Lima Fraksi DPR Tetap Dukung Interpelasi Lapindo

Selasa, 17 Juli 2007 | 09:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat tetap ingin melanjutkan penggunaan hak interpelasi terhadap penyelesaian semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Alasannya, interpelasi diharapkan bisa mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sudah ada good will dari Lapindo, tapi jangan hadapkan rakyat dengan swasta,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin. Selain PDIP, Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bintang Reformasi juga tetap ingin meneruskan interpelasi Lapindo.

Tjahjo mengatakan PDIP ingin persoalan masyarakat dan infrastruktur di Sidoarjo selesai terlebih dulu. Interpelasi dinilai perlu karena pemerintah harus membuat keputusan lebih serius. Adapun pelaksanaan dan pengawasan kebijakan cukup dilakukan komisi di DPR.

Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hassan mendukung interpelasi Lapindo diagendakan Badan Musyawarah DPR, meskipun Fraksi PAN belum menentukan pandangan atas interpelasi itu. “Presiden sudah datang (ke Sidoarjo), tapi kok tidak selesai,” katanya.

Rencananya, usul anggota DPR menggunakan interpelasi kasus Lapindo akan dibacakan dalam sidang paripurna hari ini. Penggunaan hak ini diusulkan 139 anggota DPR.
Menurut Ketua Fraksi PKS Mahfud Siddiq, fraksinya mendukung penggunaan interpelasi. “Selama ini penyelesaian (kasus) Lapindo hanya tambal-sulam,” kata Mahfud di gedung MPR/DPR, Jakarta.

Mahfud mengatakan interpelasi ini bertujuan memastikan perusahaan Kelompok Bakrie, PT Lapindo Brantas Inc., menyelesaikan kewajiban sesuai dengan keputusan presiden. DPR berharap kewajiban selesai lebih cepat.

Menurut dia, pemerintah juga harus menjelaskan skenario terburuk apabila semburan lumpur Lapindo tak berhenti. Pemerintah secara terbuka menyampaikan prediksi dampak dan keberlangsungan semburan.

“Selama ini masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan dan tidak ada kepastian dari pemerintah,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin. PPP menilai penyelesaian ganti rugi korban lumpur lambat. “Interpelasi akan mempercepat penyelesaian,” katanya.

PPP ingin tahu kendala pemerintah menyelesaikan kasus ini. Alasannya, ganti rugi aset warga menjadi prioritas utama penyelesaian semburan lumpur, yang berjalan lebih dari setahun.

PPP juga menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menerangkan langkah yang telah ditempuh. Lukman berharap Presiden hadir ke DPR tanpa diwakilkan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: