Minarak Bayar Rp 17 M

RADAR SIDOARJO      Kamis, 28 Juni 2007
Uang Muka 115 Korban Lumpur
SIDOARJO – Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar PT Lapindo segera menuntaskan uang muka ganti rugi mulai terlihat hasilnya. PT Minarak yang ditunjuk Lapindo membayar ganti rugi kemarin merealisasikan transaksi jual-beli 150 bidang tanah/bangunan milik 115 warga korban lumpur.

“Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan pernyataan presiden. Kami membayar sesuai dengan berkas yang sudah masuk,” tegas Direktur Operasional Minarak Bambang Prasetyo Widodo yang akrab dipanggil Wiwid.

Wiwid menambahkan, Minarak telah menerima klaim ganti rugi atas 522 bidang tanah/bangunan dari Timnas Penanggulangan Lumpur. Namun, yang sudah diverifikasi timnas dan diserahkan ke Minarak hanya 507 berkas. “Berkas 150 bidang tanah/bangunan tersebut adalah sisa dari 507 berkas yang diserahkan kepada kami. Hari ini kami tuntaskan realisasinya,” kata Wiwid.

Ke-150 bidang lahan itu terdiri atas bangunan seluas 25.734,5 meter persegi, tanah pekarangan 39.529 meter persegi, dan tanah sawah 57.476 meter persegi.

Nilai transaksi tersebut, ungkap Wiwid, mencapai Rp 85.027.870.000. Uang muka 20 persen yang diterima warga mencapai Rp 17.005.574.000. Dengan demikian, nilai uang muka ganti rugi mencapai Rp 35.108.100.000, yaitu 20 persen di antara total transaksi yang sudah dilakukan Minarak sejak 26 Maret Rp 175.540.500.000.

“Kami sanggup memenuhi ketetapan presiden, asalkan data-data yang diberikan kepada kami komplet. Insya Allah, batas waktu 10 minggu yang ditetapkan dapat kami penuhi,” tegas Wiwid.

Proses transaksi itu kemarin diwarnai ketegangan. Penyebabnya, warga Jatirejo yang mengajukan klaim atas kerugian bangunan belum mengisi formulir dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang memuat luas bangunan, sedangkan bangunannya tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kami memang sengaja tidak mengisi formulir itu karena belum ada kepastian. Berdasar pengalaman kami, kami sudah mengisi formulir serupa sejak zaman Tim Satlak (Kabupaten Sidoarjo, Red), Timnas, sampai BPLS. Tapi, semuanya dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Padahal, kami sudah memberi meterai,” jelas Aschur, wakil warga Jatirejo.

Di bagian lain, tim legal Minarak saat itu bersikeras mendahulukan proses realisasi terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan. Namun, warga tidak setuju. Akhirnya, Wiwid turun tangan menengahi.(sat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: