Minarak Ajukan Syarat Baru

RADAR SIDOARJO      Sabtu, 09 Juni 2007
SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menyatakan bersedia mengesahkan tanah nonsertifikat milik warga korban lumpur Lapindo. Meski begitu, bukan berarti PT Minarak Lapindo Jaya dengan mudah membayar ganti rugi untuk objek-objek tersebut.

Kemarin Vice President Minarak Andi Darussalam Tabusalla mengajukan syarat baru. Andi minta agar Tim Verifikasi bisa memperoleh peta krawangan atau buku kretek di masing-masing desa/kelurahan untuk dicocokkan dengan pethok D atau letter C tiap persil tanah/bangunan milik warga korban lumpur Lapindo yang akan dibeli Minarak.

“Kami hanya berusaha mengantisipasi agar jangan sampai timbul masalah di kemudian hari setelah kami membeli tanah atau bangunan milik korban lumpur. Sebab, becermin dari pengalaman di Jatim, banyak masalah timbul karena belum adanya kejelasan status tanah,” jelasnya.

Peta krawangan atau buku kretek yang dimaksud Andi itu adalah peta lahan di suatu desa. Peta tersebut mencantumkan data-data mengenai asal-muasal tanah atau bangunan nonsertifikat yang dimiliki warga. Biasanya, meski sudah dijual atau dipindahtangankan, datanya tetap tercantum namun disertai keterangan jual beli.

Andi melanjutkan, dengan memegang peta krawangan atau buku kretek itu, Tim Verifikasi dapat meneliti keabsahan pethok D atau letter C yang diajukan warga korban lumpur Lapindo. Sebab, dengan melihat peta krawangan atau buku kretek, dapat diketahui asal-muasal tanah atau sudah berapa kali berpindah tangan sampai ke pemilik terakhir.

Di bagian lain, kemarin Minarak kembali merealisasikan transaksi jual beli. Namun, belum ada satu pun tanah atau bangunan nonsertifikat milik warga yang dibeli Minarak. Sebab, hingga kemarin, belum satu pun berkas lahan tanah atau bangunan nonsertifikat milik warga korban lumpur yang berada di tangan Minarak.

Meski demikian, Andi menegaskan, Minarak tidak akan lari dari komitmen. “Nanti Anda bisa buktikan, kalau berkas pethok D dan letter C sudah diserahkan Tim Verifikasi kepada kami, apakah akan kami dibayar atau tidak (ganti ruginya),” tegasnya.

Yang dibeli Lapindo kemarin adalah 41 bidang tanah sawah, tanah pekarangan, dan bangunan milik 24 warga korban lumpur Lapindo. Rinciannya, 22 bidang di Kelurahan Siring, 7 bidang di Kelurahan Jatirejo, dan 12 bidang di Desa Kedungbendo.

Untuk tanah sawah dan tanah pekarangan, luasnya mencapai 34.355 m2. Untuk bangunan, luasnya mencapai 122,5 m2. Seluruhnya bernilai Rp 10.984.670.000. “Tapi, yang kami bayar hari ini (kemarin, Red) baru uang muka 20 persen, yaitu senilai Rp 2.196.934.000,” ujar Andi. (sat/luq)

Iklan

5 Responses to Minarak Ajukan Syarat Baru

  1. mang Ipin berkata:

    Kalo sudah disahkan oleh pejabat pemerintah ,apa lagi yang dibutuhkan
    pakai peta Karawangan segala??????? bukan hanya akal2an untuk menunggu sampai
    tanah hilang dipermukaan/amblas. . . dengan dalih force majeur!!!!!!!! sehingga men
    jadi tanggung jawab pemerintah alias gak tanggung jawab . . . tak iyeu!!!!!! terus per
    juangkan hak saudara2 sekalian,karena musibah tsb bukan maunya warga Porong, tapi
    ada sabab musababnya……..Merdeka !!!!!!!!

  2. perumtase12 berkata:

    ya gini kalau semua proses dilakukan di kantor maupun di hotel … bisa berbelit-belit. coba kalau prosesnya dilakukan di tanggul akan lebih gampang, begitu mau berbelit-belit dilempar saja kelumpur ……. beres khan … gitu saja kok repot !!!???? (mangkel aku …)

  3. ompapang berkata:

    Betul pak t, prosesnya diumumkan seperti proses pembuatan sertifikat dari tanda kepemilikan tanah tanah letter C. Setahuku diumumkan dikantor kelurahan/kepala desa selama 3 bulan. Kalau tak ada sanggahan , proses jalan terus. Kalau kantor kepala desa tenggelam, ya seperti usul pak t thok aja.

  4. sacredavalon berkata:

    Setahun lumpur lapindo, kok pemerintah belum melek juga. 😦

  5. t berkata:

    Umumkan kepemilikan tanah masing-masing di media masa selama 1 bulan penuh beserta alas haknya, yang berkeberatan silakan menghubungi Pemda yang bersangkutan, dan pada 2 bulan berikutnya umumkan di media masa untuk tanah yang benar-benar “clean and clear” dengan pembubuhan tanda tangan Pejabat yang berkepentingan dari Lapindo / Minarak / Bupati / BPN setempat. Yang belum clean and clear diselesaikan dan dimumkan lagi bertahap. Pengumuman ini sebagai bentuk penguatan di hadapan Hukum untuk kepentingan masing-masing pihak. Sosialisasi juga dengan penerbitan selebaran atau bekerjasama dengan LSM / Pengurus Desa setempat.

    Media masa diharap memberi potongan harga maksimal untuk iklan ini (social responsibility).

    Atau Pak dhe Rov mau menyisihkan kolom khusus untuk daftar kepemilikan yang sudah clean & clear dan masih bermaslah / dalam proses.

    Sepertinya Pemda / BPN sudah punya website, ayolah jangan mubazirkan fasilitas yang sudah ada. Tim IT independen sudah banyak di negeri ini (tim Air putih / Onno Purbo / Roy Suryo).

    Ayolah, Kalau memang sudah mudah mengapa harus dipersulit. Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: