2007

15/05/07 21:33 Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah akan memasukkan seluruh pembiayaan negara terkait penanganan lumpur Lapindo pada APBN Perubahan 2007, terutama untuk Kabupaten Sidoarjo yang mengalami dampak paling besar.

“Apa yang akan kita lakukan pada APBN dalam rangka penanganan Lapindo akan disesuaikan dengan Keppres yang sudah ada (Keppres 31/2007-red). Di situ dirinci apa yang diambil alih pemerintah,” kata Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan besar alokasi anggaran dalam APBN Perubahan itu akan disesuaikan dengan kemampuan penyerapan anggaran.

“Fokus kita pada infrastruktur karena perekonomian Jatim berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik)itu mengalami cukup banyak pengaruh dari adanya lumpur lapindo ini terhadap situasi pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menkeu juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menentukan secara spesifik sumber pembiayaan anggaran tersebut karena ada berbagai sumber yang bisa dapat digunakan untuk menutupi defisit itu.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I/2007 mencapai 5,1 persen dengan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restauran.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Iklan

9 Responses to Biaya Penanganan Lumpur Lapindo Masuk dalam APBN Perubahan 2007

  1. Jabon berkata:

    waduh waduh waduh
    seandainya lumpur lapindo seharga dengan emass wuihh pasti g begini ceritanya,,,,

  2. Thomas berkata:

    Berapa uang negara untuk nutup lumpur lapindo tak akan mampu dan sia-sia . itu duta dunia untuk bangsa ini, kalau bangsa ini terutama para pemimpin bangsa menyadari pastilah tahu bahwa bangsa ini jalannya sudah belok dari garis awal. sudah carut marut baik dari kondisi alam dan kondisi moral bangsanya . cari hikmah dari semua bencana dengan positif dan segera lakukan perubahan dengan cepat sebelum alam melakukan demo yang lebih besar lagi. bangsa ini akan bangkit seperti jaman mojopahit dengan gajahmadanya kalau para pemimpin bangsa sadar akan kondisi rakyatnya serta keinginan rakyatnya. bukan malah berantas korupsi tapi malah korupsi sendiri. Korupsi kok makan korupsi, gimana sih…. Indonesia saat ini benar2 sudah ditelanjangi atau bugil dari beberapa sisi. kami berharap para pemimpin bisa menjahit baju yang indah untuk menutupi ketelanjangan ini.
    Himbau saya cepatlah cari solusi di paguyuban amongtani Mojokerto terutama bapak Presiden dan wakilnya biar permasalahan bangsa ini bisa segera mereda kasihan tuh rakyat sidoarjo khususnya dan bangsa indonesia pada umumnya.

  3. Thomas berkata:

    Sudah banyak paranormal yang berusaha cari solusi untuk menhentikan semburan lumpur di porong. Tak mungkin bisa donk gimana paranormalnya hanya mikir kantor sendiri dan cari nama . Coba konsultasikan ke paguyuban among tani di mojokerto, syukur time langsung lebih bagus kalau bapak presiden sendiri mudah mudahan ada solusi terbagus. cepatlah jangan buang buang waktu dan habiskan uang.

  4. ITMan berkata:

    Walah…menaikkan pajak? apa nggak malah tambah memberatkan rakyat tuh…
    Optimalkan aja pajak, itu sudah lebih dari cukup buat membantu korban lapindo. Banyak wajib pajak yang nggak bayar pajak, banyak wajib pajak yang memanipulasi kewajiban pajaknya, banyak pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak bocor disana sini kayak tanggul lumpur lapindo.
    So…menaikkan pajak bukan sebuah solusi, tapi sumber bencana sosial baru yang bakal muncul.

  5. Suluh berkata:

    Wah kok rakyat lagi yang dirugikan.. Pajak rakyat buat nambal kesalahan “siapa tuh?”. Gimana dong gimana? Mungkin demi perbaikan yang lebih baik kali ya? Tapi… Masak sih?? Bingung???!!

  6. apriyadi berkata:

    saya kira keterlibatan pemerintah dalam masalah Lapindo tidak dapat bertindak secra tegas mengingat orang-orang yang dibalik Lapindo itu sendiri adalah orang-orang yang sedang berkuasa di negara ini. sampai kapanpun ketika orang-orang itu masih duduk dalam kursi kekuasaan, negara hanya dapat dijadikan tameng yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini untuk masyarakat tapi negara tidak dapat berbuat sesuatu terhadap Lapindo itu sendiri. Pak SBY, anda hanya kacung dari Bakrie Groups n Kalla CS. dimana hati nurani anda sebagai wakil rakyat. anda bukan wakil kapitalisme. junjung tinggi moral anda sebagai warga negara, bukan warga kapital!!!
    hidup rakyat,…

  7. ompapang berkata:

    Saya setuju pemerintah mengeluarkan biaya penanganan Lumpur Lapindo agar korban lumpur khususnya dan masyarakat Sidoarjo /Jawa Timur umumnya dapat segera kembali kekehidupan normal seperti sediakala. Namun yang perlu sebagai catatan adalah biaya tersebut dikemudian hari harus dimintakan ganti kepada PT Lapindo sebagai piutang negara yang harus dikembalikan oleh Lapindo. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai kerugian akibat bencana lumpur Lapindo adalah menjadi tanggungan Lapindo,bukan pemerintah.

  8. Hendro Nugroho W. berkata:

    Iya, paling pemerintah tinggal naikan pajak dsbnya. Kan udah nutup tuh pembengkakan APBN.

  9. Joyo.S berkata:

    “Biaya Penanganan Lumpur Lapindo Masuk dalam APBN Perubahan 2007”
    ======================================================

    🙂 Gua kagak mau bayar banyak2, biar negara yang bayar ajah 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: