Minarak Desak Bupati Legalisasi

RADAR SIDOARJO      Selasa, 22 Mei 2007
SURABAYA – Berlarut-larutnya pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo tampaknya harus ada campur tangan dari pemerintah. Khususnya Pemkab Sidoarjo.

Kemarin, Vice President dan Komisaris Utama PT Minarak Lapindo Jaya – korporasi yang ditunjuk Lapindo melakukan pembayaran ganti rugi – kembali mendesak Bupati Win Hendrarso agar bersedia memberikan pengesahan atas tanah/bangunan non sertifikat. “Asal ada pengesahan pemerintah, kami akan membayar seluruh ganti rugi untuk warga (korban lumpur Lapindo),” tegas Komisaris Utama Minarak Gesang Budiarso.

Gesang, lalu menunjukkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, tentang pembentukan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Dalam pasal 15 ayat (1) Perpres tersebut, ditegaskan bahwa akta jual beli – skema pembayaran ganti rugi adalah dalam bentuk jual beli – yang mencantumkan luas tanah dan lokasi, harus mendapat pengesahan dari pemerintah.

Yang jadi masalah, penetapan pemerintah itu, hanya berupa pernyataan lisan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Joyo Winoto. Repotnya pula, Bupati Win Hendrarso, sampai saat ini, tak bersedia memberikan jaminan hukum sebagai legalitas atas tanah/bangunan yang belum besertifikat.

“Padahal, Mensos (Menteri Sosial) Bachtiar Chamsyah (selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS) sendiri, sudah pernah menyatakan, bahwa bupati tidak boleh lepas tangan. Bupati, harus memberikan approval (legalisasi, red),” ujar Vice President Minarak Andi Darussalam Tabusalla. (sat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: