Mengalir sampai Jauh

KOMPAS, 26 July 2007, Lumpur di Sidoarjo
Mengalir sampai Jauh
Emha Ainun Nadjib

Apakah penderitaan 50.000 korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, penting bagi Anda, pembaca? Apakah tenggelamnya rumah-rumah mereka, kampung mereka, bangunan kemasyarakatan mereka, sekolah dan rumah ibadah mereka, penting bagimu bangsa Indonesiaku? Apakah trauma dan keputusasaan mereka oleh bertele-telenya proses penyelesaian ganti rugi cukup menarik untuk menjadi bagian dari perhatianmu?

Karena aku tahu engkau sendiri menderita. Aku tahu sebagian dari engkau tak kalah menderita. Kita semua bangsa Indonesia menderita, tak memiliki kelegaan dasar sebagai manusia hidup, kecuali para pencuri yang tega hati. Tidak mendapatkan hak-hak dan fasilitas dasar, kecuali para koruptor harta dan nilai. Sehingga muatan jiwa kita sebangsa adalah ketidakrelaan massal, ketidakpercayaan permanen, kecurigaan rutin, kemarahan dan dendam yang tak selalu bisa kita temukan bentuknya, namun kapan saja bisa menggerogoti tali lingkaran nasionalisme, merapuhkan dinding hukum, melelehkan garis-garis keindahan kebudayaan, bahkan memburamkan dan menggelapkan segala macam nilai dan rohani.

Penderitaan massal yang berkepanjangan membuat kita kehilangan kuda-kuda manajemen kecuali untuk keculasan dan keserakahan. Membuat kita kehilangan kejernihan berpikir. Tidak siap untuk obyektif. Hati tak kuat untuk melihat keunggulan orang lain. Parameter-parameter nilai terkikis. Perlindungan sistem malah bisa jadi bumerang. Tegaknya hukum malah jadi ancaman.

Jika di Sidoarjo, Lapindo diseret oleh prosedur penegakan hukum, diproses ke pengadilan, maka mereka berhak tidak membayar apa pun kepada korban lumpur “karena kami belum terbukti bersalah”. Sementara nyawa para korban sudah tinggal nyantol di urat leher, ketahanan mental mereka tinggal sepersepuluh normal, seluruh sistem nilai dan budaya kehidupan mereka sudah sepengap dan segelap lumpur.

Seharusnya sejak setahun yang lalu kehidupan mereka “digantikan” dengan ukuran kompensasi tertentu. Kalau menunggu pengadilan, mungkin minimal dua tahun hidup mereka terpanggang di pengungsian. Kalau Lapindo kalah, bisa empat tahun lagi naik banding. Dan kalau ternyata pengadilan memutuskan Lapindo tak bersalah, kiamatlah kehidupan korban: dan kematian semacam itu terlalu perlahan-lahan dan terlalu menyakitkan.

Apa mungkin Lapindo menang di pengadilan? Mereka punya bahan hasil penelitian dan analisis geologis ilmiah yang sewaktu-waktu bisa mereka jadikan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Lapindo tidak bersalah dalam hal muncratan lumpur di Sidoarjo. Tentu saja akan terjadi perdebatan ilmiah untuk itu di dalam atau di luar pengadilan. Tetapi, tanpa hal itu pun, kemenangan hukum Lapindo di pengadilan lebih dimungkinkan lagi oleh kenyataan yang kekuatannya sepadan dengan hukum alam, yakni bahwa ini adalah Indonesia, hukumnya hukum Indonesia, manusianya manusia Indonesia, budayanya budaya Indonesia.

Itulah sebabnya, yang berlangsung sangat seret di wilayah lumpur sekarang, sebelum maupun sesudah Presiden turun gunung, adalah proses jual beli, bukan ganti rugi, apalagi ganti untung seperti yang pernah dipidatokan oleh Wakil Presiden di sana. Lapindo melalui PT Minarak Lapindo menyatakan sejauh ini sudah mengeluarkan uang hampir Rp 2 triliun untuk kompensasi sewa rumah korban, kompensasi ganti gaji, transportasi sekolah pelajar, jatah hidup, dan lain-lain. Dan itu semua, menurut Lapindo, dilaksanakan bukan sebagai kewajiban hukum ataupun moral, melainkan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan tolong-menolong sesama bangsa.

Lumpur. Lumpur menghancurkan logika. Meremukkan hati nurani. Andaikan karena urgensi situasi mental dan rusuh hatinya para korban yang sudah tinggal sejengkal saja sampai ke batas nyawa, Presiden dan pemerintah nalangi dulu memberikan kompensasi kepada korban, kemudian ditagihkan kepada Lapindo, akan terdapat dua kendala.

Pertama, dana apa yang dipakai? Apakah diperkenankan oleh DPR? Berapa lama waktu diperlukan untuk mendapat rida DPR? Kalau seorang pegawai kantor kecamatan disuruh Pak Camat mengantarkan uang negara ke sebuah desa, lantas di tengah jalan ada orang kecelakaan berat sehingga ia harus menyewa kendaraan untuk mengantarkan ke rumah sakit, kemudian ia terpaksa memberikan jaminan uang agar pasien itu diterima oleh rumah sakit, dan tak ada uang di tangan si pegawai itu kecuali uang amanat Pak Camat, dan karena darurat ia nekat menggunakannya untuk menolong orang kecelakaan tanpa pernah bisa menggantikannya, apakah ada pasal yang bisa melindungi si pegawai ini dari tuduhan korupsi?

Hukum sangat peka dan cerdas untuk mengadili dan menghukum berbeloknya uang. Tapi kalau uang pribadi kita sumbangkan kepada negara melalui pendidikan, santunan sosial, atau kemungkinan-kemungkinan lain, hukum tidak punya pasal untuk memberi reward atau bintang jasa. Hukum punya mata sangat tajam kepada keburukan, dan buta tuli terhadap kebaikan.

Kedua, atas dasar apa Presiden menagih Lapindo untuk menggantikan uang yang pemerintah berikan kepada korban lumpur? Apakah nanti para aktivis tidak menuduhnya melakukan fasisme politik ekonomi? Bagaimana kalau Lapindo menolak tekanan itu dan menantang ke pengadilan?

Lumpur mengalir sampai jauh, menjadi kedung lumpur, danau lumpur, gunung lumpur: bertanyalah kepada para ahli geologi. Tak hanya di Sidoarjo, seluruh bangsa Indonesia sedang berumah dalam lumpur, mandi lumpur, bernapas campur lumpur. ITS menyodorkan gambar kepada saya tentang “rencana” pelebaran lumpur pada hari bulan tahun berikutnya, beberapa desa harus segera dievakuasi, sementara efek sosial dari tahap pertama pembanjiran lumpur sangat belum bisa diatasi.

Mari kita remehkan lumpur di Sidoarjo, tetapi tetaplah bersiap mengalami keterkejutan-keterkejutan besar yang bisa berskala nasional di masa-masa berikutnya. Bangsa Indonesia sedang berjalan menuju benturan-benturan besar untuk memperoleh perubahan mendasar sampai tingkat jiwa dan nyawa. Kami di Jawa Timur menyebutnya Bangbang Wetan.

Ada air mata SBY, ada Presiden turun gunung, ada progress pengambilan keputusan, ada kemacetan pelaksanaan pembayaran lagi dan lagi, ada Presiden marah besar, ada Nirwan Bakri mendadak dipanggil Menteri Sosial, ada pembengkakan ketidakpercayaan korban, ada potensi anarki dan kerusuhan, di sana ada Bakri Group yang siapa pun tak bisa membuktikan bahwa ia berkaitan dengan Lapindo, ada Caymon Island, ada Solidaritas Rakyat Sidoarjo untuk Korban Lumpur.

Tapi putus asa itu bodoh dan haram. Perwakilan 10.476 keluarga sekitar 45.000 orang yang mau menerima DP 20 persen yang menyuruh saya jadi penyampai hati mereka, 16 pengusaha pabrik GPKL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur), teman-teman pengungsi di Pasar Porong yang menuntut DP 50 persen (sebagian lain lagi yang tidak menyuruh saya apa-apa, menuntut 100 persen, juga sejumlah aktivis menghujat sampai 300 persen bahkan 500 persen), pemuka-pemuka PT Minarak Lapindo Jaya, tentu saja juga teman-teman BPN dan BPLS, menyatakan kalimat yang sama kepada saya: “Kami ingin masalah ini segera beres, jangan tinggalkan kami dulu.”

Saya berteman dengan semuanya. Saya bersaudara dengan semuanya. Semua pihak yang “bertikai” itu sama-sama “kita” dalam konsep saya. Kalaupun ada “kami” dan “mereka”, itu soal teknis. Bumi muak kepada manusia, menggeliatkan badannya, membatukkan lahar dari hidungnya, memuntahkan lumpur dari mulutnya. Muntahan lumpur di area Kerajaan Kahuripan itu dikawal di sebelah barat oleh Kiai Sudrun, oleh Kiai Chamid di sebelah timur.

Saya mendapat SMS tak bernomor pengirim, tapi saya merasa itu dari Mbah Dul Pasar bersama Yai Sahlan, yang nulisnya di HP pasti dibantu Ning Nur atau Gus Nuriman: “Kumpulkan rakyat Sidoarjo di alun-alun. Ajak naik panggung pemimpin-pemimpin korban lumpur, bupati, pejuang-pejuang BPLS dan ITS, Nirwan Bakri, Andi Darussalam, Wiwid, serta semua pihak yang bekerja keras dalam penderitaan itu. Junjung dan angkat mereka menjadi Pahlawan Kemanusiaan”.

Saya balas: “Lho, kok, Lapindo jadi pahlawan?”

Dijawab: “Bikin rujak cingur syaratnya harus pakai cingur kambing, lontong, kangkung, tahu tempe, petis, lombok, dan lain-lain. Kalau unsur-unsur itu tak dipenuhi, ya ndak jadi rujak. Jadi pahlawan juga syaratnya harus pakai ’cingur’, ’tahu tempe’, ’kangkung’….”

Emha Ainun Nadjib Budayawan

Iklan

2 Responses to Mengalir sampai Jauh

  1. k'baca berkata:

    terlaluuuuuu……….!?

  2. suprie berkata:

    Kita hanya bisa berdoa, semoga lumpur lapindo cepat surut….amien.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: