SBY Paksa Lapindo Rp 100 M Per Minggu

Rabu, 27 Juni 2007,
Untuk melihat luapan lumpur Lapindo yang meggenangi sebagian wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo, Presiden SBY melakukan pemantauan dari udara menggunakan helikopter Super Puma milik TNI-AU kemarin.
Ganti Rugi Korban Lumpur
SIDOARJO – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memboyong kantor mendekati lumpur Lapindo memberi harapan baru bagi korban yang sudah satu tahun lebih menderita. Dari hasil kerja tiga hari di Sidoarjo itu, SBY mengeluarkan kebijakan yang memberi pintu keluar bagi sejumlah persoalan krusial, mulai dari verifikasi tanah hingga ganti rugi, yang rumit itu.

Keputusan tersebut lahir dari hasil telaah SBY setelah menerima keluhan rakyat, meninjau kondisi terakhir lumpur, serta mendengarkan paparan dari Lapindo, BPLS, dan Pemkab Sidoarjo. Dengan penuh semangat, selama setengah jam, sejak pukul 21.30, SBY memaparkan hasil telaahnya selama dua hari itu.

Dalam paparannya di Ruang Dakota, Wisma Perwira, Lanudal Juanda tersebut, secara khusus SBY meminta Nirwan Bakrie, bos Grup Bakrie, untuk menyampaikan komitmen secara terbuka di depan wartawan.

Nirwan yang sejak pagi bungkam kepada media itu terpaksa buka suara. “Saya menyatakan komitmen untuk melaksanakan sepenuh hati Perpres 14 Tahun 2007. Selama ini kami sudah bekerja maksimal dan masih banyak kekurangan. Dan kami telah ditunjukkan kekurangannya itu,” kata Nirwan dengan suara parau tadi malam.

Adapun keputusan penting yang dibuat SBY itu, pertama, menyangkut verifikasi tanah dan bangunan warga. Semua verifikasi yang diproses sejak era timnas (tim nasional) penanggulangan lumpur Sidoarjo (sebelum dibentuk BPLS) harus dituntaskan hari ini. “Dari 522 kepala keluarga, sudah dituntaskan verifikasinya 359 KK. Sisanya 163 KK hari ini harus tuntas semuanya dan segera dibayar,” kata SBY.
…..
Berikutnya, kata SBY, pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan 20 persen milik 10 ribu KK, intensifikasi, dan percepatan verifikasi. Lapindo wajib membayar uang muka 20 persen mulai 1 Juli hingga 14 September.

Setiap minggu Lapindo harus membayar uang muka bagi 1.000 KK. “Karena itu, setiap minggu Lapindo harus menyediakan dana Rp 100 miliar. Itu sudah disanggupi,” kata pendiri Partai Demokrat tersebut. Untuk mendukung itu, tim verifikasi akan diperkuat.

Selanjutnya, sisa 80 persen dari pembelian tanah dan bangunan korban Lapindo harus dibayar paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah warga selama dua tahun berakhir.

Saat ditanya soal kepastian ketersediaan anggaran Lapindo, menurut SBY, sudah dicek dan sejauh ini Lapindo dinyatakan mampu. Karena itu, kata SBY, sampai sekarang belum diperlukan dana talangan dari APBN. “Dana talangan hanya dibutuhkan jika Lapindo tidak mampu memenuhi. Sejauh ini belum ada tanda-tanda itu,” katanya.

Gubernur Jatim Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tadi malam juga diperintah menyelesaikan nasib pengungsi. SBY meminta 766 KK yang masih mengungsi segera dicarikan tempat tinggal yang layak. “Ini tanggung jawab gubernur dan bupati sepenuhnya,” kata SBY.

SBY sempat mengklarifikasi berbagai kritik soal kedatangannya ke Sidoarjo. Menurut SBY, sebelum untuk kali ketiga datang ke Sidoarjo, ada yang menyebut dirinya tidak perhatian dengan korban Lapindo. “Sekarang saya ke sini dikatakan buat apa SBY datang ke Sidoarjo. Biarlah saya bekerja tidak berdasarkan komentar, tapi berdasarkan kesungguhan dan kata hati,” kata mantan Menko Polkam itu.

SBY menyebut dirinya sudah tiga kali ke Sidoarjo. Kedatangan sebelumnya pada 4 Desember 2006 dan 22 Maret 2007.

SBY juga menyindir sejumlah elite politik dan tokoh ormas yang kerap menyerangnya dengan isu Lapindo. “Saya menangkap ketulusan mereka. Tapi, saya juga mohon kepada saudara jangan perkeruh situasi. Kadang-kadang ada yang menjadikan komoditas politik,” ujarnya.

Menurut SBY, tujuannya ke Sidoarjo dan berkantor di sana untuk melakukan pengawasan dan pengecekan. “Saya ingin memastikan Perpres 14/2007 tentang BPLS serta langkah-langkah dan kegiatan benar-benar dijalankan dengan baik,” jelasnya.

SBY juga mengungkapkan alasan tidak adanya agenda bertemu warga di lokasi pengungsian maupun di tempat tinggal warga. Menurut SBY, pertemuan dengan perwakilan warga di Cikeas Minggu (24/6) sore dan sebulan sebelumnya di Istana Negara dirasa sudah cukup. Selain itu, SBY setiap hari mengaku menerima SMS dan surat pengaduan dari masyarakat. “Intinya, semua sama yakni meminta pembayaran pasti dan dipercepat,” tandasnya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menambahkan, proses verifikasi, khususnya soal IMB yang selama ini menjadi masalah, telah dicarikan jalan penyelesaian. Menurut Win, yang memiliki IMB bisa diproses langsung.

Mereka yang belum memiliki IMB akan disurvei tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Apabila tidak ada hasil survei, cukup pernyataan dari warga sekitar bangunan.

Dalam sehari kemarin, SBY menggelar tiga kali rapat. Yakni, mendengarkan paparan dari pihak Lapindo, BPLS, dan keseluruhan. Selain itu, digelar rapat kecil pihak Lapindo dengan para menteri.

Kegiatan hari kedua di Sidoarjo dimulai pukul 08.30 untuk mendengarkan paparan pimpinan Lapindo. Dari pihak Lapindo, Nirwan Bakrie, bos Bakrie Group; Imam Agustinus, GM Lapindo Brantas; Andi Darussalam Tabusalla, vice president PT Minarak Lapindo Jaya; dan Yusuf Martak, vice president PT Energi Mega Persada.

Rapat tersebut berlangsung hingga pukul 09.30. Menurut Andi Darussalam, saat rapat beberapa kali mikrofon ngadat. Akibatnya, rapat diakhiri lebih cepat setengah jam. “Tadi beberapa kali sound system-nya ngadat,” kata Andi Darussalam.

Suasana rapat, kata Andi Darussalam, cukup santai. “Sambil ngobrol, kami makan lemper sama tahu,” ungkapnya. Usai rapat, Nirwan cs diajak rapat kecil bersama Mensesneg Hatta Radjasa, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Kepala BPN Joyo Winoto.

Sayang, para menteri dan pihak Lapindo tak mau memberikan keterangan kepada wartawan soal rapat kecil tersebut. Hanya, Nirwan mengatakan, pertemuan dengan SBY dan para menteri itu membawa hasil yang sangat positif bagi warga korban luapan lumpur. “Nanti kalau sudah selesai saya jelaskan. Yang pasti positif,” katanya. “Pokoknya, prinsipnya merpati tak pernah ingkar janji,” timpal Andi Darussalam.

Imam Agustinus menambahkan, soal dana, Lapindo sudah siap. Uang muka 20 persen juga sudah parkir di Bank Mandiri dan BTN di Jatim. “Di juklak uangnya tidak harus di Bank Jatim, tapi bank yang ada di Jatim,” jelasnya.

Saat para menteri dan Nirwan meneruskan rapat, SBY berkunjung ke lapangan. SBY terkesan menghindari bertemu warga di lokasi pengungsian maupun tempat tinggal korban. SBY memilih peninjauan udara selama 20 menit.

Di base ops Juanda, helikopter SBY menunggu 15 menit lebih gara-gara Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tertinggal. Di heli SBY menunggu bersama Gubernur Jatim Imam Utomo, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri LH Rachmat Witoelar, dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Win akhirnya tiba dan berlari ke helikopter yang sudah siap take-off.

Helikopter kedua diisi Menkominfo Mohammad Nuh, Jubir Andi Mallarangeng, dan Kepala BPLS Soenarso.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sebelum rapat mengatakan, presiden memang tidak dijadwalkan bertemu dengan warga. SBY hanya melihat lokasi semburan lumpur dari helikopter.

Andi menolak bahwa SBY dikatakan menghindari bertemu warga. “Dengan warga kan sudah di Cikeas Minggu (24/6) lalu. Sekarang presiden ingin melihat secara utuh gambaran peta luberan lumpur yang dipaparkan tadi malam (Senin, Red),” jelasnya.

Melalui jalur udara, lanjut Andi, keseluruhan peta wilayah masing-masing desa yang terendam lumpur bisa dijelaskan dari awal sampai sekarang. “Yang paling tepat adalah melihatnya dari udara,” ujarnya.

Bagi SBY, kata Andi, penjelasan 14 warga yang bertamu ke Cikeas sudah mewakili kondisi dan situasi yang dialami korban luapan lumpur di Porong. Dengan demikian, selama tiga hari berkantor di Sidoarjo, akan dimaksimalkan untuk meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian ganti rugi tanah dan rumah warga. “Presiden ke sini kan dalam rangka itu. Menindaklanjuti laporan warga,” jelas alumnus Fisipol UGM itu.

SBY melanjutkan rapat dengan BPLS pada pukul 13.30. Rapat tersebut dimajukan satu jam dari jadwal semula. Kepala BPLS Soenarso hadir beserta para Deputinya. Rapat itu sempat berhenti setengah jam pada pukul 15.00. Saat dimulai lagi, Mensos Bachtiar Chamsyah turun memanggil Nirwan ke ruang rapat.

Begitu rapat usai pukul 16.30, Nirwan beserta sejumlah menteri, yakni Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri PU Djoko Kirmanto. dan Menteri LH Rachmat Witoelar, bergeser ke salah satu kamar di Wisma Perwira. Rapat kecil kembali diadakan hingga menjelang Magrib.

Rapat melelahkan itu dilanjutkan lagi tadi malam, pukul 20.15, sebelum SBY menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil kunjungannya selama tiga hari. (tom)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: