Polisi Masih Mencari Keterlibatan BP Migas dalam Kasus Lumpur

Minggu, 01 Juli 2007 | 17:37 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:
Kepolisian Daerah Jawa Timur belum akan memeriksa para petinggi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kendati para pengamat perminyakan meyakini mereka turut bersalah atas terjadinya semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Jawa Timur Komisaris Besar Rusli Nasution menyatakan. “Sementara ini belum kita temukan kaitan antara BP Migas dan semburan lumpur,” kata Rusli, Minggu (1/7).


Sebelumnya, pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan BP Migas ikut bersalah karena tidak melakukan pengawasan dan peringatan pada saat pengeboran. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seharusnya BP Migas memperingatkan Lapindo yang melakukan pengeboran tanpa memasang selubung bor (cassing).

Karena itu, Kurtubi mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pertanggungjawaban BP Migas. Penegasan serupa dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi Energi DPR Sony Keraf.

Namun, menurut Rusli, pihaknya tidak bisa menjerat pejabat teras BP Migas sebelum ada bukti atau fakta yang mendukung keterlibatan mereka. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan para petinggi badan negara tersebut dalam kapasitas sebagai saksi.

Mereka yang pernah diperiksa adalah Deputi Perencanaan Achmad Luthfi, Kepala Divisi Eksplorasi Boy Yulian, Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan Sumitro Kardi, Kepala Divisi Operasi Lapangan Sutjahyo Pratomo, Kepala Divisi Operasi Penunjang Mulyani Wahyono, Kepala Divisi Operasi Lapangan Sutjahyo Pratomo, dan Deputi Operasi Doddy Hidayat. Mereka dimintai keterangan seputar kebijakan dalam hal pemberian izin pengeboran. “Kita telah ambil keterangan mereka, soal apakah bersalah atau tidak kita lihat nanti,” kata Rusli.

Rusli menambahkan, dalam mengusut kasus semburan lumpur ini polisi selalu berpegang pada temuan fakta dan bukti riil di lapangan. Karena itu polisi langsung menjerat 13 orang pelaksana pengeboran sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 187 dan 188 KUHPserta pasal 41 dan 42 UUPLH tentang kelalaian yang menimbulkan banjir lumpur. Rusli membantah pihaknya ditekan sehingga tidak berani menyentuh BP Migas. “Tidak ada tekan menekan, ini karena murni belum ada bukti saja,” kata Rusli. Kukuh S. Wibowo

Iklan

One Response to Polisi Masih Mencari Keterlibatan BP Migas dalam Kasus Lumpur

  1. adrianto berkata:

    Pak, kalau mau bukti sebetulnya gampang sekali karena sebelum ngebor mereka melakukan konsultasi dengan BP migas dan di BP Migas banyak sekali para pakar perminyakannya, nah bagaimana mereka bisa menyetujui program tersebut itu yang menjadi pertanyaan dan setiap hari setiap perusahaan minyak yang lagi melakukan pengeboran selalu memberikan laporan kegiatan dilapangan ke BP Migas. Nah disitulah fungsinya BP Migas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi dan memberikan saran bisa mencegah apa-apa saja yang dinilai menyimpang dari program yang telah disetujui bersama. Jadi kalau ada penyimpangan BP Migas bisa langsung menegur perusahaan tersebut, nah bukti penyimpangannya apakah mereka sudah betul-betul mengawasi kegiatan pengeboran tersebut ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: