Interpelasi Lapindo Akan Diajukan Hari Ini

Kamis, 07 Juni 2007 | 08:45 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gagal menghadirkan presiden dalam sidang interpelasi kasus Iran, sejumlah legislator Senayan kembali mengajukan serangan lanjutan. Pada hari ini mereka akan mengusulkan hak interpelasi penanganan lumpur Lapindo. “Kalau tidak ada halangan kami akan menemui pimpinan DPR pagi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Jacobus Kumarlo Mayong Padang ketika dihubungi Tempo, Kamis (7/6).

Penggagas hak interpelasi kasus Lapindo ini adalah Ario Wijanarko dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan anggota DPR RI yang sudah menandatangani dukungan penggunaan hak interpelasi, yakni, Abdullah Azwar Anas dari Fraksi PKB, Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Soeripto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yuddy Chrisnandi dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Pengusul interpelasi, kata Jacobus, berharap pimpinan DPR segera mengumumkan usulan itu dalam rapat paripurna Selasa pekan depan. Sehingga, Badan Musyawarah dapat segera menjadwalkan sidang interpelasi penanganan lumpur Lapindo.

Para pengusul menganggap pemerintah lambat menyelesaikan kasus tersebut. Padahal, sudah setahun semburan lumpur terjadi. Namun, hingga kini, kata Jacobus, nasib sekitar 3500 kepala keluarga belum ada kepastian. “Kami akan tanyakan mengapa negara lalai. Sebenarnya apa yang mereka urus?” ujarnya.

Adapun anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan sebanyak 122 anggota DPR te;aj memberikan tanda tangan dukungan penggunaan hak interpelasi kasus penanganan semburan lumpur Lapindo. “Hanya Fraksi Partai Demokrat yang anggotanya tidak ikut tanda tangan,” katanya.

Kurniasih Budi, Imron Rosyid

Iklan

One Response to Interpelasi Lapindo Akan Diajukan Hari Ini

  1. ompapang berkata:

    Lusi memang bisa juga untuk komoditi politik, tapi apa iya DPR bisa mendesak pemerintah untuk membayar/menalangi dulu seluruh ganti rugi pada para korban. Kalau DPR bisa, nantinya dana talangan itu dimintakan ganti kepada Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Yang penting korban dapat ganti rugi dulu, soal siapa yang bayar sekarang itu urusan DPR, bisa nggak DPR memperjuangkan melalui interpelasi. Kalau bisa ITU BARU NAMANYA DPR kata pak Usil.
    Jangan-jangan move ini hanya untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus dana DKP yang sedang bergulir atau untuk revans “interpelasi Iran” yang terkesan gagal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: