SBY Tunggui Pembayaran

Kamis, 28 Juni 2007, JawaPOST
Pemilik Bakrie Group Nirwan Bakrie (kanan) menyerahkan bantuan kepada perwakilan korban lumpur Lapindo, disaksikan Presiden SBY, Ny Ani Yudhoyono, dan para menteri di Base Ops Pangkalan TNI-AL Juanda kemarin pagi.Kini, BPLS Penentu Final Verifikasi Ganti Rugi
SIDOARJO – Presiden SBY tidak ingin saat meninggalkan “Istana” Wisma Perwira, Juanda, belum ada realisasi dari janjinya untuk korban lumpur Lapindo. Itulah sebabnya, sebelum terbang kembali ke Jakarta kemarin pagi, RI 1 menunggui pembayaran ganti rugi kepada korban Lumpur.


Pembayaran ganti rugi uang muka tersebut dilakukan di ruang rapat Pangkalan Udara Lanudal Juanda. Ganti rugi itu diserahkan langsung Nirwan D. Bakrie, bos Bakrie Group yang menjadi pemilik PT Lapindo Brantas. Penerimanya adalah Muhammad Gufron, salah seorang korban luapan Lumpur, sebesar Rp 133,6 juta.

Gufron merupakan korban lumpur yang masuk peta terdampak I, yang surat-suratnya sudah diverifikasi Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (sebelum BPLS).

Di hadapan SBY, Nirwan menyampaikan bahwa pihaknya hari itu menyediakan anggaran Rp 175 miliar untuk membayar ganti rugi bagi 163 kepala keluarga. Sesuai hasil risalah rapat SBY dengan BPLS, Lapindo, gubernur Jatim, dan bupati Sidoarjo, pembayaran ganti rugi bagi warga yang masuk peta terdampak I atau yang telah diverifikasi timnas harus diselesaikan pada 27 Juni 2007.

Ada 522 KK yang diverifikasi Timnas. Sebanyak 359 KK sudah diselesaikan pihak Lapindo. Sisanya, 163 KK, itulah yang kemarin wajib diselesaikan Lapindo.

Selain melihat penyerahan ganti rugi, SBY menyerahkan bantuan Rp 10 miliar kepada Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Bantuan itu berasal dari sumbangan pengusaha dan BUMN energi. “Ini saya serahkan sumbangan dari pengusaha dan BUMN energi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban luapan lumpur di Sidoarjo, dengan harapan bisa digunakan untuk mengurangi beban mereka,” kata SBY.

Presiden meminta bupati membuat program pemberdayaan masyarakat menggunakan dana Rp 10 miliar tersebut. Misalnya, untuk simpan pinjam dan pengembangan kerajinan.

Rombongan SBY take off pukul 06.30 dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 08.10. Presiden langsung ngantor di Istana Kepresidenan dan Ibu Ani Yudhoyono menuju Hotel Mulia, Jakarta, untuk membuka Psychology Expo.

Verifikasi Satu Atap

Presiden SBY sendiri telah memerintahkan pembayaran uang muka ganti rugi kepada warga korban lumpur Lapindo selesai dalam 10 minggu, terhitung sejak 1 Juli mendatang.

Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu bisa terealisasi? Sebab, selama ini masalah yang membelit proses pembayaran ganti rugi hingga pelaksanaannya tersendat-sendat adalah tanah pekarangan atau sawah yang belum besertifikat. Juga bangunan yang belum ber-IMB (izin mendirikan bangunan).

Namun, menurut Andi Darussalam Tabusalla, vice president PT Minarak Lapindo Jaya -korporasi yang ditunjuk Lapindo untuk membayar ganti rugi- masalah itu sudah tidak lagi menjadi kendala utama.

Presiden, kata Andi, sudah menetapkan bahwa tanah pekarangan atau sawah yang belum besertifikat akan diberi pengesahan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Kami belum tahu BPN yang mana. Tapi, kalau menurut pernyataan Pak Joyo Winoto (Kepala BPN RI, Red), sepertinya dilimpahkan ke BPN Jatim,” ujarnya.

Soal bangunan yang tidak ber-IMB, datanya ditentukan berdasarkan surat pernyataan warga yang sudah dicek silang dengan data yang dikumpulkan tim dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).

Andi juga menyinggung soal verifikasi. Selama ini, kata dia, terkesan terjadi dua kali proses verifikasi terhadap data tanah/bangunan milik warga. Yang pertama, verifikasi keabsahan kepemilikan oleh tim verifikasi BPLS. Lalu, verifikasi keabsahan jual beli oleh tim legal Minarak. Hal itu dinilai membingungkan warga.

Sebab, data yang lolos verifikasi oleh tim verifikasi BPLS, sering dikembalikan ke warga karena dinyatakan belum memenuhi syarat-syarat kenotariatan untuk dapat dilakukan jual beli. Seperti diketahui, pembayaran ganti rugi itu memang menggunakan skema jual beli.

Untuk mengatasi masalah itu, muncul kesepakatan bahwa verifikasi tanah dan bangunan cukup dilakukan BPLS. Setelah diverifikasi BPLS, Lapindo langsung membayar. “Saya limpahkan semua proses verifikasi ke tim (verifikasi) BPLS. Saya sudah bilang ke Pak Soenarso (Kepala BPLS, Red) agar dijadikan satu. Nanti, sampai Minarak tinggal proses pembayaran saja,” tutur Andi.

Untuk pembayaran itu, katanya, Lapindo belum membutuhkan dana talangan dari pemerintah. “Sejauh ini Lapindo tidak pernah minta dana talangan ke pemerintah,” ujarnya mantap saat dikonfirmasi setelah menyaksikan proses pembayaran ganti rugi di gedung eks BTPN, Jl Sultan Agung, Sidoarjo, kemarin.

Andi melanjutkan, pernyataan bahwa Lapindo tidak membutuhkan dana talangan itu meluncur dari mulut Nirwan Bakrie, bos Bakrie Group – konglomerasi tempat Lapindo dan Minarak bernaung. “Pak Nirwan mengatakan bahwa we (Bakrie Group c/q Lapindo, Red) are willing and we are able. Kami sanggup membiayai,” tandas orang kepercayaan Nirwan itu.

Komitmen itu, kata Andi, dibuktikan dengan melaksanakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Lapindo menuntaskan pembayaran ganti rugi atas sisa lahan yang sudah diverifikasi Timnas (Tim Nasional) Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo.

Timnas, ungkap Andi, mengajukan klaim ganti rugi atas 522 bidang lahan tanah/bangunan besertifikat milik warga korban lumpur Lapindo yang sudah lolos verifikasi. Namun, berkas yang diserahkan ke Minarak hanya untuk 507 bidang.

Sejak 26 Maret lalu, Minarak telah merealisasikan pembayaran ganti rugi itu dengan melaksanakan transaksi jual beli lahan milik warga korban lumpur Lapindo. Sampai kemarin, berkas yang tersisa hanya 150 bidang.

“Hari ini (kemarin, Red) apa yang ada di tangan kami sudah kami tuntaskan. Untuk sementara, kami tidak punya tanggungan karena kami belum menerima berkas yang baru dari BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo),” jelas Andi.

Minggu depan, lanjutnya, Minarak akan mulai menaruh dananya di escrow bank (rekening bersama antara Minarak dan BPLS, Red) untuk memenuhi perintah presiden agar menyediakan dana Rp 100 miliar per minggu. “Yang perlu Anda ketahui, komitmen kami untuk menyediakan dana Rp 100 miliar per minggu itu bukan atas paksaan dari presiden,” tegasnya. Komitmen itu datang dari Nirwan.

Ketua BPLS Soenarso juga menyatakan siap bekerja keras untuk melaksanakan perintah presiden itu. Dia menyatakan, BPLS akan menambah jumlah tim verifikasi, dari 10 tim menjadi 20 tim.

“Tim verifikasi itu harus sanggup melaksanakan perintah presiden, memverifikasi seribu berkas per minggu. Kami harus bekerja keras untuk memenuhinya,” janjinya.

Masalahnya, lanjut Soenarso, kembali lagi kepada warga korban lumpur Lapindo. “Sekarang tinggal warganya. Apakah mereka sanggup segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar bisa lolos verifikasi. Kalau sanggup, insya Allah bisa direalisasikan setiap hari, dan 10 minggu bisa tuntas,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan permintaan Minarak agar proses verifikasinya dijadikan satu di tim verifikasi BPLS. “Itu nggak masalah. Minarak tinggal menyediakan tim notarisnya saja, nanti dimasukkan dalam koordinasi BPLS,” kata Soenarso. “Saya kira, karena sekarang dananya sudah ada, jadi semuanya sudah nggak jadi masalah,” tambahnya.

Tapi, bukankah BPLS masih terbelit masalah dana operasional? Sebab, dana operasional dari APBN 2007 baru bisa dicairkan sekitar September-Oktober mendatang. “Kalau soal itu, bisa kami atasi dengan utang sana-sini. Nggak apa-apa, toh itu untuk kepentingan negara juga, bukan untuk kepentingan kami (personel BPLS, Red),” jawab Soenarso.

Mendengar pernyataan Minarak dan BPLS itu, sebagian warga korban lumpur Lapindo tidak memercayainya begitu saja. Nada skeptis pun muncul. “Saya pesimistis keputusan SBY itu bisa direalisasikan. Saya rasa, Minarak dan BPLS sekadar lips service. Kita tunggu saja, apakah komitmen mereka bisa direalisasikan dalam 10 minggu atau tidak,” ujar Agustinus Saxon, perwakilan warga Perum TAS.

Sementara itu, Joko Suprastowo, wakil warga Siring yang mengupayakan forum dialog dengan presiden di Cikeas, malah melontarkan ancaman. “Kalau sampai 10 minggu itu tidak terealisasi, kami akan ke presiden lagi. Kami kan sudah punya akses ke Cikeas,” tandasnya.

Meski demikian, Joko masih mempunyai optimisme bahwa Minarak dan BPLS mampu memenuhi perintah presiden itu. “Ya, kita berprasangka baik saja dulu. Kita biarkan prosesnya berjalan. Ini kan baru hari pertama,” tuturnya. (sat)

Iklan

One Response to SBY Tunggui Pembayaran

  1. ian berkata:

    inilah sulitnya menyelesaikan masalah yang melibatkan trilyunan rupiah hanya dengan mengandalkan gentlemen agreement.

    tanpa adanya kekuatan hukum yang mengikat dengan sanksi hukum yang jelas, tidak ada yang dapat menjamin janji yang kesekian kalinya ini akan dipenuhi.
    Kalau sampai janji kesekian kalinya ini tidak juga dipenuhi seperti biasanya sudah terjadi dan pemerintah tidak menyiapkan clearcut policy mengenai skema pembiayaan alternatif yang bersifat segera, bisa jadi hal ini akan menjadi salah satu bencana sosial terbesar dalam sejarah republik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: