Korban Lumpur Makin Geram

Kamis, 24 Mei 2007 Kompas
Pelebaran Jalan Arteri Surabaya-Malang Dimulai Juni
SIDOARJO,KOMPAS – Korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, semakin geram. Mereka tidak saja merasa tim penanggulangan lumpur Lapindo tak peduli terhadap nasib warga, tetapi juga dipersulit untuk mendapatkan ganti rugi tanah maupun bangunan yang terendam lumpur.

Kekecewaan itu mengemuka saat perwakilan korban lumpur bertemu dengan Ketua Tim Verifikasi Yusuf Purnama dan staf Deputi Bidang Sosial Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPPLS) Syahrul Arifin di kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/5).

Dalam kesempatan itu perwakilan korban lumpur mengatakan, kini tim verifikasi yang dibentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo mengharuskan warga mengisi persyaratan baru untuk pencairan ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur.

Hal baru yang harus diisi warga sebagai syarat untuk mendapatkan ganti rugi, yakni empat lembar berkas yang isinya berupa surat permohonan ganti rugi, surat pernyataan memiliki tanah yang terendam lumpur, surat pernyataan luas bangunan, dan catatan (check list) kelengkapan administrasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Menunggu lagi

Salah satu perwakilan korban lumpur dari Desa Siring, Djoko Suprastowo, mengatakan, dengan adanya ketentuan baru itu, berarti warga harus menunggu ganti rugi lebih lama. “Sebab, seluruh berkas kelengkapan administrasi yang sudah dimasukkan ke tim verifikasi atau ke perwakilan warga harus dikembalikan ke warga untuk disesuaikan dengan berkas check list kelengkapan administrasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan,” katanya.

Selain itu, kata perwakilan korban lumpur dari Desa Jatirejo Khoirul Huda, untuk mengisi lembar surat pernyataan luas bangunan warga harus menunggu hasil pengukuran yang pernah dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya terhadap rumah mereka sebelum rumah terendam lumpur.

Padahal, ujar perwakilan korban lumpur lainnya, Nasiruddin, kesabaran warga sudah hampir habis karena kejadian ini sudah berlangsung satu tahun.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Tim Verifikasi Yusuf Purnama mengatakan, berkas baru yang harus diisi warga merupakan upaya dari tim verifikasi agar Lapindo tidak lagi mengelak untuk memberi ganti rugi tanah dan bangunan korban lumpur.

Tim verifikasi, lanjutnya, menargetkan 15 bidang tanah nonsertifikat (korban lumpur) dapat lolos verifikasi sebelum 29 Mei 2007. Namun, hal ini tidak menjamin tanah akan mendapat ganti rugi dari Lapindo. “Sebab, sampai kemarin Lapindo tetap meminta jaminan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso bahwa tanah atau bangunan berada dalam lokasi dan luas yang benar serta tidak dalam status sengketa atau jaminan utang,” kata Yusuf.

Bupati, lanjutnya, tidak mau memberikan jaminan karena hal itu bukan kewenangannya. Bupati hanya mau menandatangani berita acara dokumen hasil pengecekan tim verifikasi sebagai tanda bahwa dia mengetahui (bukan mengesahkan atau menjamin proses ganti rugi).

Berkaitan dengan dampak lumpur Lapindo, kemarin, Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hendrianto Notosoegondo mengungkapkan, proyek pelebaran jalan arteri Surabaya-Malang akan mulai dilaksanakan Juni mendatang. Proses lelang, katanya, sudah selesai dilaksanakan dan pelaksanaan proyek pelebaran jalan ditargetkan selesai akhir tahun ini. (APA/RYO/OTW)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: