Bencana Lapindo Timbulkan Biaya Ekonomi Rp 32, 89 Triliun

Bencana Lapindo Timbulkan Biaya Ekonomi Rp 32, 89 Triliun
JAKARTA, KOMPAS–Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan,  akibat bencana lumpur Lapindo Brantas Inc (LBI), diperkirakan telah menimbulkan biaya ekonomi sebesar Rp 32,89 triliun untuk periode 2006 hingga 2015. Padahal, nilai kas yang  dibayarkan dan yang telah menjadi komitmen untuk dibayarkan oleh LBI hingga akhir Januari 2007 lalu, kurang lebih baru senilai Rp 4,90 triliun.

Beban biaya itu, secara rinci meliputi antara lain yang ditanggung negara atau publik sebesar Rp 2,35 triliun, BUMN Rp 210 miliar, swasta Rp 970 miliar, masyarakat Rp 29,36 triliun.

Hal itu terungkap dari hasil audit BPK terhadap penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoardjo, Jawa Timur, yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR, Rabu (13/6) lalu di Jakarta. Laporan tersebut baru terungkap  ke publik, Senin (18/6) sore ini. Juru Bicara BPK, Baharuddin Aritonang kepada Kompas, saat dikonfirmasi mengenai hasil BPK tersebut, membenarkan adanya laporan BPK kepada pimpinan DPR.

”Kesenjangan finansial tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bukan hanya yang terkena luapan dan genangan lumpur saja, akan tetapi juga sebagian warga di sekitar, dan bahkan masyarakat di Jawa Timur,” tandas  Baharuddin.

Baharuddin juga mengungkapkan, adanya berbagai  kelemahan dan kekurang hati-hatian dari berbagai pihak, khususnya dalam proses eksplorasi minyak dan gas di Blok Brantas terkait dengan bencana semburan lumpur panas di Desa Porong, Sidoardjo, Jawa Timur, 29 Mei 2006 lalu.

Berbagai pihak itu adalah  pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta  Badan Pelaksana Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), serta Lapindo Brantas Inc (LBI) selaku  operator eksplorasi dan eksploitasi migas.

Menurut Baharuddin, ESDM dan BP Migas dinilai hanya terfokus mengawasi anggaran kontraktor bagi hasil migas daripada melakukan pengawasan atas kegiatan teknis eksplorasi dan eksploitasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) sesuai ketentuan.

Menurut Baharuddin, pihak berikutnya adalah Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai operator. LBI   diduga, selain  menggunakan peralatan yang kurang memenuhi standar, personilnya juga  kurang berpengalaman melakukan eksplorasi.

”LBI juga tidak memperhatikan aspek-aspek kehati-hatian  menangani masalah sumur (well problem), yang diduga menjadi pemicu terjadinya semburan lumpur  Sidoardjo,” ujar Baharuddin, yang juga anggota BPK.

Belum teruji

Sementara, tambah Baharuddin, upaya pemerintah mengatasi  dengan membentuk Tim Nasional Penanganan Lumpur Sidoardjo bersama LBI, yaitu dengan empat strategi, seperti penyuntikan semen dan lumpur berat dari atas (snubbing unit), pengeboran samping (side tracking),  penggalian tiga sumur penyumbat (relief well) dan memasukan rangkaian bola-bola beton ke pusat semburan (high density chained ball), gagal untuk menghentikan semburan.

Adapun, lanjut  Baharuddin, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo yang baru-baru ini dibentuk, saat ini juga tengah mempertimbangkan  strategi baru. ”Namun, strategi tersebut  belum teruji efektivitasnya untuk menghentikan semburan lumpur, yaitu dengan cara membangun bendungan di sekitar pusat semburan,” papar Baharuddin.

Oleh sebab itu, BPK menyarankan pemerintah, antara lain menuntaskan investigasi untuk mengetahui penyebab semburan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan status hukumnya, apakah termasuk bencana alam ataukah kesalahan teknis maupun kelalaian manusia.

Saran lainnya, pemerintah sambil menunggu kepastian hukum tentang pihak yang harus bertanggung jawab, diharapkan  secara resmi menetapkan status semburan lumpur itu sebagai bencana dan mengambil alih penanganannya termasuk penyedian anggaran untuk menyelamatkan warga.

”Jika yang bertanggung jawab LBI, maka segala dana yang dikeluarkan pemerintah ditanggung oleh LBI. Komitmen itu harus dinyatakan secara tertulis,” demikian Baharuddin. (HAR)

Iklan

3 Responses to Bencana Lapindo Timbulkan Biaya Ekonomi Rp 32, 89 Triliun

  1. falcunix berkata:

    waduh mana utang indonesia banyak, bencana morotin mulu , Ya tuhan ampunilah kami bangsa yang berdosa ini Amin

  2. Amalia berkata:

    Lumpur Lapindo adalah masalah bangsa Indonesia, kita wajib andil bagian dalam hal ini. Mari kita pikirkan masalah ini bersama, beri dukungan moral bagi saudara-saudara kita, dan jangan lupa berdoa pada Allah,,karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaiakan.

  3. Rangga berkata:

    Peristiwa ini sangat merugikan masyarakat luas. Sebaiknya pemerintah harus cepat dan tanggap dalam menghadapi maslaah ini. Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, saya harapkan jangan pernah putus asa dan menyerah mencari solusi. Semuanya pasti ada solusinya.

    Untuk pemerintah, lain waktu, dalam memberikan ijin pengeboran di kepulauan Indonesia, bisa lebih ketat. Semua prosedur harus baik. Fit n proper test harus benar-benar baik. Sebaiknya pelajari pengalaman negara lain.

    Di atas langit, masih ada langit. Mari berusaha dan berdoa kepada-Nya. Semoga Tuhan memberikan pertolongan bagi kita semua.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: