Nonsertifikat Baru Lolos Enam Bidang

RADAR SIDOARJO      Kamis, 07 Juni 2007
SIDOARJO – Untuk kali pertama, tanah atau bangunan nonsertifikat milik warga korban lumpur Lapindo lolos verifikasi. Sayangnya, jumlah tanah atau bangunan nonsertifikat yang lolos verifikasi itu sangat sedikit.

Ketua Tim Verifikasi BPLS Yusuf Purnama kemarin mengatakan, sejak Selasa (5/6) lalu hingga kemarin, 29 bidang tanah/bangunan nonsertifikat sudah diverifikasi. Semuanya milik warga Desa Kedungbendo, korban lumpur Lapindo. Namun, baru enam bidang yang lolos.

“Itu pun sebenarnya masih ada masalah. Sebab, di atas tanah tersebut ada bangunannya. Tapi, bangunan itu tidak ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” jelas Kasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo itu.

Yang menjadi masalah, lanjut Yusuf, Tim Verifikasi kesulitan menentukan luas bangunan untuk bisa menetapkan nilai klaim ganti rugi. Sebab, data luas yang ada hanya berdasar surat pernyataan warga korban lumpur Lapindo dan hasil pendataan ITS.

“Memang, dalam kesepakatan beberapa waktu lalu, dua data itu bisa dijadikan acuan. Tapi, sampai sekarang belum ada rumusan baku untuk menentukan luas bangunan yang tidak ber-IMB. BPLS dan Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya, Red) masih terus berunding,” terang Yusuf.

Yusuf menambahkan, syarat administratif untuk lolos verifikasi, sebenarnya, tidak terlalu njlimet. Yang diperlukan adalah bukti kepemilikan atas tanah. Bisa berupa pethok D atau letter C, asal ada kekuatan hukum yang mengikat antara objek dan subjeknya. “Maksudnya, antara data nama pemilik dan objek tanah atau bangunannya harus sesuai. Tapi, kalau tidak sesuai, harus ada bukti kepemilikan penyambung, seperti surat waris atau surat kuasa,” jelas Yusuf.

Selain bukti kepemilikan, syarat lainnya adalah kartu identitas pemilik tanah/bangunan tersebut serta surat pernyataan bahwa objek yang bersangkutan tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang menjadi agunan di bank, serta tidak sedang diperjualbelikan.

“Kalau syarat-syarat itu sudah dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi, bupati tinggal mengesahkan dengan menandatangani berita acara verifikasi,” ungkap Yusuf. “Setelah itu, baru diajukan ke Minarak, untuk klaim pembayaran ganti rugi,” tambahnya.

Dia melanjutkan, berdasar peta terdampak yang ditetapkan pada 22 Maret 2007, luas tanah/bangunan milik warga korban lumpur Lapindo di Desa Kedungbendo, Desa Renokenongo, Kelurahan Siring, dan Kelurahan Jatirejo mencapai 641 hektare. Luas tersebut meliputi 13 ribu bidang.

Sulitnya, hanya 20-25 persen atau sekitar 2.600-3.250 bidang yang sudah bersertifikat. “Itu belum termasuk rumah milik warga Perum TAS I. Semua rumah warga Perum TAS I sudah bersertifikat. Jumlahnya mencapai 6.652 bidang,” ujarnya.

Yusuf juga mengatakan, hingga kemarin, terbentuk empat tim yang siap memverifikasi. Keempat tim verifikasi tersebut terdiri atas unsur BPN, Pemkab Sidoarjo, kepolisian, kejaksaan, dan KP PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan).

“Dengan 4 tim verifikasi, kami targetkan bisa memverifikasi 100 berkas setiap hari. Asalkan warga sudah melengkapi semua syarat administratifnya,” kata Yusuf.

Di bagian lain, warga Siring korban lumpur Lapindo kemarin berbondong-bondong menyerahkan berkas yang terdiri atas syarat-syarat administratif ke Sekretariat Tim Verifikasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo. “Ada sekitar 560 berkas yang kami serahkan,” kata Bambang Sacri, salah seorang koordinator warga Siring.(sat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: