Pansus Lumpur Segera Panggil BPLS dan MLJ

Senin, 11 Juni 2007  19:53:00 republika
Sidoarjo-RoL– Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo akan segera memanggil PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menyusul tersendatnya pemberian ganti rugi kepada korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.
“Kami dalam waktu dekat ini akan memanggil PT Minarak dan BPLS. Tapi, kami akan memanggil warga terlebih dahulu terkait ganti rugi dalam bentuk jual beli atas tanahnya,” kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Sumi Harsono, yang juga panitia pengarah Pansus di Sidoarjo, Senin.

Padahal, menurut dia, warga sudah mengumpulkan semua syarat dan bukti kepemilikan atas tanah milikinya, bahkan Bupati juga sudah menandatangani pengesahannya.

“Semua syarat itu sebenarnya khan sudah cukup, tapi kok ada saja yang dipersoalkan PT Minarak, bahkan saat ini juga minta adanya Buku Kretek (buku riwayat tanah) dan peta Krawangan (surat ukur sejarah tanah),” katanya.

Pihaknya menduga jika PT Minarak, hanya bermaksudkan mengolor-olor waktu pembayaran tanah warga. Hal itu, karena permintaan Minarak agar Bupati Sidoarjo mengesahkan disetujui.

“Itu hanya akal-akalan untuk mengolor waktu saja. Kami minta agar Minarak segera membayar lahan warga yang berpethok D dan C. Tidak ada alasan lagi untuk mengulur waktu, juklaknya juga sudah jelas,” kata Ketua DPC PDIP Sidoarjo ini.

Bahkan, ia menilai, munculnya rencana Sidoarjo Kota Baru (SKB) untuk korban lumpur juga disinyalir berhubungan dengan pengolor-oloran waktu ini, agar Lapindo tidak harus membayar secara cash and carry.

“Kalau memang mau membuat kawasan relokasi, harus lebih bagus dari keadaan warga sebelum menjadi korban, baik kondisi rumah maupun isinya, sarana dan prasarananya seperti sekolah, masjid dan fasum-nya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Jalaluddin Alham, SIP, MHum, yang juga panitia pengarah lumpur DPRD Sidoarjo. Menurut dia, keluarnya persyaratan baru dari Minarak yang minta buku kerawangan, menunjukkan kalau Lapindo tidak beriktikad baik dalam membayar ganti rugi korban lumpur.

“Saya minta Minarak dan Lapindo mematuhi Perpres 14 dan tidak usah meminta persyaratan seperti itu (buku kerawangan). Kalau terus-terusan minta syarat baru, kapan ganti rugi untuk pethok D dan C akan dibayar,” katanya.  antara


abi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: