Duduki Tanggul dan Spillway

RADAR SIDOARJO      Rabu, 30 Mei 2007
SIDOARJO – Warga empat desa di luar peta terdampak kemarin beraksi. Selama hampir tiga jam, ribuan warga itu memblokade sejumlah akses dan sarana penanganan lumpur. Sekitar pukul 09.00, ratusan warga dari Desa Pejarakan, Desa Besuki, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, serta Desa Mindi, Kecamatan Porong, tersebut berkumpul di lapangan Desa Besuki. Warga yang kecewa karena tak dimasukkan peta terdampak 22 Maret 2007 itu menggalang tanda tangan di atas kain putih.

Usai membubuhkan tanda tangan, warga dipisah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mengadakan aksi di eks tol Porong-Gempol Km 41 Desa Besuki. Kelompok kedua mengadakan aksi di spillway. Kelompok ketiga beraksi di dekat pusat semburan. Ketiga kelompok itu memiliki target yang sama, yaitu memblokade upaya penanganan di lokasi luapan lumpur. “Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami akan menghadang semua aktivitas penanganan lumpur,” ujar salah seorang koordinator aksi dari Desa Pejarakan, Sarjono. Kelompok di pusat semburan dan eks tol Porong-Gempol menghadang truk sirtu yang akan masuk ke lokasi lumpur. Kelompok warga di-spillway memaksa operator pompa untuk menghentikan aktivitasnya.

“Tuntutan utama kami, pemerintah segera memasukkan wilayah kami dalam peta terdampak,” tegas Ketua Gerakan Masyarakat Korban Lumpur 4 Desa (Gempur 4D) Ahmad Zakaria. Namun, khusus warga Besuki dan Pejarakan, tuntutan mereka bertambah, yaitu mendesak PT Lapindo Brantas membayar uang ganti pindahan (evakuasi). Menurut Zakaria, warga sebelumnya dijanjikan akan diberi uang pindahan Rp 500.000. Tapi, hingga saat ini, dana tersebut belum dibayar. “Sampai kapan kami terus dibohongi seperti ini?,” ujarnya.

Di dua desa tersebut, sebagian besar warganya memang sudah memindahkan barang-barang keluar rumah. Sebab, kawasan mereka beberapa kali terendam lumpur. “Kami tidak tenang lagi tinggal di sini. Kami hanya butuh jaminan dari pemerintah dengan dimasukkan peta terdampak,” ungkap Zakaria.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen mengatakan, aksi warga itu tidak begitu berdampak besar terhadap aktivitas penanggulangan lumpur. “Beruntung, aksi warga tak terlalu lama,” ujarnya.

Menurut Zulkarnaen, pihaknya tak dapat membayangkan seandainya aksi warga tersebut berlangsung beberapa hari. “Semoga itu tak terjadi karena dampaknya bisa cukup fatal,” jelas Zulkarnaen.

Menanggapi tuntutan warga, Zulkarnaen kembali menyatakan, BPLS hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah. Untuk keputusan lebih lanjut, semuanya bergantung pemerintah pusat, terutama presiden. (dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: