Lahan Nonsertifikat Terima Ganti Rugi

Kamis, 12 Juli 2007,
SIDOARJO – Para pemilik bukti nonsertifikat bisa sedikit lega. Kemarin, untuk yang pertama, uang muka ganti rugi bagi tujuh bidang lahan berstatus letter C akhirnya dibayar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Namun, sejumlah warga lain masih ragu apakah pembayaran itu akan berlanjut untuk warga yang lain atau tidak.

Ketujuh pemilik bidang berstatus letter C yang kemarin dibayar itu berasal dari Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Mereka adalah Misatun, Rokhimah, Sugianto, Ahmad Khusen, Solikhin, Amuri, dan Winarto. “Alhamdulillah, saya senang akhirnya bisa cair,” ungkap Luluk Aini Nadhiroh, istri Winarto, yang sedang berhalangan hadir.

Uang muka ganti rugi 20 persen yang didapatkan warga RT 2 RW 1 Desa Kedungbendo itu meliputi tanah pekarangan 123 meter persegi dan bangunan 90 meter persegi. Besarnya mencapai Rp 51,6 juta. “Saya sebenarnya ingin langsung beli rumah, tapi sepertinya tak cukup,” ujarnya.

Rencananya, kata Luluk, uang sebesar itu digunakan memulai kembali usaha bengkel las suaminya. Sejak lumpur menenggelamkan rumah mereka, usaha Winarto yang sudah dirintis belasan tahun ikut sirna.

Hal yang tak jauh berbeda disampaikan Misatun, warga RT 3 RW 1 Desa Kedungbendo. Kemarin, pencairan uang muka ganti rugi yang dia dapatkan baru untuk tanah kosong miliknya. “Rumah dan pekarangan masih belum,” jelasnya.

Karena lahan yang dia miliki hanya seluas 58,5 meter persegi, total uang muka ganti rugi yang didapat pun tak terlalu besar, sekitar Rp 28 juta. “Tentu tak cukup buat beli tanah atau rumah. Mungkin buat usaha dulu,” katanya.

Meski demikian, pencairan yang telah dilakukan itu merupakan langkah maju. Menurut Direktur Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Wibowo, ke-7 bidang yang dibayar kemarin terdiri atas 830 meter persegi tanah pekarangan dan 431 meter persegi bangunan. Total nilai transaksi tersebut Rp 1,4 miliar. Jadi, total nilai uang muka 20 persen yang diterima warga Rp 295 juta.

“Bagaimanapun, itu patut disyukuri. Kali pertama pembayaran untuk letter C bisa kami lakukan,” ujar Bambang yang akrab dipanggil Wiwid itu.

Menurut dia, pembayaran bagi kepemilikan nonsertifikat tersebut merupakan bukti komitmen PT MLJ memenuhi tanggung jawab selama ini.

Meski demikian, sejumlah warga lain masih ragu apakah pembayaran tersebut akan berlanjut dengan baik atau tidak. “Jangan-jangan, semua itu hanya langkah untuk meredam rencana aksi saja,” ungkap Mulyadi, salah seorang warga Desa Kedungbendo RT 5 RW 1.

Dia yang saat itu ditemui di kantor Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut menyatakan, sejumlah warga dari beberapa desa telah berencana berunjuk rasa pada Senin mendatang. Tuntutannya, pembayaran nonsertifikat tidak dipersulit. “Semua tahu, sekitar 90 persen korban lumpur hanya memiliki pethok D atau letter C,” katanya.

Saat dikonfirmasi soal hal tersebut, staf Deputi Sosial Syahrul Arif mengungkapkan bahwa pihaknya memang telah mendengar rencana aksi warga tersebut. “Minimal memang harus ada pembayaran untuk nonsertifikat beberapa hari ini agar semua warga tenang,” tegas kemarin.

Dia pun tak mengelak, sejumlah kesulitan memang sering ditemui untuk berkas-berkas nonsertifikat. “Masalahnya sangat banyak, terutama karena riwayat tanahnya putus,” katanya.

Menurut Syahrul, berkas tersebut baru bisa diverifikasi setelah seluruh ahli waris tanda tangan mengetahui. “Jadi, harus diselesaikan di tingkat bawah dulu. Satu tanda tangan saja tidak ada, tentu tidak bisa,” ujarnya.

Hingga kemarin, berkas milik warga yang masuk ke tim verifikasi masih sekitar 4.400 berkas. Jumlah tersebut masih sama dengan sehari sebelumnya. Berkas yang sudah diverifikasi pun masih sekitar 1.177 berkas. Jumlah itu terdiri atas dokumen-dokumen 997 bidang lahan besertifikat dan 180 bidang lahan nonsertifikat

Di mana posisi berkas-berkas tersebut? Masih di Tim Verifikasi atau di Minarak? Syahrul tak menjawab jelas. “Kami ini sudah seperti suami-istri. Kami sudah gabung di sini (Tim Verifikasi, Red). Jadi, tidak ada istilah diserahkan ke Minarak atau ke Tim Verifikasi,” tegasnya.

Soal alasan tak kunjung dibayar, dia menyatakan berkas-berkas tersebut sedang diperiksa lagi.

Sementara itu, sejak 1 Juli 2007 hingga saat ini, PT MLJ sudah membayar uang muka ganti rugi 20 persen untuk 89 bidang, baik yang besertifikat maupun nonsertifikat. Sesuai instruksi presiden, target pembayaran uang muka 20 persen kepada seluruh korban harus selesai dalam 10 minggu.

Padahal, sejak pertama muncul, semburan lumpur Lapindo setidaknya telah membuat 10.194 KK atau 38.252 jiwa menjadi korban. (dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: