BPLS Kesulitan Verifikasi Luas Bangunan Korban Lumpur

07/06/07 21:06

Sidoarjo (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kesulitan melakukan verifikasi bangunan untuk warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, karena luas bangunan tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) semula.

Deputi Sosial BPLS, Soetjahjono Soejitno, kepada wartawan di Sidoarjo, Kamis, mengatakan bahwa banyak bangunan yang sudah direnovasi, namun warga tidak mengurus IMB ulang di Pemkab Sidoarjo, sehingga luas bangunan yang tertera dalam IMB itu berbeda dengan data yang baru.

“Inilah yang membuat BPLS kesulitan dalam melakukan verifikasi atas bangunan untuk warga yang terkena luapan lumpur, khususnya warga Perum TAS I,” katanya menegaskan.

Untuk mengatasi kesulitan itu, menurut dia, pihaknya masih dalam proses koordinasi dengan pihak Pemkab Sidoarjo. Apakah akan menggunakan luasan bangunan yang tertera dalam IMB atau menggunakan keterangan warga.

“Kami masih menunggu koordinasi BPLS dengan Pemkab Sidoarjo dan Lapindo, karena belum ada kesepakatan apakah akan menggunakan pernyataan warga atau menggunakan IMB yang lama,” katanya.

Namun, ia mengemukakan, khusus rumah warga yang di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, karena di Perum TAS I itu banyak rumah yang sudah direnovasi, tapi IMB-nya lama. Dulu sebelum direnovasi luas bangunan hanya 36 meter persegi (m2), tetapi sejumlah warga ada yang mengatakan luasnya bertambah menjadi 54 m2.

Soetjahjono mengatakan, hingga kini masih terus melakukan verifikasi atas tanah dan bangunan yang hanya memiliki pethok dan letter C, serta yang tidak ber-IMB.

“Setelah ada pertemuan dengan DPD dari Jatim, beberapa waktu lalu, bupati telah menyatakan siap untuk memberikan jaminan atas tanah dan bangunan yang hanya memiliki leter C dan Pethok D serta IMB,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi BPLS, Yusuf Purnama, mengatakan bahwa tanah yang memiliki letter C dan Pethok D yang sudah diverifikasi hanya sekitar enam bidang. Namun, proses verifikasi terhadap enam bidang itu juga masih belum final, karena masih ada persyaratan yang belum diserahkan pemilik kepada tim verifikasi. (*)

Copyright © 2007 ANTARA

Iklan

2 Responses to BPLS Kesulitan Verifikasi Luas Bangunan Korban Lumpur

  1. perumtase12 berkata:

    Betul pak yangyung …..

    sebelum lumpur menenggelamkan rumah kami (perumtas), sudah ada pendataan dari tim independen ITS mengenai luas tanah, bangunan, sosial, dan bahkan mereka juga melakukan pemotretan tampak luar dan tampak dalam. Saya rasa kalau memang pihak minarak atau lapindo atau BPLS mempermudah dalah hal ini. cukup minta saja data dari tim ITS (yang nota bene dulu juga suruhan dari Lapindo untuk mendata sosial warga) sudah beres ……… kenapa harus berbelit – belit. Kalau masalah PBB terus terang kita dulu pernah didata ulang oleh petugas desa ditahun ke 4 (sekitar 2005) untuk rencana pembaruan PBB tapi ternyata data di SPPT yang muncul tetap tidak berubah hanya nilai permeter tanah yang berubah. bahkan hampir 1 RW di blok kami yang namanya luas bangunan tertulis 0 padahal jelas-jelas ada bangunan dan sudah kita tempati bertahun-tahun. Lha untuk PBB tahun 2007 sudah tidak terbit bahkan mau kita bayar katanya petugas sudah dilunasi (aneh … siapa yang lunasi lha kita merasa belum bayar ) dan informasi petugas di dinas pendapatan SDA data sudah dihapus …. data tidak ada … (aneh sekali main hapus data seenaknya …. ) jadi sebenarnya kalau mereka bisa buka mata dan hati sebetulnya sangat-sangat gampang …. minta data dari tim ITS atau keterangan dari warga untu verifikasi sudah beres .. (kalau tidak jujur penjara / atau tembak saja) gitu saja kok repot !!…… titik (mangkel aku …. dia nggelontor lumpu saja pakai tanpa permisi ….. giliran ganti rugi .. sulitnya setengah mati … pakai banyak aturan dan alasan pula ……

  2. yangyung berkata:

    Data luas rumah diTAS sudah ada dan difoto oleh tim mahasiswa dari ITS,ini sebelum rumah terendam lumpur,saya rasa data ini valid.kenapa data dari tim ini tidak digunakan?.memang banyak alasan dari lapindo untuk mengulur-ulur ganti rugi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: