WARGA MINTA PETA TERDAMPAK LUMPUR DIUBAH

MEDIA CENTER:
Warga empat desa yang dekat dengan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, mengharuskan kepada pemerintah, agar merevisi peta area terdampak lumpur yang ditetapkan pada 22 Maret 2007. Karena peta itu, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Ketua Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur), Ahmad Zakaria, Rabu (30/5) mengatakan, empat desa itu meliputi Desa Mindi, Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring.
Menurut Zakaria, meskipun empat desa itu, tidak terkena dampak langsung dari luapan lumpur sebagaimana desa yang ditetapkan dalam peta terdampak lumpur, namun ke empat desa itu, berpotensi kena aliran banjir lumpur, seperti yang terjadi pada 19 Januari lalu. Selain itu, air sumur milik warga sudah tercemar.
Tuntutan warga lainnya, yakni sebelum BPLS menggantikan Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, pernah berjanji bahkan telah membuat kesepakatan akan mengganti uang ganti rugi dan mengevakuasi warga. Tetapi Lapindo Brantas Inc (LBI) berdalih, bahwa warga tidak akan mendapatkan ganti rugi, karena empat desa tersebut tidak ada dalam peta ganti rugi berdasarkan Perpres No. 14 tahun 2007.
Selasa, (29/5) kemarin, warga telah melakukan aksi blokade di areal spillway (saluran melimpah). Aksi itu direspon Wakil Bupati Syaiful Illah, yang akan memfasilitasi pertemuan antar warga, Pemkab Sidoarjo, BPLS dan Lapindo. “Wabup mendukung upaya warga agar wilayah empat desa itu, masuk menjadi peta wilayah,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya telah melakukan pengumpulan tanda tangan kepada semua warga di empat desa, yaitu untuk menolak peta ganti rugi dan rencananya warga akan mengajukan kepada DPRD Sidoarjo dan Presiden SBY. Apabila, tuntutannya tidak direspon, warga akan mengancam memblokade pengaliran lumpur ke arah selatan atau Kali Porong.
Muhtavi Subagio, salah seorang pekerja BPLS di areal spillway mengatakan, saat ini pekerjaan yang dilakukan di areal spillway yaitu memasang sand bag (karung pasir) untuk penguatan tanggul spillway, agar tidak terjadi erosi dan penurunan permukaan (subsidence).
Dia mengharapkan kepada BPLS, agar segera memaksimalkan pompa yang ada guna menyedot lumpur menuju ke spillway untuk dialirkan ke Kali Porong. Apabila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan terjadi over flow. Selain itu juga, dilakukan pengerukan lumpur di areal spillway, agar tidak terjadi sedimentasi, dengan menggunakan satu unit esvakator.
Pantauan di lapangan saat ini, ada dua unit pompa yang berfungsi dan tiga pipa untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.

-yan,tok, 2007-05-30 15:47:34

Iklan

One Response to WARGA MINTA PETA TERDAMPAK LUMPUR DIUBAH

  1. mang Ipin berkata:

    Salam simpati kepada semua penduduk dari desa Mindi,Besuki,Pejarakan dan Kedungcangkring yang sedang memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan penduduk dari beberapa desa/tempat
    yang ditentukan berhak mendapat ganti rugi dari LBI inc,karena
    saudara2 juga sudah mulai menerima dampak negative akibat dari semburan lumpur tsb,yaitu dengan kerusakan air sumur dan retak2 pada dinding serta lantai rumah.
    Sekiranya peta tertanggal 22/03/07 yang dituangkan dalam penpres no.14 tsb yang
    dijadikan acuan oleh LBI inc untuk menolak ganti rugi ,maka team yang merumuskan
    penpres tsb adalah merupakan orang2 yang terlampau takabur berani mendahului YMK
    dengan menetapkan sesuatu yang tidak diketahuinya akan terjadi kemudian hari.
    Terus perjuangkan HAK MILIK saudara2 sekalian ,karena dampak dari timbulnya
    Lumpur tsb bukanlah atas kemauan saudara2 sekalian,tapi akibat dari kelalaian LBI inc , wasalam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: