SBY Jadi Tumpuan Harapan

RADAR SIDOARJO      Rabu, 27 Juni 2007
SIDOARJO – Warga korban lumpur menaruh harapan besar pada kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Sidoarjo. Jika tidak juga ada solusi konkret, warga berencana menduduki Jl Raya Porong. Mereka menuntut kepastian ganti rugi sebelum presiden kembali ke Jakarta.

“Kalau sampai Rabu (29/6, hari ini, Red) tidak ada solusi, saya bersama warga lain akan membangun permukiman di tengah Jalan Raya Porong-Gempol,” kata Joko Suprastowo, salah seorang korban lumpur dari Siring. Joko termasuk wakil warga yang ikut pertemuan dengan SBY di Cikeas, Bogor, Minggu (24/6) lalu.

Joko mempertanyakan mengapa presiden terkesan masih ragu-ragu menentukan kebijakan tentang nasib korban lumpur. Hal itu seperti bertolak belakang dengan sikap presiden saat bertemu dengan warga. Saat itu, kata Joko, SBY terlihat gusar. “Itu karena presiden merasa dibohongi. Beliau merasa menteri-menterinya tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Tahu-tahu proses pembayaran ganti rugi macet,” tuturnya.

Bahkan, imbuh Joko, presiden waktu itu sama sekali tidak tahu bahwa PT Lapindo telah mendelegasikan tanggung jawabnya membayar ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo kepada PT Minarak Lapindo Jaya. “Waktu itu presiden bertanya kepada menteri-menterinya, siapa itu Minarak?” beber Joko.

Presiden SBY, kata dia, sangat diharapkan warga dapat mengurai benang ruwet yang membelit pembayaran ganti rugi. Bahkan, imbuh Joko, kedatangan Presiden SBY menjadi tumpuan harapan terakhir. “Presiden adalah penguasa negara ini, yang paling puncak. Kalau presiden nggak bisa memberikan solusi, nggak tahu warga ini akan dijadikan apa. Upaya kami sudah mentok,” tandasnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham, akar masalah yang membelit pembayaran ganti rugi itu sebenarnya hanya ada tiga. Yang pertama, soal Prepres No 14 Tahun 2007. Dalam perpres itu, ditetapkan bahwa pembayaran ganti rugi tunai menggunakan skema jual-beli.

“Nah, tidak ada ketentuan lebih lanjut apakah sistem jual-belinya merupakan jual-beli secara umum atau secara khusus. Karena itu, sah-sah aja Lapindo menerapkan sistem jual-beli secara umum. Padahal, kondisinya cukup khusus,” jelas Jalaluddin yang juga wakil ketua Tim Pengarah Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo itu.

Kedua, lanjut dia, sistem verifikasi. Tim Verifikasi BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dinilai hanya memverifikasi keabsahan kepemilikan aset. Tidak sekaligus memverifikasi keabsahan jual-beli. Verifikasi keabsahan jual-beli malah dilakukan Lapindo melalui Minarak.

“Itu yang rancu. Sebab, data aset milik warga yang sudah lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi BPLS belum tentu lolos verifikasi keabsahan jual-beli oleh Minarak. Jadi, ada dualisme,” tuturnya.

Yang terakhir, imbuh Jalaluddin, pemerintah membiarkan warga korban lumpur berhadapan langsung dengan Lapindo dalam transaksi jual-beli. Padahal, kebanyakan warga adalah orang yang awam hukum. Padahal, Lapindo adalah perusahaan yang cukup kuat dan mempunyai dukungan tim legal tersendiri.

“Jadi, menurut saya, solusinya adalah mengamandemen lebih dulu perpres tersebut. Atau membuat payung hukum sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat mengeluarkan dana talangan untuk membayar kerugian warga, setelah itu membuat perhitungan dengan Lapindo,” ujarnya. (sat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: