Anggap Minarak Berbelit

Juni 15, 2007

RADAR SIDOARJO      Jumat, 15 Juni 2007
Warga Demo Menteri
SIDOARJO – Puluhan warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, berusaha menghadang kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro ke lokasi pusat semburan dan spillway kemarin. Mereka bermaksud mengadukan sikap PT Minarak Lapindo Jaya yang dianggap berbelit-belit dalam membayar uang muka ganti rugi.

Sejak sekitar pukul 10.00, warga berkumpul di jalan akses menuju Baca entri selengkapnya »

Iklan

Janji Kebut Realisasi Ganti Rugi

Juni 15, 2007

RADAR SIDOARJO      Jumat, 15 Juni 2007
SIDOARJO – PT Minarak Lapindo Jaya berusaha mengejar target realisasi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. Untuk itu, Minarak merencanakan pembayaran dua kali seminggu. “Karena kami tidak ingin disangka sengaja mengulur-ulur pembayaran. Ini adalah bentuk komitmen kami,” ujar Vice President Minarak Andi Darussalam Tabusalla.

Dalam minggu ini, Minarak hanya melakukan Baca entri selengkapnya »


Jatah Bagi Hasil Pengeboran Ludes

Juni 15, 2007

RADAR SIDOARJO      Jumat, 15 Juni 2007
SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, tampaknya, harus gigit jari. Badan Pengelola BP Migas menyatakan, jatah bagi hasil yang seharusnya didapat pemkab dari pengeboran PT Lapindo Brantas telah habis.

Belum diterimanya dana bagi hasil atas 21 sumur gas Lapindo yang Baca entri selengkapnya »


PEMERINTAH DESAK LAGI LAPINDO SELESAIKAN GANTI RUGI KORBAN

Juni 15, 2007

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Pemerintah meragukan pembayaran uang muka ganti rugi untuk korban lumpur panas Lapindo Brantas bisa diselesaikan akhir tahun ini. Meski begitu, menurut Menteri Sosial Bachtiar, pemerintah akan terus mengawal program pembayaran ganti rugi ini. Baca entri selengkapnya »


Porong Tidak Untuk Kawasan Migas

Juni 15, 2007

RADAR SIDOARJO      Jumat, 15 Juni 2007
SIDOARJO – Usulan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo untuk menetapkan Porong sebagai kawasan migas, belum mendapat respons positif dari eksekutif. Bahkan, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan, usul tersebut terlalu dini untuk dilontarkan.

“Sebab, belum ada survei, atau penelitian yang cukup mendalam, dan belum Baca entri selengkapnya »