Mensos Menduga Lapindo Kesulitan Keuangan

Lumpur Panas
JAKARTA, KOMPAS–Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah memperkirakan, PT Lapindo Brantas Inc yang menjadi penyebab pertama bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, lebih dari satu tahun lalu kesulitan dengan masalah keuangan. Dugaan itu didasarkan pada fakta tersendatnya pembayaran ganti rugi Lapindo kepada warga yang menjadi korban.

”Apa yang menjadi tugas pemerintah dan warga sudah dilakukan. Verifikasi sudah dilakukan, syarat sudah dipenuhi, akan tetapi pembayaran ganti rugi belum dilakukan. Ternyata memang Lapindo, mungkin ada kesulitan cash flow atau hal lain yang perlu dipertimbangkan,” ujar Bachtiar usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/6).

Apakah betul masalah keuangan yang tengah dihadapi Lapindo sehingga masalah pembayaran ganti rugi tersendat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama beberapa menteri berangkat ke Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Di dekat korban lumpur panas Lapindo, Presiden akan menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

”Sudah dilakukan verifikasi, kemudian persayraatannya sudah dipenuhi, perntayaannya kok tidak dibayar (Lapindo). Presiden akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan di sana,” ujarnya.

Bachtiar membantah ketidakpercayaan Presiden pada laporan pemerintah daerah dan BPLS sehingga harus turun gunung menemui korban langsung. ”Semua sudah lapor, beliau sebagai Presiden harus sangat hati-hati. Tenggang waktu satu tahun lebih memerlukan satu tindakan. Untuk itu, Presiden memerulukan datang mencek kembali. Beliau seorang Presiden, harus hati-hati,” ujarnya.

Iklan

One Response to Mensos Menduga Lapindo Kesulitan Keuangan

  1. Arsolim berkata:

    Persoalan yang rumit, fakta yang terjadi :

    – Lapindo diwajibkan untuk membiayai penanganan di pusat semburan dan mengganti rugi seluruh lahan yang terendam sesuai peta bln maret 2007.

    – Sekarang Lapindo mengalami kesulitan keuangan (financial problem), kalau di kemudian hari Lapindo menyatakan pailit apakah secara hukum group Bakrie berkewajiban menanggung ganti rugi secara tanggung renteng, kalau tidak siapa yang akan membayar kepada masyarakat korban lumpur, Pemerintah ? (catatan korban bencana ditempat2 lain akan menuntut hal yang sama).

    – Sesuai keppres Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap dampak semburan di area sekian KM dari pusat semburan, jadi pusat semburan yang menjadi tanggung jawab Lapindo nantinya tidak akan diapa-apakan kalau Lapindo sudah bangkrut karena tidak ada yang membiayai.

    – Tapi kalau dibiarkan terus menerus selama bertahun2 dampaknya akan semakin luas dan akan masuk kearea yang menjadi tanggung-jawab pemerintah jadi akhirnya ya sama saja alias kontradiksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: