Interpelasi Lapindo Mulai Digembosi

Rabu, 18 Juli 2007, JawaPOS
Paripurna DPR Gagal Menyetujui
JAKARTA – Harapan memperjuangkan nasib korban lumpur panas Lapindo lewat pintu interpelasi DPR bakal seret. Kini muncul upaya sistematis untuk menggagalkan hak bertanya kepada pemerintah itu. Sejumlah anggota DPR yang sebelumnya bersemangat mendukung, dalam sidang paripurna kemarin berbalik arah. Forum tertinggi di DPR itu pun gagal mengambil keputusan.

Hawa gagalnya pengambilan keputusan terasa sejak perpindahan agenda dari pengesahan UU Energi ke agenda pengambilan keputusan atas usul interpelasi itu. Sidang yang semula dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno diambil alih Ketua DPR Agung Laksono. Itu berlangsung sekitar pukul 15.10.

Usul interpelasi dibacakan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Azwar Anas. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pendukung interpelasi sudah mencapai 225 orang. Mereka beralasan lambannya penanganan korban serta penyelesaian kasus Lapindo oleh pemerintah. “Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan tepat dan terkesan ragu,” ujar Anas.

Interpelasi juga didasarkan sila kedua dan kelima Pancasila bahwa pemerintah dinilai mengingkari hak-hak asasi manusia di Porong. Tidak ada kepastian hukum siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana industrial tersebut, sementara kerugian sudah mencapai Rp 7,6 triliun.

Jika pemerintah berkelit soal interpelasi nuklir Iran karena tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, soal lumpur Lapindo presiden tak bisa lagi beralasan tidak hadir untuk menjawab interpelasi. “Tidak ada alasan untuk tidak memberikan porsi serius dalam menangani kasus Lapindo ini,” tegasnya.

Setelah pembacaan usul interpelasi oleh Anas, pimpinan sidang Agung Laksono mempersilakan sejumlah perwakilan fraksi menanggapi. Di sinilah sejumlah fraksi yang awalnya getol mengusulkan interpelasi lumpur Lapindo kehilangan gairah. Hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang konsisten memperjuangkan interpelasi.

Dimulai Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) yang diwakili Ade Daud Nasution. Menurut dia, setelah presiden berkantor di Sidoarjo tiga hari, pemerintah dinilai serius menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi terhadap korban. Hal itu ditunjukkan dengan keseriusan PT Minarak Lapindo Brantas menyediakan uang Rp 100 miliar per minggu. “Bahkan, kemarin saya turun ke lapangan. BPLS sudah merekrut 100 orang lebih untuk melakukan verifikasi,” akunya.

Salah satu interpelator Lapindo tersebut malah mengusulkan agar persoalan Lapindo dikembalikan kepada komisi terkait (Komisi VIII). Artinya, Komisi VII ditugasi mengawal kebijakan pemerintah untuk melunasi uang muka 20 persen dan sisa 80 persen hingga Juni 2008.

Kondisi tersebut diperparah dengan pembelokan isu oleh Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua FPG Darul Siska mempertanyakan sejumlah pertanyaan yang diajukan DPR kepada presiden. “Apakah pertanyaan tersebut masih relevan atau perlu diperjelas lagi,” ujarnya.

Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap FPG sebelumnya yang diungkapkan ketua fraksinya, Priyo Budi Santoso. Menurut Siska, interpelasi Lapindo perlu diteruskan karena telah menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demi alasan mencari jalan keluar, Siska mengusulkan agar DPR membentuk Dewan Pengawas Perpres 14/2007 tentang BPLS. Usul tersebut diperkuat rekan sefraksinya, Ferry Mursyidan Baldan. Dia meminta tersebut tim disahkan pada sidang paripurna terakhir 20 Juli mendatang.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) mengambil langkah aman. Melalui sekretaris fraksinya, Suharso Monoarfa, FPPP mempersoalkan kehadiran fisik anggota DPR yang tidak mencapai kuorum untuk mengambil keputusan melalui mekanisme voting. “Karena itu, kami akan mendalami dulu materi interpelasi,” tandasnya.

Hujan interupsi terjadi. Sejumlah anggota DPR mendesak agar pimpinan sidang segera mengambil keputusan atas usul interpelasi tersebut. Namun, Agung malah meminta izin menskors sidang karena ada agenda pertemuan dengan tamu perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO). “Tamunya sudah datang dan kita semua diundang,” katanya beralasan.

Sontak pernyataan Agung itu menuai protes dari sejumlah peserta sidang. Panda Nababan dari FPDIP menegaskan tidak ada yang lebih penting daripada menyelesaikan penderitaan rakyat di Porong. “Pimpinan tidak bisa meninggalkan sidang begitu saja. Ribuan rakyat Porong menunggu keputusan interpelasi,” teriaknya.

Agung pun tak berkutik dan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat menyatakan pendapat. Ketua FPD Syarif Hasan menuturkan, interpelasi seyogianya didasari data-data yang kuat. Menurut dia, hingga saat ini kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik.

“Jika ada sebagian masyarakat yang belum menerima ganti rugi, itu hanya karena aspek legalitas,” tandasnya. Bahkan, lanjutnya, pemerintah telah menyediakan tanah dan bangunan seluas 400 hektare untuk relokasi korban.

Serangan balik terhadap pendukung pemerintah datang dari FPDIP. Selain Aria Bima, anggota FPDIP Eva Kusuma Sundari yang menjadi salah satu korban lumpur Lapindo menyayangkan ketidaktegasan pemerintah. “Saya pemilik rumah di Blok C Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) yang sudah tenggelam oleh lumpur. Sekarang suasananya sudah sangat tidak memadai,” keluhnya.

Perdebatan tidak selesai. Agung mengusulkan agar sidang diskors 10 menit dan perwakilan fraksi melakukan lobi. Setelah lebih dari 30 menit mengadakan pertemuan tertutup, akhirnya didapatkan bahwa lima fraksi meminta sidang paripurna bisa memutuskan sore itu juga.

Lima fraksi lainnya menolak meneruskan interpelasi. Hasil lobi itu diumumkan Agung yang enggan menyebut fraksi-fraksinya.

Namun, dari sejumlah peserta lobi diketahui lima fraksi pendukung interpelasi adalah FPDIP, FKB, FPAN, FPKS, dan FPDS. Sementara yang menolak adalah FPG, FPD, FBPD, FPBR, dan FPPP. Kelompok fraksi yang menolak meminta pengambilan keputusan interpelasi Lapindo dikembalikan ke Bamus untuk dijadwalkan kembali. (cak/pri)

Iklan

One Response to Interpelasi Lapindo Mulai Digembosi

  1. Joyo.S berkata:

    “Interpelasi Lapindo Mulai Digembosi”
    =================================

    🙂 denger2 sih yang, tidak mau digembosi bakal dilempar ke lumpur panas 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: