Syarat Minarak Mengada-ada

RADAR SIDOARJO      Selasa, 12 Juni 2007
SIDOARJO – Syarat baru yang diajukan PT Minarak Lapindo Jaya untuk memproses pencairan uang ganti rugi kemarin ditolak keras oleh Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Sumi Harsono selaku anggota dewan pengarah Pansus Lumpur mengatakan, syarat dari Minarak itu terlalu mengada-ada. “Menurut saya, itu hanya akal-akalan Minarak untuk mengulur-ulur waktu pembayaran,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Ucapan keras Sumi itu memang dipicu pernyataan Vice President Minarak Andi Darussalam Tabusalla. Sebelumnya, Andi menuntut agar Tim Verifikasi BPLS dapat memperoleh peta krawangan atau buku kretek. Dengan buku itu, tim verifikasi dapat meneliti keabsahan pethok D atau letter C yang diajukan warga korban lumpur Lapindo.

Dengan melihat peta krawangan atau buku kretek, dapat diketahui asal-muasal tanah/bangunan milik warga atau sudah berapa kali berpindah tangan, sampai ke pemilik terakhir. Jika keabsahan sudah jelas, pencairan uang ganti rugi untuk warga korban lumpur Lapindo dapat direalisasikan.

Syarat baru itu diajukan setelah Bupati Win Hendrarso memenuhi tuntutan Minarak sebelumnya. Semula Minarak menuntut bupati agar bersedia mengesahkan data tanah/bangunan nonsertifikat milik warga korban lumpur Lapindo yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi.

“Pengesahan bupati seharusnya sudah cukup untuk menjadi syarat buat pencairan uang ganti rugi. Sebab, data-data itu kan sudah diverifikasi oleh tim verifikasi. Buat apa harus ada peta krawangan atau buku kretek?” tegas Sumi.

Karena itu, lanjut Sumi, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo segera memanggil Minarak. Agendanya klarifikasi pengajuan syarat baru untuk pencairan uang ganti rugi itu. “Insya Allah, dalam waktu dua atau tiga hari lagi, kami akan menghadirkan Minarak ke dewan,” ujarnya.

Secara terpisah, Hendrarso terkesan tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut. Dia mengatakan, masalah peta krawangan atau buku kretek adalah otoritas masing-masing desa. “Kalau pihak desa mau menunjukkan, ya nggak masalah, monggo saja,” tuturnya enteng.

Sementara itu, satu per satu korban lumpur dari Desa Renokenongo yang selama ini menolak uang kontrak dan jatah hidup (jadup) akhirnya luluh. Rencananya, besok, 45 KK menerima uang kontrak dan jatah hidup dari Lapindo.

“Kami tak kuat lagi tinggal di pengungsian,” ungkap Mashuri, salah seorang warga RT 4, RW 1, Renokenongo. Sekitar lima bulan lebih, dia bersama keluarganya memutuskan bertahan di penampungan Pasar Porong Baru (PPB) dan menolak hak uang kontrak.(sat/dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: