Jatah Bagi Hasil Pengeboran Ludes

RADAR SIDOARJO      Jumat, 15 Juni 2007
SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, tampaknya, harus gigit jari. Badan Pengelola BP Migas menyatakan, jatah bagi hasil yang seharusnya didapat pemkab dari pengeboran PT Lapindo Brantas telah habis.

Belum diterimanya dana bagi hasil atas 21 sumur gas Lapindo yang seharusnya didapat Pemkab Sidoarjo terungkap saat bupati memberikan jawaban LKPJ waktu sidang paripurna lalu. Dalam kurun waktu 2005-2006, Sidoarjo sama sekali tidak menerima dana bagi hasil pengeboran 21 sumur gas milik Lapindo.

Padahal, berdasar temuan BPK, setidaknya ada dana Rp 23 miliar yang seharusnya masuk ke kas Pemkab Sidoarjo. Namun, kenyataannya, hingga kini tak sepeser pun dana tersebut diterima.

“Memang, tidak ada listing bagi hasil untuk Sidoarjo,” ungkap Kepala BP Migas Trijana Kartasungkana kemarin. Menurut dia, hal itu disebabkan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi pengeboran dan eksplorasi gas (cost recovery).

Namun, Trijana tak merinci cost recovery yang dikeluarkan untuk pengeboran yang dilakukan Lapindo di Wunut dan Tanggulangin dalam bentuk apa saja. “Yang jelas, umumnya, jatah untuk daerah habis karena termakan cost recovery,” ujarnya.

Lantas, bagaimana temuan BPK yang menyatakan ada dana Rp 23 miliar yang seharusnya diterima Pemkab Sidoarjo? Trijana tak bersedia mengomentari. Dia hanya mengatakan, urusan keuangan semacam itu sudah ada bagian sendiri di BP Migas yang akan menangani. “Nanti ada bagian sendiri yang akan mengurusnya,” jelasnya sambil berlalu.

Soal belum diterimanya dana tersebut, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan akan terus berjuang untuk mendapatkan. “Selama ini kami juga telah sekuat tenaga mengusahakan,” jelasnya.

Dia mengatakan, beberapa waktu lalu, bersama DPRD Sidoarjo, pihaknya sudah berusaha menanyakan kepada BP Migas. “Namun, hingga kini, kami belum mendapat kejelasan akan kebagian dana tersebut atau tidak,” ujarnya.

Meski demikian, kata bupati, pihaknya tak akan menyerah. “Kami akan mencoba lewat jalan lain karena dana itu memang telah menjadi hak Sidoarjo,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Emir Firdaus menyatakan kekecewaannya terhadap BP Migas. “Kami sudah merekomendasikan Pemkab Sidoarjo untuk mengusut temuan audit BPK yang menyatakan ada dana Rp 23 miliar itu,” tegasnya.

Sebab, kata dia, ada indikasi korupsi atas penggelembungan dana cost recovery yang dilakukan BP Migas. Sebab, dari informasi yang dia terima dari BPK, cost recovery untuk pengeboran di Wunut dan Tanggulangin, per tahun mencapai Rp 507 miliar.

“Ini pemborosan karena dana yang seharusnya untuk recovery malah digunakan untuk kegiatan lain,” ujarnya.(dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: