Dicari: Pejuang Lumpur

Ditulis Oleh Emha Ainun Nadjib   Wednesday, 18 July 2007

Penanganan korban lumpur di Sidoarjo sangat ruwet dan licin. Namun kesengsaraan mereka tak perlu dipaparkan di sini. Karena mereka tidak punya sisa kekuatan mental lagi untuk menemukan kenyataan bahwa orang lain – manusia atau negara – tidak tersentuh oleh derita mereka. Setahun lebih mereka terkapar. Proses penyelesaian bertele-tele. Segala persyaratan yang berganti-ganti telah mereka penuhi, tapi yang menimpa mereka tetap kebohongan, manipulasi, pemanfaatan, eksploitasi, dan keangkuhan.

Maka, saya ingin membuka tulisan ini dengan kegembiraan, dan nanti menutupnya juga semoga dengan kegembiraan.

Saya tidak punya keberanian memimpin suatu gerombolan untuk memusuhi gerombolan lain, menuding-nuding dan memaki-makinya. Saya bertanya kepada jamaah di forum Bangbang Wetan di Surabya, Padangbulan Jombang, Kenduri Cinta Jakarta, Gambang Syafaat Semarang, dan Mocopat Syafaat Yogya: “Apakah untuk menemani korban lumpur Sidoarjo saya diizinkan memusuhi Lapindo?”

Mereka tidak mengizinkan.

“Bolehkah saya tidak hanya mencintai para korban lumpur, melainkan juga mencintai semua manusia di Lapindo dan Minarak?”

Mereka menjawab: “Wajib.”

Beberapa hari sesudah presiden balik dari ngantor di Sidoarjo, saya dihubungi pengungsi di Pasar Porong dan 16 pengusaha pemilik pabrik yang juga tenggelam. Saya me-“rekayasa” agar Menkominfo diperintahkan presiden untuk segera ke Surabaya, saya ajak menemui dua kelompok itu. Kami berunding tiga jam dan menyepakati suatu formula: “Forum ini bukan kelompok A dan B dan C yang saling berhadapan karena kemauannya berbeda-beda, melainkan kita, satu tim gabungan yang bersama-sama berikhtiar mencari formula untuk kemaslahatan bersama.”

A, B, dan C itu termasuk Lapindo dan Minarak. Saya bertemu dan mempertemukan semua pihak. Ketika di tengah keruwetan perundingan saya mengeluh, “Nanti akan ada batas bahwa saya tidak punya kemampuan lagi menyangga amanat ini, mohon jangan kecewa kalau saya menarik diri.” Saya memperoleh jawaban sama. Korban yang mengamanati saya berkata: “Tolong jangan tinggalkan kami, kami semua ingin semua ini cepat selesai.” Andi Darussalam, ujung tombak Minarak yang ditugasi Lapindo berurusan ke korban, juga menjawab: “Tolong jangan tinggalkan kami, kami semua ingin semua ini cepat selesai.”

Sehabis pertemuan dengan Lapindo di Jakarta, direktur operasionalnya bersama saya ke Sidoarjo, untuk saya pertemukan dengan korban. Terjadi kesepakatan “ajaib” soal ketegasan pembayaran, meskipun sebelumnya orang inilah yang paling dibenci oleh korban. Tengah-tengah saya mengetik tulisan ini demi Tuhan si dirops ini menelepon saya, setelah sebelumnya selalu telepon saya sehari dua-tiga kali, sebagaimana teman-teman korban juga selalu update perkembangan kalau saya sedang tidak bersama mereka: “Cak, saya akan terus kasih laporan, pokoknya kesepakatan itu kita laksanakan. Cak Nun undang saya dong ke forum-forum Cak Nun supaya ikut belajar.”

Dari “wacana” itu seolah-olah urusan korban lumpur terbuka jalannya untuk terselesaikan. Seolah-olah. Karena sampai detik saya menulis ini, pelaksanaan pembayaran yang sudah disepakati itu tetap saja belum terlaksana.

Yang mestinya dibayar sesudah presiden ngantor adalah bisa 163 hasil verifikasi timnas yang sekarang sudah dibubarkan, sehingga semua berjumlah 522, tapi belum terealisasi. Sampai detik saya menulis ini (9 Juli), hasil verifikasi BPLS – sebanyak 400 – hanya 38 yang diterima oleh Minarak Lapindo, padahal bupati per hari menandatangani 1.010 surat verifikasi. Berarti, kondisi pra-presiden ngantor tetap berlangsung: Minarak Lapindo masih “berperan” dalam verifikasi, hasil verifikasi BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) yang sudah ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo pun masih tidak membuat korban menerima pembayaran.

Hal itulah yang dalam pertemuan Cikeas 24 Juni 2007 membuat presiden memukul meja, berdiri, sambil menggenggam lembar surat contoh hasil verifikasi dengan lima tanda  tangan – termasuk bupati – tapi tetap tidak dibayar, dan berkata gemetar: “Saya sangat prihatin, kalau kepala Negara prihatin, itu berarti marah!”

Padahal “ini adalah rakaat terakhir”, begitu mereka menyebut tatkala berjumpa presiden. Kalau yang ini buntu lagi, terkuburlah semua kata yang baik: dialog, pertemuan, perundingan, pengertian, toleransi, damai, ketertiban, negara, hukum, doa dan istighasah.

Padahal, sesudah presiden ngantor tiga hari di Sidoarjo, terdapat progres. Pertama, kalau sebelumnya tidak ada time schedule yang jelas, sekarang 14 September 2007 harus sudah terbayar semua. “Salam” terakhir dari rakaat terakhir itu adalah 14 September.

Kedua, yang bertugas memverifikasi tanah dan bangunan yang harus dibayar adalah BPLS. Lapindo tidak punya hak verifikasi. Setiap minggu minimal 1.000 KK dibayar, dan Andi Darussalam dari Lapindo menyatakan kepada saya “Kami siap, 100 M kami siapkan setiap minggu. Saya orang Sulawesi kelahiran Surabaya, saya ingin permasalahan saudara-saudara saya di Jawa Timur ini segera terselesaikan.”

Ketiga, di-policy-kan pelonggaran kriteria verifikasi. Kalau tak ada IMB-letter C-petok D-dan-seterusnya, data ITS dipakai. Kalau data ITS tidak ada (yang ITS siap di bawah 50%), maka kesaksian warga diabsahkan sebagai tanda memenuhi syarat untuk dibayar. Pelonggaran ini sangat rasional dan etis, karena sebagian besar korban sudah sangat mengalah: dari opsi ganti rugi mereka rela diubah jual-beli. Jangankan “ganti untung” seperti yang dinyatakan oleh Pak Wapres.

Akan tetapi, sekali lagi, tak semudah itu. Kegembiraan harus dikontrol. Yang sudah sangat gamblang saja belum terlaksana, padahal di belakang itu masih ada kendala serius menyangkut berbeda-bedanya kemauan korban lumpur.

Ketika berjumpa presiden bersama yang 20%, saya wajib mengungkapkan kepada beliau: “Perwakilan 94% yang hadir di sini hatinya berjuang untuk semua korban, meskipun kami tidak berhak menyampaikan apapun kecuali yang kami wakili ke sini, karena teman-teman itu tidak memberi hak kami untuk menyampaikan apa pun.”

Andaikan ditanya apa pendapat saya untuk penyelesaian tuntas kasus Lumpur di Sidoarjo, mana yang saya setuju: yang 20%, atau yang 50%, atau yang 100%, atau yang 300% (yang diperjuangkan oleh salah seorang sahabat saya), bahkan 500% (yang disampaikan kepadsa saya oleh salah seorang penyimpati korban)? Mungkin saja  menjawab:

“Opsi saya adalah: Lapindo menyerap, menyedot dan menyingkirkan semua lumpur yang menggenang, memperbaiki semua rumah, pabrik dan fasilitas umum yang rusak menjadi sebagaimana semula, serta mengembalikan seluruh dimensi lingkungan hidup menjadi seperti sebelum ada lumpur. Bagi saya, 500% pun tak cukup, apalagi sekadar DP 20%. Sebab ini bukan hanya masalah jasad rumah dan lingkungan hidup, melainkan juga masalah sosial budaya, sedumuk bathuk senyari bumi, sejarah peradaban lokal mereka, ketenteraman hidup, komunitas ketuhanan, dan berbagai dimensi lain yang sama sekali tak bisa diterjemahkan menjadi angka-angka berapa pun.”

Tetapi tak pernah ada yang bertanya kepada saya, 10.476 KK (sekitar 45.000), sekitar 94% dari seluruh korban, menyampaikan surat mandat legal formal berkekuatan hukum kepada saya untuk menyampaikan kesengsaraan mereka kepada – tidak bertanya apa-apa tentang itu kepada saya. Para pengungsi yang tinggal di Pasar Porong yang memandatkan juga dengan opsi DP 50%, juga Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Sidoarjo, GPKLS, 16 perusahaan/pabrik dengan 1.700 buruh, pun tak bertanya kepada saya. Mereka hanya menyampaikan, dan saya hanya meneruskan isi penyampaian mereka itu.

Sudah pasti yang lain yang opsinya cash & carry 100%, kelompok lain lagi yang menuntut relokasi, yang memang tidak mengamanati saya untuk hal apa pun – tentulah juga tak akan menanyakan apa-apa kepada saya. Seorang tokoh nasional yang memimpin kelompok opsi 100% berdemo di Jakarta, menelepon saya: “Apakah salah kalau saya memperjuangkan ganti rugi 100% untuk mereka?” Saya jawab: “Sama sekali tidak salah.” Andaikan pertanyaannya berbunyi “Benarkah kalau saya memperjuangkan 100% untuk mereka?”, jawaban saya tentu: “Benar.” Tetapi, sekali lagi, karena pertanyaan itu tidak disusul dengan pertanyaan tentang apa pendapat saya tentang 20%-50%-100% atau 300%-500%, maka saya pun tidak punya hak untuk berkata apa-apa tentang itu.

Saya terus-menerus berusaha mengingat-ingat kelemahan dan keterbatasan saya, juga menjaga diri jangan sampai lupa bahwa setiap opsi adalah total hak para korban, dan bukan hak saya. Bahkan setiap kelompok yang menghubungi dan memandati saya sama sekali tidak saya tanyai apa opsi mereka.

Sejak awal kontak, saya katakan kepada mereka bahwa saya orang kecil biasa seperti sampeyan semua, tidak punya kekuasaan dan bukan pejuang. Yang saya upayakan adalah menyampaikan amanat atau mandat, apapun bunyinya. Saya juga tidak berani memberi janji apa pun, apalagi hasil yang berupa Lapindo membayar mereka. Saya tidak punya kekuatan dan keberanian untuk mempengaruhi mereka. Saya berusaha sangat menahan hati dan mulut saya pada posisi bahwa saya tidak punya hak apa-apa atas semua masalah Lumpur ini. Hanya ada sedikit kewajiban, sebatas mandat yang mereka berikan, selebihnya subjek utama dalam permasalahan ini adalah para korban, Lapindo dan Minarak serta pemerintah.

Karena itu, tulisan ini harus mengutamakan kenyataan bahwa semua penduduk korban lumpur benar-benar membutuhkan pejuang. Saya hanya penyampai amanat, dan itu sama sekali tidak cukup bagi keperluan perjuangan untuk pemenuhan hak-hak mereka. Sejak sebelum mereka mengamanati saya maupun setelah amanat itu disampaikan, berkali-kali saya menyampaikan kepada mereka bahwa mereka memerlukan pejuang. Dan saya merekomendasikan satu-dua nama tokoh nasional – berdasarkan pernyataan atau tulisan di media massa – untuk tampil memimpin perjuangan korban lumpur, sampai bisa dicapai ganti rugi 500% atau sekurang-kurangnya 300%.

Para korban lumpur sungguh-sungguh perlu mengamanatkan masalah mereka kepada pejuang sejati di tanah air ini. Sekurang-kurangnya karena dua hal.

Pertama, para pejuang sejati pasti memahami medan perang dengan segala konstelasinya. Mengerti kekuatan dan kelemahan diri dan pihak yang “diserbu” oleh perjuangan itu. Beliau-beliau pasti punya data tentang, misalnya, PT Energi Mega Persada, keuangan Lapindo, yang sampai saat ini sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp. 1,8 trilyun. Juga segala sesuatu tentang setting perusahaan itu, termasuk kekuatan modal, politik, dan kulturalnya, sehingga setiap langkah perjuangan bisa terukur dengan akurat.

Para pejuang haqqul yaqin ‘ainulyaqin mengerti kesiapan ilmiah dan fakta-fakta hukum mengenai semburan lumpur yang ada di tangan Lapindo. Itulah sebabnya, Lapindo berani mengganti klausul ganti rugi menjadi jual-beli. Lapindo tidak meletakkan penanganan akibat Lumpur ini sebagai kewajiban, melainkan sebagai solidaritas dan tolong-menolong kemanusiaan.

Kedua, para pejuang pasti memiliki jiwa kepemimpinan sejati, pasti berhati seluas alam semesta untuk lebih mendengarkan orang yang diperjuangkannya dibandingkan bila ia menggiring orang-orang yang diperjuangkannya untuk mendengarkan pendapatnya.

Terhadap semua komplikasi dan kebuntuan lumpur ini, saya memikirkan dan menemukan dua macam formula lagi pasca-Cikeas, tapi itu hanya kuat jika muncul dari para pejuang.[]

Dimuat di Majalah Gatra 12-18 Juli 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: