Pagar Rekontrak Siap Dialog

RADAR SIDOARJO      Senin, 30 Juli 2007
SIDOARJO – Para pengungsi korban lumpur asal Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, menyatakan siap berdialog dengan Pemkab Sidoarjo, BPLS, dan PT Lapindo. Dialog itu terkait dengan rencana pencabutan fasilitas pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) pada 10 Agustus mendatang.

Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak Sunarto menyatakan, sejak dulu warga siap berdialog dengan siapa saja menyangkut sikap warga yang memilih bertahan di PPB. Kemarin, kata Sunarto, warga juga mempersiapkan sound system untuk melancarkan acara sosialisasi tentang kelanjutan nasib warga di pengungsian itu. Sosialisasi dijadwalkan berlangsung hari ini di PPB.

“Dari dulu kami selalu siap kok,” ujar Ketua Pagar Rekontrak Sunarto. Menurut dia, warga selalu membuka diri terhadap pintu-pintu negosiasi dengan semua pihak. “Soal akan setuju atau tidak, itu urusan warga sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa, termasuk saya,” tandasnya.

Saat ini, sekitar 766 KK atau 2.700 jiwa pengungsi menuntut uang muka ganti rugi minimal 50 persen. Mereka juga masih minta disediakan lahan yang telah mereka tentukan sendiri lokasinya.

Di pengungsian, sejumlah warga tampak mempersiapkan ratusan bambu runcing. “Ini hanya antisipasi kalau-kalau ada orang yang mau datang ke sini dengan niat buruk,” ujar Bambang Wuriyantoro, salah seorang warga.

Soal rencana sosialisasi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Sidoarjo Hisyam Rosidi menyatakan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada pengungsi. “Selama ini kami selalu seperti itu. Soal bagaimana langkah dan bentuk sosialisasi, itu lihat kebutuhan di lapangan,” katanya.

Sosialisasi hari ini, jelas Hisyam, merupakan keputusan bersama lintas instansi, seperti pemkab, TNI, Polri, dan PT Lapindo sebagai penyedia fasilitas. Keputusan itu merupakan tindak lanjut Perpres No. 14 Tahun 2007, yang memuat, antara lain, tahap-tahap yang harus dilalui korban lumpur untuk memperoleh hak-haknya. Pada 10 Agustus 2007, fasilitas pengungsi, seperti jatah makan, air bersih, listrik, dan fasilitas lain akan dicabut.

“Mana mungkin kami turuti. Kalau yang lain menerima uang muka 20 persen, mereka akan marah kalau tuntutan uang muka 50 persen dikabulkan,” tambah Hisyam.

Karena itu, dia berharap para pengungsi mau segera menjalani tahapan pengungsi seperti korban lumpur yang lain. Sebab, semua langkah penanganan korban lumpur memang sudah ditetapkan dalam perpres. “Kami akan tetap berusaha melakukan pendekatan pada mereka,” katanya. (dyn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: