Presiden Harus Minta Pertangunjawaban BP Migas

Rabu, 27 Juni 2007 | 01:55 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:
Presiden seharusnya meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atas semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur dikarenakan BP Migas tidak melakukan pengawasan dan peringatan pada saat pengeboran.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, seharusnya BP Migas memberikan peringatan kepada Lapindo Brantas pada saat pengeboran tidak memasang selubung (casing). Padahal pengawasan kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, kata dia, menurut Pasal 41 Ayat 2 dan Pasa 44 Ayat 22 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi merupakan tugas dan tanggung Jawab BP Migas.

“Yang memberikan peringatan pada saat tidak memasang casing adalah Medco sebagai patner di Lapindo Brantas dan bukan BP Migas,” kata Kurtubi kepada Tempo, Selasa (26/6).

Menurut Kurtubi, Presiden harus segera melakukan tindakan untuk meminta pertanggungjawaban BP Migas. “Jika tidak, maka Presiden bisa dituntut pertanggungjawaban sesuai Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001” ujarnya. Menurut pasal itu, kata dia, BP Migas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden.

Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya adalah pada saat pengajuan program kerja dan anggaran, perencanaan proyek dan pelaksanaan pengadaan barang. “BP Migas mengawasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak,” katanya kepada Tempo, Selasa (26/6).

Sedangkan pengawasan operasional harian, kata Muin, menjadi tanggung jawab kontraktor kerja sama. Begitu juga dengan pada saat pengeboran, apakah kontraktor memasang casing atau tidak juga menjadi tanggung jawab kontraktor. “Kami mengawasi pada saat tender casing, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas semburan lumpur panas Lapindo. Berdasarkan hasil audit BPK Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan BP Migas tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) sesuai dengan ketentuan.

ALI NUR YASIN

Iklan

One Response to Presiden Harus Minta Pertangunjawaban BP Migas

  1. adrianto berkata:

    Ya itulah enaknya kerja di BP Migas, cuma melakukan pengawasan program dan anggaran yang lainnya….wassalam. Tapi pada saat mengajukan program apakah ahli-ahli di BP Migas setuju saja ngebor dalam tanpa casing, padahal di BP Migas banyak bercokol pakar-pakar perminyakan dan geologi/geofisika. Jadi BP Migas percaya saja dong pada operator, lalu apa fungsinya BP Migas dan Migas kalau hanya mengurus soal administrasinya saja, sekalian saja dikerjakan oleh Migas jadi BP migas dibubarkan…..setuju

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: