Korban Lapindo Dibayar 1 Juli

PikiranRakyat SURABAYA, (PR).-
Terhitung mulai 1 Juli 2007, para warga korban semburan lumpur Lapindo akan menerima uang muka ganti rugi 20 persen, selama 10 minggu berturut-turut. Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di Ruang Dakota, Wisma Perwira, Lanudal Juanda, Surabaya, Selasa (26/6) malam.

Dalam jumpa pers yang berlangsung selama 30 menit dari pukul 22.00 WIB, SBY didampingi Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, dan pemilik Lapindo Brantas Inc. Nirwan Bakrie.

Presiden menjelaskan, ada tiga poin utama yang disepakati dalam rapat koordinasi, yakni masalah percepatan ganti rugi terhadap para korban luapan lumpur, masalah penanggulangan luapan lumpur, dan pembangunan kembali infrastruktur.

“Kedatangan saya ke sini untuk melakukan pencegahan dan pengawasan guna memperoleh hasil yang sempurna dalam menangani masalah lumpur di Sidoarjo. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa Keppres 14/2007 benar-benar dilaksanakan dengan baik,” katanya menegaskan.

Selama dua hari berada di Surabaya, SBY mengaku sudah menerima laporan lengkap dari Bupati Sidoarjo, pihak Lapindo, dan BPLS terkait penanggulangan masalah lumpur. “Saya harap dapat dijalankan. Saya memutuskan untuk melakukan percepatan dalam menangani luapan lumpur,” ujarnya.

Untuk itu, kepala negara sudah memerintahkan kepada jajarannya dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah lumpur untuk membuat jadwal pasti pembayaran ganti rugi yang berlaku mulai Rabu (27/6) ini.

Presiden dalam kunjungannya ke Sidoarjo itu sempat mengamati semburan lumpur dari udara dengan menggunakan helikopter.

Akan dukung

Sementara itu, Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI akan mendukung dan menyetujui dana talangan yang akan diajukan pemerintah guna mengatasi kesulitan yang dialami warga yang terkena lumpur panas Lapindo.

Menurut Ketua Panggar Emir Moeis, sebelum dana talangan itu disetujui, ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni harus ada kepastian hukum bagi PT Lapindo Brantas Inc. sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

“Dana talangan itu akan disetujui dewan, asalkan ada kepastian hukum PT Lapindo Brantas Inc. Kalau untuk kepentingan rakyat, apa pun kami lakukan meskipun dengan utang. Namun untuk Lapindo, kami minta satu hal dari pemerintah, agar ada kepastian hukum Lapindo, karena sampai saat ini belum jelas,” kata Emir di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (26/6).

Dikatakan, bencana luapan lumpur Lapindo murni lantaran kelalaian perusahaan PT Lapindo. Dia memberi contoh, PT Newmont di Minahasa (NTT) yang dirutnya dipenjara, karena perusahaan itu telah mencemari lingkungan. “Tetapi, mengapa PT Lapindo ini seperti dibiarkan, sehingga ada kesan tebang pilih dalam menegakkan hukum. Padahal dampaknya sangat buruk buat investasi.”

Sementara itu, sekitar 400 warga korban luapan lumpur Lapindo dari Sidoarjo Jatim kemarin mendatangi gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Ini memang ironis, bahwa ketika Presiden SBY datang ke Sidoarjo, sebagian warganya yang terkena lumpur panas justru datang ke DPR mengadukan nasib. Mereka menuntut pemerintah agar segera memenuhi janji-janjinya untuk memberikan ganti rugi atas seluruh tanah dan bangunan yang terendam luapan lumpur panas Lapindo. (A-109/dtc)***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: