Lapindo Mengeluh Pengungsi Renokongo

RADAR SIDOARJO      Minggu, 29 Juli 2007
SIDOARJO – PT Lapindo Brantas mengadakan pertemuan tertutup dengan tokoh masyarakat, LSM, dan ulama terkait penanganan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Mereka diharapkan bisa membantu mengawasi pembayaran ganti rugi. Namun, harapan itu masih bertepuk sebelah tangan.

Kepala Divisi Humas Lapindo Yuniwati Teryana mengatakan, pertemuan kemarin, antara lain, membahas pengawasan proses realisasi pembayaran ganti rugi agar sesuai dengan Perpres 14 Tahun 2007. “Harapannya, semua pihak dapat terlibat supaya pelaksanaan perpres sesuai yang disepakati bersama,” katanya.

Dalam pertemuan kemarin, semua yang hadir diberi kesempatan mengungkapkan unek-unek dan kendala dalam upaya penyelesaian masalah lumpur. “Kami bersama tokoh masyarakat, ulama, LSM, serta Minarak dan Lapindo menginginkan komunikasi tidak terputus. Setelah itu, kami bersama mencari solusinya,” kata Yuniwati.

Yuniwati juga melontarkan keluhan tentang warga korban lumpur dari Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) yang masih bertahan di Pasar Porong Baru. “Kami butuh masukan-masukan dari banyak pihak untuk dapat menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.

Tokoh yang hadir dalam pertemuan, antara lain, Ketua Paguyuban Warga Jatirejo KH Maksum Zubair dan anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Achmad Fauzi. KH Maksum Zubair yang akrab dipanggil Gus Maksum menyatakan bahwa dirinya tidak sependapat ulama dilibatkan dalam pengawasan penanggulangan lumpur. “Sebab, hal itu sangat sensitif. Akan sangat rawan jika melibatkan ulama,” tegasnya.

Pengasuh Ponpes Abil Hasan Asyadzili yang juga tenggelam oleh lumpur itu menyarankan agar pengawasan diserahkan kepada pemerintah pusat atau institusi yang lebih kompeten. “Kalau kami sederhana saja. Yaitu, minta direlokasi dan ganti rugi dibayar. Untuk pengawasan, serahkan saja ke yang lebih mempunyai kompentensi,” ujarnya.

BPLS memulai upaya mengatasi sedimentasi di Kali Porong kemarin. Sebuah ekskaponton diturunkan untuk memecah sedimentasi lumpur yang mengeras di badan Kali Porong. Menurut Sudarmaji, operator ekskaponton, tugasnya ialah mengusahakan lumpur tidak mengendap.

Humas BPLS Achmad Zulkarnaen mengatakan, sedimentasi lumpur ditangani Deputi Infrastruktur dan Operasional BPLS bekerja sama dengan Lapindo. Sementara cara itulah yang bisa dilakukan.

Namun, telah disiapkan tiga alternatif lain. Yaitu, membuat kanal ke laut, menyalurkan lumpur melalui pipa panjang ke laut, dan menggunakan ban berjalan sepanjang 20 km ke laut. “Cara terakhir mirip cara yang digunakan pabrik semen atau tambang batu bara,” katanya. (sat/luq)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: