Loloskan 522 Berkas, Sehari Dibayar 17

RADAR SIDOARJO      Jumat, 01 Juni 2007
Verifikasi Ganti Rugi Korban Lumpur
SIDOARJO – Pembayaran uang muka ganti rugi korban lumpur panas dianggap masih lambat. Sejak semburan terjadi, PT Minarak Lapindo Jaya yang ditunjuk PT Lapindo Brantas Inc untuk membayar ganti rugi, baru menyelesaikan uang muka 214 bidang. Hal tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah korban yang harus diberi ganti rugi sekitar 15 ribu bidang rumah dan tanah.

Sementara, kemarin, Minarak memberikan pembayaran uang muka ganti rugi hanya untuk 17 bidang lahan warga. Tanah yang diberi ganti rugi kemarin, rinciannya, enam tanah sawah milik warga Kelurahan Siring, dua tanah pekarangan milik warga Kelurahan Jatirejo, dan sembilan tanah pekarangan milik warga Desa Kedungbendo. Total dana yang diterima warga hanya Rp 1,8 miliar.

Padahal, tim verifikasi BPLS sejak bekerja 8 Mei lalu telah meloloskan 522 berkas. Sampai pekan lalu, tim verifikasi menyatakan, telah menyerahkan berkas tersebut kepada PT Minarak.

“Berkas-berkas itu sudah kami nyatakan memenuhi syarat. Seharusnya sudah bisa dibayar, setidaknya menurut kami,” ujar Ketua Tim Verifikasi BPLS Yusuf Purnama.

Menurut dia, semua berkas yang lolos verifikasi tersebut baru sebagian berkas yang sudah besertifikat. Belum termasuk berkas tanah yang hanya punya bukti kepemilikan berupa letter C dan pethok D. “Semoga pethok D dan letter C minggu depan sudah ada yang bisa dibayar,” kata Yusuf.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatirejo Aschur menilai, pembayaran ganti rugi sangat lambat. Meski demikian, dia mengajak warga untuk bersabar. Mereka diminta berkonsentrasi melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan dalam formulir baru dari tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Warga akan mengikuti alur format baru itu agar tidak ada alasan semua pihak untuk berkelit. “Namun, jika komitmen makin buruk, warga akan siap menuntut lebih keras,” tegasnya.

Menanggapi sikap warga tersebut, Vice President PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla menyatakan tidak mau disebut lambat. “Hampir secara rutin, tiap minggu, kami terus membayar kan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, banyak warga korban lumpur yang sudah memiliki dokumen kepemilikan yang sah atas tanah atau rumah. Tapi, mereka belum bisa memenuhi syarat-syarat kelengkapan notarial. “Kami juga punya tim notaris yang akan memeriksa lagi,” jelasnya.

Misalnya, kata dia, banyak yang belum bisa menunjukkan surat nikah, KTP, atau kelengkapan lain. Di antara yang dikirimkan, banyak pula yang tidak sama. “Kalau nama di surat nikah dengan KTP saja sudah berbeda, terus bagaimana?” ungkapnya. (dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: